Masih Kerap Salah Tafsir, Menparekraf Jelaskan lagi Pengertian Wisata Halal

Menparekraf Sandiaga Uno (foto: www.idxchannel.com)

MTN, Jakarta – Masyarakat masih kerap salah tafsir, Menparekraf Sandiaga Uno jelaskan lagi pengertian wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Suara, melalui akun Instagram pribadinya, Sandiaga Uno, mencoba meluruskan pengertian wisata halal yang sebenarnya.

“Di acara @biznids Halal & Sharia Expo 2022, saya tekankan lagi bahwa wisata halal bukan mengubah obyek wisata menjadi halal,” tulis Sandiaga Uno, pada Rabu (18/5).

Sandiaga Uno memberikan contoh atas penerapan wisata halal yang benar sesuai dengan konsep.

“Halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotel yang dapat memiliki standar kehalalan, juga termasuk kesehatan dan higienitas,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Sandiaga mengingat tingkat konsumsi produk halal global tahun 2021 yang mencapai USD 2,2 triliun, sebuah angka yang sangat besar.

Sehingga ia meyakini hal itu akan menjadi peluang besar yang bisa ditangkap untuk kebangkitan ekonomi.

“Saya yakin sektor halal dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja, juga menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Indonesia,” ucap Sandiaga.

Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga sendiri menjelaskan jika kementeriannya terus mengembangkan wisata halal yang pasarnya terus membesar.

“Kami di @kemenparekraf.ri fokus pada pengembangan Wisata Ramah Muslim mulai dari penginapan, makanan halal, paket wisata dan keuangan. Mari gerak cepat dan semangat untuk memajukan Wisata Halal di Indonesia!,” pungkasnya.

“Wisata Halal Berpotensi Perkuat Industri Pariwisata Nasional”

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham (foto: kemenag.go.id)

MTN, Jakarta – Kepala BPJPH menyatakan kalau wisata halal berpotensi untuk perkuat industri pariwisata nasional. Seperti apa?

Dilansir dari JawaPos, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menilai kalau halal tourism atau wisata halal sangat potensial untuk memperkuat industri pariwisata nasional.

“Seiring perkembangan halal sebagai tren global yang berkembang pesat, saat ini wisata halal telah menjadi perhatian dunia sehingga (perlu) dikembangkan secara serius oleh berbagai negara mengingat peluangnya yang begitu besar,” ujar Aqil di Jakarta (23/5).

Halal Tourism dalam pandangan Aqil merupakan konsep wisata yang menyediakan layanan tambahan untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dalam memperoleh produk halal. Bisa berupa barang maupun jasa. Dengan begitu, wisatawan muslim memperoleh kemudahan untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan makanan, minuman, atau kebutuhan lain yang terjamin kehalalannya.

“Artinya, aspek halal bukan berkaitan dengan mengislamisasikan destinasi wisatanya, melainkan dari sisi pelayanannya yang berbasis ketersediaan produk halal,” jelas Aqil.

Aqil menegaskan, wisata halal hanya dapat terwujud ketika Jaminan Produk Halal dilaksanakan. Sebab, tersedianya produk bersertifikat halal hanya terwujud dengan diterapkannya standar halal melalui mekanisme sertifikasi halal bagi produk yang berupa barang maupun jasa.

“Misalnya destinasi wisata halal di Lombok, di sana telah tersedia hotel-hotel dengan resto-resto yang telah bersertifikat halal, kuliner di sana yang juga menjadi daya tarik wisatawan juga halal, dan lain sebagainya. Semuanya membentuk ekosistem wisata halal,” pungkasnya.

Kamboja Targetkan Dua Miiar Konsumen Muslim via Wisata Halal

ilustrasi (gambar: law-justice.co)

MTN, Jakarta – Kamboja targetkan dua miliar konsumen muslim melalui industri wisata halal di negaranya.

Dilansir dari Tribun News, kabar ini disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng, yang belum lama ini membuka Workshop ‘Dasar-Dasar Wisata Halal untuk para Pejabat Kementerian Pariwisata Kamboja’, pekan lalu (23/4).

Perwakilan Indonesia di acara ini berkesempatan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang wisata halal kepada Kementerian Pariwisata Kamboja.

Sudirman menyatakan bahwa menurut laporan The State of Global Islamic Report 2020/2021, muslim dunia membelanjakan USD2,02 triliun untuk makanan, obat-obatan, kosmetika, fesyen, perjalanan, dan media/rekreasi, yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi yang berlandaskan pada ajaran Islam, pada tahun 2019.

