MTN, Jakarta – Anda ingin tahu seperti apa proses penerbitan Sertifikasi Halal? Begini alur dan syarat-syaratnya.
Dilansir dari Pikiran Rakyat, Sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).
Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sebelumnya, pengurusan sertifikat halal dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Namun sejak 17 Oktober 2019, pengurusan sertifikat halal dilakukan di BPJPH Kemenag.
Kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha dapat mendorong peningkatan kepercayaan konsumen dan menambah nilai suatu produk.
Sertifikasi halal juga dapat mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha dalam menjangkau pangsa pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional.
BPJPH bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun proses sertifikasi halal berlangsung selama 21 hari.
Berikut proses sertifikasi halal yang dilansir dari laman Indonesia baik.
Dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan permohonan sertifikasi halal.
Dokumen pelengkap yang dimaksud berupa; data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal.
Setelah itu proses dilanjutkan oleh BPJPH selama 2 hari kerja.
Hal yang dilakukan di antaranya memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal
Lanjut, proses dilakukan oleh LPH selama 15 hari kerja.
Proses ini untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk.
MTN, Jakarta – Wapres RI meminta agar pihak pemerintah tingkat kabupaten di seluruh Indonesia bisa kembangkan wisata halal. Seperti apa?
Dilansir dari Tempo, Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, meminta kepada para pihak Pemerintah Kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. Tujuannya demi memperkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global.
Hal ini diungkapkan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo di International Convention Center (ICE) BSD pada Kamis pekan lalu (20/7).
Ma’ruf Amin juga meminta pemerintah daerah untuk fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu, serta memperkuat peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
“Kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan visi menjadi Pusat Halal Dunia pada tahun 2024,” ujar Ma’ruf Amin di keterangan resminya.
Tak hanya itu, Ma’ruf Amin juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten di Indonesia agar dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.
Hal ini demi mewujudkan otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, sebagai ujung tombak perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, banyak wilayah kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor, menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal.
“Selain itu, wisata halal juga layak untuk dikembangkan mengingat jumlah wisatawan muslim dunia terus melonjak, hingga mencapai 110 juta wisatawan pada tahun 2022,” pungkas Ma’ruf.
Acara Festival Literasi Halal 2023 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, menyimpulkan kalau sertifikasi halal itu mampu tingkatkan daya saing lokal di pasar global.
“Halal merupakan marketing tool yang membedakan dengan produk lainnya. Sekaligus memiliki kesempatan meraih pasar halal global,” ujar Sekretaris Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Chuzaemi Abidin, di acara Festival Literasi Halal 2023, Semarang, Kamis (22/6).
Dilansir dari RadarSemarang, Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Jawa Pos dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar Festival Literasi Halal 2023 Jawa Tengah. Kegiatan ini memberikan edukasi terkait ekonomi syariah terutama penerapan halal lifestyle dari sisi pengguna dan penyedia termasuk pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Acara berlangsung di Hall Kewirausahaan, Gedung Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undip Semarang, Kamis (22/6).
Kegiatan diikuti oleh 350 peserta dari mahasiswa dan pelaku UMKM. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yudi Wibowo mewakili Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuka kegiatan secara langsung. Acara dilanjutkan dengan sharing session dan FGD dengan pelaku UMKM.
Dekan FEB Undip Semarang Prof Suharnomo mengapresiasi kegiatan Festival Literasi Halal 2023 Jawa Tengah. Menurutnya kegiatan meningkatkan literasi ekonomi syariah perlu dilakukan secara kolaboratif sehingga bersifat pentahelix melibatkan akademisi, bisnis, dan pemerintah. Sehingga informasi bisa di dapatkan secara keseluruhan.
“Intinya adalah kolaboratif kalau sendirian nggak jalan,” ungkap Suharnomo dalam sambutannya.
