UMKM di Jateng Didorong untuk Sertifikasi Halal Produk-produknya

MTN, Semarang – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mendorong akselerasi sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut untuk jaminan kehalalan produknya.

“Sampai saat ini baru sekira 4.700 pelaku usaha UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Nana.

Dilansir dari Antara, Nana menambahkan, tahun ini ada sekira 500 sertifikat halal yang akan diberikan kepada pelaku UMKM, dan tahun berikutnya diharapkan bisa meningkat 1.000-2.000 pelaku usaha yang menyusul sertifikasi halal.

Pj Gubernur Jateng tersebut mengingatkan bahwa sertifikat jaminan produk halal ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk bisa meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk, membangun kepercayaan konsumen, dan memperkuat Unique Selling Point.

“Dan tentunya meningkatkan kesempatan atau peluang produk untuk masuk ke pasar atau industri halal,” jelas Nana, yang juga purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu.

Sebab, ujar Nana, populasi penduduk Muslim di Jateng saat ini sekira 35,6 juta orang, sehingga cukup mendorong permintaan produk halal yang tinggi.

Di Jateng, menurut Nana, penguatan rantai pasok halal dilakukan melalui sertifikasi produk halal, pembinaan secara berkelanjutan, pengembangan potensi wisata halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital.

“Dalam hal ini, Pemprov Jateng bekerja sama dengan MUI bersama-sama memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM,” tuturnya.

Selain itu, program bantuan tambahan modal bagi pelaku usaha yang membutuhkan juga digenjot, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, selain untuk mendorong UMKM naik kelas,

Pemprov Jateng juga mendorong pengembangan ekosistem halal dengan berkolaborasi dengan instansi lainnya, misalnya UMKM makanan olahan dari daging atau ayam juga diharuskan menggunakan bahan yang halal melalui sertifikasi halal untuk rumah pemotongan hewan (RPH).

Dari 78 unit rumah pemotongan hewan (RPH) di Jateng, RPH yang telah bersertifikat halal dan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) ada 10 unit, sedangkan rumah pemotongan unggas (RPU) yang bersertifikat halal sejumlah 33 unit dari total dari 50 unit.

“Jadi, untuk Pemprov lebih fokus pada UMKM. Untuk RPH sudah diarahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Kami akan terus meningkatkan dan meminta RPH lain untuk mengurus sertifikasi halal,” pungkas Nana.

Jawa Tengah Akan Jadi Tuan Rumah GMTI 2024

MTN, Semarang – Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) RI untuk menjadi tuan rumah Global Moeslem Travel Index (GMTI) tahun 2024 mendatang.

Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) RI untuk menjadi tuan rumah Global Moeslem Travel Index (GMTI) tahun 2024 mendatang. Hal tersebut, menyusul kemenangan Indonesia pada acara GMTI baru baru ini. Sehingga, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah GMTI berikutnya.

Dilansir dari BrataPos, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan Jateng siap menggelar ajang tahunan tersebut. Ia menuturkan, saat menerima Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, diinformasikan bahwa Menparekraf Sandiaga Uno menginginkan Jawa Tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan GMTI. Menurutnya, Jateng akan serius menggarap event yang akan dihadiri banyak masyarakat muslim dari berbagai belahan dunia.

“Indonesia yang saat ini meraih nomor 1 Global Moeslem Travel Index yang diselenggarakan di Singapura dan tahun 2024, ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan bertemunya GMTI sedunia. Dan, ada kabar, bahwa nanti akan ditempatkan di Jateng,” kata Taj Yasin saat menerima Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Senin (19/06), di rumah dinas Rinjani.

Wagub mengatakan, Jateng akan mempersiapkan event tersebut dengan baik, mulai dari hulu hingga hilirnya. Seperti mempersiapkan regulasinya, fasilitasi sertifikat halal, tempat wisata, hotel, dan kulinernya.

“Dan tadi sudah menjadi sebuah kesepakatan, apa-apa saja yang kita dorong, baik itu di pariwisata, hotel, maupun tempat kuliner yang menjadi moeslem friendly. Kami juga akan menyiapkan pergub terkait friendly moeslem dan destinasi halal, wisata halal, kuliner halal, hotel halal, itu akan kita atur, untuk menuju pada tahun 2024,” jelasnya.

Sejumlah tempat di Jawa Tengah, beber Wagub, sudah siap menyuguhkan konsep wisata halal. Antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Karanganyar. Sehingga tinggal mengecek, apa-apa saja yang masih perlu disiapkan.

Wagub mengaku senang upaya mengusung konsep wisata halal di Jawa Tengah mendapat dukungan banyak pihak. Antara lain dari pihak PHRI, Asita, Kadin, MUI dan perguruan tinggi.

Tonton videonya di bawah ini.

Ini Pesan Deputi Gubernur BI untuk Pengembangan Ekonomi Syariah di Jateng

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono (foto: Liputan6)

MTN, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia beri pesan untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa-Tengah. Apakah itu?

Dilansir dari Suara Merdeka, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengatakan Bank Indonesia memang fokus dalam Memperkuat Halal Value Chain dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Tengah.

Menurutnya 97,28 persen penduduk di Jateng adalah muslim dan ada 3.787 pondok pesantren.

“Saya senang wisata halal di Jateng sudah maju membuat kita bangga dan optimis atas perkembangan ekonomi syariah di Jateng,” kata saat memberikan sambutan.

