MUI Apresiasi Konsep Wisata Halal dari Disbudpar Sulsel

ilustrasi (foto: Cheria Holiday)

MTN, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi konsep Wisata Halal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel. Seperti apa?

“Konsep wisata halal ini sangat cocok dengan kultur Sulsel karena memiliki kebudayaan yang Islami,” ujar Sekertaris Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, Fihris Khalid SS MA PhD, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Almadera Jalan Somba Opu Makassar, Rabu (23/3).

Dilansir dari MUI, Menurut Fihris, wisata halal menjadi angin segar bagi MUI Sulsel untuk berperan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah. Saat ini wisata halal sudah banyak digemari oleh umat non muslim karena faktor kebersihan yang terjamin.

“MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 108 tentang pariwisata berbasis syariah. Kita akan merujuk pada Fatwa MUI untuk menilai apakah program ini sesuai syariah atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Sulsel, Patarai A Burhang GS SSos MM, juga menyampaikan harapannya agar peran MUI bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan program wisata halal.

“Program wisata halal menjadi salah satu program unggulan Pemprov Sulsel saat ini. Wisata halal juga mempunyai dampak positif selain karena potensi besar di Sulsel yang beragama mayoritas Islam.

Hadir sebagai pemateri pada FGD tersebut, DR H Syamsu Rijal M Pd CHE (Dosen Poltekpar Makassar), Assoc Prof DR IR H Muhamad Nusran MM Phd IPM ASEAN Eng (Direktur Halal Industri Development Institusi Sulsel) dan Nasrullah Karim (Ketua PHRI Sulsel).

Jogja Halal Festival 2022 Akan Digelar Bulan Oktober Nanti

MTN, Jakarta – Jogja Halal Festival 2022 akan digelar pada bulan Oktober nanti. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY akan kembali menggelar Jogja Halal Festival pada Oktober 2022 mendatang. Festival tersebut direncanakan berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Yogyakarta.

Ketua MES DIY, Heroe Poerwadi, berharap kegiatan ini dapat mendorong DIY menjadi primadona baru wisata syariah di Indonesia. Terlebih, DIY dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan wisata syariah.

“Kami sangat berharap Yogyakarta benar-benar menjadi kota yang halal sekaligus menjadi primadona baru wisata syariah,” kata Heroe yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut dalam soft launching Jogja Halal Festival di Taman Pintar Yogyakarta, Kamis (17/3).

Heroe mengungkapkan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya produk-produk halal.

Pasalnya, saat ini halal sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Selain itu, wisata yang bernuansa Islam Tourism juga diminati banyak kalangan masyarakat saat ini. “Tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga mancanegara,” ujarnya.

Heroe juga menekankan masyarakat juga perlu dikenalkan pada produk-produk halal yang cakupannya sudah sangat luas. Seperti produk-produk keuangan, perbankan, pegadaian, rumah sakit, pendidikan, kebutuhan pokok, kosmetik, dan produk halal lainnya.

Dalam kegiatan Jogja Halal Festival tersebut, kata Heroe, akan ditampilkan sederet stan halal. Mulai dari kuliner, fashion, travel, investasi, hingga perbankan syariah.

“Karenanya event ini menunjukkan kepada masyarakat luas kalau kita siap menyambut untuk menjadi satu destinasi wisata halal di Yogya,” pungkas Heroe.

Keinginan Kuat Kota Malang jadi Pusat Wisata Halal

ilustrasi (foto: akun YouTube BE Image Cinema)

MTN, Jakarta – Wali Kota Malang melihat kalau kotanya memiliki keinginan kuat untuk jadi pusat wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Detik, Wali Kota Sutiaji melihat besarnya potensi pariwisata halal di Indonesia perlu ditangkap baik oleh Kota Malang. Dia ingin Kota Malang bisa menjadi Center of Halal Tourism.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam enam konsep The Future of Malang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.

“Ini (wisata halal) adalah pasar yang luar biasa, dan Kota Malang termasuk menjadi kota miniatur Indonesia, harus mengambil peran itu,” kata Sutiaji kepada wartawan, pekan lalu (10/3).

Sutiaji menjelaskan, pariwisata halal di Kota Malang dapat menjadi daya saing tersendiri untuk membangun konsep pariwisata yang unik.

“Kota Malang menggerakkan kampung-kampung tematik, wisata heritage, wisata kuliner, ini yang kita kuatkan. Maka agar orang berdiam diri (betah) di Kota Malang, maka itu tadi, instrumen data variabel yang berkaitan dengan itu semua harus kita kuatkan,” jelasnya.

