Dukung Ekspor Produk Halal, MUI Gelar Forum Bisnis

iustrasi (foto: Mina News)

MTN, Jakarta – Demi mendukung ekspor produk-produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara forum bisnis. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, MUI bersama biznIDs (perusahaan jasa mediator pengusaha Indonesia dengan pembeli mancanegara) mengadakan forum bisnis virtual bersama dengan KBRI Beijing dan KBRI Kuala Lumpur, untuk membahas kiat-kiat pengembangan ekspor produk halal Indonesia. Forum tersebut dilakukan melalui Zoom pada tengah pekan lalu (25/8) dan dihadiri oleh para pengusaha Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pada sambutannya, Sudarnoto menjelaskan beberapa kategori produk halal yang diminati pasar internasional, yakni makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, farmasi, serta kosmetik. Sudarnoto menyarankan agar para pengusaha Indonesia mengeksplor peluang ekspor produk halal selain di lima kategori tersebut.

Sudarnoto pun menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. “Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi terkait lainnya, dengan dua pendekatan, yakni yakni diplomasi wasathiyah Islam dan diplomasi halal,” kata Sudarnoto.

“Diplomasi halal merupakan bagian dari second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua sebagai kegiatan yang melibatkan para aktor non-pemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, terbukti efektif membantu pemerintah dalam mempromosikan Indonesia di kancah Internasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menjelaskan kalau institusi sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan berperan penting dalam menjalin dan membangun hubungan kerja sama dengan bangsa atau negara lain baik dibidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. “Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penting dan strategi tetapi harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Duta Besar Indonesia di KBRI Beijing, Djauhari Oratmangun. Ia menyoroti potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor produk halal yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada nilai pasar produk halal yang besar di Tiongkok yang diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun bernilai positif, mencapai 2,3 persen pada tahun 2020 dan diprediksi akan mencapai 8,5 persen pada tahun 2021. “Selain itu, pasar masyarakat muslim Tiongkok pun cukup besar, yakni sekitar 22 juta jiwa atau 1,7 persen dari populasi penduduk Tiongkok,” ujar Djauhari.

Untuk dapat merajai pasar produk halal di Tiongkok, Djauhari menyarankan agar para pengusaha Indonesia pantang menyerah karena prosesnya yang panjang. Pemahaman akan regulasi ekspor dan bahasa Tiongkok pun menjadi hal yang penting. “Selain itu, regulasi free trade antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN perlu untuk dipahami agar pengusaha Indonesia dapat melihat peluang yang mendukung ekspor produknya,” paparnya.

Adapun kondisi pasar ekspor Indonesia ke Malaysia dijelaskan oleh Hermono, duta besar Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Selama pandemi berlangsung, menurut Hermono, terjadi peningkatan impor produk makanan olahan di Malaysia. “Pangsa pasar Indonesia sendiri mencakup 8,10 persen dari pasar ekspor produk makanan olahan ke Malaysia pada tahun 2021, berada dalam posisi kelima sebagai negara eksportir utama produk makanan olahan ke Malaysia,” tuturnya.

Hermono menambahkan, dalam hal sertifikasi produk halal, Indonesia dan Malaysia telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), mencakup item pemotongan hewan, bahan baku, dan perisa. Hermono menjelaskan bahwa Malaysia berharap agar cakupan item dalam MRA tersebut dapat diperluas sehingga produk-produk halal yang diekspor Indonesia tidak perlu diperiksa lagi kehalalannya di Malaysia.

Pada forum bisnis hari berikutnya (26/8), Sekjen MUI Buya Dr Amirsyah menyampaikan kata sambutan. Ia menegaskan kalau Indonesia harus fokus dalam dua hal. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produksi produk halal.

“Indonesia sangat potensial namun secara aktual Indonesia belum mengaktualisasi potensi tersebut, dikarenakan terkendala dua hal yakni dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengagregasi, tata kelola yang baik dan belum bersaing dan membuat satu sistem digitalisasi dalam pemasaran produk-produk Indonesia di kancah lokal dan Internasional, sehingga ekspor produk Indonesia ke negara lain,” ungkap Buya Amirsyah.

Kendala kedua adalah sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan ekosistem produk halal dalam pengembangan ekspor dan impor. Jika kedua kendala tersebut dioptimalkan maka Indonesia sebagai pusat bisnis syariah di kancah internasional dapat terealisasi dengan cepat.

Forum bisnis virtual tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Trade, Tourism, and Investment Expo dan Indonesia Halal and Sharia Expo 2021 yang berlangsung pada 2 – 30 Agustus 2021. Informasi seputar biznIDs dapat diakses melalui www.biznids.com

“Indonesia Butuh Pusat Inkubasi Usaha Halal Berinfrastruktur Digital”

ilustrasi (gambar: alimuakhir.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia saat ini membutuhkan pusat inkubasi usaha halal yang berinfratruktur digital. Mengapa?

Dilansir dari NewsComID, Wapres RI mengatakan kalau Indonesia saat ini sedang kekurangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Solusinya adalah dengan pengadaan pusat-pusat inkubasi untuk usaha halal yang berinfrastruktur digital.

Saat ini, terdapat lebih dari 4.000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jumlah BMT masih sangat kurang dibandingkan dengan lebih dari 221 juta penduduk Muslim Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengonfirmasi hal tersebut saat memberikan kata sambutan selaku narasumber utama dalam Seminar Daring BMT Summit 2020, yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

“Selain ditingkatkan mutunya, BMT juga perlu ditingkatkan jumlahnya, karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga mikro syariah,” tutur Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pada Selasa (17/11).

Karena itu, lanjutnya, kita perlu membangun pusat-pusat pelatihan LKMS di berbagai daerah yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT.

Selain itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Non-Aktif itu pun meyadari bahwa BMT memerlukan ketersediaan data yang memadai, khususnya data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Tantangan dalam menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada pelaku UMKM ialah ketersediaan data yang memadai dan peningkatan mutu pelayanan BMT. Untuk itu, perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi,” ujar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Menurutnya, keberlangsungan BMT tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaku UMKM. Karena itu, perlu upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM.

“Salah satu yang perlu diupayakan adalah dengan membangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian,” ujar Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Selain itu, ungkapnya, perlu juga dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital. Fasilitas ini penting sebagai sarana interaksi dan sarana transaksi antar pelaku bisnis syariah.

Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun berharap agar BMT Summit 2020 ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjadikan BMT sebagai salah satu sumber pembiayaan UMKM yang dapat diandalkan.

“Saya harap dalam kesempatan yang baik ini, seluruh peserta BMT Summit 2020 dapat berpartisipasi secara aktif. Tujuannya ialah memperoleh rumusan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah agar BMT dapat diandalkan sebagai salah sau sumber pembiayaan UMKM,” jelas Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

“BMT harus dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Semoga harapan ini dapat terwujud,” pungkas Wapres.