OJK: Jambi Berpotensi Besar Jadi Tonggak Pertumbuhan Ekonomi Syariah

ilustrasi (foto: tribunjambitravel)

MTN, Jakarta – Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kalau Jambi berpotensi besar jadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah. Seperti apa?

Dilansir dari Metrojambi, provinsi Jambi memiliki potensi besar menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor seperti fashion dan keuangan syariah, makanan serta wisata halal, demikian dikatakan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, di acara “Semarak Expo Syariah Jambi 2022” yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jambi, Sabtu (30/7).

“Jambi memiliki potensi untuk perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor karena 95 persen penduduk di Provinsi Jambi merupakan muslim dengan kebudayaan Melayu Jambi yang kental dengan nuansa Islam,” ujar Yudha Nugraha.

Dia menjelaskan, beberapa faktor lainnya yang menjadi kekuatan untuk Provinsi Jambi menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah antara lain, kultur wanita Jambi sebagai etnis melayu yang sangat akrab dengan busana bernunsa Islami menjadi market yang baik untuk trend modest fashion dan lahirnya pengusaha busana wanita di bidang modest fashion.

“Termasuk pada sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan senantiasa tumbuh positif tiap tahunnya sehingga dapat menjadi sumber berkembangnya bisnis halal food,” terangnya.

Dari sisi pariwisata, Provinsi Jambi memiliki banyak wisata religi, seperti Masjid 1.000 tiang, Gentala Arasy, hingga wisata religi ke Seberang Kota Jambi dan lain-lainnya. Selain itu, bisnis perhotelan di daerah wisata seperti Kerinci juga banyak dijalankan secara syariah.

“Kondisi ini mendorong terbukanya peluang berkembangnya bisnis wisata halal di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Selanjutnya dari sisi islamic finance, perkembangan keuangan syariah turut tumbuh positif dan stabil. Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Juni 2022 tercatat sebesar Rp 5,28 triliun dan tumbuh sebesar 3,07 persen.

Untuk pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 4,01 triliun dan Rp3,20 triliun dan tumbuh sebesar 9,85 persen dan 19,95 persen. Di sisi risiko pembiayaan (NPF) tercatat di bawah threshold, yaitu sebesar 2,34 persen.

Ulama Aceh Keluarkan Fatwa untuk Wisata Halal

ilustrasi (foto: kabarindah.com)

MTN, Jakarta – Ulama Aceh keluarkan fatwa untuk wisata halal. Seperti apa fatwa yang dikeluarkan?

Dilansir dari Detik, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Ace h mengeluarkan fatwa terkait wisata halal dalam perspektif syariat Islam.

Isi dari fatwa tersebut berisi himbauan untuk Turis atau wisatawan yang berwisata di Tanah Rencong agar mengikuti aturan syariat Islam.

“Kita berharap melalui fatwa ini ada implementasi lebih lanjut dari pihak terkait, sehingga seluruh hal-hal yang terkait pengembangan wisata itu semuanya harus halal,” ujar Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, dalam keterangannya kepada wartawan, pekan lalu (21/7).

Fatwa itu diputuskan dalam sidang paripurna V Tahun 2022 yang digelar di Aula MPU Aceh, pekan lalu (20/7). Ada sejumlah poin yang tercantum dalam fatwa tersebut, antara lain dijelaskan maksud dari wisata halal.

Dalam fatwa disebutkan wisata halal merupakan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup: wisatawan, objek dan pelaku usaha. Wisatawan diharapkan mengikuti aturan-aturan yang berada di suatu daerah dan aturan syariat Islam.

Teungku Faisal menjelaskan, fatwa itu dikeluarkan setelah MPU Aceh menimbang saat ini wacana wisata halal sudah mulai berkembang dan diterapkan di berbagai belahan dunia termasuk Aceh. Dia menilai, pelaksanaan wisata halal di Tanah Rencong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan ulama terkait pelaksanaan wisata halal. Tempat wisata nanti diminta memberitahukan waktu salat, menyediakan musalla hingga toilet.

Selain itu, kuliner yang disediakan di tempat wisata halal diminta agar mengantongi sertifikat halal. Faisal juga mengingatkan di lokasi wisata tidak terjadi perbuatan tidak senonoh.