“Wisata halal merujuk pada seluruh layanan tambahan dan amenitas, atraksi dan aksesibilitas yang memberikan bagaimana kenyamanan wisatawan yang datang di Kota Malang,” sambung Sutiaji.

Sejalan dengan itu, menurut Sutiaji, memberikan jaminan produk halal memiliki peran strategis dalam menguatkan Kota Malang sebagai Center of Halal Tourism tersebut.

Terlebih, hal itu dapat menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Kami hadir untuk memberikan yang terbaik, jaminan kepada warganya, supaya masyarakat ada keyakinan,” tegas Sutiaji.

Sertifikasi halal, lanjut Sutiaji, bersifat memperjelas kategori produk sehingga konsumen bisa mengetahui dan lebih yakin produk mana yang halal dan tidak halal. Sutiaji menambahkan, Malang Center of Tourism sendiri telah digarap Pemerintah Kota Malang sejak 2017 lalu.

Pihaknya pun melakukan sejumlah upaya. Misalnya dengan menggandeng berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, untuk memberikan pendampingan pada para pelaku pariwisata, hingga penguatan terus dilakukan sampai saat ini.

“Capaian sertifikasi halal tahun 2020, terdapat 9 hotel, 1 rumah potong hewan, serta 72 restoran dan UMKM. Yang lainnya sedang dalam proses,” imbuhnya.

Terakhir, Sutiaji menjelaskan, dalam RPJMN yang ditentukan Presiden Joko Widodo di tahun 2024, Indonesia menjadi destinasi wisata halal dunia nomor satu.

PT Sucofindo Kerjasama dengan Pemprov Sumbar untuk Pariwisata Halal

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – PT Sucofindo gandeng pemerinth provinsi Sumatera Barat untuk percepat pengembangan pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey), PT Sucofindo (Persero), mendukung Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Hal ini dapat mempercepat pusat industri halal di Indonesia.

Direktur Komersial Sucofindo Darwin Abas mengatakan kalau Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ditargetkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai salah satu pusat industri halal di Tanah Air.

“Kami berharap, ke depannya peluang-peluang kerja sama antara Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membantu upaya percepatan Sumatra Barat sebagai salah satu pusat industri halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, awal bulan ini (7/3).

Menurut Darwin, potensi sektor pariwisata halal ke depan masih sangat besar. Berdasarkan riset Master Card & Crescent Rating tentang Global Muslim Travel Index, terdapat potensi wisata Muslim sebanyak 270 juta orang pada 2026 naik signifikan dibandingkan 2017 sebanyak 147 juta wisatawan.

“Oleh sebab itu, sektor pariwisata halal di Sumatera Barat harus dikembangkan lebih baik, dioptimalkan lagi sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat,” ucapnya.

Darwin menyebut potensi pariwisata halal di Sumatera Barat juga didukung dengan prestasi yang telah diraih sebelumnya, World Halal Tourism Award 2016, yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di acara tersebut Pemprov Sumatera Barat berhasil mendapatkan tiga penghargaan, antara lain World Best Halal Destination, Culinary, dan Tour Travel.

Selanjutnya, untuk mendukung daya saing destinasi pariwisata halal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Selain dari sisi regulasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membentuk tim percepatan industri halal yang diketuai oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menambahkan kalau Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan berkolaborasi dengan Sucofindo dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah.

“Adanya kerja sama dengan Sucofindo tentu akan mempercepat langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah serta industri halal,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sedang menyiapkan pariwisata halal dan industri halal termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Perekonomian dan keuangan syariah, katanya, sejalan dengan percepatan pariwisata halal dan industri halal di Sumatra Barat.

“Dengan adanya Sucofindo tentu semakin mempercepat upaya kita. Prinsipnya, kita menyambut sangat baik kolaborasi dengan Sucofindo,” ucap Mahyedi.

Gubernur Sumbar tersebut menyebut kalau kolaborasi Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sudah sejalan dengan agenda West Sumatera Nature Cultural and Creative Tourism Festival pada 2023.

Kota Malang Mulai Kembangkan Wisata Halal

ilustrasi (foto: bisniswisata.co.id)

MTN, Jakarta – Kota Malang mulai kembangkan wisata halal di wilayah mereka. Seperti apa?

