Halal Restaurant Korea Week Kembali Digelar Tahun Ini

MTN, Jakarta – Halal Restaurant Korea Week kembali digelar untuk tahun ini. Seperti apa gelarannya?

Halal Restaurant Week kembali digelar tahun ini. Acara tersebut akan berlangsung selama dua bulan, mulai 1 September sampai 31 Oktober 2021.

Namun, mengingat situasi pandemi, Halal Restaurant Week 2021 digelar secara virtual. Setiap rangkaian acara dapat dinikmati lewat kanal YouTube Wow Korea dan akun TikTok Imagine Your Korea.

Melalui Halal Restaurant Week 2021, pengunjung akan diajak melakukan tur virtual ke berbagai destinasi wisata populer di Korea Selatan. Selain itu, pengunjung juga akan mendapat rekomendasi restoran halal yang dapat ditemukan di sekitar tempat wisata tersebut.

Sajian kuliner yang direkomendasikan pun beragam. Selain kuliner khas Korea Selatan, pihak Korea Tourism Organization (KTO) juga akan memperkenalkan restoran halal yang menyajikan makanan khas dari negara lain seperti Indonesia, Turki, India, dan western.

Bagi wisatawan muslim yang berencana untuk berlibur ke Korea Selatan, ajang tersebut dapat menjawab berbagai kekhawatiran mengenai tempat, fasilitas, dan kuliner yang muslim-friendly.

Untuk menyesuaikan preferensi wisatawan mancanegara, Korea Selatan memiliki empat kategori restoran ramah muslim.

Pertama, halal-certified, yaitu restoran yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari Korea Muslim Federation (KMF). Selain sertifikat halal, restoran pada kategori ini juga diharuskan memiliki minimal satu staf atau juru masak muslim.

Kedua, self-certified. Restoran dengan kategori ini berarti pemiliknya adalah seorang muslim. Restoran inipun hanya menyajikan makanan dan minuman halal yang disertifikasi oleh pemilik restoran itu sendiri.

Sama seperti halal-certified, restoran ramah muslim kategori self-certified juga wajib memiliki setidaknya satu staf atau juru masak muslim.

Ketiga, muslim-friendly. Restoran yang termasuk kategori ini menjual minuman beralkohol, tetapi tetap menyajikan makanan halal. Apabila restoran juga menyajikan makanan nonhalal, penyimpanan bahan makanan halal wajib dipisah. Begitu pun dengan peralatan yang digunakan untuk memasak dan menyajikan makanan pada pengunjung.

Meski menyajikan makanan nonhalal, restoran kategori muslim-friendly tetap tidak boleh menjual makanan yang mengandung daging babi (pork).

Terakhir, pork-free. Pada kategori ini, restoran tidak menawarkan menu halal, tetapi juga tidak menjual makanan yang mengandung daging babi dalam menunya. Restoran kategori ini juga tetap menjual makanan dan minuman yang mengandung alkohol.

Selain memberikan edukasi dan pengalaman berwisata kuliner halal di Korea secara virtual, Halal Restaurant Week 2021 juga menawarkan beragam kupon menarik selama periode acara.

Kupon diskon tersebut dapat digunakan di 347 restoran yang berpartisipasi di Halal Restaurant Week 2021. Promo ini pun bisa diakses siapa saja, baik wisatawan muslim maupun nonmuslim.

Salah satu restoran populer yang ikut berpartisipasi di rangkaian Halal Restaurant Week 2021 adalah Eid. Restoran ini berada di lokasi yang strategis, yaitu di Yongsan-gu, Seoul. Bagi wisatawan yang ingin menjajal makanan otentik Korea yang halal, Eid dapat menjadi pilihan.

Untuk diketahui, Eid menjual menu-menu khas Korea seperti beef bulgogi, ginseng chicken soup, dan bibimbap. Semua menu tersebut pun terjamin halal karena Eid sudah tergolong dalam restoran halal-certified.

