Indonesia Juara Satu Global Muslim Travel Index 2024

ilustrasi (foto: unair.ac.id)

MTN, Jakarta – Indonesia kembali duduki peringkat pertama di Global Muslim Travel Index 2024. Seperti apa?

Diansir dari IDNTimes, Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2024 kembali menempatkan Indonesia di ranking pertama sebagai destinasi pilihan wisatawan muslim dari berbagai belahan dunia.

Tidak sendirian, rupanya Indonesia berbagi tempat dengan Malaysia di peringkat tersebut, karena sama-sama mengantongi skor 76. Pada 2023, keduanya juga berada di posisi puncak. Pencapaian ini dianggap sebagai hal membanggakan sekaligus lumrah, mengingat penduduk di kedua negara ini mayoritas beragama Islam, sehingga konsep halal travel bukan hal yang asing lagi.

Penghargaan Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2024 sendiri dirilis dalam acara Halal in Travel Global Summit 2024 pada Kamis (30/5/2024) di Holiday Inn Singapore Atrium, Singapura.

Dari hasil penelitian Mastercard dan CrescentRating selama setahun ke belakang, berikut 10 besar negara yang menjadi pilihan wisatawan muslim internasional, yakni:

Indonesia
Malaysia
Arab Saudi
Turki
Uni Emirat Arab
Qatar
Iran
Yordania
Brunei Darussalam
Oman

Sepuluh negara di atas merupakan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau OIC (Organization Islamic Cooperation) yang terdiri dari 57 negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas muslim.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Malaysia selalu fokus dan konsisten pada peningkatan wisata halal dan ramah muslim, meliputi makanan halal, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, dan berbagai akomodasi penunjang lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, hadir dalam Halal in Travel Global Summit 2024 dan mewakili Indonesia meraih penghargaan tersebut.

“Saya berterima kasih dan mengapresiasi Mastercard, CrescentRating, dan Halal Trip atas peluncuran (GMTI 2024) ini. Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga potensi pariwisatanya, terutama halal tourism. Kami juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan bebagai pihak dan negara (bilateral) dalam menyediakan pariwisata halal yang berkelanjutan,” ujar Sandiaga dalam sambutannya.

Potensi Sumbar sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia

Danau Kembar di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat (foto: wisatahalalsumbar.com)

MTN, Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, paparkan potensi Sumbar sebagai destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Seperti apa?

Dilansir dari MinangSatu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kembali menekankan bahwa Sumbar memiliki potensi yang luar biasa lengkap untuk menjadi destinasi wisata halal utama di Indonesia dan bahkan di dunia. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional ‘Potensi Pariwisata Halal Sumatera Barat’ di Auditorium UNP Padang, Jumat (31/5/2024).

“Sumbar memiliki keindahan alam yang memukau, kekayaan budaya Minangkabau, serta keragaman kuliner tradisional yang lezat. Semua itu adalah aset berharga yang kita miliki untuk menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka,” ujar Gubernur.

Besarnya potensi tersebut, sambungnya, pernah mendapatkan pengakuan dunia saat berlangsungnya World Halal Tourism Summit di Abu Dabi (UEA) pada tahun 2016 lalu. Dalam kegiatan yang juga diisi dengan acara World Halal Tourism Award tersebut, Sumbar berhasil meraih penghargaan pada kategori The World’s Best Halal Tourism Destination, The World’s Best Halal Culinary Destination, serta The World’s Best Halal Tour Operator.

“Untuk memaksimalkan potensi serta pengakuan yang telah diterima tersebut, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah konkret dan strategis untuk memajukan pariwisata halal,” imbuh sang Gubernur.

Salah satunya, sambung Gubernur, adalah lahirnya kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar untuk bersama-sama mengembangkan dunia pariwisata Sumbar sebagai Halal Tourism Destination. Selain itu, Sumbar telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

“Peraturan tersebut menjadi tonggak bersejarah dalam upaya kita mengembangkan pariwisata halal, sekaligus mengakomodir nilai falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato-Adat Mamakai, sebagai landasan pelaksanaannya,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa hingga saat ini hanya ada dua provinsi di Indonesia yang telah memiliki regulasi khusus untuk pariwisata halal, yaitu Sumbar dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Perda tersebut bukan hanya mengatur penyelenggaraan wisata halal bagi wisatawan muslim, tetapi berlaku bagi seluruh wisatawan.

