MTN, Riyadh – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi untuk berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata. Seperti apa?
Dilansir dari Pikiran Rakyat, Momen penandatanganan MoU tersebut dilakukan di acara World Travel & Tourism Council (WTTC) di Riyadh, Arab Saudi, Selasa 29 November 2022.
Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengabadikan dan mempublikasikan video momen penandatanganan tersebut di akun Instagram pribadinya, @sandiuno.
“Kami di @kemenparekraf.ri tidak akan pernah berhenti berkolaborasi dari negara ke negara, demi membangkitkan pariwisata dan ekonomi Indonesia serta mewujudkan 4,4 juta lapangan kerja sampai tahun 2024,” tulis Sandiaga Uno di kolom caption akun Instagramnya.
Menurut Sandi, Arab Saudi juga mengharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara pendiri dari Sustainable Tourism Global Center (STGC) sebagai organisasi internasional. Fokusnya adalah menganalisis kebijakan dan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.
“Melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama yang saya lakukan dengan Mr. Ahmed Aqeel AlKhateeb, Menteri Pariwisata Arab Saudi, kemarin di acara World Travel & Tourism Council (WTTC), ini adalah bukti kerja keras dan kerja cepat kami setelah dari G20 di Bali, bahwa kami sungguh-sungguh akan membawa pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia lebih mendunia serta berkelanjutan. GERCEP, GEBER, GASPOL‼,” tulis Sandi.
Sementara, di video lainnya, Sandi berbincang dengan Mr. Ahmed Aqeel dan menyebutkan bahwa penandatanganan pengembangan pariwisata ini semoga menjadi dampak baik bagi Indonesia dan menjadi upaya pemuliahn pandemi.
Sambutan baik dibalas langsung oleh Menteri Pariwisata Arab Saudi ini, yang menyebutkan bawa Indonesia dan Arab adalah mitra dalam pengembangan pariwisata dan mengucapkan terima kasih atas kolaburasi ini.
Paviliun Indonesia di pameran OIC Halal Expo 2022 (foto oleh: Anadolu Agency)
MTN, Istanbul – Kementerian Perdagangan berupaya promosikan produk-produk halal Indonesia di Turki. Seperti apa?
Dilansir dari Republika, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali berpartisipasi pada The 9th Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Halal Expo 2022 yang berlangsung pada 24–27 November 2022 di Istanbul Expo Center, Istanbul, Turki. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, mengatakan kalau keikutsertaan Indonesia pada pameran ini menjadi salah satu upaya mereka untuk mempromosikan produk halal Indonesia di Turki.
“Partisipasi pada pameran sebagai ajang promosi sekaligus meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar Turki dan negara sekitar,” ujar Didi Sumedi.
Di pameran ini, Paviliun Indonesia menempati area seluas 323 meter persegi dan diikuti lebih dari 100 pelaku usaha. Adapun produk yang ditampilkan di antaranya makanan minuman, fesyen muslim, kosmetik, obat dan farmasi, kerajinan dan dekorasi rumah, jasa di sektor pelabuhan dan perdagangan bebas, jasa sertifikasi halal, serta wisata halal.
Paviliun Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Duta Besar Ankara, Lalu Muhamad Iqbal. Pameran ini menampilkan katalog produk secara fisik dan digital.
Kehadiran Paviliun Indonesia di pameran ini merupakan hasil kolaborasi Kedutaan Besar RI Ankara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); beberapa dinas pemerintah daerah yang membidangi perdagangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, serta Dewan Kerajinan Nasional.
“Diharapkan sinergi dan kolaborasi dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dapat mendukung upaya peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Turki dan negara mitra,” imbuh Dubes Lalu.
Pameran OIC Halal Expo 2022 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan The 8th World Halal Summit yang digelar pada pada 24-26 November 2022. Pertemuan yang diikuti 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini mengangkat tema “For a Sustainable Trade: Explore All Aspects of the Growing Global Halal Industry”. Pertemuan ini juga menghadirkan berbagai seminar internasional yang menghadirkan narasumber kompeten.
