Muslim Travel News

October 14, 2021

Disporapar Kota Malang Dukung Penguatan Wisata Halal di Wilayahnya

MTN, Jakarta – Dukung penguatan wisata halal, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kota Malang gelar sosialisasi. Seperti apa?

Dilansir dari Memontum, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Halal Internal bagi industri kuliner, pekan lalu (06/10) di salah satu hotel kota Malang.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang, itu juga sebagai bentuk penguatan wisata halal. “Sekarang kita memang memberikan kegiatan sosialisasi untuk Sistem Manajemen Halal Internal tindak lanjut dari acara virtual kita beberapa minggu lalu,” terang Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni.

Dalam gelaran ini, juga disosialisasikan tentang program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari Kemenag. “Mumpung ada tim Satgas sertifikasi halal Kota Malang dan pusat serta program untuk memberikan sertifikat halal secara gratis, saya rasa ini harus dimanfaatkan. Apalagi untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM binaan Disporapar juga banyak, selain yang dibina oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag),” terang Ida.

Kepala Kemenag Kota Malang, Muhtar Hazawawi, menjelaskan bahwa pihaknya bersama stake holder terkait ingin melayani para pelaku usaha, khususnya terkait dengan sertifikasi halal. “Prinsipnya bagaimana percepatan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kota Malang. Karena Kemenag sendiri mempunyai tanggung jawab besar melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi mencetak produk halal,” papar Muhtar Hazawawi.

Selain itu, program Sehati yang saat ini memiliki 2000 kuota dari 3200 kuota tersebut, bisa dinikmati oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. “Kita ingin itu (kuota tersebut) dimanfaatkan para pelaku usaha, sehingga mereka sudah tidak dibebani dengan biaya, jadi Rp 0. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sambungnya.

Kemudahan lain yang ditawarkan program Sehati, yakni adalah sistem onlinenya yang tidak mewajibkan para pelaku usaha mendaftar ke kantor pusat atau Kemenag Kota Malang. “Jadi tinggal upload berkas online, cetaknya bisa di rumah masing-masing. Kalau semua lengkap, proses jadinya sekitar 1 sampai 1.5 bulan,” tambahnya.

Muhtar berharap, akan makin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. “Kami berharap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini bisa berkembang. Melalui program Sehati kita juga berharap agar UMKM lebih memberikan rasa nyaman pada konsumen baik muslim atau non-muslim untuk bisa menikmati apa yang dihidangkan,” pungkas Muhtar.

October 14, 2021

MES: “Fasilitas Penunjang Wisata Halal Perlu Ditingkatkan”

MTN, Jakarta – Pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan kalau unsur-unsur penunjang wisata halal perlu ditingkatkan. Seperti apa?

Dilansir dari Sonora, Ketua Pengurus Pusat di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Handi Risza, mengatakan kalau ketersediaan fasilitas penunjang yang nyaman, seperti tempat ibadah umat Muslim di destinasi wisata, perlu ditingkatkan.

Menurut Risza, hal itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan Muslim untuk datang ke Indonesia.

“Jika dilihat hampir di seluruh destinasi wisata di Indonesia sudah memiliki fasilitas yang standar bagi umat Islam seperti Mushola, tempat wudhu dan lain-lainnya. Menurut saya konsep ini harus lebih ditingkatkan ,” kata Handi Risza awal pekan ini (11/10).

Handi menyebut, potensi ekonomi halal itu berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019 industri perjalanan wisata halal mencapai Rp150 juta. Begitu juga dengan nilai transaksi wisata halal tercatat 180 miliar US dollar. Jumlah tersebut, kata Handi, tentunya akan semakin berkembang.

“Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki semua wisata mulai dari pantai, gunung, bukit, sawah dan lain sebagiannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Handi mengatakan, pemerintah melalui kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), juga telah mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata halal.