Kemudian, apabila mengunjungi Nam-gu, Busan, wisatawan juga dapat menikmati kupon diskon di Bombay Grill yang menyajikan hidangan daging dan beberapa menu khas India yang halal, seperti samosa dan chicken curry.

Selain kupon diskon restoran, KTO juga menawarkan banyak kupon potongan harga untuk beragam atraksi wisata populer di Korea Selatan yang sudah dilengkapi fasilitas muslim-friendly.

Beberapa fasilitas muslim-friendly yang dimaksud meliputi tempat dan alat ibadah, serta ruang toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Seluruh kupon restoran dan wisata yang tersedia di Halal Restaurant Week 2021 dapat diperoleh di laman resmi KTO. Kupon tersebut berlaku sampai 31 Oktober 2021.

Untuk informasi selengkapnya mengenai Halal Restaurant Week 2021, klik ke tautan berikut.

Kemenparekraf di 2021 akan Fokus ke Wisatawan Lokal

iustrasi (foto: kemenparekraf.go.id)

MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa di tahun 2021 ini mereka akan fokus pada wisatawan lokal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Kemenparekraf akan fokus ke wisatawan nusantara dalam upaya meningkatkan geliat pariwisata di tahun 2021.

“Geliat pariwisata tahun ini kita fokus pada wisatawan nusantara, karena situasi pandemi maka kesehatan yang jadi utama,” kata Direktur Event Daerah pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Wisata Kemenparekraf, Reza Pahlevi, di Makassar, awal pekan ini.

Reza menyebutkan bahwa kunci momentum saat ini ialah mempersiapkan destinasi wisata untuk standar protokol kesehatan yang ketat. Sebab menurutnya, destinasi yang paling diminati ke depan adalah yang paling bisa menjaga protokol kesehatan.

Maka, buka-tutupnya suatu destinasi tergantung pada pemerintah daerah dalam melihat status COVID-19. Termasuk pada pelaksanaan sebuah kegiatan yang diinisiasi pemerintah daerah. Salah satunya, rencana kegiatan nasional Highland Toraja Festival yang akan diadakan pada Oktober mendatang.

Menurut Reza, dalam penyelenggaraannya, paling dibutuhkan ialah kolaborasi antara komunitas penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat.

“Untuk kegiatan nasional Highland, tentu dibutuhkan semakin banyak ide untuk menginisiasi, mulai dari komunitas maupun dari pemerintah daerah, karena prinsipnya sama. Geliatkan pariwisata tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Toraja Highland Festival merupakan inisiasi Pemerintah Daerah Toraja Utara yang akan mengumpulkan pelaku UMKM setempat serta menggelar beberapa kompetisi kesenian khas Toraja guna menggiatkan ekonomi dan pariwisata.

Sebelumnya, Toraja Highland Festival direncanakan akan digelar pada 20-26 September 2021, namun harus diundur ke tanggal 4-10 Oktober mendatang, yang akan digelar di kawasan Kete Ketsu, Torut, Sulsel.

“Ini untuk mencocokkan jadwal Menteri Sandiaga karena Kemenparekraf ikut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari geliat kepariwisataan di masa pandemi. Kemungkinan dari sini, akan diberikan apresiasi kepada desa wisata di Sulsel,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, Rahmaniar Malik.

Riau Berkomitmen untuk Kembangkan Wisata Halal

Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru,Riau (foto: www.masjid.asia)

MTN, Jakarta – Dispar provinsi Riau optimis kembangkan wisata halal, UMKM produk Parekraf diminta untuk ajukan sertifikasi halal.