“Jika Kamboja dapat memenuhi kebutuhan produk dan jasa untuk pelancong Muslim dan konsumen Muslim, maka dapat dipastikan bahwa sekira 237,53 juta penduduk Muslim Indonesia akan jadi calon konsumen produk-produk Kamboja,” ujar Sudirman Haseng dalam keterangan resminya, awal pekan ini (26/4).

Koordinator Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Kemenag RI, Fertiana Santy, menyampaikan bahwa halal bukan hanya serta merta tentang agama atau peraturannya.

Halal juga menyangkut mereka yang perhatian dengan metode halal dan gaya hidup sehat.

Menurutnya, halal juga menyangkut keamanan, kebersihan, keberlanjutan, dan integritas yang merupakan kunci masyarakat madani modern dan standar global jaminan kualitas.

Jaminan terkait halal saat ini merupakan wewenang BPJPH setelah sebelumnya merupakan wewenang dari MUI.

Workshop yang disampaikan perwakilan dari Indonesia ini diharapkan juga sekaligus membuka jalan masuknya produk halal Indonesia ke Kamboja.

Workshop diarahkan untuk menjadi peluang promosi produk-produk halal Indonesia baik barang maupun jasa seperti ekspor produk halal Indonesia, gaya hidup halal, sertifikasi dan standarisasi halal yang diakui di berbagai negara.

Selain itu, workshop ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknik RI-Kamboja yang ditandatangani tahun 1994 di Jakarta dan Memorandum Kesepahaman Bidang Pariwisata yang ditandatangani di sela-sela ASEAN Tourism Forum pada Januari 2022 untuk membantu peningkatan sumber daya manusia Kamboja di bidang pariwisata.

Kementerian Pariwisata Kamboja tengah mempersiapkan diri menyambut wisatawan asing pasca pandemi dan menerapkan rencana pemulihan pembangunan wisata tahun 2021-2025.

“Workshop berfokus pada pendidikan dan pelatihan keahlian yang berkualitas sesuai standar dalam dan luar negeri untuk merespon kebutuhan lapangan kerja di sektor pariwisata,” kata Undersecretary of State Kementerian Pariwisata Kamboja, Katoeu Muhammad Nossry.

Pemkot Bogor Ajak IPB Desain Kawasan Agrowisata Halal di Rancamaya

ilustrasi (foto: liputanoke.com)

MTN, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajak Institut Pertanian Bogor untuk menggarap desain tata ruang kawasan agrowisata halal di kawasan Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Dilansir dari westjavatoday.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan kalau luas lahan kawasan agrowisata tersebut lebih kurang sembilan hektar. Sebagian di antaranya sudah digunakan, termasuk kepentingan Perumda Tirta Pakuan.

“Ada beberapa juga yang kita rencanakan menjadi kebun durian dan kopi,” ujar Syarifah, pada Sabtu (26/3).

Menurut Syarifah, Pemkot Bogor tertarik dengan konsep IPB University yang telah dipaparkan di hadapan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, karena membuat UMKM ‘halal food’ atau semacam ‘smart halal food center’.

Apalagi masterplan kawasan agrowisata halal sinergi dengan kebijakan Pemkot Bogor yang sejak tahun 2010 telah menerbitkan Perwali Kota Halal. Oleh karena itu, kerja sama pun diwujudkan secara resmi melalui penandatanganan kerja sama dengan IPB University pada Jumat (25/3).

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerja Sama dan Hubungan Alumni IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat di Ruang Sidang Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PSP3 – LPPM) IPB University, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

Hingga saat ini Kota Bogor memiliki 68 ribu UMKM dan baru 0,06 persen yang sudah mengikuti sertifikasi halal.

“Dengan adanya kesepakatan ini semoga jadi awal yang lebih baik dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai kota halal,” jelasnya.

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerja Sama dan Hubungan Alumni IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, merasa senang mendapat kepercayaan dari Pemkot Bogor untuk bersama-sama membuat masterplan kawasan agrowisata halal.

Dari masterplan tersebut, menurut dia, ada dua hal yakni masterplan wisata halal yang diharapkan betul-betul fungsional, tidak hanya gambar yang indah, tetapi bisa dimanfaatkan untuk perkembangan agrowisata halal.

Selain itu tidak hanya dari segi arsitektur, aksesibilitas dan sosial ekonomi akan diperhatikan.

