Poltekpar Lombok Berharap Gaung Wisata Halal Digaungkan Kembali

Pantai Senggigi, Lombok (foto: Diskominfo Lombok Timur)

MTN, Mataram – Direktur Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ali Muhtasom, berharap momentum hari pariwisata dunia ke-43 tahun ini bisa menghidupkan kembali gaung pariwisata halal yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita akan kembangkan konsep pariwisata halal,” ujarnya pada acara forum Hari Pariwisata Dunia ke-43 tahun 2023 di Poltekpar Lombok dalam keterangan tertulis di Mataram, pekan lalu.

Ia mengatakan untuk menggaungkan pariwisata halal tersebut, tentu tugas Poltekpar Lombok kaitannya pada pembelajaran, mencetak SDM unggul bidang pariwisata.

“Kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menginternalisasi-kan pariwisata halal,” tegas Ali Muhtasom.

Dilansir dari Antara, Ali menjelaskan untuk benar-benar mengembalikan pariwisata halal tersebut, pihaknya melalui bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) sudah melakukan bimbingan teknis di Desa Pujut, Desa penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) KEK Mandalika, untuk memberikan pelatihan barista, homestay. Termasuk, bagaimana nanti memberikan pelayanan di perhelatan MotoGP.

“Kami akan terus berupaya menyukseskan perhelatan internasional yang ada di NTB,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady mengatakan berkaitan dengan pariwisata halal, sampai saat ini terus berjalan bersamaan dengan pariwisata olahraga atau sport tourism.

“Saya berharap semua hotel dan pelaku perjalanan di NTB, harus memiliki bekerja bersama. Tunjukkan bahwa NTB halal tourism, jelaskan ke wisatawan bahwa di hotel ada tanda dan arah kiblat, di siapkan sajadah dan mukena,” katanya

Selain itu pihaknya berjanji terus bekerja bersama dengan semua pihak untuk menyukseskan perhelatan MotoGP yang berlangsung bulan Oktober mendatang. Sebab menurutnya dengan memberikan pelayanan yang baik, maka wisatawan tentu akan senang berdatangan ke NTB.

Diketahui pada tahun 2019, Indonesia terpilih sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia di ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) mengungguli 130 destinasi di dunia.

Sejumlah destinasi mendapat halal travel award di antaranya Lombok, NTB yang ditetapkan sebagai The World Best Halal Tourism Destination dan The World Best Halal Honeymoon Destination.

Wisata Halal Berkembang, Hotel RedDoorz Syariah Tumbuh 500% di 2023

foto: hotelmix.id

MTN, Jakarta – Industri wisata halal terus berkembang, pertumbuhan hotel RedDoorz Syariah pun naik hingga 500% di tahun 2023. Seperti apa?

Dilansir dari Kontan, RedDoorz terus menggenjot jumlah properti hotel berkonsep syariah mereka di Indonesia hingga 500% pada tahun 2023. Jumlah ini akan terus bertambah. Apalagi Indonesia kembali menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia.

RedDoorz mulai melihat tren wisata halal ini sejak tahun 2019 dengan menghadirkan 283 properti RedDoorz Syariah di beberapa kota telah ditetapkan sebagai destinasi utama wisata halal di Indonesia. Di tahun 2023 meningkat hingga hampir mencapai 2.000 properti dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan potensi wisata halal maupun wisata religi di Indonesia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 241,7 juta jiwa, Indonesia pasar penting bagi industri wisata halal. “Upaya kami memperluas kemitraan melalui properti syariah sejalan dengan target meningkatkan skor Indonesia pada standar Global Muslim Travel Index tahun ini dengan memperkuat kehadiran akomodasi berkonsep syariah dan ramah muslim.” jelas Cut Nany Indriani, Head of Integrated Communication RedDoorz Indonesia, pekan lalu (21/9).

Wisata halal merupakan sebuah konsep layanan wisata untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Seperti tersedianya makanan halal, fasilitas untuk beribadah, hingga akomodasi penginapan yang mengedepankan prinsip-prinsip agama Islam. “Selain fasilitas yang ramah muslim, salah satu persyaratan utama bagi tamu yang ingin menginap di properti RedDoorz Syariah adalah dengan menunjukkan surat nikah yang sah bagi pasangan suami istri,” kata Cut Nany Indriani.

Ke depan, RedDoorz masih akan terus menumbuhkan jumlah properti syariah di beberapa kota lainnya. “Apalagi trennya saat ini hotel syariah bukan hanya dicari oleh wisatawan muslim, tapi juga wisatawan non-muslim karena kenyamanannya. Sehingga potensi pasarnya menjadi lebih tinggi,” tutup Cut Nany.