Dilansir dari HarianHaluan, Dinas Pariwisata (Dispar) Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk kembangkan pariwisata halal di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan Dispar Riau adalah membantu UMKM produk parekraf di bidang Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) agar bisa mendapatkan sertifikasi halal yang nantinya diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

LP POM MUI Riau, mulai tahun 2013-2020 telah melakukan sertifikasi kepada 2.509 orang pelaku usaha di bidang kuliner di Riau. Dengan rincian, Kota Pekanbaru 824, Dumai 391, Kabupaten Siak 145, Inhil 125, Pelalawan 129, Kampar 148, Bengkalis 356, Inhu 21, Rohil 114, Rohul 47, Kuansing 34, Meranti 175.

Untuk meningkatkan jumlah tersebut, Dispar Riau melatih para usahawan dan pelaku yang bergerak di bidang parekraf, khususnya pada sektor UMKM P-IRT untuk bisa lebih proaktif mengembangkan usaha.

Pelatihan telah digelar selama dua hari, tanggal 6-7 September 2021 di Pekanbaru. Melibatkan 28 orang peserta. Setelah menjalani pelatihan, pihak LP POM MUI akan mendatangi tempat usaha 28 peserta P-IRT, untuk memverifikasi secara faktual.

LP POM MUI akan memeriksa secara faktual, layak atau tidak usaha 28 peserta P-IRT itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jika layak, pembiayaan sertifikasi akan dibebankan melaui APBD Pemprov Riau.

Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat mengatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pengembangan usaha pangan dan kuliner bisa tetap tumbuh dan berkembang di masa pandemi saat ini.

Ia menyadari, bahwa UMKM saat ini sangat mengalami kesulitan dalam pemasaran dan penjualan produknya. Sehingga pada APBD tahun 2021 ini, Pemprov Riau menggulirkan terobosan dengan memfasilitasi P-IRT pada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM-MUI.

“Tujuannya adalah agar produk pangan yang dihasilkan bisa memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk berwisata yang ramah muslim di destinasi wisata yang ada di Riau,” kata Roni Rakhamat, pekan lalu (8/9) di Pekanbaru.

Inilah Tiga Strategi untuk Perkuat Wisata Halal Lokal

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – Wisata halal gemanya di lokal akhir-akhir ini kian menguat. Seorang pengamat memberikan tiga strategi untuk memperkuat sektor wisata halal lokal. Seperti apa?

Dilansir dari situs MUI, Dr Tatan Hermansah, Anggota Komisi Infokom MUI, memberikan saran berupa tiga strategi untuk memperkuat wisata halal lokal kita.

Beberapa langkah strategis untuk memperkuat wisata halal menurut Dr Tatan Hermansah antara lain:

  • Pertama, aktivitas wisata halal harus diikuti dengan motivasi pemberian pencerahan kepada para pelancongnya. Misalnya ketika mendatangi sebuah kawasan wisata, pelancong atau wisatawan disuguhkan juga proses batinnya, seperti ada pengajian, dzikiran, dan sebagainya.
  • Kedua, setelah penguatan narasi batin di atas, jika untuk hal-hal tertentu, paket wisata halal bisa diperkaya dengan aspek partisipasi dari pelancong pada berbagai kegiatan halal, seperti ikut makan bersama dengan entitas masyarakat di destinasi, mengikuti atraksi kegiatan halal lain seperti mengaji bareng santri dan sebagainya.
  • Ketiga, penguatan kelembagaan yang praktiknya ditunjukkan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas destinasi. Wisatawan atau para pelancong wisata halal diberikan keleluasaan untuk mengetahui segala bentuk proses kehalalan dari destinasi mulai dari kawasan yang inklusif dan toleran, karyawan yang amanah serta paham akan hakikat halal itu sendiri dan proses manajemen destinasi yang hanya mengelola produk halal.

Ketiga langkah strategis di atas cukup penting diterapkan dengan serius karena, seperti sudah disinggung, wisata halal bukan sekadar melulu mendatangi sebuah kawasan, melainkan wisata halal menjadi suatu arena berbagi pengalaman batin dari destinasi kepada para wisatawan. Pengalaman batin ini tentu bisa menjadi pemicu tumbuhnya hormon-hormon bahagia seperti hormon dopamin, hormon serotonin dan hormon endorfin, selain perasaan spiritual.