Dilansir dari ValidNews, beberapa tahun belakangan istilah wisata halal menjadi salah satu perbincangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata halal. Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang terus melakukan pengembangan wisata halal.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menjelaskan kalau Kota Malang sudah mengembangkan pariwisata halal sejak tahun 2017 lalu. Saat itu Kota Malang menjadi salah satu pilot project wisata halal dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, data menunjukkan tren wisatawan ke terhadap wisata halal mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 1.124 wisatawan asal Timur Tengah datang ke Provinsi Jawa Timur untuk berwisata.

“Di Malang ada 16.286 wisatawan mancanegara dan sebagian juga ada wisatawan asal Timur Tengah,” ujar Ida di webinar bertajuk “Perkembangan Pariwisata Halal Kota Malang”, Selasa (22/2).

Melihat tingginya antusiasme tersebut, Pemkot Malang membuat program The Future of Malang yang salah satu turunannya adalah Malang Halal. Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan konsep Malang Halal dalam satu pengembangan destinasi wisata halal, event wisata halal, dan kuliner halal.

Selain itu, juga dilakukan penguatan kapasitas SDM pariwisata halal, berkolaborasi dengan hotel dan restoran serta melakukan dan membuat paket promosi wisata halal. Dalam pengembangan ini, Ida menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan tim Halal Centre yang di dalamnya berisikan lima perguruan tinggi di Malang.

Adapun yang dimaksud dengan wisata halal ialah, bagaimana sebuah destinasi wisata memiliki keperluan bagi wisatawan muslim, seperti menyediakan sarana tempat ibadah dan kuliner halal. Dari 42 destinasi daya tarik wisata di Kota Malang, Ida menjelaskan, hampir seluruhnya sudah menyiapkan dua komponen tersebut dengan baik.

“Karena di kampung wisata (desa tematik) di Kota Malang tidak begitu luas sehingga kalau ada (wisatawan) mau mampir salat kan ada musala kampung. Dan jika tidak ada maka bisa diarahkan ke rumah-rumah (warga) karena biasanya ada tempat untuk ibadah. Kami akan arahkan ke situ,” ujarnya.

Untuk masalah kuliner, nantinya akan dilakukan sertifikasi oleh BPOM MUI untuk kuliner halal. “Sampai saat ini kita masih berproses yang pertama untuk hotel dan restoran besar kita sudah mengajukan 10 hotel dan restoran kita usulkan ke BPOM MUI provinsi untuk mengeluarkan sertifikasi halal,” tutup Ida Ayu Made Wahyuni.

Pemkab Bangka Tengah akan Promosikan Produk Unggulan di Kongres Halal Internasional

ilustrasi (foto: infopublik.id)

MTN, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan memanfaatkan kegiatan Kongres Halal Internasional 2022 sebagai ajang untuk mempromosikan produk halal unggulan. Seperti apa?

“Kami sangat mendukung Provinsi Babel sebagai tuan rumah Kongres Halal Internasional pada 21-25 Maret 2022 yang akan dihadiri perwakilan dari 50 negara,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, di Koba, Bangka Tengah, Senin (28/2).

Dilansir dari Antara, menurut Algafry, Kongres Halal 2022 yang diselenggarakan MUI Babel itu merupakan kesempatan yang baik bagi daerah untuk mempromosikan produk lokal yang halal dan sehat.

“Kami akan mengusulkan beberapa produk unggulan dalam kongres tersebut, termasuk industri kreatif halal di antaranya adalah kosmetik halal, pariwisata halal, fashion halal dan beberapa produk pertanian halal,” jelasnya.

Sementara itu Ketua MUI Babel, Zayadi mengatakan kegiatan Kongres Halal Internasional 2022 juga adalah ajang untuk mencari masukan serta merumuskan strategi menjadikan Babel sebagai destinasi wisata halal.

“Di samping itu, (Kongres Halal Internasional 2022) juga untuk memberdayakan para UKM kita, dan melakukan transaksi bisnis secara go internasional terhadap produk lokal UKM kita,” ucap Zayadi.

Ketua MUI Babel tersebut mengatakan, suatu kehormatan bagi daerah ditunjuk sebagai tuan rumah Kongres Halal 2022 karena banyak tamu dari berbagai negara yang akan hadir.

“Setidaknya ini memiliki efek yang sangat luas, tidak hanya untuk produk unggulan tetap juga potensi lainnya yang ada di daerah (kami),” katanya.

Pemkot Bandung Berencana Bangun Kawasan Wisata Halal di Tamansari

ilustrasi (foto: Ketik News)

MTN, Bandung – Pemerintah Kota Bandung berencana membangun kawasan wisata halal di wilayah Tamansari. Seperti apa?