“Beberapa tahun terakhir pemerintah mendorong destinasi-destinasi yang menjadi titik fokus wisata halal kita ini ditingkatkan kualitasnya, seperti fasilitas pendukung, tempat ibadah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kedepannya tidak hanya wisata halal saja, melainkan perlu di dorong seluruh lokasi wisata di Indonesia untuk menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah umat Muslim.

“Tidak hanya yang kita lebeli wisata halal saja tetapi juga seluruh lokasi wisata, karena ini peluang tetapi dengan catatan dipenuhi segala macam fasilitas dan juga kebutuhan untuk beribadah bagi wisatawan Muslim tersebut,” pungkas Handi.

October 14, 2021

Banyuwangi Miliki Potensi Besar untuk jadi yang Terdepan di Wisata Halal

Pantai Syariah di Puau Santen, Banyuwangi (foto: banyuwangibagus.com)

MTN, Jakarta – Banyuwangi miliki potensi besar untuk jadi objek wisata halal andalan di Jawa-Timur. Gabungan dari beberapa perusahaan penyelenggara ibadah haji pekan lalu baru saja meninjau lokasi.

Dilansir dari Liputan6, sebanyak 32 buah perusahaan penyelenggara jasa perjalanan pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) mengunjungi tempat-tempat wisata di Banyuwangi sejak 1 hingga 6 Oktober 2021.

Gabungan penyelenggara wisata halal, haji dan umrah ini berkunjung ke Banyuwangi seiring dibukanya tempat wisata di Banyuwangi, sejak 10 September 2021.

“Kami pernah webinar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Duta Besar RI untuk Uni Eropa. Di sana kami sharing tentang pariwisata, salah satunya membincangkan Banyuwangi. Dari situ kami para penyelenggara wisata tertarik ke Banyuwangi,” kata Ketua Umum Gaphura, Ali Mohamad Amin, di Banyuwangi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2021, katanya, daerah yang masuk PPKM level 2 di Jawa Timur hanya lima kabupaten/kota, dan salah satunya Banyuwangi.

Dari lima kabupaten/kota tersebut, bisa dibilang hanya Banyuwangi yang merupakan daerah destinasi wisata. Dengan PPKM level 2, destinasi sudah boleh dibuka. Sedangkan bagi yang masih level 3 belum diperbolehkan membuka destinasi.

Menurut Ali, selama di Banyuwangi, ia melihat pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga membuat nyaman pengunjung wisata.

Selama di Banyuwangi penyelenggara jasa perjalanan wisata itu berkunjung ke berbagai destinasi, seperti Taman Gandrung Terakota, Taman Nasional Alas Purwo, Dusun Rembang, Bangsring Underwater, Kawah Ijen, dan lainnya.

“Banyuwangi memiliki modal besar, yakni keramahan warganya. Destinasi wisata Banyuwangi juga banyak dikelola masyarakat setempat. Hampir semua anggota penyelenggara yang kami ajak ke sini berkomentar berwisata di Banyuwangi di luar ekspektasi kami,” ujar Ali.

Taman Alas Purwo Banyuwangi ternayat memiliki alam yang sangat Indah salah satu spot wisata yang terkenal adalah Padang Savanah Sadeng. Pengunjung dapat menikmati Taman dengan habitat aslinya yang tersebar di Savanah ini.

October 3, 2021

Pemprov Jateng Siapkan SDM Kompeten untuk Pengembangan Wisata Halal

MTN, Jakarta – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk pengembangan wisata halal di tempat mereka.

Dilansir dari iNews, pemprov Jateng siapkan SDM yang mahir berbahasa Arab sebagai upaya dalam pengembangan wisata halal. Pemandu wisata dengan bahasa Arab diyakini akan membuat para wisatawan asal Asia Barat merasa nyaman berwisata di Jawa Tengah.

“Wisatawan dari Asia Barat seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Yaman membutuhkan pemandu bahasa Arab,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), pekan lalu (28/9).

Menurut Gus Yasin, Pemprov Jateng berkomitmen menggiatkan sektor wisata halal sehingga perlu diikuti dengan penyiapan SDM yang berkompeten.