Ketiga hormon plus perasaan spiritual itulah yang akan menghasilkan ikatan batin antara pelaku dengan destinasi. Sehingga dari keterikatan itu juga, selain potensi akan kembalinya para wisatawan ini ke destinasi tersebut, juga akan menebarkan kedamaian dan keharmonian dalam kehidupan pelakunya.

Sejak dulu wisata adalah pengalaman. Pengalaman itu melibatkan seluruh pancaindra bahkan jiwa dari semua pelakunya. Maka makna dari ruang wisata menjadi meluas, bukan sekadar penghias mata, melainkan lebih jauh untuk melayani kebutuhan hati. Hati sendiri adalah ruang yang sangat luas, sehingga proses memahaminya tidak bisa hanya fisik, tetapi juga batin, yang kebutuhannya hanya bisa diberikan melalui penjelajahan secara spiritual.

Di sinilah mengapa wisata halal bukan semata kegiatan kunjungan. Wisata halal harus diberikan, dan memang memiliki, makna lebih. Meski indikator internasional hanya menyebutkan hal-hal terkait pelayanan fisik, seperti ramah keluarga, ketersediaan tempat ibadah yang nyaman dan makanan yang halal, namun makna lebih dalam dari indikator yang dikehendaki kaum Muslimin itu adalah adanya pengalaman ketenangan batin. Inilah yang seharusnya dijangkau dalam konteks penguatan wisata halal di mana pun di Indonesia.

Pengamat: “Wisata Halal Adalah Konsep Pariwisata Futuristik”

ilustrasi (foto: antaranews.com)

MTN, Jakarta – Salah seorang pengamat dunia pariwista, mengatakan kalau wisata halal adalah konsep pariwisata yang futuristik. Seperti apa?

Dilansir dari Suara.com, Atang Trisnanto M.Si, mahasiswa doktoral Sekolah Pascasarjana IPB University, yang juga seorang pengamat dunia pariwisata, mengatakan kalau wisata halal adalah pertanda kalau konsep pariwisata futuristik sudah ada hadir di Indonesia.

“Karena ada perubahan trend bahwa pariwisata masa depan itu adalah ‘family tourism’ dan ‘friendly tourism’, dan tidak lagi hanya sekadar ‘fun tourism’ atau kesenangan berwisata semata,” ujar Atang Trisnanto.

Karena itu, menurut Atang, sebagai satu konsep wisata futuristik ke depan, maka wisata halal yang akan bisa menjawab sebuah kebutuhan pariwisata di masa masa yang akan datang.

Atang mengakui bahwa selama ini, meski kini sudah tidak menjadi perdebatan yang sengit, masih ada yang mengartikan wisata halal sebagai sebuah konsep Islamisasi regulasi ataupun Islamisasi konsep.

“Padahal wisata halal ini perlu dipahami sebagai sebuah konsep untuk menghadirkan keterpaduan sistem pariwisata yang bersih (clean), sehat (health), aman (safety) dan juga nyaman (comfort),” jelas Atang yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bogor itu.

Keterpaduan sistem pariwisata itulah, menurut Atang, di dalam konteks halal dimaksud, adalah memastikan kalau tempatnya bersih, makanannya bersih juga sehat.

Menurut Atng dengan bergesernya tren saat ini; orang berwisata bersama dengan keluarga, teman dan komunitas, akan menjadi tantangan yang menarik ke depan.

“Tinggal pekerjaan rumah yang kemudian perlu dikuatkan lagi adalah bagaimana konsep wisata halal ini melibatkan banyak pihak, terutama dari masyarakat kelas bawah,” pungkasnya.

