Wali Kota Parepare Dukung Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

foto: intifocus.com

MTN, Jakarta – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mendukung penuh kebijakan yang digagas Presiden RI yang menargetkan Indonesia jadi kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari Tempo, menurut Taufan, pernyataan Presiden RI tersebut sejalan dengan gagasan yang ia pernah sampaikan pada tahun 2018 ke sejumlah awak media. Wali Kota yang lahir dan besar di Parepare ini menggagas kota cinta BJ Habibie ini sebagai daerah kunjungan wisata halal.

“Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan,” ujar Taufan.

Di berbagai kesempatan, Taufan Pawe juga menekankan agar instansi terkait, seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota santri dan ulama itu.

“Satpol dan lurah, serta camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegasnya.

Taufan berharap, Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. “Mengingat jumlah muslim di Sulawesi Selatan lebih dominan.”

Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukan oleh Taufan Pawe. Seperti pembangunan taman syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wi-fi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.

“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufan.

Sektor pariwisata yang dimaksud, menurut Taufan, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi. “Wisata religi ini menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu, dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.

Pariwisata Halal di Pangkalpinang tengah Dikembangkan

Belitung (oto: inacraftnews.com)

MTN, Jakarta – Pariwisata halal di Pangkalpinang, kepulauan Bangka Belitung, kini tengah dikembangkan, seraya pihak DPRD setempat turut mendorong hal tersebut.

Dilansir dari WowBabel, anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menyebut kalau pihak legislatif setempat sangat mendukung adanya pengembangan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang.

“DPRD sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam membangun pariwisata dengan konsep halal,” ujarnya, Senin (24/10/2021) malam.

Menurut Rio, pengembangan wisata halal ini akan sejalan dengan mayoritas masyarakat Pangkalpinang yang memang menginginkan hal tersebut.

“Potensi itu ada di Kota Pangkalpinang, kita punya Kampung Melayu, kita pun punya akar sejarah Kerajaan Islam yang pernah menguasai Pangkalpinang dan sekitarnya, dan budaya Melayu yang masih sangat kental,” kata dia.

Di beberapa daerah konsep pariwisata halal ini, menurut Rio, sudah mulai digarap dengan serius, apalagi dengan semakin banyaknya potensi wisatawan yang akan masuk ke Kota Pangkalpinang.

“Dengan menurunnya angka pandemi Corona, ini bisa menjadi alternatif kunjungan para wisatawan,” katanya.

“Pemerintah kota bisa menggandeng Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, dan kelompok sadar wisata yang nantinya membentuk semacam inkubasi wisata halal,” lanjut dia.

Dijelaskannya, mulai dari Perayaan Maulud, HUT Kota Pangkalpinang, Nganggung, hingga takbir keliling, kata Rio, merupakan potensi di dalam event wisata yang melekat pada acara keagamaan di Bangka Belitung, secara umum termasuk di Kota Pangkalpinang.

“Kami di DPRD siap memberikan sumbangsih pemikiran ataupun dukungan jika Pemerintah Kota berani untuk melaksanakannya, yang penting sejalan dengan RPJMD Pemerintahan Molen Sopian,” pungkas Rio.

Banyuwangi Siap Sambut Peluang Pasar Halal

Pulau Santen, Banyuwangi, Jawa-Timur (foto: ksmtour.com)

MTN, Jakarta – Banyuwangi siap menyambut peluang dari pasar halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, mengatakan kalau kehadiran Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 beberapa waktu yang lalu semakin mendorong industri fesyen muslim di Banyuwangi bangkit. Sebelumnya, sektor ini ikut terpuruk akibat pandemi.

“Kami juga menyasar wisata halal yang kini sangat berkembang di dunia. Kami akan sambut peluang besar ini di Banyuwangi. Bagaimana super big market wisata halal bisa kita ambil dan manfaatkan dengan UMKM,” ujar Ipuk pada Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021, di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir pekan lalu (23/10).

Tak hanya itu, sambung Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga aktif menjalin kerja sama dengan GAPHURA (Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara), yang melihat potensi wisata dan ekonomi Banyuwangi. “Mereka siap untuk mempromosikan Banyuwangi ke (negara-negara) Timur Tengah agar bisa lebih dikenal,” imbuhnya.

Ia pun yakin, dunia fesyen muslim merupakan sektor industri yang bisa menyedot sumber ekonomi dengan cepat. Karena setiap orang butuh.

“Apalagi kaum wanita, tak cukup lebih dari satu model. Ini yang kami sebut sebagai market,” ujar Ipuk.

Ipuk bercita-cita karya UMKM serta desainer Banyuwangi bisa mendunia. Ipuk juga menyambut baik hasil kolaborasi Banyuwangi dengan Bank Indonesia (BI) Jatim dalam mendorong UMKM dan desainer Banyuwangi agar cepat naik kelas.