Selama ini, bahasa menjadi salah satu kendala terbesar dalam menyiapkan konsep wisata halal.

“Pemprov Jateng juga mendorong wisata halal. Wisata halal tentu segmennya orang Islam yang banyak berasal dari negara Timur Tengah,” ujarnya.

Gus Yasin berharap pendidikan bahasa Arab tidak hanya diberikan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan formal, tapi juga di pendidikan informal. Cara lain yang bisa dilakukan dengan membuat kawasan desa bahasa, dan konsep ini telah ada di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Bahasa Borobudur.

“Seperti di Magelang ada Desa Bahasa Inggris, saya berharap muncul desa bahasa Arab di Jawa Tengah, di Indonesia,” katanya.

October 3, 2021

Imbangi Arus Wisatawan ke Luar Negeri, Menparekraf Himbau untuk Genjot Wisata Halal

Menparekraf Sandiaga Uno (foto: wowkeren.com)

MTN, Jakarta – Demi bisa tekan arus wisatawan lokal ke luar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, himbau untuk genjot wisata halal.

Dilansir dari Sindonews, Menparekraf himbau untuk terus genjot wisata halal. Pasalnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim yang berpeluang besar untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui wisata halal.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Menteri ini, pariwisata halal banyak diminati oleh wisatawan Nusantara. Sebab, pada kenyataannya, banyak ditemui wisatawan lokal yang pergi berwisata ke negeri orang untuk berwisata religi. Itulah yang menjadi dasar Sandi fokus pada pengembangan wisata halal di Tanah Air.

“Yang menjadi potensi terbesar dari pariwisata halal ini adalah wisatawan Nusantara. Dan wisatawan Nusantara ini yang terbiasa berwisata di luar negeri untuk berwisata religi maupun berwisata yang konsepnya muslim friendly tourism. Dikarenakan pandemi tidak memiliki banyak pilihan, dan ini yang harus kita fokuskan,” ujar Sandiaga di acara Weekly Press Briefing, pekan lalu (27/9).

Menparekraf mengatakan kalau beberapa provinsi di Indonesia sudah ada yang mengambil posisi kepemimpinan sebagai pariwisata halal. Tentunya, hal ini menjadi langkah yang baik untuk mendorong provinsi lain dalam mengembangkan wisata halal. Keuntungan dari program ini tak jauh untuk meningkatkan ekonomi kreatif setiap daerah.

“Beberapa provinsi sudah mengambil posisi kepemimpinan di pariwisata halal ini. Di antaranya Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan NTB yang tentunya pernah menjadi destinasi terbaik halal dunia,” sebut Sandiaga.

Kabar baiknya, kata Sandi, saat ini sudah ada beberapa provinsi yang mengajukan daerahnya untuk dijadikan wisata halal. Seperti, Kalimantan Selatan, Gorontalo, serta beberapa provinsi lain yang memiliki konsep secara holistik.

September 20, 2021September 20, 2021

Wapres: Peningkatan Literasi tentang Wisata Halal di Masyarakat itu sangat Penting

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, kembali mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapinya, karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, pekan lalu (15/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, dan itu tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dilansir dari Bengkulu Today, upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global, sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

September 20, 2021

Pemerintah Tawarkan Insentif kepada Investor untuk 18 Destinasi Wisata Prioritas

MTN, Jakarta – Pemerintah tawarkan insentif kepada para calon investor, yang berminat untuk turut berinvestasi di 18 destinasi wisata prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilansir dari Tempo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan kalau pemerintah akan mengembangkan 18 destinasi pariwisata prioritas. Pemerintah bakal menawarkan proyek pengembangan destinasi tersebut kepada investor dengan berbagai insentif.

“Dalam rangka meningkatkan kondisi iklim investasi yang lebih kondusif, terdapat insentif fiskal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan minat investor terhadap sektor pariwisata,” ujar Sandiaga pekan lalu.