Dukung Ekspor Produk Halal, MUI Gelar Forum Bisnis

iustrasi (foto: Mina News)

MTN, Jakarta – Demi mendukung ekspor produk-produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara forum bisnis. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, MUI bersama biznIDs (perusahaan jasa mediator pengusaha Indonesia dengan pembeli mancanegara) mengadakan forum bisnis virtual bersama dengan KBRI Beijing dan KBRI Kuala Lumpur, untuk membahas kiat-kiat pengembangan ekspor produk halal Indonesia. Forum tersebut dilakukan melalui Zoom pada tengah pekan lalu (25/8) dan dihadiri oleh para pengusaha Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pada sambutannya, Sudarnoto menjelaskan beberapa kategori produk halal yang diminati pasar internasional, yakni makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, farmasi, serta kosmetik. Sudarnoto menyarankan agar para pengusaha Indonesia mengeksplor peluang ekspor produk halal selain di lima kategori tersebut.

Sudarnoto pun menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. “Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi terkait lainnya, dengan dua pendekatan, yakni yakni diplomasi wasathiyah Islam dan diplomasi halal,” kata Sudarnoto.

“Diplomasi halal merupakan bagian dari second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua sebagai kegiatan yang melibatkan para aktor non-pemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, terbukti efektif membantu pemerintah dalam mempromosikan Indonesia di kancah Internasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menjelaskan kalau institusi sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan berperan penting dalam menjalin dan membangun hubungan kerja sama dengan bangsa atau negara lain baik dibidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. “Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penting dan strategi tetapi harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Duta Besar Indonesia di KBRI Beijing, Djauhari Oratmangun. Ia menyoroti potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor produk halal yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada nilai pasar produk halal yang besar di Tiongkok yang diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun bernilai positif, mencapai 2,3 persen pada tahun 2020 dan diprediksi akan mencapai 8,5 persen pada tahun 2021. “Selain itu, pasar masyarakat muslim Tiongkok pun cukup besar, yakni sekitar 22 juta jiwa atau 1,7 persen dari populasi penduduk Tiongkok,” ujar Djauhari.

Untuk dapat merajai pasar produk halal di Tiongkok, Djauhari menyarankan agar para pengusaha Indonesia pantang menyerah karena prosesnya yang panjang. Pemahaman akan regulasi ekspor dan bahasa Tiongkok pun menjadi hal yang penting. “Selain itu, regulasi free trade antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN perlu untuk dipahami agar pengusaha Indonesia dapat melihat peluang yang mendukung ekspor produknya,” paparnya.

Adapun kondisi pasar ekspor Indonesia ke Malaysia dijelaskan oleh Hermono, duta besar Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Selama pandemi berlangsung, menurut Hermono, terjadi peningkatan impor produk makanan olahan di Malaysia. “Pangsa pasar Indonesia sendiri mencakup 8,10 persen dari pasar ekspor produk makanan olahan ke Malaysia pada tahun 2021, berada dalam posisi kelima sebagai negara eksportir utama produk makanan olahan ke Malaysia,” tuturnya.

Hermono menambahkan, dalam hal sertifikasi produk halal, Indonesia dan Malaysia telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), mencakup item pemotongan hewan, bahan baku, dan perisa. Hermono menjelaskan bahwa Malaysia berharap agar cakupan item dalam MRA tersebut dapat diperluas sehingga produk-produk halal yang diekspor Indonesia tidak perlu diperiksa lagi kehalalannya di Malaysia.

Pada forum bisnis hari berikutnya (26/8), Sekjen MUI Buya Dr Amirsyah menyampaikan kata sambutan. Ia menegaskan kalau Indonesia harus fokus dalam dua hal. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produksi produk halal.

“Indonesia sangat potensial namun secara aktual Indonesia belum mengaktualisasi potensi tersebut, dikarenakan terkendala dua hal yakni dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengagregasi, tata kelola yang baik dan belum bersaing dan membuat satu sistem digitalisasi dalam pemasaran produk-produk Indonesia di kancah lokal dan Internasional, sehingga ekspor produk Indonesia ke negara lain,” ungkap Buya Amirsyah.