“Regulasi itu juga kita perkuat dengan Roadmap Pariwisata Halal, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Perda Penyelenggaran Pariwisata Halal,” katanya lagi.

Ada pun beberapa aksi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, di antaranya adalah penetapan Masjid Raya Sumbar sebagai Pusat Wisata Religi dan Budaya Sumbar, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 556-201-2022.

Kemudian, menetapkan Daya Tarik Wisata Halal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 556-1062-2021, di antaranya adalah Kawasan Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, Kawasan Islamic Center Kota Padang Panjang, serta Kawasan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Pemerintah Perkuat Layanan Wisata Halal di Labuan Bajo

Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (foto: Hilmi Setiawan / Jawa Pos)

MTN, Labuan Bajo – Labuan Bajo jadi destinasi superprioritas, pemerintah perkuat layanan wisata halal di Labuan Bajo. Seperti apa?

Dilansir dari JawaPos, pemerintah menetapkan lima destinasi superprioritas atau yang populer disebut Bali Baru. Lima destinasi wisata superprioritas itu adalah Labuan Bajo, Borobudur, Likupang, Mandalika, dan Danau Toba.
Upaya mendongkrak lima destinasi tersebut digarap oleh sejumlah instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM) secara khusus memilih Labuan Bajo sebagai venue puncak Festival Syawal 1445 H.
LPPOM MUI memiliki alasan sendiri memilih daerah dengan penduduk mayoritas Katolik dan Kristen tersebut. Yaitu, mereka ingin mengawal dari aspek wisata halal di sana.

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menegaskan kalau wisata halal itu bukan Islamisasi sebuah destinasi wisata. Dia mengatakan, destinasi wisata tetap berjalan seperti biasanya. Tetapi, ada layanan ekstra yang diperuntukkan wisatawan muslim.

“Jadi, lebih tepatnya destinasi wisata yang ramah muslim,” katanya. Destinasi yang ramah muslim itu misalnya, terdapat informasi restoran atau tempat makan yang sudah berlabel halal. Kemudian, wisatawan mudah mendapatkan sarana ibadah, khususnya untuk salat. Menurut dia, hotel bisa menyiapkan tempat khusus untuk salat. Tidak perlu besar. Yang penting bersih.

Dari aspek kuliner, Muti mengatakan bahwa pihaknya mendampingi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Labuan Bajo untuk mengurus sertifikat halal. Di antaranya, pedagang seafood yang berjejer di kawasan Kampung Ujung, yang sudah ditetapkan sebagai area kuliner halal.

Muti menambahkan, dalam Festival Syawal itu, pihaknya melakukan pendampingan sertifikasi halal untuk 744 pelaku UMK. Beberapa di antaranya berada di lima destinasi superprioritas. Yakni, 42 pelaku UMK di Labuan Bajo, 10 UMK di Danau Toba, 8 UMK di Borobudur, 6 UMK di Likupang, dan 20 UMK di Mandalika. “Yang lainnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Selain itu, Muti menerangkan kalau kawasan kuliner ramah muslim tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tetapi, juga memberikan jaminan kepada masyarakat terkait ketersediaan produk yang halal, aman, dan sehat.

Branding Wisata Halal di Aceh Diharapkan Semakin Kuat

ilustrasi (foto: bandaacehkota.go.id)

MTN, Banda Aceh – Branding Wisata Halal di Aceh diharapkan semakin kuat, terutama saat menyambut wisatawan yang datang ketika penyelanggaraan PON 2024 pada September mendatang. Seperti apa?

Dilansir dari Aceh Prov, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, mengatakan kalau keberhasilan Aceh kembali meraih peringkat kedua sebagai destinasi pariwisata ramah muslim pada ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMMT) 2023 menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk terus bekerja keras mengembangkan potensi halal Aceh.