“Melihat potensi pasar dan pengalaman, kami yakin rencana ini memiliki dampak yang positif,” pungkas Dodik.

MUI Apresiasi Konsep Wisata Halal dari Disbudpar Sulsel

ilustrasi (foto: Cheria Holiday)

MTN, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi konsep Wisata Halal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel. Seperti apa?

“Konsep wisata halal ini sangat cocok dengan kultur Sulsel karena memiliki kebudayaan yang Islami,” ujar Sekertaris Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, Fihris Khalid SS MA PhD, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Almadera Jalan Somba Opu Makassar, Rabu (23/3).

Dilansir dari MUI, Menurut Fihris, wisata halal menjadi angin segar bagi MUI Sulsel untuk berperan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah. Saat ini wisata halal sudah banyak digemari oleh umat non muslim karena faktor kebersihan yang terjamin.

“MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 108 tentang pariwisata berbasis syariah. Kita akan merujuk pada Fatwa MUI untuk menilai apakah program ini sesuai syariah atau tidak,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Sulsel, Patarai A Burhang GS SSos MM, juga menyampaikan harapannya agar peran MUI bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan program wisata halal.

“Program wisata halal menjadi salah satu program unggulan Pemprov Sulsel saat ini. Wisata halal juga mempunyai dampak positif selain karena potensi besar di Sulsel yang beragama mayoritas Islam.

Hadir sebagai pemateri pada FGD tersebut, DR H Syamsu Rijal M Pd CHE (Dosen Poltekpar Makassar), Assoc Prof DR IR H Muhamad Nusran MM Phd IPM ASEAN Eng (Direktur Halal Industri Development Institusi Sulsel) dan Nasrullah Karim (Ketua PHRI Sulsel).

Jogja Halal Festival 2022 Akan Digelar Bulan Oktober Nanti

MTN, Jakarta – Jogja Halal Festival 2022 akan digelar pada bulan Oktober nanti. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY akan kembali menggelar Jogja Halal Festival pada Oktober 2022 mendatang. Festival tersebut direncanakan berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Yogyakarta.

Ketua MES DIY, Heroe Poerwadi, berharap kegiatan ini dapat mendorong DIY menjadi primadona baru wisata syariah di Indonesia. Terlebih, DIY dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan wisata syariah.

“Kami sangat berharap Yogyakarta benar-benar menjadi kota yang halal sekaligus menjadi primadona baru wisata syariah,” kata Heroe yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut dalam soft launching Jogja Halal Festival di Taman Pintar Yogyakarta, Kamis (17/3).

Heroe mengungkapkan, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya produk-produk halal.

Pasalnya, saat ini halal sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Selain itu, wisata yang bernuansa Islam Tourism juga diminati banyak kalangan masyarakat saat ini. “Tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga mancanegara,” ujarnya.

Heroe juga menekankan masyarakat juga perlu dikenalkan pada produk-produk halal yang cakupannya sudah sangat luas. Seperti produk-produk keuangan, perbankan, pegadaian, rumah sakit, pendidikan, kebutuhan pokok, kosmetik, dan produk halal lainnya.

Dalam kegiatan Jogja Halal Festival tersebut, kata Heroe, akan ditampilkan sederet stan halal. Mulai dari kuliner, fashion, travel, investasi, hingga perbankan syariah.

“Karenanya event ini menunjukkan kepada masyarakat luas kalau kita siap menyambut untuk menjadi satu destinasi wisata halal di Yogya,” pungkas Heroe.

PT Sucofindo Kerjasama dengan Pemprov Sumbar untuk Pariwisata Halal

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – PT Sucofindo gandeng pemerinth provinsi Sumatera Barat untuk percepat pengembangan pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey), PT Sucofindo (Persero), mendukung Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Hal ini dapat mempercepat pusat industri halal di Indonesia.

Direktur Komersial Sucofindo Darwin Abas mengatakan kalau Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ditargetkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai salah satu pusat industri halal di Tanah Air.

“Kami berharap, ke depannya peluang-peluang kerja sama antara Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membantu upaya percepatan Sumatra Barat sebagai salah satu pusat industri halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, awal bulan ini (7/3).

Menurut Darwin, potensi sektor pariwisata halal ke depan masih sangat besar. Berdasarkan riset Master Card & Crescent Rating tentang Global Muslim Travel Index, terdapat potensi wisata Muslim sebanyak 270 juta orang pada 2026 naik signifikan dibandingkan 2017 sebanyak 147 juta wisatawan.