Indonesia-Turki mempunyai hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 72 tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Salah satunya, melalui percepatan perundingan IT-CEPA. Perundingan ini telah memasuki putaran keempat dengan menyelesaikan berbagai isu di antaranya terkait perdagangan barang, kerja sama ekonomi, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, pemulihan perdagangan, sanitasi dan phytosantasi (SPS), serta isu-isu lainnya.
ilustrasi (foto: Indonesia International Modest Fashion Festival 2022)
MTN, Jakarta – Indonesia berupaya jadi kiblat fesyen muslim dunia di taun 2024. Seperti apa?
Dilansir dari Liputan 6, persaingan memperebutkan pasar dunia hingga saat ini masih menjadi target Indonesia. Salah satu sektor yang cukup menjanjikan ialah industri wisata halal, tak terkecuali sektor fashion muslim.
Belakangan ini, potensi muslim dunia seperti tren busana yang marak diperbincangkan oleh media internasional.
Namun sayangnya potensi menjanjikan yang dimiliki oleh Indonesia ini bahkan sering tak tertangkap oleh analis-analis luar. Mayoritas pemerhati industri busana muslim dalam banyak mendiskusikan hanya pasar-pasar Eropa, Amerika Serikat, atau Timur Tengah.
Oleh karena itu, di samping potensi yang ada perlu dilakukan pembenahan dan strategi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah gencar dalam melakukan inovasi dan branding produk ke luar negeri misalnya dapat dimulai dengan menggelar event fashion show.
Beberapa event yang biasanya dimanfaatkan oleh para designer Indonesia seperti: Islamic Fashion Fair (IIFF), Indonesia Fashion Week (IFW), Jakarta Fashion Week (JFW), Ramadhan Runway, dan beberapa event lainnya.
Perlu juga untuk diperhatikan bahwa adanya inovasi dan branding juga harus sejalan dengan dengan harga yang kompetitif artinya dapat menyesuaikan dengan kualitas produk.
Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah dukungan penuh dari pemerintah Indonesia serta semua pihak yang terlibat dalam industri ekonomi domestik maupun global.
Halal Trade Forum juga turut mengidentifikasi sejumlah tantangan bagi industri halal dan busana muslim.
Di antaranya dalam menghadapi tuntutan pasar yang dinamis diharapkan para pelaku industri dapat meningkatkan kualitas produk, kompetitif dalam persaingan global, pemenuhan terhadap kebutuhan regulasi dan panduan implementasi halal, serta perlunya sertifikasi halal yang dapat diterima secara global.
MTN, Jakarta – ‘Virtual Tourism’ ternyata diperlukan untuk mendukung industri wisata halal di Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Kompas, Ketua Umum di Perhimpunan Saudagar Muslimah (PERSAMI), Siti Nur Azizah, memaparkan betapa pentingnya kontribusi virtual tourism (wisata virtual) yang selama pandemi ini melesat keberadaannya sebagai sarana promosi, sekaligus informasi suatu destinasi wisata.
“Wisatawan dalam konteks wisata halal membutuhkan kontribusi dari virtual tourism, guna memastikan kenyamanan saat mereka menikmati pariwisata di Indonesia,” ujar Siti Nur di acara Road to World Tourism Day: Rethinking Tourism, secara online, Jumat (23/9)
Siti melanjutkan, wisatawan (dalam hal ini) wisata halal perlu memastikan, baik dari sisi atraksi, sarana dan juga dukungan fasilitas lainnya.
Sebab, wisata virtual berpotensi membuka akses kepada masyarakat untuk melihat kondisi suatu tempat wisata, tanpa harus berada langsung di sana.
Siti menuturkan, banyaknya mispersepsi bila membahas seputar wisata halal yang menganggap wisata halal berarti menghalalkan suatu tempat wisata atau memaksa tempat wisata menjadi religius.
Namun sebenarnya konsep wisata halal ini ada pada layanannya, seperti penyediaan makanan halal, hotel-hotel yang memiliki standar kehalalan, serta terkait kesehatan dan juga kebersihan.
“Ini terkait dengan kebutuhan yang bisa menunjang wisatawan saat melakukan wisata, seperti tempat ibadah, arah kilat, hingga penyediaan makanan dan minuman yang halal,” ujarnya.
Informasi tersebutlah yang bisa diangkat dalam wisata virtual guna memberi gambaran kepada wisatawan sebelum melakukan kunjungan ke destinasi wisata.
Wisata halal saat ini dianggap sebagai pasar menjanjikan, apalagi pasca naiknya peringkat Indonesia ke posisi dua destinasi wisata halal atau ramah muslim terbaik dari 138 negara di dunia.