Para pelaku wisata diharapkan dapat meningkatkan layanan tambahan untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Hal itu disampaikan dalam FGD yang digelar di Rasamala Hotel, Kota Banda Aceh, Rabu (22/5/2024).

Menurut Almuniza Kamal, Aceh sudah diakui dunia internasional sebagai daerah destinasi wisata halal. Untuk menguatkan branding itu, Disbudpar menginginkan adanya labeling halal tourism pada logo.

Selain itu, Almuniza juga meminta disusun SOP tentang kebersihan di ruang publik seperti toilet sehingga wisatawan nyaman saat menggunakan fasilitas publik. Menurutnya, branding wisata halal lebih dikuatkan lagi terutama saat menyambut wisatawan yang datang ketika penyelanggaraan PON pada September mendatang.

“Apalagi menjelang PON ini wisata halal ini harus ada, sehingga memiliki event yang bagus untuk semakin kuat. Kita ingin membuktikan bahwa kita berhak untuk memperoleh sebuah nilai bahwa Aceh memang wilayah halal untuk dikunjungi mulai dari bandaranya sampai dengan destinasi wisatanya juga,” jelas Almuniza.

Para peserta yang hadir diminta menjadi agen untuk mendistribusikan ilmu yang didapatkan dari narasumber. Dia berharap, branding wisata halal semakin kuat.

“Mudah-mudahan harapan ini bisa kita wujudkan meskipun perlahan tapi ada progresnya dan mohon jangan lelah untuk terus berjuang bagi Aceh yang kita cintai dan juga halal tourism bisa kita promosikan kepada masyarakat luas,” pungkasnya.

Sertifikasi Halal Itu untuk Dukung Wisata Inklusif bukan Eksklusif

ilustrasi (foto: unair.ac.id)

MTN, Labuan Bajo – Pihak Kemenparekraf mengatakan kalau sertifikasi halal itu untuk dukung wisata inklusif, bukan untuk wisata eksklusif. Seperti apa?

Dilansir dari Liputan6, menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Masruroh, semangat mendorong wisata inklusif melalui sertifikasi halal di sederet destinasi di dalam negeri, itu harus digerakkan, sambil mewanti-wanti jangan sampai pariwisata halal dianggap sebagai momok menakutkan.

“Kalau ribut dengan label, kita malah tidak bisa mendapat esensi pariwisata halal,” katanya saat menghadiri acara puncak Festival Syawal 1445 H LPPOM MUI di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (8/5/2024).

“Sementara itu, negara-negara lain sudah eager mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Jangan sampai wisatawan kita nantinya hanya jadi pasar,” tambahnya.

Masruroh menegaskan, mendorong pengajuan sertifikat halal di destinasi wisata bukan berarti “meng-Islam-kan” daerah tersebut. “Salah kaprah bila pariwisata ramah Muslim jadi membuat suatu destinasi mengubah branding-nya. Yang harus dipahami, turis Muslim punya kebutuhan unik selama berwisata. Mereka perlu tempat salat dan tempat makan halal,” terangnya.

Pariwisata ramah Muslim, Masruroh melanjutkan, juga jadi bagian diversifikasi pasar. “Ada beberapa pasar utama (wisatawan mancanegara) yang sedang kita tapping. Pasar utama (turis asing) kita itu Malaysia, Singapura, India, dan China, yang mana negara-negara itu punya penduduk Muslim,” bebernya.

Musruroh menggarisbawahi bahwa destinasi ramah Muslim semata memberi layanan tambahan yang dibutuhkan kelompok pelancong tersebut. “Terlepas dari itu, setiap destinasi harus menonjolkan keunikan masing-masing (untuk memikat wisatawan),” ujar dia.

Pedoman wisata halal juga menyasar lima Destinasi Super Prioritas (DSP): Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba dan Likupang. “Kami punya daftar restoran dan hotel halal yang bisa diakses di situs web Indonesia.Travel,” sebut Masruroh.

Sejalan dengan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kemenparekraf tengah bekerja sama menjalankan program akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di tiga ribu desa wisata dalam rangka mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024. “Sudah tinggal sekitar seribu desa lagi (untuk mencapai target tiga ribu desa wisata),” sebut Masruroh.

