Kota Gresik Diajak untuk Kembangkan Potensi dan Wisata Halal

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak (foto: nawacita.co)

MTN, Jakarta – Mengikuti perkembangan di industri pariwisata saat ini, Gresik turut diajak untuk kembangkan potensi wisata halal di kota mereka. Seperti apa?

Dilansir dari Kominfo Jatim, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak, mengimbau Bupati dan Dekranasda Kab. Gresik untuk bisa mengembangkan wisata halal. Mengingat Indonesia, termasuk Kab. Gresik memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak mengatakan hal tersebut ketika menghadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2021-2024 di Kantor Pemkab Gresik, awal pekan lalu (15/12).

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani berdasarkan Keputusan Dekranasda Jatim No. 35/Dekran.Jatim/SK/XII/2021. Dalam hal ini, Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani menjadi Ketua Dekranasda Kab. Gresik.

Dalam sambutannya, Arumi Bachsin panggilan akrab Ketua Dekranasda Jatim itu mengatakan, Kabupaten Gresik memiliki potensi kerajinan dan UMKM yang luar biasa. Salah satunya ada kerajinan kain tenun dari Kab. Gresik yang bisa dikembangkan, meskipun dari segi popularitasnya masih berbeda-beda.

Melihat potensi tersebut, Arumi mengajak, Dekranasda Kab. Gresik bersama stakeholder bisa lebih mengembangkan lagi. Yang terpenting bisa dikerjakan dengan hati dan semangat dalam mengembangkannya.

Potensi Kabupaten Gresik ini sangat luar biasa. Ini perlu dikembangkan lebih lagi. Kondisi pandemi yang sudah mulai melandai, dapat dimanfaatkan Dekranasda Kab. Gresik untuk mengembangkan potensi dengan tetap menerapkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes). Harapannya bisa dimulai dari Kabupaten Gresik, jelas Arumi.

Brasil Siap Hadirkan Wisata Halal

ilustrasi (foto: www.indotayang.com)

MTN, Jakarta – Wisata halal terus menjadi tren global. Hal ini pun juga ditanggapi oleh Brasil. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Desember 2021 ini, Dewan Pariwisata Brasil atau Embratur berpartisipasi dalam Forum Bisnis Halal Global Brasil edisi pertama. Acara ini diadakan oleh Kamar Dagang Arab-Brasileira dan Federasi Asosiasi Muslim Brasil (Fambras Halal).

Manajer Embratur, Claudine Bichara, diketahui menghadiri diskusi tentang gaya hidup penduduk Islam, yang dikenal dengan tingkat keunggulan dan nilai tambah yang tinggi.

“Produk dan layanan halal mencakup berbagai sektor dan merupakan peluang besar bagi perusahaan Brasil,” ujar Bichara, awal pekan lalu (20/12).

Pasar halal yang menghormati gaya hidup penduduk Islam ini akan bernilai 4,8 triliun dolar AS. Sekitar 1,9 miliar konsumen (24,5 persen dari populasi global), terutama dari negara-negara Arab, Eropa, dan Asia seperti Indonesia, India dan Malaysia, termasuk dalam segmen ini.

Isu-isu seperti waktu yang tepat untuk sholat, permintaan kebersihan, kebutuhan arah Kiblat saat sholat, puasa selama Ramadhan, merupakan beberapa poin yang harus dipertimbangkan ketika bekerja dengan jenis turis ini.

Hotel bersertifikat halal juga wajib menyiapkan peralatan shalat, seperti sajadah, serta tidak ada alkohol di minibar. “Ini adalah detail yang tidak menghasilkan adaptasi besar bagi mereka yang menerima, tapi itu membuat semua perbedaan bagi umat Islam,” kata Bichara.

Sejalan dengan skenario peluang yang ada, kota Foz do Iguaçu di negara bagian Paraná, Brasil, diharapkan menjadi kota pertama yang mendapatkan sertifikat halal di Amerika Latin.

Proses sertifikasi tersebut kini sedang dalam negosiasi. Perubahan utama akan dilakukan di sektor perhotelan, layanan dan gastronomi.

Salah satu prosedur ini, misalnya, ketersediaan ruangan atau tempat di hotel untuk shalat, serta penawaran salinan Alquran di setiap tempat akomodasi.