Disporapar Kota Malang Dukung Penguatan Wisata Halal di Wilayahnya

ilustrasi (foto: inews.co.id)

MTN, Jakarta – Dukung penguatan wisata halal, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kota Malang gelar sosialisasi. Seperti apa?

Dilansir dari Memontum, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Halal Internal bagi industri kuliner, pekan lalu (06/10) di salah satu hotel kota Malang.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang, itu juga sebagai bentuk penguatan wisata halal. “Sekarang kita memang memberikan kegiatan sosialisasi untuk Sistem Manajemen Halal Internal tindak lanjut dari acara virtual kita beberapa minggu lalu,” terang Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni.

Dalam gelaran ini, juga disosialisasikan tentang program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari Kemenag. “Mumpung ada tim Satgas sertifikasi halal Kota Malang dan pusat serta program untuk memberikan sertifikat halal secara gratis, saya rasa ini harus dimanfaatkan. Apalagi untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM binaan Disporapar juga banyak, selain yang dibina oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag),” terang Ida.

Kepala Kemenag Kota Malang, Muhtar Hazawawi, menjelaskan bahwa pihaknya bersama stake holder terkait ingin melayani para pelaku usaha, khususnya terkait dengan sertifikasi halal. “Prinsipnya bagaimana percepatan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kota Malang. Karena Kemenag sendiri mempunyai tanggung jawab besar melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi mencetak produk halal,” papar Muhtar Hazawawi.

Selain itu, program Sehati yang saat ini memiliki 2000 kuota dari 3200 kuota tersebut, bisa dinikmati oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. “Kita ingin itu (kuota tersebut) dimanfaatkan para pelaku usaha, sehingga mereka sudah tidak dibebani dengan biaya, jadi Rp 0. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sambungnya.

Kemudahan lain yang ditawarkan program Sehati, yakni adalah sistem onlinenya yang tidak mewajibkan para pelaku usaha mendaftar ke kantor pusat atau Kemenag Kota Malang. “Jadi tinggal upload berkas online, cetaknya bisa di rumah masing-masing. Kalau semua lengkap, proses jadinya sekitar 1 sampai 1.5 bulan,” tambahnya.

Muhtar berharap, akan makin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. “Kami berharap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini bisa berkembang. Melalui program Sehati kita juga berharap agar UMKM lebih memberikan rasa nyaman pada konsumen baik muslim atau non-muslim untuk bisa menikmati apa yang dihidangkan,” pungkas Muhtar.

MES: “Fasilitas Penunjang Wisata Halal Perlu Ditingkatkan”

ilustrasi (foto: republika.co.id)

MTN, Jakarta – Pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan kalau unsur-unsur penunjang wisata halal perlu ditingkatkan. Seperti apa?

Dilansir dari Sonora, Ketua Pengurus Pusat di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Handi Risza, mengatakan kalau ketersediaan fasilitas penunjang yang nyaman, seperti tempat ibadah umat Muslim di destinasi wisata, perlu ditingkatkan.

Menurut Risza, hal itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan Muslim untuk datang ke Indonesia.

“Jika dilihat hampir di seluruh destinasi wisata di Indonesia sudah memiliki fasilitas yang standar bagi umat Islam seperti Mushola, tempat wudhu dan lain-lainnya. Menurut saya konsep ini harus lebih ditingkatkan ,” kata Handi Risza awal pekan ini (11/10).

Handi menyebut, potensi ekonomi halal itu berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019 industri perjalanan wisata halal mencapai Rp150 juta. Begitu juga dengan nilai transaksi wisata halal tercatat 180 miliar US dollar. Jumlah tersebut, kata Handi, tentunya akan semakin berkembang.

“Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki semua wisata mulai dari pantai, gunung, bukit, sawah dan lain sebagiannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Handi mengatakan, pemerintah melalui kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), juga telah mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata halal.

“Beberapa tahun terakhir pemerintah mendorong destinasi-destinasi yang menjadi titik fokus wisata halal kita ini ditingkatkan kualitasnya, seperti fasilitas pendukung, tempat ibadah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kedepannya tidak hanya wisata halal saja, melainkan perlu di dorong seluruh lokasi wisata di Indonesia untuk menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah umat Muslim.

“Tidak hanya yang kita lebeli wisata halal saja tetapi juga seluruh lokasi wisata, karena ini peluang tetapi dengan catatan dipenuhi segala macam fasilitas dan juga kebutuhan untuk beribadah bagi wisatawan Muslim tersebut,” pungkas Handi.

Banyuwangi Miliki Potensi Besar untuk jadi yang Terdepan di Wisata Halal

Pantai Syariah di Puau Santen, Banyuwangi (foto: banyuwangibagus.com)

MTN, Jakarta – Banyuwangi miliki potensi besar untuk jadi objek wisata halal andalan di Jawa-Timur. Gabungan dari beberapa perusahaan penyelenggara ibadah haji pekan lalu baru saja meninjau lokasi.