Perlunya Komitmen Kuat Pelaku Usaha untuk Wujudkan Wisata Halal

Penyerahan sertifikasi halal kepada lima pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria halal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/5/2024). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

MTN, Labuan Bajo, NTT – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa perlu komitmen dari para pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal demi mewujudkan wisata halal.

“Kemenparekraf terus memberikan pemahaman baik kepada industri maupun masyarakat, bahwa pariwisata halal ini bukan berarti meng-Islam-kan pariwisata, tetapi bagaimana pelaku usaha itu berkomitmen, boleh saja menyediakan produk halal dan nonhalal, yang penting di-declare (ada pernyataan) dengan baik kalau ada yang nonhalal,” kata Staf Ahli Pengembangan Bidang Usaha Kemenparekraf, Masruroh, di Labuan Bajo, NTT, awal bulan ini (8/5/2024).

Dilansir dari Antara, Masruroh menyampaikan hal tersebut dalam acara puncak Festival Syawal 1445 Hijriah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masruroh juga menjelaskan, pariwisata halal pada dasarnya menekankan agar para pelaku wisata memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh umat Islam.

“Pariwisata halal masih rancu sebagai wisata religi atau wisata Muslim. Persepsi yang salah inilah yang menimbulkan ketakutan,” ujar Masruroh.

“Padahal, intinya itu ada extended services atau pelayanan kebutuhan dasar untuk wisatawan Muslim ketika dia berwisata, makanan dan minuman halalnya harus disediakan, tempat ibadah, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Adapun ada lima destinasi wisata prioritas yang para pelaku usahanya akan dikejar untuk mendaftarkan sertifikasi halal yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI juga telah mewajibkan produk makanan dan minuman; jasa penyembelihan dan hasil sembelihan; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat pada 17 Oktober 2024.

Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI Muslich mengemukakan bahwa tantangan sertifikasi halal selama ini yakni sosialisasi pada UMKM karena belum menjadi prioritas.

“Tantangan sertifikasi halal yang kita alami selama ini, kalau yang skala besar kan sudah punya sumber daya yang cukup, ini tidak menjadi persoalan, kalau yang kecil, UMKM kan bukan prioritas,” katanya.

Untuk itu, senada dengan Masruroh, ia menekankan pentingnya komitmen bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

“Sepanjang pemiliknya punya komitmen untuk sertifikasi, di spektrum barang dan jasa yang luas ini, pasarnya sangat potensial, dan wisata halal ini bisa berjalan dengan baik. Intinya komitmen itu penting,” pungkas Muslich.

Kemenag Baubau Permudah Proses Sertifikat Halal Pelaku UMKM

MTN, Baubau – Kemenag Baubau permudah proses sertifikat halal pelaku UMKM. Seperti apa?

Dilansir dari Tegas, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Baubau menggelar layanan Daring Label Halal Proses Produk Halal dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Lokasi Wisata Batusori, Desa Limbo Wolio dan Wantiro.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) itu sebagaimana tagline Halal on The Spot di 3000 desa Wisata se Indonesia melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan produknya di tempat kegiatan melalui layanan sertifikasi halal yang ada. Hal itu disampaikan Kepala Kemenag Kota Baubau, H Mansur.

Kata Mansur, melalui layanan on the spot, petugas layanan bisa langsung memproses permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang mengajukan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai zona UMKM kota Baubau.

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot di 405 titik pada 27 provinsi se-Indonesia, pada Jumat (15/3) lalu,” kata Mansur

Layanan sertifikasi halal di lokasi tersebut, lanjut Mansur, merupakan upaya jemput bola untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut, mereka dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal ataupun sekadar ingin berkonsultasi terkait kewajiban sertifikasi halal.

“Melalui layanan on the spot, petugas layanan kita langsung memproses permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di lokasi,” lanjutnya

Dengan kegiatan on the spot ini diharapkan para pelaku usaha yang produknya berupa makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, semuanya segera mengurus sertifikat halal.

“Kegiatan yang dilaksanakan ini memiliki manfaat yang besar bagi para pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro,” sambung Mansur.