“Kita tidak ingin melihat bahwa ada tempat destinasi wisata, baik lokal maupun non-lokal, ada hal-hal yang tidak tepat dalam konteks syariah. Misalnya, tidak ada pemberitahuan waktu sholat, tidak ada mushola, tidak ada MCK yang layak, tidak ada sertifikasi halal bagi kuliner, terjadinya ikhtilat (bercumbu) baik di tempat pemandian dan sebagainya,” pungkas Faisal.

Semasa Menjabat, Shinzo Abe Dukung Pariwisata Halal di Jepang

Shinzo Abe (foto: langit7.id)

MTN, Jakarta – Semasa menjabat dulu, Shinzo Abe mendukung pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikenal sebagai sosok penting di Jepang. Selama menjabat, dia membawa perubahan bagi Jepang dengan menerapkan strategi ekonomi bernama Abenomics.

Salah satu bidang yang berhasil dikelolanya adalah pariwisata. Awalnya, Abe menetapkan target untuk menarik 20 juta wisatawan setiap tahun pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut diubah karena adanya peningkatan wisatawan. Ini membuat pemerintah mengubah targetnya menjadi 30 juta wisatawan pada tahun 2020.

Salah satu upaya untuk mencapai target itu adalah mendorong pariwisata halal. Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, pada akhir Oktober 2015, jumlah wisatawan Malaysia telah meningkat 18,2 persen dibandingkan tahun lalu. Lonjakan tersebut juga datang dari wisatawan Indonesia 30,8 persen.

Jika dihitung, sekitar 270 ribu orang Malaysia dan kurang dari 200 ribu orang Indonesia mengujungi Jepang. Kehadiran mereka didukung oleh pemerintah dan bisnis lokal Jepang. Bentuk dukungan diwujudkan dalam berbagai hal. Misal, Perfektur Aichi yang menerbitkan Buku Pegangan Perhotelan Muslim berbahasa Jepang. Buku tersebut mengajari orang Jepang cara berperilaku saat pelanggan Muslim datang ke toko mereka.

Beberapa biro perjalanan Jepang juga mulai menawarkan paket khusus untuk wisatawan Muslim. Salah satu perusahaan rintisan bernama Travelience menawarkan paket tur Tokyo khusus untuk wisatawan Muslim. Paket mencakup tur ke tempat wisata, distrik perbelanjaan, konsumsi makanan halal, dan kunjungan ke masjid.

Lalu, untuk menarik wisatawan Muslim, pemerintahan Abe juga mendirikan banyak ruang sholat di berbagai tempat publik, seperti stasiun dan bandara. Ruang sholat juga dilengkapi dengan keran yang memungkinkan umat Islam dapat berwudhu.

Selain di stasiun, semua bandara internasional utama di Jepang juga memiliki mushola, misal, Bandara Haneda Tokyo. Menurut operator bandara, mushola itu digunakan hingga 14 ribu orang selama 12 bulan.

Karena wisatawan Muslim memperhatikan tentang akomodasi di Jepang yang kian membaik, peringkat Jepang dalam Global Muslim Travel Index meningkat ke urutan enam dari delapan pada tahun 2017.

Menparekraf Sebut Wisata Halal di Ajang ‘Visit Sumatera Barat 2023’

ilustrasi (foto: okezone)

MTN, Jakarta – Menparekraf Sandiaga Uno singgung wisata halal di ajang Visit Sumatera Barat 2023.

Dilansir dari Republika, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 kini menyambangi Desa Wisata Pariangan. Desa tersebut berlokasi di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Destinasi tersebut dikenal dengan objek wisata Nagari Pariangan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah SP meminta, agar jajaran Pemprov Sumbar bersama-sama pemerintah pusat untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah event besar Visit Sumatera Barat 2023.

”Kita merangkaikan beberapa kegiatan kita di sini dalam rangka mendukung Visit Sumatera Barat 2023. Dan salah satu even besarnya adalah muktamar ulama Se-Dunia dan juga World Islamic Economic Trade Forum 2023 dengan topik pariwisata halal,” jelasnya di keterangan resminya (8/7).

Karena itu, untuk kesiapan bagi even yang sangat besar, maka harus siapkan juga destinasi-destinasi berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya bersama pihak Astra yang ingin mengembangkan nagari-nagari, desa-desa wisata di Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

“Ini disebut sebagai desa terindah di dunia karena dinobatkan sebagai salah satu desa terindah dalam artikel World Sixteen Most Futures Village,” ujar Sandi.