RedDoorz kini memiliki 3.200 jumlah properti yang tersebar di 257 kota di Indonesia. Selain menghadirkan hotel syariah, RedDoorz juga menghadirkan hotel multi-brand yang menyasar target wisatawan kelas menengah atas. Seperti SANS, Sunerra, UrbanView, dan The Lavana.

Pengembangan Wisata Halal Kabupaten Bandung Menuju Tingkat Dunia

Lembang, kabupaten Bandung Barat (foto: Pojok Jabar)

MTN, Jakarta – Wisata halal di kabupaten Bandung kini terus dikembangkan menuju tingkat dunia. Seperti apa?

Dilansir dari Detik, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengklaim konsep wisata halal telah diterapkan di seluruh objek wisata di wilayahnya. Apalagi hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan daerah (Perda) no 6 tahun 2020.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung, Wawan A Ridwan, mengatakan hampir seluruh industri pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung sudah menerapkan wisata halal. Menurutnya hal tersebut harus dipertahankan.

“Ya saya kira sudah sekitar 90 persen (wisata halal). Tinggal beberapa kita harus memberikan pengawasan dan pembinaan. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya terabaikan oleh pelaku industri pariwisata,” ujar Wawan, di acara FGD Pengembangan Wisata Halal yang diselenggarakan Pusat Litbang Kemenag di Hotel Grand Sunshine, pekan lalu (22/9).

Pihaknya menyebutkan akan terus melakukan sosialisasi terkait beberapa tempat wisata yang belum berlabel wisata halal. Kemudian akan terus memberikan pemahaman bagaimana regulasi, pembinaan dan pengawasan.

“Bagaimana wisata halal di kabupaten Bandung bisa berjalan sesuai dengan harapan, khususnya wisatawan muslim yang datang dari luar daerah, khususnya dari mancanegara,” katanya.

Wawan mengungkapkan setiap pengusaha industri pariwisata harus memperhatikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Hal tersebut telah masuk dalam Perda No 6 tahun 2020.

“Contoh paling dasar adalah sarana ibadah yang harus dimiliki oleh setiap industri pariwisata. Misalkan dari kebersihan, dari tempat wisatanya, tempat ibadahnya, harus menjadi ketetapan yang berlaku bagi semua,” jelasnya.

Menurutnya setiap daerah yang dianggap aman, nyaman, tertib, akan menjadi salah satu faktor wisata halal. Makanya hal tersebut harus perlu disosialisasikan.

“Jangan bicara wisata halal dulu, sebelum aspek itu masuk. Termasuk berkaitan dukungan pemda dalam memberikan pembinaan, pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Wawan tak menampikan masih banyak masyarakat yang menyepelekan wisata halal. Padahal, menurutnya, standar wisata halal telah diakui oleh kelas dunia.

“Mungkin aja ada persepsi lain, untuk kita dianggap bersih, belum tentu oleh wisatawan dunia dianggap bersih juga. Jadi edukasi kepada masyarakat pun terus dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI, Arfi Hatim menuturkan terdapat berbagai faktor pendukung untuk menjadikan suatu kota wisata halal. Kata dia, wisata halal itu ada makanan halal, restoran halal, menyediakan tempat wudhu, membuat standar sebagainya.

“Memang banyak pihak terlibat di dalamnya sebagai ekosistem dari sisi regulasi perlu dikaji. Sampai sekarang belum ada yang secara khusus membahas tentang pariwisata halal atau ramah muslim. UU No 10 tahun 2019 tentang kepariwisataan dan ada UU soal jaminan produk halal,” kata Arfi.

Arfi mengungkapkan dalam pariwisata harus ada destinasi, industri, promosi, dan kelembagaan. Menurutnya hal tersebut harus terus didorong.

“Empat hal ini yang harus di-breakdown lebih lanjut pergub dan perda sudah dibuat cuma perlu ada yang mendorong lagi supaya di nasional ada pariwisata halal,” bebernya.

Dia menambahkan di Kabupaten Bandung telah mempunyai perda mengenai hal tersebut. Makanya hal tersebut harus dikolaborasikan.

“Di Kabupaten Bandung ada perda ini sedang dielaborasi. Mudah mudahan ada langkah konkrit implementasi dari perda ini,” pungkasnya.

Sertifikasi Halal Diharap Meningkatkan Hubungan Perdagangan dan Wisata RI-RRC

foto: voi.id

MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, apresiasi LPPOM MUI buka kantor perwakilan di China. Seperti apa?

