Wapres Kembali Luruskan Kesalahpahaman tentang Wisata Halal

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin (foto: Detik)

MTN, Jakarta – Pariwisata halal ditolak di banyak daerah, Wapres pun kembali luruskan kesalahpahaman ini. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meluruskan kembali kesalahpahaman sebagian orang tentang pariwisata halal. Kiai Ma’ruf menegaskan, pariwisata halal maupun pariwisata muslim bukan berarti tempat wisatanya disyariahkan atau dihalalkan.

“Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata Muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah, sepertinya dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan, sehingga banyak misalnya daerah menolak,” ujar Ma’ruf saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Jakarta, Jumat (14/4).

Menurut Ma’ruf, wisata halal yang benar adalah layanan-layanan ramah Muslim disediakan di tempat wisata tersebut. Menurut Kiai Ma’ruf, pariwisata ramah Muslim, di antaranya tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan Muslim merasa nyaman di tempat wisata.

Ma’ruf menuturkan, pariwisata ramah muslim ini saat ini tersedia di berbagai negara, tidak hanya negara mayoritas Muslim, tetapi juga negara minoritas Muslim, seperti: Cina, Korea Selatan, Thailand, dan negara lainnya.

“Saya pernah ke Beijing, di sana ada restoran halal ada tempat salat. Saya pernah ke Korea Selatan makan di sana juga ada tempat namanya Nami Island. Tempat wisata seluruh dunia ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut menjelaskan, saat ini, beberapa negara yang jumlah penduduk Muslim-nya sedikit, sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia. Begitu juga ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi incaran berbagai negara tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju Muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah Muslim,” ujar Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf mendorong tiap daerah di Indonesia menangkap peluang potensi halal maupun ekonomi syariah di wilayahnya.

Inilah Perbedaan antara Wisata Halal dengan Wisata Religi

ilustrasi (foto: readers.id)

MTN, Jakarta – Sebenarnya ada perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi. Apakah itu?

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta, menjelaskan perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi.

Menurut Ma’ruf, ketika wisatawan mengunjungi masjid bersejarah, itu merupakan bentuk wisata religi, bukan wisata halal. Sementara wisata halal adalah saat wisatawan menyambangi seluruh destinasi wisata yang memiliki layanan dan fasilitas halal.

Wapres menuturkan, yang dimaksud destinasi dengan layanan halal adalah apabila terdapat tempat ibadah atau ada restoran halal. Wapres menekankan, perlu ada persamaan persepsi tentang perbedaan keduanya; istilah wisata halal dan wisata religi.

Ma’ruf berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai dua jenis wisata itu. “Jadi sebenarnya wisata halal itu layanan yang halal di wisata itu. Itu yang barangkali persepsinya yang keliru,” ucap Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2).

Menurut dia, ada orang yang menganggap itu berarti mengubah definisi dari wisata halal menjadi religi, namun dia menyatakan, hal itu hanya perlu diluruskan.

“Perlu diluruskan (persepsi tentang wisata halal), sehingga kita justru dengan melakukan layanan halal itu menarik banyak wisatawan-wisatawan muslim. Karena itu, maka Jepang, Korea, Cina, Taiwan juga melakukan itu,” jelasnya.

Wisatawan muslim ketika berada di negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim, membutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah dan juga makanan yang terjamin kehalalannya.

Fasilitas dan layanan halal di sebuah destinasi atau tempat wisata itu bagian dari bentuk wisata halal, sehingga wisatawan muslim tidak perlu khawatir ketika makan dan beribadah.

Indonesia akan Bantu Susun Standar Destinasi Wisata Halal di Jepang

ilustrasi (foto: bimakuru.com)

MTN, Jakarta – Indonesia akan membantu dalam penyusunan standar destinasi wisata ramah muslim di Jepang. Seperti apa?

Dilansir dari Setkab.Go.Id, Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin, mengatakan dirinya akan terus mendorong kerja sama potensial dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal, antara Indonesia dengan Jepang.

“Utamanya di sektor-sektor unggulan seperti makanan, kosmetika, fesyen, dan pariwisata halal,” ujar Wapres.

Khusus untuk pariwisata halal, imbuh Wapres, Indonesia siap untuk bermitra, bahkan menjadi mitra utama Jepang. Wapres mengatakan, Indonesia akan membantu dalam penyusunan standar destinasi wisata ramah muslim di Jepang beserta sertifikasi halalnya.