Pariangan merupakan satu dari 50 Desa Terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit program ADWI 2022. Desa tersebut akan diberikan pembinaan dan pengembangan dari mitra strategis Kemenparekraf, yakni Astra melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA) selama setahun.

Dikatakan oleh Sandi, cara membumikan Nagari Tuo Pariangan adalah community base tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang akan mengelola, masyarakatlah yang akan membina, masyarakatlah yang akan membimbing, masyarakat Nagari Tuo Pariangan lah yang akan membawa peluang ekonomi, sehingga terciptalah lapangan kerja.

“Kami di pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat memfasilitasi. Dan dengan begitu sangat membumi, sangat mengakar. Karena siapa pelakunya. Pelakunya adalah masyarakat sendiri,” ungkap Sandi.

Bicara soal potensi wisata, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah SP mengatakan, Desa Pariangan telah mendunia. Desa Nagari Pariangan terletak di Lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan.

Lokasinya, kata dia, sekitar 95 kilometer dari utara Kota Padang, dan 35 kilometer dari Kota Bukittinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batusangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 kilometer persegi.

“Tak hanya juara karena keindahannya, berada di ketinggian sekitar 500 – 700 meter di atas permukaan laut membuat udara di Nagari Pariangan begitu sejuk. Secara geografis, Gunung Marapi masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut terakhir meletus pada 2014,” ungkapnya.

Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa. Media pariwisata dari New York, Amerika, Travel Budget pada 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia bersama desa lainnya di dunia, salah satunya seperti Niagara on The Lake di Kanada.

Islamic Creative Economy Funder Fund (ICEFF) 2022 Digelar di Bandung

MTN, Jakarta – Targetkan Indonesia masuk ke urutan pertama destinasi wisata halal terbaik dunia, Kemenparekraf gelar Islamic Creative Economy Funder Fund (ICEFF) 2022 di Bandung. Seperti apa?

“Kita boleh berbangga karena Indonesia menempati peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia (riset GMTI 2022). Dan kita harapkan tahun depan kita nomor satu,” ujar Henky Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, saat membuka kegiatan boothcamp dan pitching program “ICEFF 2022” di Hotel Grand Tjokro, Bandung, Selasa (12/7).

“Karena kita bangsa yang besar, dan kita punya potensi yang besar dalam pengembangan industri halal, termasuk di subsektor ekonomi kreatif, maka bukan hal yang mustahil kita akan menjadi yang terbaik,” sambung Henky.

Dilansir dari Kliknusae, estimasi konsumsi umat muslim global adalah sekira 2,2 triliun dolar AS dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen dan diperkirakan akan mencapai angka 2,4 triliun dolar AS pada 2024.

Presiden Joko Widodo bahkan sebelumnya telah menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia untuk tahun 2024.

Besarnya tren industri halal ini kemudian juga membawa perubahan dalam akses pembiayaan.

Di mana tidak hanya dalam model pembiayaan dan permodalan, tapi juga hadirnya investor maupun lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah.

Hal inilah yang menjadi dasar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menghadirkan “Islamic Creative Economy Funder Fund (ICEFF) 2022”

Selain untuk menghadirkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya pelaku UMKM, juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku ekonomi kreatif. Khususnya di 4 subsektor utama yakni kuliner, kriya, aplikasi, dan modest fashion.

“Kami mengharapkan dengan pertemuan hari ini terjadi tiga hal yang kita yakinkan akan dapat terjadi, yaitu upskilling. Dari mereka yang belum tahu menjadi tahu, dan sangat ingin menjadi maju,” jelas Henky.

Kedua kemitraan, di mana mereka (pelaku ekraf) dengan para investor dapat bermitra atau bahkan nanti menghadirkan bentuk lain yang bisa dikembangkan bersama.

Kemitraan atau yang kerap disebut dalam lingkungan Kemenparekraf sebagai “kolaboraksi”, lanjut Henky, harapannya dapat menjadi langkah konkret dalam pengembangan pelaku UMKM ekonomi kreatif khususnya dalam menghadirkan inovasi-inovasi baru.