Insentif fiskal itu meliputi tax allowance, pembebasan bea masuk, pembebasan bea masuk kapal wisata atau yacht, dan super deduction tax. Untuk insentif tax allowance, pemerintah akan mengurangi pajak penghasilan bersih selama enam tahun sebesar lima persen per tahun.

Pemerintah juga akan memberikan kompensasi kerugian hingga 10 tahun untuk bidang usaha tertentu khususnya di sepuluh destinasi unggulan. Syarat untuk memperoleh insentif, investor harus menanamkan investasi dengan nilai tinggi. Insentif juga berlaku untuk ekspor.

Selanjutnya, investor diwajibkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyetujui penyerapan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan komposisi tinggi. Insentif kedua adalah pembebasan bea masuk. Insentif ini berlaku untuk mesin atau peralatan dan bahan baku.

Kelonggaran berlaku selama dua tahun untuk bea masuk atau empat tahun untuk perusahaan yang menggunakan peralatan yang diproduksi secara lokal minimal 30 persen. Syarat mesin atau peralatan serta bahan baku yang dibebaskan bea masuknya adalah belum diproduksi dalam negeri atau sudah diproduksi dalam negeri, tapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Selanjutnya, insentif untuk pembebasan bea masuk yacht atau kapal wisata berlaku untuk kapal asing beserta barang bawaan ke dalam daerah pabean. Syaratnya, kapal harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing atau WNA, serta diimpor oleh WNA atau kuasanya.

Adapun insentif berupa super deduction tax diberikan untuk sektor wisata yang meliputi usaha perjalanan wisata, perhotelan, wisata bahari dan ekowisata, serta hotel dan restoran.

Berikut ini daftar 18 destinasi yang akan dikembangkan sebagai pariwisata prioritas.

10 destinasi pariwisata prioritas (DPP):

Danau Toba
Tanjung Kelayang
Kepulauan Seribu Kota Tua
Tanjung Lesung
Borobudur
Bromo-Tengger-Semeru
Lombok-Mandalika
Labuan Bajo
Wakatobi
Morotai

Tujuh DPP baru:

Tanjung Gunung – Sungailiat
Cikidang – Pelabuhan Ratu
Pangandaran
Ijen-Baluran
Makassar – Selayar – Toraja
Manado
Raja Ampat

Satu DPP revitalisasi:

Bali

September 14, 2021September 14, 2021

Halal Restaurant Korea Week Kembali Digelar Tahun Ini

MTN, Jakarta – Halal Restaurant Korea Week kembali digelar untuk tahun ini. Seperti apa gelarannya?

Halal Restaurant Week kembali digelar tahun ini. Acara tersebut akan berlangsung selama dua bulan, mulai 1 September sampai 31 Oktober 2021.

Namun, mengingat situasi pandemi, Halal Restaurant Week 2021 digelar secara virtual. Setiap rangkaian acara dapat dinikmati lewat kanal YouTube Wow Korea dan akun TikTok Imagine Your Korea.

Melalui Halal Restaurant Week 2021, pengunjung akan diajak melakukan tur virtual ke berbagai destinasi wisata populer di Korea Selatan. Selain itu, pengunjung juga akan mendapat rekomendasi restoran halal yang dapat ditemukan di sekitar tempat wisata tersebut.

Sajian kuliner yang direkomendasikan pun beragam. Selain kuliner khas Korea Selatan, pihak Korea Tourism Organization (KTO) juga akan memperkenalkan restoran halal yang menyajikan makanan khas dari negara lain seperti Indonesia, Turki, India, dan western.

Bagi wisatawan muslim yang berencana untuk berlibur ke Korea Selatan, ajang tersebut dapat menjawab berbagai kekhawatiran mengenai tempat, fasilitas, dan kuliner yang muslim-friendly.

Untuk menyesuaikan preferensi wisatawan mancanegara, Korea Selatan memiliki empat kategori restoran ramah muslim.

