MTN, Semarang – Pemprov Jateng terus perkuat ekosistem pariwisata halal di wilayah mereka. Seperti apa?

Dilansir dari AntaraNews, pemerintah provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat ekosistem pariwisata halal, sebagai implementasi tindak lanjut konkret dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebutkan salah satu upaya penguatan yang dilakukan adalah kunjungank dirinya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta pada Rabu.

“Kunjungan kami ke BPJPH bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2027, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal di Jateng meningkat,” terang Taj Yasin.

Dalam peta jalan 2027 tersebut, menurut Taj Yasin, Jateng menempatkan pariwisata berkelanjutan yang ramah Muslim sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun ekosistem tersebut, di antaranya mencakup penguatan regulasi, pendampingan pelaku usaha, hingga pengawasan ketat terhadap produk yang beredar, guna menjamin kenyamanan wisatawan maupun konsumen lokal.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menyadari bahwa keterbatasan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali menjadi kendala dalam memfasilitasi sertifikasi halal secara massal.

Untuk menyiasati hal tersebut, Pemprov Jateng meluncurkan konsep kolaborasi kreatif dengan menggandeng perusahaan untuk menjadi Orang Tua Asuh bagi kalangan UMKM.

Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan membantu memfasilitasi biaya dan proses sertifikasi halal bagi UMKM binaan mereka.

“Apabila anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah terserap maksimal, kami tidak akan berhenti di situ. Kami akan merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi orang tua asuh bagi UMKM,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa Jateng menjadi “role model” nasional dalam implementasi ekosistem halal yang terintegrasi.

Sebab, Pemprov Jateng telah proaktif memasukkan aspek pariwisata ramah Muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana strategis jangka panjang.

Ia menyebut gerak cepat Jateng dalam membangun ekosistem halal bisa menjadi standar bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam mendukung program wajib halal nasional.

“Jawa Tengah adalah role model terbaik, mulai dari kepedulian terhadap rumah potong hewan (RPH), pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal,” katanya saat menerima audiensi Wagub Jateng.

Ia juga menyoroti langkah progresif Jateng dalam mengawasi lebih dari 4.000 satuan pelayanan penyelenggara gizi (SPPG), dengan banyak diantaranya sudah memiliki sertifikat halal.

Bahkan, kata dia, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH sebagai pusat akselerasi layanan halal yang lebih dekat dengan pelaku usaha.