Menurutnya industri halal, khususnya Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Tidak hanya di sektor industri makanan dan UMKM, tapi juga di sektor pariwisata. Pihaknya mencontohkan Indonesia berhasil meraih Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 sebagai Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023. Namun destinasi wisata halal di Jateng masih belum muslim friendly. Seperti ketersediaan masjid yang memadai di tempat wisata tersebut yang dapat menampung pengunjung.
“Saya setuju temanya literasi dari Jawa Pos. Karena ketika kita bicara soal muslim friendly, kita sosialisasi ke beberapa pihak. Mereka akan bilang ini negara syariah to? Padahal ini bicara tentang extended market. Thailand aja berani untuk mengeklaim dia sebagai makanan halal dunia,” tambahnya.
Sama dengan Inggris yang mengeklaim sebagai pusat keuangan syariah.
Kata dia, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain. Kini sudah berbicara terkait extended market, bisnis yang menjanjikan. Sehingga diharapkan masyarakat paham, terutama pelaku UMKM untuk bersertfikasi halal.
Pada kesempatan yang sama, Junanto Herdiawan Deputi Kepala BI Prov Jateng menyampaikan berbagai upaya konsisten dilakukan untuk terus mendorong peningkatan ekonomi syariah. Di Jateng pihaknya sudah membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Mulai dari peternakan, rumah potong hewan (RPH), dan rumah potong unggas (RPU), fashion halal dan sebagainya. Sehingga mempercepat terbentuknya ekosistem produk halal pada rantai berikutnya.
“Peran Bank Indonesia adalah menyambungkan, menggabungkan, memfasilitasi semua kegiatan ekonomi syariah,” akunya.
Lebih lanjut disampaikan, tahun 2022 Bank Indonesia mengeluarkan indeks literasi ekonomi syariah dengan nilai 23.3%. Kegiatan BI dilakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah baik di pusat maupun di daerah antara lain dengan penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Bapak Wakil Presiden untuk meningkatkan indeks literasi ekonomi syariah menjadi 50% dalam dua tahun kedepan.
Sekretaris Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaemi Abidin mengaku penduduk muslim dunia tahun 2021 mencapai 1,9 miliar dan menghabiskan USD 2 triliun untuk konsumsi. Yakni pada sektor makanan, farmasi, kosmetik, fashion, travel, dan media/rekreasi. Disisi lain populasi penduduk Indonesia sebanyak 229,62 juta jiwa dengan 87,2 persen penduduk muslim. Menurutnya ini merupakan pasar produk halal yang besar. Pihaknya menyebut ada beberapa manfaat sertfikasi halal bagi UMKM. seperti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar atau negata muslim.
MTN, Jakarta – Pihak Kemenparekraf yakin kalau potensi resesi AS tidak akan ganggu industri pariwisata di Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Tempo, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) optimistis potensi resesi Amerika Serikat tidak akan berdampak pada kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Nia Niscaya, menyebut pergerakan wisman Amerika Serikat masih tumbuh positif.
“Sejak Januari sampai April 2023, ada 104,8 ribu kunjungan atau naik 652 persen,” ujar Nia dalam konferensi pers virtual, Senin (26/6).
Nia mengatakan Indonesia masih menjadi top of mind destinasi yang dituju orang Amerika Serikat. Banyak orang Amerika yang menelusuri Indonesia melalui internet. “Tantangannya adalah bagaimana kita mengkonversi dari searching menjadi travelling,” ujar Nia.
Selain dari Amerika, tren serupa terjadi pada kunjungan wisman Eropa, yang lebih dulu masuk jurang resesi. Berdasarkan catatan Kemenparekraf, kunjungan wisman Eropa ke Indonesia sejak Januari hingga April 2023 mencapai 532 ribu. Artinya, terang Nia, terjadi kenaikan 680 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno juga mengatakan optimistis target kunjungan 8,5 juta wisman terealisasi tahun ini. Sandiaga meyakini resesi Amerika dan Eropa tidak menggangu pencapaian Indonesia di sektor pariwisata.