“Ketika terjadi kolaboraksi, dan ini adalah tren ke depan yang kita harapkan kita ATM-kan (amati, tiru, modifikasi) di setiap kota-kota yang memiliki potensi pelaku UMKM dan produk unggulan,” ujar Henky.

Henky menargetkan 70 persen peserta proses pitching “ICEFF 2022” di Kota Bandung dapat merealisasikan komitmen dengan para mitra.

“Keinginan kami dari acara ini ada kemitraan yang dibangun dari semua (peserta) yang hadir di sini, 70 persen minimal dari pada pelaku usaha dengan para mitra,” ujar Henky.

Sementara itu, Koordinator Perbankan Kemenparekraf Mugiyanto mengemukakan, total terdapat 223 pelaku usaha yang mendaftar melalui website.

Namun setelah dilakukan kurasi, diputuskan 32 pelaku ekonomi kreatif yang berhak mengikuti boothcamp serta pitching program dalam “ICEFF 2022” di kota Bandung.

“Para peserta sendiri mayoritas hasil dari program Kemenparekraf yakni Apresiasi Kreasi Indonesia. Jadi ini wujud program yang berkelanjutan dari Kemenparekraf itu sendiri,” ujar Mugiyanto.

Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan juga investor yang hadir dalam upaya mengembangkan bisnis menjadi lebih baik.

Lembaga keuangan atau investor yang terlibat tidak hanya hadir secara langsung, tapi juga secara daring.

“Kita juga mengundang teman-teman dari asosiasi fintech syariah. Jadi mereka juga bisa melihat presentasi para peserta secara daring,” kata Mugiyanto.

Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Andrie Kustria Wardana, menyambut baik penyelenggaraan “ICEFF 2022”.

Terlebih Jawa Barat, Bandung tepatnya, jadi kota pertama dalam pelaksanaan boothcamp serta pitching program “ICEFF 2022”.

Ia mengatakan 4 subsektor yang diangkat dalam kegiatan ini, yakni kuliner, kriya, aplikasi, dan modest fashion juga merupakan subsektor ekonomi kreatif terbesar di Jawa Barat.

“Ke-32 peserta ini, ke depan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan keberlanjutan kita ke depan,” kata Andrie Kustria Wardana.

Masih Kerap Salah Tafsir, Menparekraf Jelaskan lagi Pengertian Wisata Halal

Menparekraf Sandiaga Uno (foto: www.idxchannel.com)

MTN, Jakarta – Masyarakat masih kerap salah tafsir, Menparekraf Sandiaga Uno jelaskan lagi pengertian wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Suara, melalui akun Instagram pribadinya, Sandiaga Uno, mencoba meluruskan pengertian wisata halal yang sebenarnya.

“Di acara @biznids Halal & Sharia Expo 2022, saya tekankan lagi bahwa wisata halal bukan mengubah obyek wisata menjadi halal,” tulis Sandiaga Uno, pada Rabu (18/5).

Sandiaga Uno memberikan contoh atas penerapan wisata halal yang benar sesuai dengan konsep.

“Halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotel yang dapat memiliki standar kehalalan, juga termasuk kesehatan dan higienitas,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Sandiaga mengingat tingkat konsumsi produk halal global tahun 2021 yang mencapai USD 2,2 triliun, sebuah angka yang sangat besar.

Sehingga ia meyakini hal itu akan menjadi peluang besar yang bisa ditangkap untuk kebangkitan ekonomi.

“Saya yakin sektor halal dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja, juga menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Indonesia,” ucap Sandiaga.

Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga sendiri menjelaskan jika kementeriannya terus mengembangkan wisata halal yang pasarnya terus membesar.

“Kami di @kemenparekraf.ri fokus pada pengembangan Wisata Ramah Muslim mulai dari penginapan, makanan halal, paket wisata dan keuangan. Mari gerak cepat dan semangat untuk memajukan Wisata Halal di Indonesia!,” pungkasnya.

“Wisata Halal Berpotensi Perkuat Industri Pariwisata Nasional”

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham (foto: kemenag.go.id)

MTN, Jakarta – Kepala BPJPH menyatakan kalau wisata halal berpotensi untuk perkuat industri pariwisata nasional. Seperti apa?