Pertama, halal-certified, yaitu restoran yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari Korea Muslim Federation (KMF). Selain sertifikat halal, restoran pada kategori ini juga diharuskan memiliki minimal satu staf atau juru masak muslim.

Kedua, self-certified. Restoran dengan kategori ini berarti pemiliknya adalah seorang muslim. Restoran inipun hanya menyajikan makanan dan minuman halal yang disertifikasi oleh pemilik restoran itu sendiri.

Sama seperti halal-certified, restoran ramah muslim kategori self-certified juga wajib memiliki setidaknya satu staf atau juru masak muslim.

Ketiga, muslim-friendly. Restoran yang termasuk kategori ini menjual minuman beralkohol, tetapi tetap menyajikan makanan halal. Apabila restoran juga menyajikan makanan nonhalal, penyimpanan bahan makanan halal wajib dipisah. Begitu pun dengan peralatan yang digunakan untuk memasak dan menyajikan makanan pada pengunjung.

Meski menyajikan makanan nonhalal, restoran kategori muslim-friendly tetap tidak boleh menjual makanan yang mengandung daging babi (pork).

Terakhir, pork-free. Pada kategori ini, restoran tidak menawarkan menu halal, tetapi juga tidak menjual makanan yang mengandung daging babi dalam menunya. Restoran kategori ini juga tetap menjual makanan dan minuman yang mengandung alkohol.

Selain memberikan edukasi dan pengalaman berwisata kuliner halal di Korea secara virtual, Halal Restaurant Week 2021 juga menawarkan beragam kupon menarik selama periode acara.

Kupon diskon tersebut dapat digunakan di 347 restoran yang berpartisipasi di Halal Restaurant Week 2021. Promo ini pun bisa diakses siapa saja, baik wisatawan muslim maupun nonmuslim.

Salah satu restoran populer yang ikut berpartisipasi di rangkaian Halal Restaurant Week 2021 adalah Eid. Restoran ini berada di lokasi yang strategis, yaitu di Yongsan-gu, Seoul. Bagi wisatawan yang ingin menjajal makanan otentik Korea yang halal, Eid dapat menjadi pilihan.

Untuk diketahui, Eid menjual menu-menu khas Korea seperti beef bulgogi, ginseng chicken soup, dan bibimbap. Semua menu tersebut pun terjamin halal karena Eid sudah tergolong dalam restoran halal-certified.

Kemudian, apabila mengunjungi Nam-gu, Busan, wisatawan juga dapat menikmati kupon diskon di Bombay Grill yang menyajikan hidangan daging dan beberapa menu khas India yang halal, seperti samosa dan chicken curry.

Selain kupon diskon restoran, KTO juga menawarkan banyak kupon potongan harga untuk beragam atraksi wisata populer di Korea Selatan yang sudah dilengkapi fasilitas muslim-friendly.

Beberapa fasilitas muslim-friendly yang dimaksud meliputi tempat dan alat ibadah, serta ruang toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Seluruh kupon restoran dan wisata yang tersedia di Halal Restaurant Week 2021 dapat diperoleh di laman resmi KTO. Kupon tersebut berlaku sampai 31 Oktober 2021.

Untuk informasi selengkapnya mengenai Halal Restaurant Week 2021, klik ke tautan berikut.

September 14, 2021

Kemenparekraf di 2021 akan Fokus ke Wisatawan Lokal

MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa di tahun 2021 ini mereka akan fokus pada wisatawan lokal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Kemenparekraf akan fokus ke wisatawan nusantara dalam upaya meningkatkan geliat pariwisata di tahun 2021.

“Geliat pariwisata tahun ini kita fokus pada wisatawan nusantara, karena situasi pandemi maka kesehatan yang jadi utama,” kata Direktur Event Daerah pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Wisata Kemenparekraf, Reza Pahlevi, di Makassar, awal pekan ini.

Reza menyebutkan bahwa kunci momentum saat ini ialah mempersiapkan destinasi wisata untuk standar protokol kesehatan yang ketat. Sebab menurutnya, destinasi yang paling diminati ke depan adalah yang paling bisa menjaga protokol kesehatan.