“Oleh sebab itu, sektor pariwisata halal di Sumatera Barat harus dikembangkan lebih baik, dioptimalkan lagi sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat,” ucapnya.

Darwin menyebut potensi pariwisata halal di Sumatera Barat juga didukung dengan prestasi yang telah diraih sebelumnya, World Halal Tourism Award 2016, yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di acara tersebut Pemprov Sumatera Barat berhasil mendapatkan tiga penghargaan, antara lain World Best Halal Destination, Culinary, dan Tour Travel.

Selanjutnya, untuk mendukung daya saing destinasi pariwisata halal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Selain dari sisi regulasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membentuk tim percepatan industri halal yang diketuai oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menambahkan kalau Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan berkolaborasi dengan Sucofindo dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah.

“Adanya kerja sama dengan Sucofindo tentu akan mempercepat langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah serta industri halal,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sedang menyiapkan pariwisata halal dan industri halal termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Perekonomian dan keuangan syariah, katanya, sejalan dengan percepatan pariwisata halal dan industri halal di Sumatra Barat.

“Dengan adanya Sucofindo tentu semakin mempercepat upaya kita. Prinsipnya, kita menyambut sangat baik kolaborasi dengan Sucofindo,” ucap Mahyedi.

Gubernur Sumbar tersebut menyebut kalau kolaborasi Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sudah sejalan dengan agenda West Sumatera Nature Cultural and Creative Tourism Festival pada 2023.

Kota Malang Mulai Kembangkan Wisata Halal

ilustrasi (foto: bisniswisata.co.id)

MTN, Jakarta – Kota Malang mulai kembangkan wisata halal di wilayah mereka. Seperti apa?

Dilansir dari ValidNews, beberapa tahun belakangan istilah wisata halal menjadi salah satu perbincangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata halal. Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang terus melakukan pengembangan wisata halal.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, menjelaskan kalau Kota Malang sudah mengembangkan pariwisata halal sejak tahun 2017 lalu. Saat itu Kota Malang menjadi salah satu pilot project wisata halal dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, data menunjukkan tren wisatawan ke terhadap wisata halal mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 1.124 wisatawan asal Timur Tengah datang ke Provinsi Jawa Timur untuk berwisata.

“Di Malang ada 16.286 wisatawan mancanegara dan sebagian juga ada wisatawan asal Timur Tengah,” ujar Ida di webinar bertajuk “Perkembangan Pariwisata Halal Kota Malang”, Selasa (22/2).

Melihat tingginya antusiasme tersebut, Pemkot Malang membuat program The Future of Malang yang salah satu turunannya adalah Malang Halal. Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan konsep Malang Halal dalam satu pengembangan destinasi wisata halal, event wisata halal, dan kuliner halal.

Selain itu, juga dilakukan penguatan kapasitas SDM pariwisata halal, berkolaborasi dengan hotel dan restoran serta melakukan dan membuat paket promosi wisata halal. Dalam pengembangan ini, Ida menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan tim Halal Centre yang di dalamnya berisikan lima perguruan tinggi di Malang.

Adapun yang dimaksud dengan wisata halal ialah, bagaimana sebuah destinasi wisata memiliki keperluan bagi wisatawan muslim, seperti menyediakan sarana tempat ibadah dan kuliner halal. Dari 42 destinasi daya tarik wisata di Kota Malang, Ida menjelaskan, hampir seluruhnya sudah menyiapkan dua komponen tersebut dengan baik.

“Karena di kampung wisata (desa tematik) di Kota Malang tidak begitu luas sehingga kalau ada (wisatawan) mau mampir salat kan ada musala kampung. Dan jika tidak ada maka bisa diarahkan ke rumah-rumah (warga) karena biasanya ada tempat untuk ibadah. Kami akan arahkan ke situ,” ujarnya.

Untuk masalah kuliner, nantinya akan dilakukan sertifikasi oleh BPOM MUI untuk kuliner halal. “Sampai saat ini kita masih berproses yang pertama untuk hotel dan restoran besar kita sudah mengajukan 10 hotel dan restoran kita usulkan ke BPOM MUI provinsi untuk mengeluarkan sertifikasi halal,” tutup Ida Ayu Made Wahyuni.

Pemkot Bandung Berencana Bangun Kawasan Wisata Halal di Tamansari

ilustrasi (foto: Ketik News)

MTN, Bandung – Pemerintah Kota Bandung berencana membangun kawasan wisata halal di wilayah Tamansari. Seperti apa?