Dilansir dari Mui.or.id, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa standar halal Indonesia telah terpercaya dan menjadi rujukan dunia. Bahkan, standar halal ini telah diterapkan menjadi sistem jaminan halal di dunia dan diakui oleh 50 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di dunia.

Hal di atas diutarakan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, di Kantor Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI Shanghai Al Amin Co. Ltd., Shanghai, Tiongkok, pekan lalu (18/09).

“LPPOM MUI membuat kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Shanghai. Hal ini akan mempermudah para pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi halal, ” terang Wapres.

Sebagai Kantor Perwakilan LPPOM MUI, Shanghai Al Amin telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan China untuk mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia. Kiai Ma’ruf juga mengajak LPPOM MUI untuk terus mengampanyekan kepada para pengusaha di Tiongkok agar berinvestasi di Indonesia.

“Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di sektor halal diharapkan akan terjalin semakin kuat dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan industri halal di masa depan. Dengan demikian, hal tersebut akan membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi kedua negara, Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Menurutnya, konsumsi produk halal di Indonesia sendiri sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 230 juta jiwa. Untuk diekspor ke berbagai negara, jika dihasilkan dari Indonesia, sebuah produk akan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat muslim dunia.

Tingkat konsumsi produk dan layanan halal di Indonesia diproyeksikan meningkat sekitar 15% pada 2025, atau kurang lebih 281 miliar USD. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal prasyarat gaya hidup halal, karena memberikan jaminan kenyamanan dan perlindungan konsumen atas produk halal.

Terlebih, gaya hidup halal kini telah menjangkau populasi dunia, terlepas dari agama atau kepercayaan. Semua produk halal identik dengan terjaminnya kebersihan, keamanan, dan kesehatan suatu produk. Hal ini tentu akan meningkatkan permintaan dunia akan produk halal ke depan.

“Dari sisi regulasi, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini mengatur seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal,” pungkasnya.

Jepang Bidik Potensi Industri Wisata Halal

ilustrasi (foto: Raykha Tour)

MTN, Jakarta – Jepang bidik potensi industri wisata halal dan wisata ramah muslim. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, Jepang terus meningkatkan keramahan dan fasilitas bagi wisatawan Muslim yang ingin berlibur ke negaranya.

Executive Director Japan National Tourism Organization (JNTO), Tamaki Hatakenaka, mengatakan, salah satu segmen yang mengalami pertumbuhan fenomenal di Jepang adalah perjalanan dan pariwisata halal.

Hal ini, menurut Tamaki, mengingat cukup banyaknya wisatawan muslim yang mematuhi aturan Islam berpotensi berkunjung ke Negeri Sakura, termasuk Indonesia.

“Bagi Jepang, wisatawan Indonesia juga sangat penting bisa datang ke Jepang terutama yang perlu kami tekankan di sini adalah karena kami juga mengetahui Indonesia banyak penduduknya yang muslim,” ujar Tamaki (15/8).

Oleh karena itu, pihak JNTO dikatakan juga bekerjasama dengan pemerintah, termasuk otoritas bandara, untuk menyediakan fasilitas ibadah seperti musholla.

“Juga tempat-tempat yang muslim friendly supaya wisatawan muslim bisa menjalankan ibadah mereka,” sambung Tamaki.

Ruang sholat dan masjid kini dapat dijumpai sebagian besar di kota-kota besar Jepang, terutama bandara basar, hotel ramah muslim, dan destinasi wisata populer.

Tamaki menjelaskan, sertifikasi halal layaknya milik Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia memang belum ada di restoran-restoran di Jepang.

“Muslim yang mencari restoran dengan menu bersertifikasi halal sebaiknya berkonsultasi dengan jasa panduan restoran lokal yang dikhususkan bagi pengunjung muslim,” bunyi pesan situs JNTO.

Bagi yang mencari produk makanan siap saji juga sebaiknya berhati-hati, karena sebagian besar supermarket di Jepang tidak menyuplai produk halal.

Umumnya bahan makanan dan produk makanan bersertifikasi halal di Jepang mengacu pada daging (kebanyakan beku), bumbu-bumbu, dan produk tunggal.

Hotel ramah muslim di Jepang

Adapun jumlah hotel di Jepang yang menawarkan fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung muslim kini semakin banyak.

Fasilitas tersebut misalnya berupa restoran halal, sajadah, dan ruang yang menghadap ke Mekkah di kamar pribadi atau di area umum.

Terkadang para staf pramutamu juga mengetahui lokasi dari restoran halal dan masjid di sekitar hotel tersebut.

Namun kebanyakan dari pelayanan dan fasilitas hotel ramah muslim ini baru berada di kota-kota besar.