Kendala kedua adalah sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan ekosistem produk halal dalam pengembangan ekspor dan impor. Jika kedua kendala tersebut dioptimalkan maka Indonesia sebagai pusat bisnis syariah di kancah internasional dapat terealisasi dengan cepat.

Forum bisnis virtual tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Trade, Tourism, and Investment Expo dan Indonesia Halal and Sharia Expo 2021 yang berlangsung pada 2 – 30 Agustus 2021. Informasi seputar biznIDs dapat diakses melalui www.biznids.com

Aceh Food Apps, Aplikasi untuk Dukung Wisata Halal di Aceh

Aceh Food Apps (foto: tribunnews.com)

MTN, Jakarta – Pemerintah daerah Aceh meluncurkan aplikasi Aceh Food Apps untuk mendukung wisata halal Aceh.

Dilansir dari SuaraPemerintah, pemerintah daerah Aceh di sela acara virtual Aceh Culinary Festival (ACF) 2021, meluncurkan aplikasi mobile Aceh Food Apps, untuk mendukung wisata halal Aceh.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengapresiasi acara Aceh Culinary Festival (ACF) 2021 digelar secara virtual melalui aplikasi diberi nama ‘Aceh Food Apps’.

Aceh Culinary Festival merupakan event festival kuliner diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sebagai upaya mendukung pengembangan Aceh sebagai Destinasi Wisata Halal di Indonesia.

Tahun ini adalah tahun ketujuh diselenggarakannya Aceh Culinary Festival. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ACF 2021 menghadirkan stand pameran yang diisi oleh peserta internasional dan nasional, yang menyajikan makanan halal.

Di masa pandemi COVID-19, Aceh Culinary Festival 2021 mengusung konsep inovasi dan adaptasi yakni dengan memperkenalkan sebuah aplikasi festival kuliner virtual diberi nama Aceh Food Apps.

Melalui Aceh Food Apps, nantinya pengguna aplikasi bisa mendatangi stand-stand pameran makanan favoritnya secara virtual. Dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan pemesanan makanan dan mencicipinya melalui layanan pesan antar. Meski demikian, layanan pesan antar sementara ini hanya tersedia untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar.

Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya di acara Opening Ceremony Aceh Culinary Festival Goes Virtual 2021, Jumat (27/8/2021), menyampaikan bahwa Aceh Culinary Festival (ACF) 2021 digelar secara virtual melalui aplikasi ‘Aceh Food Apps’ ini adalah festival kuliner pertama di Aceh yang mengusung inovasi baru dan mengacu pada Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).

“Saya apresiasi acara ini dilakukan secara virtual dan selalu mengacu kepada CHSE. Dan Aceh Culinary Festival ini kita harapkan bisa membangkitkan semangat kita,” ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga berharap Aceh Culinary Festival bisa selalu menjadi ajang unggulan untuk mempromosikan kuliner khas Aceh di mata dunia.

“Saya juga percaya event ini juga akan membangkitkan peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya,” tegas Sandiaga.

Unduh aplikasi mobile Aceh Food Apps di sini.

Menteri BUMN Canangkan Konsep “Halal Hub” untuk Rest Area di Jalan Tol

foto: republika.co.id

MTN, Jakarta – Menteri BUMN, Erick Thohir, mencanangkan konsep “Halal Hub” untuk rest-area di jalan tol. Seperti apa?

Dilansir dari Kumparan, Menteri BUMN, Erick Thohir, mulai mencanangkan konsep halal hub di rest area (area istirahat) di jalan tol. Pencanangan ini dilakukan di Rest Area 72A, Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, hari ini (28/8).

Dalam kegiatan pencanangan ini, Erick Thohir melakukan peresmian selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah.