Dilansir dari JawaPos, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menilai kalau halal tourism atau wisata halal sangat potensial untuk memperkuat industri pariwisata nasional.

“Seiring perkembangan halal sebagai tren global yang berkembang pesat, saat ini wisata halal telah menjadi perhatian dunia sehingga (perlu) dikembangkan secara serius oleh berbagai negara mengingat peluangnya yang begitu besar,” ujar Aqil di Jakarta (23/5).

Halal Tourism dalam pandangan Aqil merupakan konsep wisata yang menyediakan layanan tambahan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dalam memperoleh produk halal. Bisa berupa barang maupun jasa. Dengan begitu, wisatawan muslim memperoleh kemudahan untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan makanan, minuman, atau kebutuhan lain yang terjamin kehalalannya.

“Artinya, aspek halal bukan berkaitan dengan mengislamisasikan destinasi wisatanya, melainkan dari sisi pelayanannya yang berbasis ketersediaan produk halal,” jelas Aqil.

Aqil menegaskan, wisata halal hanya dapat terwujud ketika Jaminan Produk Halal dilaksanakan. Sebab, tersedianya produk bersertifikat halal hanya terwujud dengan diterapkannya standar halal melalui mekanisme sertifikasi halal bagi produk yang berupa barang maupun jasa.

“Misalnya destinasi wisata halal di Lombok, di sana telah tersedia hotel-hotel dengan resto-resto yang telah bersertifikat halal, kuliner di sana yang juga menjadi daya tarik wisatawan juga halal, dan lain sebagainya. Semuanya membentuk ekosistem wisata halal,” pungkasnya.

Kamboja Targetkan Dua Miiar Konsumen Muslim via Wisata Halal

ilustrasi (gambar: law-justice.co)

MTN, Jakarta – Kamboja targetkan dua miliar konsumen muslim melalui industri wisata halal di negaranya.

Dilansir dari Tribun News, kabar ini disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng, yang belum lama ini membuka Workshop ‘Dasar-Dasar Wisata Halal untuk para Pejabat Kementerian Pariwisata Kamboja’, pekan lalu (23/4).

Perwakilan Indonesia di acara ini berkesempatan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang wisata halal kepada Kementerian Pariwisata Kamboja.

Sudirman menyatakan bahwa menurut laporan The State of Global Islamic Report 2020/2021, muslim dunia membelanjakan USD2,02 triliun untuk makanan, obat-obatan, kosmetika, fesyen, perjalanan, dan media/rekreasi, yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi yang berlandaskan pada ajaran Islam, pada tahun 2019.

“Jika Kamboja dapat memenuhi kebutuhan produk dan jasa untuk pelancong Muslim dan konsumen Muslim, maka dapat dipastikan bahwa sekira 237,53 juta penduduk Muslim Indonesia akan jadi calon konsumen produk-produk Kamboja,” ujar Sudirman Haseng dalam keterangan resminya, awal pekan ini (26/4).

Koordinator Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Kemenag RI, Fertiana Santy, menyampaikan bahwa halal bukan hanya serta merta tentang agama atau peraturannya.

Halal juga menyangkut mereka yang perhatian dengan metode halal dan gaya hidup sehat.

Menurutnya, halal juga menyangkut keamanan, kebersihan, keberlanjutan, dan integritas yang merupakan kunci masyarakat madani modern dan standar global jaminan kualitas.

Jaminan terkait halal saat ini merupakan wewenang BPJPH setelah sebelumnya merupakan wewenang dari MUI.

Workshop yang disampaikan perwakilan dari Indonesia ini diharapkan juga sekaligus membuka jalan masuknya produk halal Indonesia ke Kamboja.

Workshop diarahkan untuk menjadi peluang promosi produk-produk halal Indonesia baik barang maupun jasa seperti ekspor produk halal Indonesia, gaya hidup halal, sertifikasi dan standarisasi halal yang diakui di berbagai negara.

Selain itu, workshop ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknik RI-Kamboja yang ditandatangani tahun 1994 di Jakarta dan Memorandum Kesepahaman Bidang Pariwisata yang ditandatangani di sela-sela ASEAN Tourism Forum pada Januari 2022 untuk membantu peningkatan sumber daya manusia Kamboja di bidang pariwisata.