Ada juga aspek yang berkaitan dengan makanan. Daging yang disajikan kepada Muslim, harus berasal dari hewan dengan standar sertifikat halal.

Selain memenuhi protokol, salah satu tempat wisata utama di Foz do Iguaçu adalah Masjid Omar Ibn Khatab. Rumah ibadah ini dianggap sebagai masjid terbesar di antara seluruh Amerika Latin.

Foz do Iguaçu adalah pintu gerbang utama ke Air Terjun Iguaçu, yang terletak di Taman Nasional Iguaçu dan dinyatakan sebuah warisan alam oleh UNESCO. Wisata ini dianggap sebagai set air terjun terbesar di dunia, dengan lebih dari 75 air terjun hingga ketinggian 80 meter.

Pariwisata Halal Dideklarasikan di Kota Banjarmasin

foto: duniafintech.com

MTN, Jakarta – Pariwisata halal dideklarasikan di kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu (11/12). Seperti apa?

Dilansir dari Detik, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Ma’arifah, ikut mendeklarasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin. Dia juga memberikan motivasi kepada perajin kreatif.

“Saya senang sekali beliau berkenan berkunjung mendeklerasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin kemudian bertukar pikiran, dan memberikan masukan kepada kami sekaligus memotivasi para perajin,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin, Siti Wasilah, Sabtu (11/12/2021), tentang Siti Ma’arifah.

Deklarasi pariwisata halal di Kota Banjarmasin berlangsung pada akhir pekan lalu (10/12). Siti Ma’arifah datang sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Indonesia (KPRKI).

“Mudah-mudahan ini menjadi pelecut bagi kita semua untuk terus membina para perajin dan terus bersama-sama mengayuh agar Kota Banjarmasin semakin layak sebagai kota yang dikunjungi oleh banyak orang,” ujar istri Wali Kota Banjarmasin tersebut.

Siti Ma’arifah juga menyampaikan kekagumannya terhadap potensi pariwisata di Kota Banjarmasin. Selain wisata bahari, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menurutnya sangat potensial untuk pariwisata religi sehingga pelaku UMKM bisa tumbuh dan berkembang.

“Kita akan sama-sama mendorong untuk kawasan industri halal dan juga pariwisata halal, yang tentunya sangat cocok dengan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang memang religius,” tuturnya,

Diketahui, Wali Kota Banjarmasin sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Pariwisata Halal.

Kawasan Pesisir Lamongan Disiapkan jadi Kawasan Wisata Halal

foto: Eko Sujarwo (Detik.com)

MTN, Jakarta – Gubernur Jawa-Timur, Khofifah Indar Parawansa, kini tengah menyiapkan kawasan pesisir Lamongan untuk jadi kawasan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari SindoNews, Khofifah Indar Parawansa tengah menyiapkan kawasan pesisir utara Lamongan untuk jadi desa-desa wisata halal .

“Bila 8.501 desa/kelurahan di Jatim separuhnya punya desa wisata halal, pasti ada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, adanya BUMDesa juga dapat membantu pengelolaan ekonomi desa, sehingga (bisa) meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Khofifah di acara Yuk Ke Laut! di Pantai Pengkolan, Desa Kandang Semangkong, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, akhir pekan lalu (12/12).

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, hilirisasi dari sektor perikanan juga merupakan hal penting, yakni dengan cara memaksimalkan industri olahan ikan. Apalagi permintaan pasar di luar negeri sangat tinggi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi para nelayan.

“Kami juga telah menggelar sejumlah program untuk peningkatan produksi perikanan. Yakni melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, pemulihan sumberdaya ikan melalui underwater restocking, bantuan hibah alat penangkapan ikan hingga penguatan produksi budidaya laut,” terang Khofifah.

Di sisi lain, Khofifah menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting. Dimana ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya.

“Keberlanjutan ekosistem pesisir bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

ilustrasi (gambar: mataairradio.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.

Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Program Pemerintah harus Bersinergi

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

MTN, Jakarta – Wapres RI menyatakan agar jadi pusat halal dunia di tahun 2024, sinergi program KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus berbuah nyata. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disinergikan tanpa harus menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum. Program-program tersebut pun diminta benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

”Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil),” kata Wapres Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat memimpin dan membuka rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dilansir dari situs Kominfo, Ma’ruf menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.

Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.

Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.

Inilah Sejumlah Tantangan untuk Industri Halal di Indonesia

ilustrasi (gambar: islamtoday.id)

MTN, Jakarta – Industri halal di Indonesia tentunya memiliki peluang besar, tapi juga memiliki sejumlah tantangan. Apa saja?

Dilansir dari NewsComId, pihak Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan UI Halal Center menyelenggarakan seminar web (webinar) pada akhir pekan lalu (25/11) dengan tema “Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia”.

Secara umum, webinar ini membahas seputar tantangan dan peluang terhadap ekosistem industri halal dari hulu hingga ke hilir. Prosesnya dimulai dari registrasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) – Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Kemudian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan memeriksa produk tersebut, apakah telah memenuhi persyaratan produk halal atau tidak. Di Indonesia, terdapat tiga LPH seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sucofindo, dan Surveyor Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH, maka MUI akan menerbitkan fatwa halal terhadap produk-produk halal tersebut. Syaratnya, produk tersebut harus memiliki rekomendasi dari LPH dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua.

Selain itu, salah satu tantangan berat dari sistem ini ialah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) untuk memperoleh sertifikat halal atas produk-produknya rata-rata dapat mencapai 100 hari kerja, lebih dari 3 bulan.

Masa tunggu ini masih tergolong lama sehingga menyebabkan industri halal di Indonesia kurang kompetitif dalam bersaing di pasar halal global. Untuk megatasi hal itu, pemerintah RI telah berupaya membentuk Kawasan Industri Halal (KIH) di sejumlah lokasi.

Terdapat tiga KIH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni KIH Modern Halal Valley di Cikande, Banten; KIH Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan KIH Bintan Inti Halal Hub di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, antara lain Ketua CSPS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Narasumber lainnya ialah Kepala UI Halal Center, Drs. Muhammad Luthfi Zuhdi, M.A., Ph.D. Adapun moderator ialah Peneliti CSPS SKSG UI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., yang juga Bendahara CSPS SKSG UI.

Sedangkan pembawa acara (host) dalam seminar daring ini ialah Peneliti CSPS SKSG UI, Ir. Ajeng Pramastuty, S.T., M.Si., yang juga Ketua Bidang Teknologi Informasi CSPS SKSG UI.

Menparekraf Apresiasi Wisata Halal yang Ditawarkan oleh Desa di Gorontalo

foto: sulawesion.com

MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam.

Dilansir dari Republika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam. Di pesantren ini, belajar agama menyatu dengan alam, sehingga para santri juga bisa mencintai alam sambil memperdalam ilmu agamanya.

“Cukup menarik, lokasinya juga bisa membuat wisata religi sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk wisata,” ujar Sandiaga, tengah pekan lalu (24/11).

Sandi menegaskan, yang ditemukan di Gorontalo ini sangat unik, di saat ini dirinya masih berupaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Pasalnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, punya peluang besar untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui wisata halal. “Pariwisata halal banyak diminati oleh wisatawan nusantara,” ujarnya.

“Kita melihat pariwisata berbasis komunitas, dan desa. Di sini kita melihat ada tadabur alam dan tadabur quran, ibu bisa menjadi paket disaat liburan karena wisatwan nusantara ingin sekali pengalaman sepiritual, di desa ini nanti kita bisa kembangkan,” tambah Sandiaga.

“Wisata Halal Bukan Islamisasi Wisata”

ilustrasi (foto: halalmui.org)

MTN, Jakarta – Kementerian Agama sekali lagi mengatakan kepada masyarakat kalau wisata halal itu bukan islamisasi wisata.

Dilansir dari Detik, Kementerian Agama mengatakan keliru paham tentang wisata halal ini harus diluruskan. Menurutnya, wisata syariah atau wisata halal bukanlah upaya Islamisasi wisata sehingga semua hal dalam lingkungan wisata tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.

“Dalam syariat Islam, kita mengenal bahwa kebiasaan baik yang telah dijalankan oleh penduduk setempat tetap dipelihara dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan maqashid syariah,” jelas Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, seperti dikutip dari situs Kemenag, akhir pekan lalu (21/11).