Bagi wisatawan yang mencari akomodasi alternatif ramah muslim lainnya, bisa menyewa apartemen atau kamar tipe suite di hotel lengkap dengan dapur kecil, jika ingin memastikan proses pembuatan makanan halal.

Optimisasi Wisata Halal di Jateng untuk Genjot Ekonomi Setempat

ilustrasi (foto: Cheria Travel)

MTN, Semarang – Jawa Tengah disebut berpeluang untuk meningkatkan perekonomian melalui pariwisata halal. Untuk itu, sejumlah pihak terus berupaya mengembangkan wisata halal di wilayah tersebut.

Dilansir dari Kompas, sejumlah pihak terus berupaya mengoptimalkan potensi pariwisata halal untuk menggenjot perekonomian di Jawa Tengah. Berbagai upaya terus dilakukan, seperti membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS serta mendorong penerbitan peraturan gubernur terkait pariwisata halal dan ekonomi syariah.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, pada 2024 Indonesia bakal kedatangan sekitar 35.000 pelancong mancanegara dalam acara Global Moeslem Travel Index (GMTI). Para pelancong tersebut diharapkan bisa tertarik untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya di Jateng sehingga perekonomian di Jateng bisa turut terdongkrak.

Yasin menyebut, Jateng sudah menyiapkan sejumlah hal, seperti membentuk KDEKS yang memiliki peta jalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. KDEKS Jateng dan dinas-dinas terkait akan mengajukan usulan peraturan gubernur terkait pariwisata halal dan ekonomi syariah. Pergub tersebut akan mengatur kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata halal, baik pelaku usaha wisata, kuliner, maupun perhotelan.

”Kami sudah menginstruksikan supaya segera disiapkan apa saja yang diperlukan. Misalnya, hotel yang ramah Muslim. Di hotel yang ramah Muslim harus dicari tahu juga apa saja kebutuhannya, seperti mushala. Lalu, apakah makanannya harus dipisah atau bagaimana sehingga para pelancong bisa tinggal lebih lama,” ujar Yasin (3/8).

Yasin juga berharap pelaku usaha makanan memperhatikan kehalalan produk, dari hulu hingga hilir. Untuk itu, Pemeritah Provinsi Jateng bersama pihak-pihak terkait berupaya mendirikan rumah pemotongan hewan (RPH) dan rumah pemotongan unggas (RPU) yang halal.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Jateng, Ahmad Daroji, juga mendorong pengembangan wisata yang ramah Muslim di Jateng. Sebab, dari sisi devisa, perputaran uang dari wisata halal global bisa mencapai 274 miliar dollar AS.

”Kita sudah punya payung hukum tentang produk halal yang mendorong kita untuk berwisata karena banyak hikmah yang akan didapatkan. Selain bisa menjadikan tubuh lebih sehat, berwisata akan jadi sumber pertumbuhan ekonomi dan rezeki bagi masyarakat,” ujar Daroji.

Menurut Daroji, saat ini tengah berlangsung sertifikasi terhadap 10 juta UMKM dengan jumlah pelaku usaha 59,2 juta. Dengan upaya tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk UMKM di Jateng bisa terus meningkat.

Berkunjung ke MUI, Penasihat Presiden Uzbekistan Tawarkan Kerjasama Keagamaan dan Wisata Muslim

Penasihat Presiden Uzbekistan yang juga Rektor International Islamic Academy of Uzbekistan H E Mr Muzaffar Kamilov berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta (28/8/2023). Delegasi Uzbekistan disambut di Aula Buya Hamka Gedung MUI.

Dilansir dari situs resminya MUI, dalam pertemuan tersebut, Mr Kamilov ditemani Mr Muzaffar Abuazimov (Charge d’ Affairs Kedubes Uzbekistan di Indonesia), Mr Sharofiddin Khusenov (Deputi Wali Kota Bukhara), Dr Zokirjon Ruziev (Wakil Rektor IIAU), Mr Bakhodir Khujaev (Pimpinan Internasional Office IIAU), dan Mr Abdirakhmon Omonkulov.

Sedangkan Mr Jamol Nosirov (Wali Kota Bukhara) dan Mr Botirbek Majidov (Sekretaris Rektor IIAU) yang dijadwalkan, berhalangan hadir.

Mr Kamilov sebagai pimpinan delegasi memulai dengan salam dari ‘tanah para imam’ seperti Imam Bukhari, Imam Naqsyabandi, Al Khawarizmi, dan para ulama Islam.

Dia menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, Uzbekistan telah mencangkan ‘New Uzbekistan’ dengan mengedepankan persahabatan dan kolaborasi khususnya dengan Indonesia.