“Pasti (resesi) ada dampaknya. Namun kami meyakini bahwa target kunjungan wisatawan Eropa dan Amerika masih sesuai dengan yang kami canangkan,” kata Sandiaga.
Sandiaga juga mengatakan Kemenparekraf bakal berupaya agar calon wisatawan dari negara terdampak resesi untuk menghilangkan stres jiwa di lokasi wisata. “Jadi dengan berwisata atau yang dikenal dengan istilah healing.”
MTN, Lamongan – Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Jawa Timur berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) dan Bank Jatim Syariah melakukan upaya akselerasi sertifikasi halal.
Dilansir dari chanelmuslim, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Jawa Timur berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) dan Bank Jatim Syariah melakukan upaya akselerasi sertifikasi halal pada Sabtu pekan lalu, (17/06).
Hal tersebut dilakukan di Desa Besur, Kecamatan Sekaran, Lamongan. Desa Besur ini sempat viral di tahun 2018, karena mempunyai potensi agrowisata yang sangat besar.
Desa Wisata Besur menjadi salah satu wisata favorit yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan sekitarnya. Desa ini juga menjadi pilihan tempat wisata karena harga tiket masuknya yang tergolong murah.
Sering juga digunakan oleh sekolah-sekolah untuk wisata edukasi untuk belajar Manajemen Tanaman Sehat (MTS), yang artinya menanam menggunakan pupuk organik,” ungkap Aditya, selaku Kepala Kantor Perwakilan di LAZ Al Azhar Jawa Timur.
Sayangnya sejak pandemi melanda Indonesia, destinasi wisata ini semakin melemah hingga akhirnya berhenti beroperasi.
Dengan memanfaatkan potensi yang besar inilah LAZ Al Azhar bersama para mitra sinergi, mulai berusaha untuk membangun kembali potensi yang ada di Desa Besur, Lamongan.
Adapun upaya untuk membuat Desa Wisata Besur menjadi desa wisata yang berbasis halal value chain, maka harus dipersiapkan hulu hilir kehalalan desa dan yang mendukung. Baik itu dari sisi makanan, tempat ibadah, maupun souvenir yang akan dijual.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM di Desa Besur untuk mendapatkan sertifikasi halal agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan produktivitas.
Selain itu, program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat tersebut juga melibatkan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan.
MTN, Semarang – Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) RI untuk menjadi tuan rumah Global Moeslem Travel Index (GMTI) tahun 2024 mendatang.
Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) RI untuk menjadi tuan rumah Global Moeslem Travel Index (GMTI) tahun 2024 mendatang. Hal tersebut, menyusul kemenangan Indonesia pada acara GMTI baru baru ini. Sehingga, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah GMTI berikutnya.
Dilansir dari BrataPos, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan Jateng siap menggelar ajang tahunan tersebut. Ia menuturkan, saat menerima Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, diinformasikan bahwa Menparekraf Sandiaga Uno menginginkan Jawa Tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan GMTI. Menurutnya, Jateng akan serius menggarap event yang akan dihadiri banyak masyarakat muslim dari berbagai belahan dunia.
“Indonesia yang saat ini meraih nomor 1 Global Moeslem Travel Index yang diselenggarakan di Singapura dan tahun 2024, ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan bertemunya GMTI sedunia. Dan, ada kabar, bahwa nanti akan ditempatkan di Jateng,” kata Taj Yasin saat menerima Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Senin (19/06), di rumah dinas Rinjani.
Wagub mengatakan, Jateng akan mempersiapkan event tersebut dengan baik, mulai dari hulu hingga hilirnya. Seperti mempersiapkan regulasinya, fasilitasi sertifikat halal, tempat wisata, hotel, dan kulinernya.