Dilansir dari IDN Times, pembangunan kawasan ini nantinya dikerjasamakan dengan pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan kalau zona wisata halal bukanlah perkara baru jika berkaca pada negara-negara lain. Sudah banyak negara menyediakan fasilitas seperti ini bagi wisatawan yang mencari makanan halal.

Makna halal di sini, jelas Yana, bukan berarti hanya untuk wisatawan muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

“Jangan sampai stigmanya itu Bandung cuma buat muslim nih? Bukan, halal itu bukan hanya untuk muslim saja, siapapun boleh datang ke zona wisata halal ini. Kita bisa coba di beberapa titik sentra pedagang kali lima (PKL) kuliner binaan kami,” terang Yana di siaran pers, akhir pekan lalu (18/2).

Dengan program ini, Yana Mulyana berharap perekonomian dan pariwisata Kota Bandung akan semakin pulih dengan cepat.

“Pasca COVID-19 ini kita bisa memulihkan perekonomian dengan cepat. Salah satunya dengan zona halal, dan itu bisa dimulai dari kuliner halal dulu,” ungkap Yana.

Untuk meyakinkan wisatawan dengan zona halal ini, perlu adanya bukti dari proses pembuatan hingga pengolahan makanannya.

“Ada orang yang juga bertanya-tanya ini makanannya halal, tapi cara pengolahan atau sembelihnya halal juga enggak? Nah, kita harus pastikan itu juga ke wisatawan. Misal, sop kaki kambing, kita harus tunjukkan kalau penyembelihannya juga halal, bisa melalui RPH atau tempat yang memang tersertifikasi halal,” ungkap Yana.

Untuk lokasinya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kawasan Tamansari tepatnya di area Gelap Nyawang akan menjadi zona wisata halal yang terintegrasi.

“Gelap Nyawang jadi vocal point karena di sekitarnya banyak sekali potensi wisata yang bisa jadi jalur wisata. Selain itu, dekat juga dengan Masjid Salman ITB, dan beberapa tempat belanja lainnya,” tutur Kenny.

Sebab, beberapa kriteria yang menjadikan sebuah lokasi bisa dipilih sebagai zona wisata halal jika dekat dengan tempat ibadah, wisata, tempat pendidikan, area belanja, dan rumah sakit. Semua poin ini terdapat di Tamansari.

Konsep wisata halal Kota Bandung sudah mendapatkan persetujuan dan MoU bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) pada tahun 2019.

“Tim penyusunan mengenai konsep wisata halal Kota Bandung ini sudah ada Surat Keputusannya(SK), didukung oleh Kemenparkraf. Bahkan, pada 2019 kemarin, kami juga telah menandatangani MoU wisata halal bersama Kemenparkraf,” imbuhnya.

Pulau Penyengat di Kepulauan Riau Didorong Jadi Ikon Wisata Halal

Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat (foto: https://www.dodonulis.com)

MTN, Jakarta – Menparekraf melihat kalau Pulau Penyengat di Kepulauan Riau miliki potensi besar untuk jadi ikon wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Beritasatu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku terkesima saat pertama kali menginjakkan kaki ke Pulau Penyengat di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Sandiaga tiba di Pulau Penyengat, akhir bulan lalu (22/1) dan disambut dengan pemasangan tanjak (topi khas Melayu) di kepala, sebagai penanda ucapan selamat datang dari pengurus lembaga adat melayu (LAM) setempat.

Setelahnya, Sandiaga Uno langsung berjalan masuk ke dalam Masjid Sultan Riau Penyengat, bahkan sempat menunaikan ibadah salat.

Selama ini, Sandiaga Uno memang sudah banyak mendengar tentang cerita atau hikayat Masjid Penyengat. “Saya baru kali ini salat di sini, suasananya sangat sejuk. Ini semacam penanda kalau wisatawan nusantara, harus berkunjung kemari,” katanya.

Sandiaga menyatakan, Pulau Penyengat sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis 3S, yakni Spirituality (spritual), Serenity (ketenangan), dan Sustainability (keberlanjutan).

Ia juga akan mendorong Pulau Penyengat menjadi salah satu ikon wisata halal ke depannya.

Selain itu, menurut Sandiaga Uno, produk ekonomi kreatif di pulau bersejarah itu pun punya potensi untuk dikembangkan. Ada nasi dagang, deram-deram, air dohot dan produk milenial lainnya.

“Wisatawan nusantara wajib datang ke sini, karena Pulau Penyengat adalah titik nol Kesultanan Islam Riau dan Johor,” ungkapnya.