Dilansir dari IDN Times, pembangunan kawasan ini nantinya dikerjasamakan dengan pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan kalau zona wisata halal bukanlah perkara baru jika berkaca pada negara-negara lain. Sudah banyak negara menyediakan fasilitas seperti ini bagi wisatawan yang mencari makanan halal.

Makna halal di sini, jelas Yana, bukan berarti hanya untuk wisatawan muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

“Jangan sampai stigmanya itu Bandung cuma buat muslim nih? Bukan, halal itu bukan hanya untuk muslim saja, siapapun boleh datang ke zona wisata halal ini. Kita bisa coba di beberapa titik sentra pedagang kali lima (PKL) kuliner binaan kami,” terang Yana di siaran pers, akhir pekan lalu (18/2).

Dengan program ini, Yana Mulyana berharap perekonomian dan pariwisata Kota Bandung akan semakin pulih dengan cepat.

“Pasca COVID-19 ini kita bisa memulihkan perekonomian dengan cepat. Salah satunya dengan zona halal, dan itu bisa dimulai dari kuliner halal dulu,” ungkap Yana.

Untuk meyakinkan wisatawan dengan zona halal ini, perlu adanya bukti dari proses pembuatan hingga pengolahan makanannya.

“Ada orang yang juga bertanya-tanya ini makanannya halal, tapi cara pengolahan atau sembelihnya halal juga enggak? Nah, kita harus pastikan itu juga ke wisatawan. Misal, sop kaki kambing, kita harus tunjukkan kalau penyembelihannya juga halal, bisa melalui RPH atau tempat yang memang tersertifikasi halal,” ungkap Yana.

Untuk lokasinya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kawasan Tamansari tepatnya di area Gelap Nyawang akan menjadi zona wisata halal yang terintegrasi.

“Gelap Nyawang jadi vocal point karena di sekitarnya banyak sekali potensi wisata yang bisa jadi jalur wisata. Selain itu, dekat juga dengan Masjid Salman ITB, dan beberapa tempat belanja lainnya,” tutur Kenny.

Sebab, beberapa kriteria yang menjadikan sebuah lokasi bisa dipilih sebagai zona wisata halal jika dekat dengan tempat ibadah, wisata, tempat pendidikan, area belanja, dan rumah sakit. Semua poin ini terdapat di Tamansari.

Konsep wisata halal Kota Bandung sudah mendapatkan persetujuan dan MoU bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) pada tahun 2019.

“Tim penyusunan mengenai konsep wisata halal Kota Bandung ini sudah ada Surat Keputusannya(SK), didukung oleh Kemenparkraf. Bahkan, pada 2019 kemarin, kami juga telah menandatangani MoU wisata halal bersama Kemenparkraf,” imbuhnya.

Pulau Penyengat di Kepulauan Riau Didorong Jadi Ikon Wisata Halal

Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat (foto: https://www.dodonulis.com)

MTN, Jakarta – Menparekraf melihat kalau Pulau Penyengat di Kepulauan Riau miliki potensi besar untuk jadi ikon wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Beritasatu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku terkesima saat pertama kali menginjakkan kaki ke Pulau Penyengat di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Sandiaga tiba di Pulau Penyengat, akhir bulan lalu (22/1) dan disambut dengan pemasangan tanjak (topi khas Melayu) di kepala, sebagai penanda ucapan selamat datang dari pengurus lembaga adat melayu (LAM) setempat.

Setelahnya, Sandiaga Uno langsung berjalan masuk ke dalam Masjid Sultan Riau Penyengat, bahkan sempat menunaikan ibadah salat.

Selama ini, Sandiaga Uno memang sudah banyak mendengar tentang cerita atau hikayat Masjid Penyengat. “Saya baru kali ini salat di sini, suasananya sangat sejuk. Ini semacam penanda kalau wisatawan nusantara, harus berkunjung kemari,” katanya.

Sandiaga menyatakan, Pulau Penyengat sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis 3S, yakni Spirituality (spritual), Serenity (ketenangan), dan Sustainability (keberlanjutan).

Ia juga akan mendorong Pulau Penyengat menjadi salah satu ikon wisata halal ke depannya.

Selain itu, menurut Sandiaga Uno, produk ekonomi kreatif di pulau bersejarah itu pun punya potensi untuk dikembangkan. Ada nasi dagang, deram-deram, air dohot dan produk milenial lainnya.

“Wisatawan nusantara wajib datang ke sini, karena Pulau Penyengat adalah titik nol Kesultanan Islam Riau dan Johor,” ungkapnya.