Doni mengungkapkan ada tiga hal utama untuk jangka pendek dalam pengembangan ekonomi syariah.

Pertama pemberdayaan dan ekonomi keuangan syariah di berbagai daerah.

“Kenapa di berbagai daerah, ada dua alasan penting, karena kita bersyukur pertumbuhan ekonomi 5,44 persen. Dan apa yang membangkitkan ekonomi kita adalah konsumsi. Tentunya kita yang ada di syariah ini pasti bisa mengakselerasi untuk memenuhi permintaan dalam negeri,” ungkapnya.

Kedua, rantai nilai halal harus mempunyai kualitas yang tinggi dari produk lokal.

“Bank Indonesia memprioritaskan mendorong makanan halal dan fashion muslim,” katanya.

Ketiga, mendorong akselerasi seluruh pondok pesantren dengan teknologi digital.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jateng menyelenggarakan Festival Jateng Syariah di Hotel Tentrem Semarang, Rabu, 31 Agustus 2022.

Festival Jateng Syariah ini diadakan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah di Jateng dan Indonesia.

Festival Jateng Syariah ini mengambil tema Memperkuat Halal Value Chain dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Jawa Tengah.

Geliat Wisata Halal Turut Dongkrak Ekonomi Syariah di Jateng

Masjid Agung Jawa Tengah (foto: Wikipedia)

MTN, Jakarta – Geliat wisata halal di Jawa-Tengah turut dongkrak pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut. Seperti apa?

Dilansir dari SragenUpdate, semenjak Penghargaan Destinasi wisata syariah unggulan berhasil didapatkan Pemrov Jawa Tengah pada 2019, saat ini dari Pemrov Jateng terus membenahi sektor tersebut beserta turunannya. Upaya ini terus dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jateng, khususnya ekonomi syariah.

Wakil Gubernur Jawa-Tengah, Taj Yasin Maimun atau yang kerap disapa Gus Yasin, juga berpendapat bahwa atas diraihnya penghargaan tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat untuk mendongkrak ekonomi syariah di Jateng.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yasin pada Wokshop Virtual Kajian Keuangan Mikro Syariah dan Penguatan Potensi Ekonomi Pesantren di Jawa Tengah, dari Kantor Gubernur pada Rabu (5/1), yang berisi tentang penghargaan destinasi wisata syariah unggulan yang didapatkan Pemrov Jateng pada tahun 2019, yang memantik pertumbuhan ekonomi syariah.

Wisata syariah ini mencakup ranah parawisata yang cangkupan areanya luas. Contohnya pada ranah kuliner, tempat wisatanya, dan juga pada penginapan yang disediakan.

Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan-pertumbuhan hotel Syariah juga. Dari cangkupan yang luas tersebut tentunya juga dapat menguatkan nilai-nilai ekonomi syariah di wilayah Jateng sendiri.

Di Jateng pertumbuhan ekonomi syariah sudah mulai menggeliat di beberapa daerah dan juga di beberapa sektor perekonomian. Seperti di Wonosobo, sudah mulai muncul konsep perhotelan yang menerapkan konsep syariah di dalamnya. Kemudian juga ada di Kabupaten Karanganyar yang menerapkan wisata halal dengan bekerjasama pada beberapa pondok pesantren.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Gus Yasin yang mengatakan bahwa di Kawasan Tawangmangu terdapat wisata halal yang bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Tawangmangu.

Tentunya hal tersebut menjadi angin segar dari pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Dengan banyaknya sektor yang telah menerapkan wisata syariah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga nilai pendapatan masyarakat dapat bertambah dan mulai bisa mendapatkan pelayanan wisata yang nyaman dan tanpa ragu akan ke halalannya.

Pemprov Jateng Siapkan SDM Kompeten untuk Pengembangan Wisata Halal

ilustrasi (foto: cheria-travel.com)

MTN, Jakarta – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk pengembangan wisata halal di tempat mereka.

Dilansir dari iNews, pemprov Jateng siapkan SDM yang mahir berbahasa Arab sebagai upaya dalam pengembangan wisata halal. Pemandu wisata dengan bahasa Arab diyakini akan membuat para wisatawan asal Asia Barat merasa nyaman berwisata di Jawa Tengah.

“Wisatawan dari Asia Barat seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Yaman membutuhkan pemandu bahasa Arab,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), pekan lalu (28/9).

Menurut Gus Yasin, Pemprov Jateng berkomitmen menggiatkan sektor wisata halal sehingga perlu diikuti dengan penyiapan SDM yang berkompeten.

Selama ini, bahasa menjadi salah satu kendala terbesar dalam menyiapkan konsep wisata halal.

“Pemprov Jateng juga mendorong wisata halal. Wisata halal tentu segmennya orang Islam yang banyak berasal dari negara Timur Tengah,” ujarnya.

Gus Yasin berharap pendidikan bahasa Arab tidak hanya diberikan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan formal, tapi juga di pendidikan informal. Cara lain yang bisa dilakukan dengan membuat kawasan desa bahasa, dan konsep ini telah ada di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Bahasa Borobudur.

“Seperti di Magelang ada Desa Bahasa Inggris, saya berharap muncul desa bahasa Arab di Jawa Tengah, di Indonesia,” katanya.