“Dan tadi sudah menjadi sebuah kesepakatan, apa-apa saja yang kita dorong, baik itu di pariwisata, hotel, maupun tempat kuliner yang menjadi moeslem friendly. Kami juga akan menyiapkan pergub terkait friendly moeslem dan destinasi halal, wisata halal, kuliner halal, hotel halal, itu akan kita atur, untuk menuju pada tahun 2024,” jelasnya.
Sejumlah tempat di Jawa Tengah, beber Wagub, sudah siap menyuguhkan konsep wisata halal. Antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Karanganyar. Sehingga tinggal mengecek, apa-apa saja yang masih perlu disiapkan.
Wagub mengaku senang upaya mengusung konsep wisata halal di Jawa Tengah mendapat dukungan banyak pihak. Antara lain dari pihak PHRI, Asita, Kadin, MUI dan perguruan tinggi.
MTN, Makassar – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan destinasi wisata modern.
“Pariwisata perlu dipikirkan secara serius. Kami mendorong semua kabupaten kota yang punya destinasi wisata yang baik untuk menarik wisatawan berlatar belakang muslim,” ujar Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kahmi Sulsel, Rachmat Sasmito, di acara talkshow “Sulsel Moslem Friendly Tourism”, di Hotel Al Madera Makassar, Senin (26/6).
Dilansir dari RakyatSulsel, Rachmat menyampaikan latar belakang kegiatan diadakan termasuk adanya lima potensi destinasi di Sulsel dan perlunya Sulawesi Selatan dikenal di Indonesia selain Bali.
“Kita memerlukan roadmap moslem friendly tourism yaitu peta wisata yang ramah Muslim,” ujar Rachmat.
Menurut Rachmat, dengan adanya program pemerintah yang menggalakkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pendukung penerimaan negara. Rachmat mencontohkan, jika melihat dari pasar dunia khususnya beragama muslim sangat besar, khususnya negara-negara Timur Tengah.
“Kesiapan infrastruktur destinasi wisata yang ada di Sulsel, yang mereka butuhkan sebenarnya pelayanan tambahan, kita tidak bisa mengatakan wisata halal sudah bergeser dengan adanya muslim friendly. Dengan adanya wisata tidak bisa membatasi,” ujarnya.
Selain itu, bagaimana kuliner disiapkan dengan reparasi standar halal yang kita pahami. Ketiga bagaimana pelaku pelaku usaha ini mampu memberikan pelayanan tambahan.
“Misalnya wisatawan timur tengah biasanya membawa satu keluarga ini harus kita siapkan bagaimana tempat tersebut diberikan privasi. Ini harus disiapkan. Kegiatan ini kita berupaya memberi rekomendasi kepada pemerintah badan promosi daerah maupun kepada pelaku usaha,” imbuhnya.
Talkshow dibuka oleh Presidium MW KAHMI Sulsel, Prof. Dr. Mustari Mustafa, yang juga pernah menjabat sebagai atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok. Ia menegaskan, KAHMI mendukung dan siap terlibat dalam mendesain Naskah Akademik utk Roadmap.
“KAHMI akan mendorong peningkatan ekonomi melalui potensi ekopariwisata dan kuliner tourism termasuk MICE tourism,” ujar Mustari.
Hadir sebagai narasumber di acara itu yakni Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan Andry Arief Bulu, Direktur Sulawesi Travel Adil Nurimba, dan Safri Haliding dari Jakarta Tourism Forum.
MTN, Jakarta – Hong Kong ternyata cukup ramah untuk wisata halal. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya fasilitas ruang salat dan restoran halal hingga memudahkan wisatawan.
Dilansir dari PojokSatu, diketahui sekira 4,2 persen populasi penduduk Hong Kong memeluk agama Islam atau sekitar 300.000 orang. Sebanyak 70 restoran di Hong Kong telah bersertifikat halal, jadi tidak perlu khawatir tentang makanan saaat berkunjung di Hong Kong.
Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah masjid yang ada di Hong Kong, yakni masjid Jamia, yang dibangun pada tahun 1840.
Masjid ini terletak di Shelley Street nomor 10, Central. Saat mengunjungi, wisatawan tidak hanya melihat sebuat tempat ibadah, tetapi juga bukti peninggalan sejarah panjang perjalanan Islam di negara bekas Koloni Inggris.
Masjid Jami sangat kental dengan gaya arabian. Hal ini terlihat dari arsitekturnya yang menawan. Keunikan lainnya adalah pintu utama masjid yang berbentuk bujur sangkar dan melengkung di setiap sisinya.
Masjid kedua yang tak kalah menarik, untuk dikunjungi adalah Masjid Kowloon, atau disebut juga Masjid dan Islamic Center Kowloon, yang merupakan masjid terbesar di Hong Kong.
Masjid ini adalah salah satu landmark Islam paling ikonik di Hong Kong. Masjid tersebut mampu menampung sebanyak 3.500 orang jemaah.
Kowloon merupakan salah satu daerah yang padat penduduk, kota ini menampilkan sisi otentik Hong Kong, penuh dengan perpaduan budaya yang indah. Selain itu, ada banyak atraksi di Kowloon, yang sebagian besar ramah untuk Muslim. Seperti pasar malam, jalan Avenue of Stars, dan taman Kowloon Walled City.
Ada satu masjid yang wajib didatangi oleh wisatawan, yaitu Masjid Ammar and Osman Ramju Sadick Islamic Centre, yang dirancang oleh seorang arsitek muslim asli Hong Kong bernama Osman Ramju Sadick.
Dulunya, masjid ini digunakan sebagai markas beberapa organisasi yang mengontrol, membawahi, dan mengawasi seluruh kegiatan umat Islam di Hong Kong.
Bagi wisatawan yang datang saat perut lapar, ada kantin dengan menu makanan halal. Masjid ini dibangun oleh lembaga yang memberikan sertifikat halal untuk restoran di Hong Kong, yaitu Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong. Di sini wisatawan wajib mencoba dim sum halal paling otentik di Hong Kong.
Selain wisata ibadah, wisatawan juga perlu menikmati kuliner dari negara ini. Beberapa tempat kuliner halal tersedia di Hong Kong, diantaranya Jashan Celebrating Indian Cuisine yang dinobatkan sebagai “Masterchef Recommendation Restaurant” pada tahun 2019 dan “GHM Cordons Bleus Recommendation Restaurant” pada tahun 2016.
Kemudian ada restoran JAJA yang sangat cocok bagi wisatawan Muslim karena menyajikan hidangan dan minuman vegetarian. Wisata kuliner selanjutnya ada di Tagline Restaurant and Bar yang bersertifikat halal, menyajikan hidangan tradisional India dan Arab.
Adapula Cupping Room dengan hidangan vegetarian ringan. Dan Flaming Frango, restoran berkonsep ayam piri-piri pertama di Hong Kong, yang pastinya sudah bersertifikat halal.
Selanjutnya ada Islam Food, yang dikenal dengan veal goulash-nya yang lezat atau pangsit pipih berisi daging sapi muda yang empuk. Islam Food menyajikan makanan khas Xinjiang dengan cita rasa otentik.
Hari Tri Santosa, Kepala Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang (foto: Kabar Priangan)
MTN, Sumedang – Para pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Sumedang kini didorong agar bisa segera miliki sertifikasi halal. Seperti apa?
Dilansir dari KabarPriangan – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKMPP), terus berupaya mendorong para pelaku UMKM agar bisa memiliki sertifikat halal untuk produk makanan yang diproduksinya.
Upaya ini dilakukan agar semua produk makanan yang diproduksi para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang, nantinya bisa memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
“Pada tahun 2023 ini, kami menargetkan 9.000 sertifikat halal untuk produk makanan yang diproduksi pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang,” kata Kepala Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang, Hari Tri Santosa, Senin (26/6).