Wisata Syariah atau wisata halal, terang Wamenag, mengandung arti pemberian fasilitas bagi wisatawan Muslim untuk dapat menunaikan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut.

“Misalnya tersedianya makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, adanya fasilitas untuk beribadah, kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan syariah, fasilitas hotel, sikap positif pelaku bisnis terhadap wisatawan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Wamenag menambahkan, sejatinya wisata halal ini juga sedang menjadi tren di negara-negara lain, termasuk negara sekuler seperti Jepang, Korea, China dan lainnya, namun dengan penggunaan istilah yang beragam seperti halal tourism, moslem friendly, dan sebagainya.

“Konsep wisata halal sebetulnya universal, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan agama, masyarakat budaya, dan pemerintah,” imbuhnya.

Wamenag berharap, pelaku industri halal dan ekonomi syariah terus berikhtiar, mengikis kesan eksklusivisme halal yang masih ada di tengah masyarakat. Caranya, kata Wamenag, melalui edukasi dan pencerahan seluas-luasnya tanpa perlu menimbulkan kerumitan baru, yakni dengan menggali nilai-nilai yang selama ini sudah mengalir dalam dunia usaha.

“Indonesia Harus Tangkap Momentum di Industri Halal Dunia”

ilustrasi (dream.co.id)

MTN, Jakarta – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kalau potensi industri halal dunia sangat menjanjikan, dan Indonesia harus bisa tangkap momentum tersebut.

Dilansir dari Investor, Airlangga mengatakan bahwa adanya pasar produk halal yang sangat besar ini menjadi peluang besar bagi produk-produk halal Indonesia, khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi produsen produk halal global terbesar.

“Industri halal dunia sangat menjanjikan,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MBA, saat memberikan keynote speech pada Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wakil Presiden RI yang diselenggarakan secara hibrid dari Ruang Sinergi Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, pekan lalu (11/11).

FGD Series Global Halal Hub edisi ketiga ini dipimpin oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si, didampingi Asisten Staf Khusus Wapres Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudistira, membahas mengenai dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM halal ekspor.

FGD Series ke-3 Global Halal Hub menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN Agus Suharyono, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Ahmad K Permana, Direktur Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rusdi Dahardin, Kepala Divisi UMKM BNI Sumarna Eka Nugraha, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi, dan Asisten Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Guntur Subagja Mahardika.

Menko Perekonomian mengungkapkan Indonesia harus menangkap momentum di tengah pandemi ini untuk meningkatkan pasar industri halal nasional dan ekspor dengan produk-produk nasional Indonesia. Pemerintah, sebutnya, memberikan dukungan penuh kepada UMKM dan indusri halal, khususnya selama pandemi covid-19 dengan berbagai kebijakan dan alokasi dana yang besar. Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 5 November 2021 mencapai Rp 456,35 triliun atau 61,3% dari pagu Rp744,7 triliun.Selama pandemi covid-19 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. “Mudah-mudahan dalam situasi ini kita bisa,”tegasnya.

Airlangga menguraikan pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan berusaha serta dukungan ekspor yang besar. Kemudahan-kemudahan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ekspor produk-produk halal nasional. Pasar potensial yang bisa ditangkap antara lain pasar negara-negara Asia Tenggara. “Potensi halal yang marketnya luas di ASEAN. Permintaan ada, produk kuat, logistik perlu ditangani gar UMKM kita bersaing,’ papar Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian menyebut sejumlah sektor-sektor yang potensial untuk mendongkrak ekspor produk halal Indonesia. “Produk makanan dan minuman, produk berbasis farmasi, produk wellness, produk kesehatan, produk untuk meningkatkan imunitas memiliki potensi yang besar,” sebutnya.

Ia juga menekankan penguatan produk-produk Indonesia melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Diantaranya kebijakan pemerintah optimalisasi pengadaan barang dan jasa BUMN pada usaha mikro dan kecil, penyaluran pinjaman oleh bank-bank milik negara (Himbara) dan pendampingan kementerian/lembaga kepada UMKM. “Dukungan to local brand, pencantuman ikon BBI, kampanye BBI, coaching, mentoring, kolaborasi, dan sharing marketplace,” ujarnya.