Menteri BUMN didampingi oleh Ketua Asosiasi Produsen Halal Indonesia, Aman Suparman, serta Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Rest Area Indonesia, Jimmy Leo Tjandra.

Pencanangan halal hub di rest area ini juga ditandai dengan peletakan batu pertama Masjid Rahmatan Lil Alamin oleh Erick Thohir.

Dengan keberadaan masjid dan berbagai produk halal, nantinya infrastruktur pendukung jalan bebas hambatan diharapkan bisa menjadi salah satu objek wisata halal.

“Ketika rest area ini bisa diseimbangkan industri halal dan lainnya, duduk berdampingan, ini namanya keseimbangan ekonomi,” jelas Erick Thohir.

Erick juga memastikan pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mendukung penuh inisiatif konsep industri halal di rest area tersebut.

Pemerintah Gaet Investor UEA untuk Kembangkan Wisata Halal di Aceh

foto: laduni.id

MTN, Jakarta – Pemerintah Indonesia gaet investor asal Uni Emirat Arab untuk kembangkan wisata halal di Aceh.

Dilansir dari Kompas, pemerintah Indonesia berencana untuk gaet investor asal Uni Emirat Arab (UEA) untuk kembangkan wisata halal di Aceh

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan pihaknya bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengembangkan wisata halal di Provinsi Aceh. Salah satu alternatif pembiayaan investasi untuk pembangunan wisata halal tersebut direncanakan berasal dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kami akan ke UEA dengan rombongan berikut bersama Kemenparekraf, untuk menbahas wisata halal di Aceh. Rencananya akhir tahun ini kalau tidak ada halangan,” kata Bahlil saat Konferensi Pers Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada awal pekan ini (23/8).

Bahlil menambahkan apabila wisata halal di Aceh mencapatkan kucuran dana dari UEA, maka akan berdampak pada ekonomi setempat. Mengingat akibat pandemi virus corona, pariwisata di Aceh jadi sepi pengunjung.

Tak hanya itu, dengan diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, investor yang taruh modalnya di Aceh harus melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, dari sisi perizinan investor juga dipermudah dengan adanya Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau OSS berbasis risiko.

Ke depannya, Bahlil berharap, selajan dengan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung hingga saat ini, demand pariwisata dapat kembali meningkat. Sehingga, saat wisata halal di Aceh sudah dikembangkan, banyak wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa tersebut.

“Sekarang infrastruktur sedang kami kembangkan di sana, untuk mendorong wisata halal ini perizinan juga dipermudah dan kemudian diberikan insentif fiskal dan non fiskal,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, salah satu fasilitas khusus yang diberikan kepada sektor pariwisata halal yakni dibebaskannya biaya sertifikat halal dan Standar Nasioanl Indonesia (SNI) yang ditanggung oleh pemerintah.

Turun Peringkat di GMTI 2021, PKS Dorong Kemenparekraf Tingkatkan Wisata Halal

GMTI 2021 (gambar: destinasian.co.id)

MTN, Jakarta – Indonesia turun peringkat di Global Muslim Travel Indeks (GMTI) 2021, Partai Keadilan Sejahtera dorong agar Kemenparekraf tingkatkan wisata halal.

Dilansir dari situs resmi PKS, Indonesia turun jadi peringkat keempat di Global Muslim Travel Indeks (GMTI) 2021, anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera dorong agar Kemenparekraf tingkatkan wisata halal.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mendorong Kemenparekraf agar melakukan strategi pembenahan dan peningkatan wisata halal, supaya Indonesia bisa kembali menjadi destinasi pilihan muslim friendly nomor satu di tahun depan.

“Situasi pandemi memang telah memukul dunia pariwisata secara global. Namun, pariwisata dunia tidak mati, hanya berjalan lebih lambat. Dari sini kita perlu memikirkan strategi agar dalam perlambatan situasi ini kita tetap bisa mengkreasikan berbagai program wisata yang aman dan tetap ‘muslim friendly’, memberi kenyamanan kepada ‘traveler’ muslim,” ujar Ledia.