Hari menuturkan, dari target 9.000 buah sertifikat halal tersebut, sampai saat ini Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang, baru berhasil memfasilitasi sekitar 3.710 produk UMKM.
Sebanyak 3.710 pelaku UMKM ini, kata Hari, sekarang telah berhasil memiliki sertifikat halal dari BPJPH, melalui program fasilitasi Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).
“Target fasilitasi Program SEHATI untuk Kabupaten Sumedang ini, totalnya sebanyak 9.000 sertifikat halal. Jadi kuotanya masih banyak, makanya harus kita manfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin,” ujar Hari.
Dikatakan Hari, proses pembuatan sertifikat halal melalui program SEHATI ini, tentu cukup mudah. Karena dalam pelaksanaannya, para pelaku UMKM nantinya akan didampingi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
“Program SEHATI ini sebenarnya sudah berjalan dari awal tahun 2023. Namun sayang, belum semua pelaku usaha bisa memanfaatkan program ini,” tutur Hari.
Maka dari itu, Hari mengimbau kepada para pelaku UMKM yang memproduksi makanan, supaya secepatnya mendaftar produk makanan mereka melalui program SEHATI.
“Sesuai data yang ada pada kami, di Kabupaten Sumedang ini tercatat ada sekitar 40.000 pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang memproduksi makanan, kami harap bisa secepatnya mendaftarkan produk makanannya agar bisa memiliki sertifikat halal,” tuturnya.
Hari juga menambahkan, syarat untuk bisa mendaftarkan sertifikat halal ini, tentu tidak terlalu sulit, para pelaku UMKM hanya diminta untuk melampirkan Nomor induk berusaha dan sertifikat Produk Industri Rumah Tangga.
MTN, Banten – Perkumpulan Urang Banten (PUB) lakukan studi banding rumah potong hewan / RPH halal sesuai Syariat Islam di Cianjur, demi wujudkan wisata halal di Banten.
Dilansir dari Kabar Banten, Studi banding ke RPH Dikomandoi Ketum PP PUB Taufiequrachman Ruki ke PT. Pasir Tengah di Cianjur, Jawa Barat, Senin (26/6).
Adalah RPH PT. Pasir Tengah yang dijadikan lokasi studi banding pihak PUB, yang merupakan anak usaha dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.
Peserta PUB yang melakukan studi banding ke RPH di Cianjur Jawa Barat berjumlah kurang lebih 18 orang.
Jumlah peserta PUB yang melakukan studi banding RPH Itu tergabung dari berbagai organisasi, di antaranya MUI Banten dan Mathla’ul Anwar, dan ICMI.
Taufiequrachman Ruki mengatakan, studi banding ke RPH dilakukan PUB sebagai langkah untuk mewujudkan Banten sebagai daerah wisata halal.
“Pj Gubernur Banten menerbitkan komite daerah ekonomi syariah. Banten dijadikan daerah tujuan wisata halal,” ujar Ruki.
Dengan demikian, hasil studi banding ke PT. Pasir Tengah lanjut Ruki, akan disampaikan ke Pemprov Banten dalam bentuk proposal pembentukan RPH.
PUB berharap, kedepan Pemprov Banten bisa membangun RPH yang berstandar halal. Sehingga cita-cita membentuk daerah wisata halal terwujud.
“Semoga pemerintah daerah bisa membangun beberapa rumah pemotongan hewan. Kapasitasnya disesuaikan permintaan pasar,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ruki menjelaskan alasan RPH PT. Pasir Tengah dijadikan objek studi banding. Sebab menurutnya, pas untuk dijadikan rujukan atau contoh dalam pembentukan RPH berstandar halal.
“Memenuhi aspek kesehatan, kebersihan juga aspek kehalalan,” tegas Ruki menilai RPH PT. Pasir Tengah di Cianjur Jawa Barat.