Menparekraf Pertegas Potensi Besar Industri Wisata Halal bagi Indonesia

Menparekraf, Sandiaga Uno (foto: bisnis.com)

MTN, Jakarta – Menparekraf kembali pertegas potensi besar industri wisata halal bagi Indonesia. Seperti apa?

Dilansir dari Akurat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebut istilah wisata halal masih sering disalahartikan oleh sebagian orang. Menurutnya masih banyak yang mengartikan bahwa wisata halal adalah mensyar’iahkan sebuah tempat wisata.

“Jadi sebetulnya wisata halal itu adalah extendtion of service (layanan tambahan). Apa saja tambahannya? Amenitas, daya tarik wisata, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim,” ujarnya dalam Pengajian PP Muhammadiyah ‘Industri dan Wisata Halal’ yang disarankan melalui YouTube tvMu Channel, akhir pekan lalu (11/02).

“Misalnya, saya ke destinasi wisata, yang must have dan nice to have itu adalah tempat ibadah dan makanan dan minuman halal,” imbuh Sandiaga.

Sandi mengungkapkan, saat ini hampir semua destinasi wisata di Indonesia mempunyai fasilitas halal tersebut. Termasuk lima destinasi wisata super prioritas, seperti Danau Toba, Kupang, Labuan Bajo, Mandalika dan Borobudur.

“Mereka memiliki tempat untuk kita mendirikan salat, ibadah dan ada layanan makanan yang halal,” ucap Menparekraf tersebut.

Sandi kemudian menjelaskan good to have dalam wisata halal. Misalnya toilet yang dapat digunakan dengan baik oleh Muslim dan Muslimat.

“Tidak semua destinasi punya, tapi mayoritas ada. Ini toilet yang paling penting. Karena tentunya setiap ke destinasi wisata harus meninggalkan kenangan yang baik,” katanya.

Terakhir, kata Sandi, nice to have seperti fasilitas rekreasi yang family friendly.

“Misalnya kolam renangnya hari senin adalah untuk Muslim, hari Selasa buat Muslimah dan itu tidak perlu kolam renangnya dipisah,” tuturnya.

Meskipun begitu, Sandi menyebut Indonesia memiliki potensi wisata halal yang sangat besar. Sebab menurutnya, Indonesia menjadi negara belanja Muslim traveler terbesar ke lima di dunia setelah Saudi Arabia, UEA, Qatar dan Kuwait.

“Kita punya peluang dari wisata halal ini. Sayangnya ini ditangkap dengan baik oleh Turki, Egypt, Uzbekistan yang menawarkan paket-paket yang menarik. Sementara itu kita asyik gelut saja di dalam negeri tentang wisata halal ini, padahal kita punya peluang yang luar biasa,” jelasnya.

“Hampir setiap daerah punya peluang untuk wisata religi, halal dan sebagainya,” pungkasnya.

Wamen BUMN: “Solo Bisa Jadi Model Kota Wisata Halal Dunia”

Pahala Nugraha Mansury (foto: kawulaindonesia.com)

MTN, Jakarta – Wakil Menteri BUMN mengatakan kalau kota Solo bisa jadi model kota wisata halal dunia. Seperti apa?

Dilansir dari Tempo, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, ingin Indonesia melalui sektor kuliner halalnya dapat menjadi Dapur Halal Global atau The World Halal Kitchens.

Pahala mengatakan bahwa Thailand sampai saat ini, bahkan mengklaim visi sebagai The World Halal Kitchens atau Dapur Halal Global, dengan proyek kawasan industri halal, misalnya yang dilakukan di Songkla dan kota-kota kawasan wisata utama lainnya seperti Phuket dan Chiang Mai.

“Indonesia tentunya jangan sampai kalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Thailand, karena Indonesia seperti kita ketahui merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim yang terbesar di dunia, sehingga tentunya itu menjadi bisa jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, bagaimana kita nantinya bisa mencanangkan visi juga sebagai The World Halal Kitchens atau Dapur Halal Global,” ujar Pahala dalam seminar daring di Jakarta, pada akhir pekan lalu (11/2).

Menurut Wamen BUMN, hal tersebut bisa dimulai dengan membangun ekosistem kuliner halal yang berada di Kampung Batik Kauman Solo, Jawa Tengah.

“Tetapi tentunya hal ini diharapkan bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya sehingga nantinya kawasan industri halal yang berada di Surakarta tersebut secara keseluruhan bisa menjadi salah satu model untuk kota wisata halal di dunia,” katanya.