“Itu beberapa hal dan [masih] banyak hal lain termasuk [masalah] energi yang akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’aruf Amin menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, di Nippon Budokan, Choyoda, Tokyo, Selasa (27/09).

“Mantan PM Abe ini orang yang sangat berperan penting dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia – Jepang, sehingga hubungan itu menjadi mitra strategis dan mempererat hubungan persahabatan yang lebih akrab antara masyarakat Indonesia dan Jepang,” tutur Wapres, di Hotel Imperial Tokyo sesaat sebelum menuju Nippon Budokan.

Selain untuk memberikan penghormatan pada prosesi pemakaman kenegaraan Mantan PM Shinzo Abe, kunjungan Wapres ke Jepang kali ini juga untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat serta menindaklanjuti berbagai bentuk kerja sama yang telah disepakati kedua negara.

“Terutama hal-hal yang memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan ketika Presiden Joko Widodo hadir di Tokyo pada Juli lalu,” kata Wapres.

Wapres pun menegaskan bahwa sejauh ini Jepang memang merupakan mitra penting Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi.

“Karena itu kita ingin meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi dalam berbagai bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujarnya.

Seperti misalnya, kata Wapres, penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, khususnya terkait penandatanganan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November mendatang.

“Kemudian juga masalah investasi, perluasan investasi, realisasi perluasan investasi dan investasi baru senilai 5,2 miliar Dolar Amerika Serikat, kita harapkan segera diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, tutur Wapres, melalui kehadirannya di Tokyo ini juga mendorong segera direalisasikannya berbagai kesepakatan proyek-proyek strategis khususnya proyek infrastruktur.

“Termasuk juga penyelesaian hambatan komoditi ekspor pertanian dan perikanan Indonesia, ada beberapa hal yang sudah disepakati dan kemarin juga direspon [oleh PM Fumio Kishida],” pungkasnya.

Wapres: Wisata Halal Bisa Bangkitkan Pariwisata Indonesia

ilustrasi (foto: liputan6.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kalau wisata halal bisa bangkitkan pariwisata di Indonesia. Seperti apa?

Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terus dilakukan pengembangan wisata halal di Indonesia. Sebab, Wapres menilai, wisata halal bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.

“Wisata halal berpotensi meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan muslim dunia ke Indonesia,” ujar Wapres saat hadir dalam acara Peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera Dengan Berwisata, pada awal pekan ini (26/10).

Ma’ruf menilai perlunya upaya nyata dilakukan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 lebih dari 75 persen dari tahun 2019 yakni hanya hanya mencapai 4,02 juta kunjungan.

Wapres pun mendorong adanya peningkatan literasi kepada masyarakat tentang konsep wisata halal.

“Kita harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal, yaitu pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim,” katanya.

Wapres optimistis dengan kekayaan jumlah dan variasi destinasi unggulan yang ada di Tanah Air berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam global halal tourism.

Wapres juga berharap adanya peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera dengan Berwisata dapat memberikan semangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk kembali bangkit dan menggerakkan pariwisata.

“Sehingga dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Wapres: “Harus Ada Sinergi dari UMK, Ekonomi Syariah, dan BUMN”

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin (foto: inews.co.id)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menyatakan harus ada sinergi dari UMK, Ekonomi Syariah, dan BUMN.

Dilansir dari NewsCom, Wapres juga mengatakan kalau sinergi tersebut harus difasilitasi dari Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI, LPPOM MUI dan Lembaga terkait lainnya.

“Perhatian pemerintah terhadap para pelaku UMK itu meliputi dukungan kebijakan permodalan, pelatihan manajemen dan pemasaran, serta kemudahan akses pasar melalui platform digital,” tutur Wapres Prof. KH Ma’ruf Amin, di acara Penutupan Festival Syawal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1442 Hijriah.

Pemerintah, lanjutnya Ma’ruf, juga mendorong terjadinya sinergi yang saling menguntungkan antara para pelaku UMK dengan pelaku usaha menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan dari sinergi ini, ucap Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, ialah untuk memperlancar proses sertifikasi produk UMK agar tetap kompetitif dan dapat menembus pasar domestik, bahkan pasar global.