Maka, buka-tutupnya suatu destinasi tergantung pada pemerintah daerah dalam melihat status COVID-19. Termasuk pada pelaksanaan sebuah kegiatan yang diinisiasi pemerintah daerah. Salah satunya, rencana kegiatan nasional Highland Toraja Festival yang akan diadakan pada Oktober mendatang.

Menurut Reza, dalam penyelenggaraannya, paling dibutuhkan ialah kolaborasi antara komunitas penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat.

“Untuk kegiatan nasional Highland, tentu dibutuhkan semakin banyak ide untuk menginisiasi, mulai dari komunitas maupun dari pemerintah daerah, karena prinsipnya sama. Geliatkan pariwisata tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Toraja Highland Festival merupakan inisiasi Pemerintah Daerah Toraja Utara yang akan mengumpulkan pelaku UMKM setempat serta menggelar beberapa kompetisi kesenian khas Toraja guna menggiatkan ekonomi dan pariwisata.

Sebelumnya, Toraja Highland Festival direncanakan akan digelar pada 20-26 September 2021, namun harus diundur ke tanggal 4-10 Oktober mendatang, yang akan digelar di kawasan Kete Ketsu, Torut, Sulsel.

“Ini untuk mencocokkan jadwal Menteri Sandiaga karena Kemenparekraf ikut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari geliat kepariwisataan di masa pandemi. Kemungkinan dari sini, akan diberikan apresiasi kepada desa wisata di Sulsel,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, Rahmaniar Malik.

September 14, 2021

Riau Berkomitmen untuk Kembangkan Wisata Halal

Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru,Riau (foto: www.masjid.asia)

MTN, Jakarta – Dispar provinsi Riau optimis kembangkan wisata halal, UMKM produk Parekraf diminta untuk ajukan sertifikasi halal.

Dilansir dari HarianHaluan, Dinas Pariwisata (Dispar) Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk kembangkan pariwisata halal di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan Dispar Riau adalah membantu UMKM produk parekraf di bidang Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) agar bisa mendapatkan sertifikasi halal yang nantinya diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

LP POM MUI Riau, mulai tahun 2013-2020 telah melakukan sertifikasi kepada 2.509 orang pelaku usaha di bidang kuliner di Riau. Dengan rincian, Kota Pekanbaru 824, Dumai 391, Kabupaten Siak 145, Inhil 125, Pelalawan 129, Kampar 148, Bengkalis 356, Inhu 21, Rohil 114, Rohul 47, Kuansing 34, Meranti 175.

Untuk meningkatkan jumlah tersebut, Dispar Riau melatih para usahawan dan pelaku yang bergerak di bidang parekraf, khususnya pada sektor UMKM P-IRT untuk bisa lebih proaktif mengembangkan usaha.

Pelatihan telah digelar selama dua hari, tanggal 6-7 September 2021 di Pekanbaru. Melibatkan 28 orang peserta. Setelah menjalani pelatihan, pihak LP POM MUI akan mendatangi tempat usaha 28 peserta P-IRT, untuk memverifikasi secara faktual.

LP POM MUI akan memeriksa secara faktual, layak atau tidak usaha 28 peserta P-IRT itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jika layak, pembiayaan sertifikasi akan dibebankan melaui APBD Pemprov Riau.

Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat mengatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pengembangan usaha pangan dan kuliner bisa tetap tumbuh dan berkembang di masa pandemi saat ini.

Ia menyadari, bahwa UMKM saat ini sangat mengalami kesulitan dalam pemasaran dan penjualan produknya. Sehingga pada APBD tahun 2021 ini, Pemprov Riau menggulirkan terobosan dengan memfasilitasi P-IRT pada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM-MUI.

“Tujuannya adalah agar produk pangan yang dihasilkan bisa memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk berwisata yang ramah muslim di destinasi wisata yang ada di Riau,” kata Roni Rakhamat, pekan lalu (8/9) di Pekanbaru.