Kementerian Pariwisata Kamboja tengah mempersiapkan diri menyambut wisatawan asing pasca pandemi dan menerapkan rencana pemulihan pembangunan wisata tahun 2021-2025.

“Workshop berfokus pada pendidikan dan pelatihan keahlian yang berkualitas sesuai standar dalam dan luar negeri untuk merespon kebutuhan lapangan kerja di sektor pariwisata,” kata Undersecretary of State Kementerian Pariwisata Kamboja, Katoeu Muhammad Nossry.

Pemkot Bogor Ajak IPB Desain Kawasan Agrowisata Halal di Rancamaya

ilustrasi (foto: liputanoke.com)

MTN, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajak Institut Pertanian Bogor untuk menggarap desain tata ruang kawasan agrowisata halal di kawasan Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Dilansir dari westjavatoday.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan kalau luas lahan kawasan agrowisata tersebut lebih kurang sembilan hektar. Sebagian di antaranya sudah digunakan, termasuk kepentingan Perumda Tirta Pakuan.

“Ada beberapa juga yang kita rencanakan menjadi kebun durian dan kopi,” ujar Syarifah, pada Sabtu (26/3).

Menurut Syarifah, Pemkot Bogor tertarik dengan konsep IPB University yang telah dipaparkan di hadapan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, karena membuat UMKM ‘halal food’ atau semacam ‘smart halal food center’.

Apalagi masterplan kawasan agrowisata halal sinergi dengan kebijakan Pemkot Bogor yang sejak tahun 2010 telah menerbitkan Perwali Kota Halal. Oleh karena itu, kerja sama pun diwujudkan secara resmi melalui penandatanganan kerja sama dengan IPB University pada Jumat (25/3).

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerja Sama dan Hubungan Alumni IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat di Ruang Sidang Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PSP3 – LPPM) IPB University, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Hingga saat ini Kota Bogor memiliki 68 ribu UMKM dan baru 0,06 persen yang sudah mengikuti sertifikasi halal.

“Dengan adanya kesepakatan ini semoga jadi awal yang lebih baik dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai kota halal,” jelasnya.

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerja Sama dan Hubungan Alumni IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, merasa senang mendapat kepercayaan dari Pemkot Bogor untuk bersama-sama membuat masterplan kawasan agrowisata halal.

Dari masterplan tersebut, menurut dia, ada dua hal yakni masterplan wisata halal yang diharapkan betul-betul fungsional, tidak hanya gambar yang indah, tetapi bisa dimanfaatkan untuk perkembangan agrowisata halal.

Selain itu tidak hanya dari segi arsitektur, aksesibilitas dan sosial ekonomi akan diperhatikan.

“Melihat potensi pasar dan pengalaman, kami yakin rencana ini memiliki dampak yang positif,” pungkas Dodik.

MUI Apresiasi Konsep Wisata Halal dari Disbudpar Sulsel

ilustrasi (foto: Cheria Holiday)

MTN, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi konsep Wisata Halal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel. Seperti apa?

“Konsep wisata halal ini sangat cocok dengan kultur Sulsel karena memiliki kebudayaan yang Islami,” ujar Sekertaris Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, Fihris Khalid SS MA PhD, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Almadera Jalan Somba Opu Makassar, Rabu (23/3).

Dilansir dari MUI, Menurut Fihris, wisata halal menjadi angin segar bagi MUI Sulsel untuk berperan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah. Saat ini wisata halal sudah banyak digemari oleh umat non muslim karena faktor kebersihan yang terjamin.

“MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 108 tentang pariwisata berbasis syariah. Kita akan merujuk pada Fatwa MUI untuk menilai apakah program ini sesuai syariah atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Sulsel, Patarai A Burhang GS SSos MM, juga menyampaikan harapannya agar peran MUI bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan program wisata halal.

“Program wisata halal menjadi salah satu program unggulan Pemprov Sulsel saat ini. Wisata halal juga mempunyai dampak positif selain karena potensi besar di Sulsel yang beragama mayoritas Islam.

Hadir sebagai pemateri pada FGD tersebut, DR H Syamsu Rijal M Pd CHE (Dosen Poltekpar Makassar), Assoc Prof DR IR H Muhamad Nusran MM Phd IPM ASEAN Eng (Direktur Halal Industri Development Institusi Sulsel) dan Nasrullah Karim (Ketua PHRI Sulsel).