Sertifikasi halal yang dibuat dan dalam proses pembuatan tanpa dipungut biaya sepeserpun atau gratis.

Sehingga ia sangat berharap partisipasi para pelaku usaha kecil makin besar dalam mengikuti sampai mendapatkan sertifikat halal.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelaku usaha memiliki sertifikat halal yang akan diberlakukan secara nasional pada Oktober 2024 nanti,” pungkasnya.

Keterangan Resmi Kedubes Iran Terkait Meninggalnya Presiden Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi

Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi (foto: Middle East Eye)

MTN, Jakarta – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia dengan penuh kesedihan dan duka yang mendalam menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2024, Yang Mulia Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi Presiden Republik Islam Iran, Yang Terhormat Dr. Hossein Amir Abdollahian Menteri Luar Negeri dan dua pejabat lain yang ikuti bersama rombongan presiden dalam rangka peresmian bendungan “Ghiz Ghalesi”, sebagai bagian dari koridor transit Aras (koridor jalan dan rel kereta api sepanjang 107 km) yang merupakan proyek bersama antara dua negara Iran dan Azerbaijan, hadir di titik nol daerah perbatasan kedua negara yang terletak di Sungai Aras tetapi rombongan presiden dalam perjalanan ke kota Tabriz – Iran, mengalami kecelakan udara.

Peristiwa menyedihkan ini terjadi di saat hanya tinggal dua hari lagi menjelang peringatan kunjungan Presiden Raisi Iran ke Indonesia yaitu pada tanggal 23-24 Mei 2023; Sebuah perjalanan yang dianggap sebagai titik bersejarah perkembangan lebih lanjut hubungan antara dua negara besar Islam Iran dan Indonesia. Dalam kunjungan ini, telah ditandatangani 10 nota kesepahaman yang sebagian besar sedang dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dalam tahap koordinasi.

Berkaitan dengan posisi presiden Republik Islam Iran setelah kesyahidan Ayatollah Ebrahim Raisi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal Seratus Tiga Puluh Satu (131) Konstitusi Republik Islam Iran, dalam hal dan kondiri Presiden meninggal dunia, Wakil Presiden Pertama dengan persetujuan Pimpinan Agung, mengambil alih kendali kekuasaan eksekutif, dan kemudian dewan yang terdiri dari Ketua Parlemen, Ketua Kekuasaan Yudikatif dan Wakil Presiden Pertama dibentuk dengan tujuan mempersiakan platform yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dalam jangka waktu paling lama lima puluh (50) hari; Oleh karena itu Yang Mulia Bapak Mohammad Mokhbar, Wakil Presiden Pertama Iran kini telah menjabat sebagai Ketua Kekuasaan Eksekutif sejak kemarin (20 Mei 2024) dengan persetujuan Ayatollah Seyed Ali Khamenei Pemimpin Agung Republik Islam Iran.

Meskipun besarnya bencana yang menimpa bangsa dan pemerintahan Republik
Islam Iran, kesyahidan presiden dan menteri luar negeri Republik Islam Iran tidak akan mengganggu roda pemerintahan; melainkan hal ini akan menjadi faktor pemersatu semua pihak dan arus internal untuk lebih memperkuat fondasi Republik Islam Iran .

Selain itu, meskipun peran Ayatollah Seyed Raisi selaku presiden dan Dr. Amir Abdollahian sebagai Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran sangat sentral dalam memperkuat poros perlawanan dan mendukung rakyat Palestina yang tertindas, khususnya selama delapan bulan yang lalu; Namun dengan kesyahidan kedua pejabat Iran ini, maka tidak akan ada perubahan posisi fundamental Republik Islam Iran dalam hal mendukung
Palestina.

Pada akhir kata atas nama Pemerintah, bangsa keluarga besar Kedutaan Besar
Republik Islam Iran, kami ingin ucapkan terimakasih dan apresiasi atas berbagai pesan belasungkawa dan solidaritas dari pemerintah dan masyarakat Republik Indonesia berkaitan dengan insiden ini.

Menparekraf Akselerasi Aturan Jaminan Produk Halal

foto: Kemenparekraf

Menparekraf akselerasi aturan jaminan produk halal sektor parekraf. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan kalau sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024, karenanya ia akan mengakselerasi penerapan aturan itu.