Dilansir dari Liputan6, sebanyak 32 buah perusahaan penyelenggara jasa perjalanan pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) mengunjungi tempat-tempat wisata di Banyuwangi sejak 1 hingga 6 Oktober 2021.

Gabungan penyelenggara wisata halal, haji dan umrah ini berkunjung ke Banyuwangi seiring dibukanya tempat wisata di Banyuwangi, sejak 10 September 2021.

“Kami pernah webinar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Duta Besar RI untuk Uni Eropa. Di sana kami sharing tentang pariwisata, salah satunya membincangkan Banyuwangi. Dari situ kami para penyelenggara wisata tertarik ke Banyuwangi,” kata Ketua Umum Gaphura, Ali Mohamad Amin, di Banyuwangi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2021, katanya, daerah yang masuk PPKM level 2 di Jawa Timur hanya lima kabupaten/kota, dan salah satunya Banyuwangi.

Dari lima kabupaten/kota tersebut, bisa dibilang hanya Banyuwangi yang merupakan daerah destinasi wisata. Dengan PPKM level 2, destinasi sudah boleh dibuka. Sedangkan bagi yang masih level 3 belum diperbolehkan membuka destinasi.

Menurut Ali, selama di Banyuwangi, ia melihat pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga membuat nyaman pengunjung wisata.

Selama di Banyuwangi penyelenggara jasa perjalanan wisata itu berkunjung ke berbagai destinasi, seperti Taman Gandrung Terakota, Taman Nasional Alas Purwo, Dusun Rembang, Bangsring Underwater, Kawah Ijen, dan lainnya.

“Banyuwangi memiliki modal besar, yakni keramahan warganya. Destinasi wisata Banyuwangi juga banyak dikelola masyarakat setempat. Hampir semua anggota penyelenggara yang kami ajak ke sini berkomentar berwisata di Banyuwangi di luar ekspektasi kami,” ujar Ali.

Taman Alas Purwo Banyuwangi ternayat memiliki alam yang sangat Indah salah satu spot wisata yang terkenal adalah Padang Savanah Sadeng. Pengunjung dapat menikmati Taman dengan habitat aslinya yang tersebar di Savanah ini.

Pemprov Jateng Siapkan SDM Kompeten untuk Pengembangan Wisata Halal

ilustrasi (foto: cheria-travel.com)

MTN, Jakarta – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk pengembangan wisata halal di tempat mereka.

Dilansir dari iNews, pemprov Jateng siapkan SDM yang mahir berbahasa Arab sebagai upaya dalam pengembangan wisata halal. Pemandu wisata dengan bahasa Arab diyakini akan membuat para wisatawan asal Asia Barat merasa nyaman berwisata di Jawa Tengah.

“Wisatawan dari Asia Barat seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Yaman membutuhkan pemandu bahasa Arab,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), pekan lalu (28/9).

Menurut Gus Yasin, Pemprov Jateng berkomitmen menggiatkan sektor wisata halal sehingga perlu diikuti dengan penyiapan SDM yang berkompeten.

Selama ini, bahasa menjadi salah satu kendala terbesar dalam menyiapkan konsep wisata halal.

“Pemprov Jateng juga mendorong wisata halal. Wisata halal tentu segmennya orang Islam yang banyak berasal dari negara Timur Tengah,” ujarnya.

Gus Yasin berharap pendidikan bahasa Arab tidak hanya diberikan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan formal, tapi juga di pendidikan informal. Cara lain yang bisa dilakukan dengan membuat kawasan desa bahasa, dan konsep ini telah ada di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Bahasa Borobudur.

“Seperti di Magelang ada Desa Bahasa Inggris, saya berharap muncul desa bahasa Arab di Jawa Tengah, di Indonesia,” katanya.

Imbangi Arus Wisatawan ke Luar Negeri, Menparekraf Himbau untuk Genjot Wisata Halal

Menparekraf Sandiaga Uno (foto: wowkeren.com)

MTN, Jakarta – Demi bisa tekan arus wisatawan lokal ke luar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, himbau untuk genjot wisata halal.

Dilansir dari Sindonews, Menparekraf himbau untuk terus genjot wisata halal. Pasalnya, Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim yang berpeluang besar untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui wisata halal.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Menteri ini, pariwisata halal banyak diminati oleh wisatawan Nusantara. Sebab, pada kenyataannya, banyak ditemui wisatawan lokal yang pergi berwisata ke negeri orang untuk berwisata religi. Itulah yang menjadi dasar Sandi fokus pada pengembangan wisata halal di Tanah Air.