“Berdasarkan catatan Global Islamic Economy Report tahun 2019, pengeluaran wisatawan muslim untuk makanan dan minuman halal, belanja kosmetik halal serta wisata ramah muslim dan gaya hidup halal, mencapai 2,02 triliun dollar AS, ini adalah peluang pasar,” terangnya.
Lewat tur virtual ini, wisatawan yang menjadi target bisa mendapat gambaran dan informasi, di mana restoran yang menyajikan makanan halal, hingga informasi hotel yang menyediakan fasilitas bagi muslim.
JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mendorong pengembangan desa wisata halal di Indonesia. Seperti apa?
Mengingat, desa itu merupakan salah satu pengungkit ekonomi masyarakat. “Pemerintah terus berupaya memberdayakan ekonomi perdesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal,” ujar Wapres di acara pemberian penghargaan Promosi Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT), di JS Luwansa, Jakarta, tengah pekan lalu (23/6).
Sementara menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2021 sampai sekarang, jumlah desa wisata yang telah terdata adalah sebanyak 7.275 desa wisata.
Dilansir dari OkeZone, Wapres mengatakan desa wisata merupakan salah satu wujud community-based tourism yang bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan SDM maupun UMKM-nya.
Selain itu, Wapres meminta agar mendorong kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata agar menjadi destinasi favorit wisatawan dalam negeri atau pun mancanegara.
“Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata, sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara,” pungkasnya.
MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, targetkan wisata halal Indonesia bisa jadi urutan nomor satu di dunia. Seperti apa?
Dilansir dari Detik, Sandiaga Uno mencanangkan akan melakukan peningkatan ekonomi pariwisata halal di indeks 75%, dengan mengincar posisi nomor satu di dunia.
Hal ini disampaikan dalam acara Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 di Mall Asia Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat tengah bulan ini (18/6).
“Pada tahun ini Indonesia naik dua peringkat sebagai pariwisata halal yang sekarang nomor dua di dunia setelah Malaysia. Ini merupakan hasil dukungan kita dengan konsep tambahan layanan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Sandi.
Sandiaga Uno mengaku akan meningkatkan ekonomi pariwisata halal di indeks 75 persen. Hal ini diharapkan dapat menjadikan pariwisata Indonesia menjadi nomor satu di dunia.
“Kita dalam proses memperbaiki ekosistem pariwisata halal dan saya mencanangkan 2025 indeks naik di 75 persen, sehingga kita mudah-mudahan menjadi mengungguli menjadi nomor satu di dunia,” tutur Sandi.
Sebagai tambahan informasi, AKI ini digelar dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Ini adalah upaya kita untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujar Sandi.
Dalam acara tersebut, juga akan ada pemilihan salah satu finalis per kota untuk mengikuti pameran Nasional di pekan puncak AKI 2022.
“Saya harapkan dari acara ini akan hadir juara-juara produk UMKM ekonomi kreatif kita yang bisa mendunia. Dengan peningkatan penghasilan dari pada UMKM yang sudah masuk kedalam era digitalisasi,” pungkasnya.
pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 (foto: idxchannel.com)
MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin, mengatakan kalau kontribusi industri halal Indonesia bisa mencapai angka 30% Produk Domestik Bruto (PDB).
Dilansir dari SudahBaca, Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin mengatakan bahwa selama ini Indonesia sudah memberikan kontribusi terhadap konsumsi halal sebesar 10 persen.
“Namun sebaiknya tidak berhenti disana. Indonesia harus menjadi produsen produk-produk halal terbesar di dunia,” ujar Kiai Maruf.
Hal itu disampaikan Kiai Maruf ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Bangka Belitung pada Selasa (14/6).
Pada sambutannya juga Wapres menyampaikan mengenai tren ekonomi dan keuangan syariah global yang terus berkembang.
Hal ini didorong oleh laju pertumbuhan Muslim dunia yang meningkat dan diiringi oleh pola pikir konsumen.
Kiai Maruf menjelaskan, pola pikir konsumen yang berubah karena konsumen sekarang ini sangat selektif dalam mengonsumsi makanan. Tidak hanya harus sesuati dengan syariat, namun juga mesti sejalan dengan etika, berkualitas tinggi dan aman.