Beberapa indikator yang digunakan GMTI dalam membuat peringkatan di antaranya: akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Di antara turunan dari indikator ini terdapat ketersediaan sarana ibadah juga akses pada penyediaan makanan halal, di samping seluruh indikator lain yang secara umum menjadi nilai plus dalam penyediaan dan pengelolaan wisata. Selain itu rating yang dikeluarkan pada 2021 ini, pihak GMTI juga mengukur kesiapan satu negara dalam membuat rencana pengelolaan wisata di tengah situasi pandemi yang melanda dunia.

“Karena ini adalah ukuran bagaimana satu negara siap mengkreasikan dan menyiapkan program dan destinasi wisata yang ramah muslim, termasuk bagaimana di masa pandemi ini suatu negara punya rencana pengelolaan wisata yang aman secara protokol kesehatan, maka kita perlu introspeksi diri mengapa kita turun peringkat sementara beberapa negara tetap bertahan bahkan ada yang naik peringkat sebagai tujuan wisata para ‘traveler’,” ujar Ledia.

Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan, meski sedang dalam masa pandemi pihak Kemenparekraf tetap harus secara serius dan sungguh-sungguh menyiapkan destinasi wisata halal agar bisa menarik kembali kedatangan para pelancong muslim dari berbagai negara dan menempatkan kembali Indonesia para peringkat teratas negara tujuan wisata yang ramah muslim.

“Dampak pandemi kan berbeda situasinya pada setiap wilayah sehingga perlu dikreasikan berbagai program wisata yang sesuai dengan status pandemi di wilayah tersebut. Juga untuk persiapan pembukaan destinasi wisata halal pascapandemi karena kan tidak bisa ujug-ujug dibuat setelah pandemi usai tetapi harus disiapkan sejak sekarang,” tambah Ledia.

Saat menyebut perlunya Kemenparekraf menyiapkan program ‘wisata halal’ pada berbagai destinasi dan program wisata Ledia sekaligus mengingatkan agar jangan ada lagi salah persepsi yang bisa memunculkan salah pengertian. Sebab seringkali ketika bicara wisata halal yang muncul adalah salah pengertian seolah wisata halal itu berarti membuka, mengkreasikan sesuatu yang baru, lalu ada perintah dan larangan khusus terkait nilai-nilai agama.

“Padahal bukan demikian. Wisata halal sesungguhnya merujuk pada pengembangan layanan dari yang sudah ada agar memiliki nilai tambah yaitu ‘muslim friendly’. Jadi satu destinasi atau program wisata tetap harus memenuhi syarat umum CHSE; Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) dan ketika akan dikondisikan menjadi destinasi atau program wisata halal hanya perlu pengembangan layanan. Artinya program atau destinasi wisata tersebut disiapkan agar pelancong muslim dapat terpenuhi haknya seperti hak untuk mendapat akses makanan halal dan sarana beribadah.” jelas aleg FPKS ini.

Lebih lanjut, Ledia menyebutkan bahwa konsep pengembangan wisata ‘muslim friendly’ sudah menjadi rencana terstruktur dari berbagai negara di dunia, termasuk negara yang penduduknya minoritas muslim.

“Contoh saja Singapura, Taiwan, Jepang dan Thailand yang menyadari betul besarnya potensi pemasukan devisa dari para ‘traveler’ muslim dunia sehingga mereka sangat serius menggarap program dan destinasi wisata yang ‘muslim friendly’. Karena itu sebagai negeri dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dan memiliki ribuan program serta destinasi wisata menakjubkan kita jangan sampai tertinggal untuk menjadi negara tujuan wisata yang ‘muslim friendly’ juga.” pungkas Ledia.