“Yang menjadi potensi terbesar dari pariwisata halal ini adalah wisatawan Nusantara. Dan wisatawan Nusantara ini yang terbiasa berwisata di luar negeri untuk berwisata religi maupun berwisata yang konsepnya muslim friendly tourism. Dikarenakan pandemi tidak memiliki banyak pilihan, dan ini yang harus kita fokuskan,” ujar Sandiaga di acara Weekly Press Briefing, pekan lalu (27/9).

Menparekraf mengatakan kalau beberapa provinsi di Indonesia sudah ada yang mengambil posisi kepemimpinan sebagai pariwisata halal. Tentunya, hal ini menjadi langkah yang baik untuk mendorong provinsi lain dalam mengembangkan wisata halal. Keuntungan dari program ini tak jauh untuk meningkatkan ekonomi kreatif setiap daerah.

“Beberapa provinsi sudah mengambil posisi kepemimpinan di pariwisata halal ini. Di antaranya Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan NTB yang tentunya pernah menjadi destinasi terbaik halal dunia,” sebut Sandiaga.

Kabar baiknya, kata Sandi, saat ini sudah ada beberapa provinsi yang mengajukan daerahnya untuk dijadikan wisata halal. Seperti, Kalimantan Selatan, Gorontalo, serta beberapa provinsi lain yang memiliki konsep secara holistik.

Wapres: Peningkatan Literasi tentang Wisata Halal di Masyarakat itu sangat Penting

KH Ma’ruf Amin (foto: Detik com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, kembali mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapinya, karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, pekan lalu (15/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, dan itu tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dilansir dari Bengkulu Today, upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global, sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

Pemerintah Tawarkan Insentif kepada Investor untuk 18 Destinasi Wisata Prioritas

ilustrasi (foto: pikiran rakyat com)

MTN, Jakarta – Pemerintah tawarkan insentif kepada para calon investor, yang berminat untuk turut berinvestasi di 18 destinasi wisata prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilansir dari Tempo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan kalau pemerintah akan mengembangkan 18 destinasi pariwisata prioritas. Pemerintah bakal menawarkan proyek pengembangan destinasi tersebut kepada investor dengan berbagai insentif.

“Dalam rangka meningkatkan kondisi iklim investasi yang lebih kondusif, terdapat insentif fiskal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan minat investor terhadap sektor pariwisata,” ujar Sandiaga pekan lalu.

Insentif fiskal itu meliputi tax allowance, pembebasan bea masuk, pembebasan bea masuk kapal wisata atau yacht, dan super deduction tax. Untuk insentif tax allowance, pemerintah akan mengurangi pajak penghasilan bersih selama enam tahun sebesar lima persen per tahun.

Pemerintah juga akan memberikan kompensasi kerugian hingga 10 tahun untuk bidang usaha tertentu khususnya di sepuluh destinasi unggulan. Syarat untuk memperoleh insentif, investor harus menanamkan investasi dengan nilai tinggi. Insentif juga berlaku untuk ekspor.

Selanjutnya, investor diwajibkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyetujui penyerapan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan komposisi tinggi. Insentif kedua adalah pembebasan bea masuk. Insentif ini berlaku untuk mesin atau peralatan dan bahan baku.

Kelonggaran berlaku selama dua tahun untuk bea masuk atau empat tahun untuk perusahaan yang menggunakan peralatan yang diproduksi secara lokal minimal 30 persen. Syarat mesin atau peralatan serta bahan baku yang dibebaskan bea masuknya adalah belum diproduksi dalam negeri atau sudah diproduksi dalam negeri, tapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dan jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Selanjutnya, insentif untuk pembebasan bea masuk yacht atau kapal wisata berlaku untuk kapal asing beserta barang bawaan ke dalam daerah pabean. Syaratnya, kapal harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing atau WNA, serta diimpor oleh WNA atau kuasanya.

Adapun insentif berupa super deduction tax diberikan untuk sektor wisata yang meliputi usaha perjalanan wisata, perhotelan, wisata bahari dan ekowisata, serta hotel dan restoran.

Berikut ini daftar 18 destinasi yang akan dikembangkan sebagai pariwisata prioritas.

10 destinasi pariwisata prioritas (DPP):

  • Danau Toba
  • Tanjung Kelayang
  • Kepulauan Seribu Kota Tua
  • Tanjung Lesung
  • Borobudur
  • Bromo-Tengger-Semeru
  • Lombok-Mandalika
  • Labuan Bajo
  • Wakatobi
  • Morotai

Tujuh DPP baru:

  • Tanjung Gunung – Sungailiat
  • Cikidang – Pelabuhan Ratu
  • Pangandaran
  • Ijen-Baluran
  • Makassar – Selayar – Toraja
  • Manado
  • Raja Ampat

Satu DPP revitalisasi:

  • Bali