Bahkan, kata kiai Maruf, kebutuhan semacam tersebut tidak hanya dituntut oleh umat Muslim, tetapi juga oleh umat non Muslim, bahkan negara yang mayoritas bukan mayoritas umat Muslim mempunyai standarisasi yang sama dengan umat Islam ketika hendak mengkonsumsi.
“Hal ini menjadikan produk halal dan ekonomi syariah bersifat inklusif, tidak diperuntukan hanya pemeluk agama Islam saja, tetapi dibutuhkan beragam kalangan,” ujar Wapres RI tersebut.
Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah, kiai Maruf juga menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada MUI sebagai pelopor sertifikasi halal yang sudah lebih dari 30 tahun.
“Standar halal MUI sudah menjadi standar global, sudah memperoleh pengakuan dimana-mana dan ada perwakilan MUI di Australia, Korea, Taiwan. Ini merupakan sebuah rintisan atau inisiatif yang luar biasa dan mempunyai nilai yang tinggi disisi Allah SWT,” ungkapnya.
Kiai Maruf menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Barang siapa yang memulai inisiatif untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat.
Oleh karena itu, ini harus diteruskan karena selama ini Indonesia hanya menjadi pusat sertifikasi halal. “Tapi produsen halal bukan Indonesia. Bahkan negara-negara yang mayoritas justru non Muslim,” tegasnya.
“Saya yakin kontribusi indutri halal terhadap PDB akan terus meningkat. Saya berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mencapai 30 persen,” pungkas Kyai Ma’ruf.
MTN, Jakarta – Jepang berencana melakukan kerja sama dengan Indonesia, terkait pariwisata halal yang semakin populer di negara mereka. Seperti apa?
Dilansir dari Suara com, Jelang Expo 2025 Osaka, Konsulat Jenderal RI di Osaka mendorong promosi produk dan wisata halal Indonesia di Jepang.
Indonesia dapat mengambil peluang untuk meningkatkan ekspor produk halal, khususnya makanan dan minuman ke Jepang yang saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Expo 2025 Osaka/Kansai.
“Produk makanan dan minuman halal Indonesia dapat mengisi peluang ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia pada 2024,” kata Konsul Jenderal RI Osaka, Diana ES Sutikno.
Diana juga mengatakan bahwa saat ini tren wisata halal semakin digemari seiring dengan makin banyaknya masyarakat Muslim yang berlibur ke luar negeri.
“Penting sekali produk bersertifikasi halal, khususnya produk makanan dan minuman dalam menunjang halal tourism. Apalagi pada 2026, nilai perjalanan wisata Muslim global diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS,” ujar Konjen Diana.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para pelaku bisnis yang tergabung dalam Lake Biwa Convention Street Revitalization Council, dalam lokakarya (workshop) produk halal yang dilaksanakan oleh Otsu Chamber of Commerce and Industry (Otsu CCI) di Shiga pada tengah pekan ini (20/1).
Diana menjelaskan tentang karakteristik wisatawan asal Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim.
Ia juga mempromosikan beberapa produk halal unggulan Indonesia pada workshop itu, antara lain mie instan, saus sambal, tempe, dan bumbu rendang instan.
MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di saluran YouTube-nya baru saja mengunggah video promo wisata halal di Indonesia. Seperti apa?
KNEKS di saluran YouTube resminya baru saja mengunggah video promo wisata halal di Indonesia yang berjudul Indonesia Muslim Friendly Tourism.
“Indonesia menjamin memberikan kenyamanan dan keamanan serta suasana seperti dirumah sendiri di setiap destinasi wisatanya, lho! Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kamu tidak akan sulit untuk menemukan Prayer Room, Qibla Direction, Tourist Attractions, Halal Restaurants dengan keunggulan rasa yang lezat dan dijamin kehalalannya,” terang caption di video tersebut.
MTN, Jakarta – Wapres RI menyatakan agar jadi pusat halal dunia di tahun 2024, sinergi program KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus berbuah nyata. Seperti apa?
Dilansir dari Kompas, wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disinergikan tanpa harus menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum. Program-program tersebut pun diminta benar-benar membuahkan hasil secara nyata.
”Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil),” kata Wapres Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat memimpin dan membuka rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Dilansir dari situs Kominfo, Ma’ruf menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.
“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.
Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.
“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.
Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.
“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.
Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.
Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.
“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.
Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.
“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.
Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.
“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.