“Untuk itu, kami berkomitmen dengan mengirimkan surat edaran kepada seluruh pelaku parekraf agar patuh terhadap aturan di tahap pertama ini,” kata Sandiaga di Jakarta.

Kemenparekraf melakukan kick off akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata dalam rangka mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.

Akselerasi sertifikasi halal di dalamnya memuat program sosialisasi, edukasi, literasi, publikasi, hingga fasilitasi anggaran bagi UMKM supaya mendapatkan pelayanan sertifikasi gratis di 3.000 desa wisata.

Program akselerasi sertifikasi halal bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha, pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata, kepala desa, dan lembaga terkait.

Indonesia telah mendapat sejumlah penghargaan untuk kategori wisata halal, salah satunya predikat yang disematkan oleh Global Muslim Travel Index 2023 Indonesia menjadi destinasi halal terbaik dunia.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Muhammad Aqil Irham, menekankan bahwa halal yang dimaksud dalam konteks ini adalah halal berkaitan dengan higienitas mulai dari kesehatan, mutu, hingga kualitas dari sebuah produk.

Kolaborasi dengan Kemenparekraf, lanjut dia, menjadi upaya untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya ekraf pelaku UMKM, khususnya di desa wisata agar bisa memberikan pelayanan tambahan khususnya untuk makanan minuman untuk wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata.

“Di samping itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen agar merasa aman, nyaman dan tenang, apabila pusat kuliner yang berada di destinasi sudah mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Aqil.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani, mengatakan keberhasilan wisata halal atau wisata ramah muslim dapat tercapai bila pelaku industri kuliner dapat memberikan jaminan kehalalannya lewat sertifikasi halal.

“Kemenparekraf bersama dengan BPJH akan melakukan sosialisasi yang cukup masif. Produk halal ini menjadi penting juga apabila ingin mengekspor,” ujarnya.

Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Florida Pardosi, menambahkan, ada sekitar lebih dari 3.989 data desa wisata yang telah di verifikasi di jejaring Jadesta, untuk kemudian disinergikan dengan data sebaran pendampingan proses produk halal (PPPH/P3H), sehingga pemilihan 3.000 desa berdasarkan ketersediaan petugas P3H di daerah oleh BPJPH.

Percepatan Sertifikasi Halal untuk Ribuan Desa Wisata

ilustrasi (foto: IDN Citizen)

MTN, Jakarta – Sertifikasi halal di 3.000 desa wisata dipercepat hingga Oktober 2024. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, percepatan sertifikasi halal produk makanan dan minuman di 3.000 desa wisata tahap pertama ditargetkan tercapai pada Kamis (17/10/2024), mendatang dalam rangka Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), Muhammad Aqil Airham, mengatakan kalau upaya ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) di desa wisata.

“Di samping itu juga untuk memberikan perlindungan konsumen agar merasa aman, nyaman, dan tenang karena daerah wisatanya sudah ada pusat kuliner atau restoran yang mendapatkan sertifikasi halal,” kata Aqil dalam Weekly Press Briefing, Senin (22/4/2024).

Sebelumnya, tahap pertama kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman sudah dimulai sejak tahun Oktober 2019 lalu.

Adapun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat ada lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia.

Bila percepatan sertifikasi halal ini tercapai, setidaknya hampir setengah jumlah desa wisata di Indonesia bisa menjadi destinasi ramah muslim.

Aqil menekankan, sertifikasi halal makanan dan minuman bukan hanya berkaitan dengan isu agama.

“Memang halal itu adalah terminologi agama, tetapi dalam konteks ini halal itu juga berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, mutu, dan kualitas sebuah produk,” jelas Aqil.

Produk makanan dan minuman halal juga bisa meningkatkan nilai tambah dalam segi bisnis, seperti disampaikan Aqil.

“Peringkat kita dari State Global Islamic Economy Report (SGIE) 2023 lalu naik dari nomor empat menjadi nomor tiga, di mana kontributor tertingginya adalah halal food,” pungkasnya.