“Sejarah kolaborasi Indonesia-Uzbekistan telah dimulai sejak kunjungan Presiden Sukarno, yang sampai sekarang membuat masyarakat Uzbekistan selalu teringat akan kunjungan beliau di Samarkand tersebut,” lanjut Kamilov.

Mr Kamilov menawarkan kerja sama berkaitan dengan ziarah turisme ke berbagai destinasi di Uzbekistan seperti makam para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Maturidi dan lainnya, kemudian penelitian, training imam/khatib/pelajar, serta studi terkait standar halal dan pertukaran dalam pengalaman fatwa.

Selain itu, Mr Kamilov juga menyampaikan bahwa MUI dapat mengadakan roundtable discussion di Uzbekistan terkait ‘Islam dan kehidupan moral’, selain berkunjung pada berbagai destinasi religius di Uzbekistan dan menyampaikan kuliah umum di universitas Islam di sana.

Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo yang juga menjadi moderator menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Uzbekistan memiliki sejarah yang saling menghargai.

“Orang Indonesia sangat menghargai ulama dari Uzbekistan sebab salah satu ulama dari Uzbekistan yakni Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi memiliki pengaruh di Indonesia,” kata Bunyan Saptomo yang juga aktif di Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Pengurus Komisi HLNKI, Abdul Jabbar, menyampaikan bahwa pada 27 September 2023 MUI akan melakukan kunjungan ke Uzbekistan dan akan berkunjung ke beberapa destinasi di sana.

Ketua MUI Bidang Dakwah KH M Cholil Nafis menyampaikan bahwa orang Indonesia, khususnya nahdhiyyin sangat senang jika ada program ziarah.

Dia bahkan telah menyebarkan informasi kunjungan MUI ke Uzbekistan ke beberapa koleganya yang disambut dengan positif. Dia berharap agar ada berbagai kemudahan dari Uzbekistan dalam kunjungan tersebut.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari MUI dan Uzbekistan. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh KH Abdullah Jaidi, KH Shalahuddin Al Aiyub, M Faisal, Shobichatul Aminah, Yanuardi Syukur, Mimin Austiyana, Oke Setiadi Affendi, dan beberapa pengurus MUI lainnya.

Tonton juga video liputannya di bawah ini.

Panduan Digital untuk Wisata Halal di Spanyol

ilustrasi (foto: Republika)

MTN, Jakarta – Spanyol luncurkan panduan perjalanan wisata halal terbaru, dalam wujud digital. Seperti apa?

Dilansir dari ValidNews, Spanyol meluncurkan panduan perjalanan wisata halal terbaru untuk muslim travelers yang akan berkunjung ke negaranya. Khususnya bagi mereka yang berencana menjelajahi wilayah selatan Spanyol, Andalusia.

Bagi pelancong muslim, Andalusia diyakini menjadi tujuan yang menarik. Selain wisata kuliner halal, wilayah tersebut terkenal dengan dereten masjid serta bagunan warisan budaya Islam yang sudah ada sejak lama.

Sebagai sebuah destinasi, Andalusia diyakini memiliki budaya, sejarah, pesta, pemandangan alam, dan monumen yang luar biasa. Layaknya bangunan arsitektur Moor yang terpelihara dengan indah di kota Granada, Andalusia, Istana Alhambra.

Secara lebih luas, inisiatif ini menjadi bagian dari Spanyol untuk memperkuat kesadaran akan upayanya untuk terus memperluas layanan guna memenuhi kebutuhan wisatawan muslim di negara tersebut.

Kehadiran paduan perjalanan wisata halal terbaru ini diharapkan dapat memudahkan para wisatawan muslim untuk mencari referensi, apa yang harus dilihat, apa yang harus dikunjungi, tempat menginap, serta rekomendasi restoran yang ramah terhadap muslim atau menyediakan makanan halal di Spanyol.

“Kami sangat senang dengan Panduan (perjalanan wisata halal) ini. Kami percaya ini adalah alat promosi yang telah kami lewatkan, terutama mengingat sejarah dan warisan Islam Andalusia yang kaya. Andalusia adalah tujuan populer bagi para pelancong Muslim, tetapi penawaran halalnya masih belum banyak diketahui di Asia Tenggara,” ujar Spain’s Tourism Counsellor di Singapore, Monica Sanchez.

Monica Sanchez meyakini, panduan ini bisa memberikan sumber yang berharga untuk meningkatkan kesadaran akan semua elemen praktis yang membuat destinasi, seperti Andalusia lebih menarik bagi pengunjung yang mencari pengalaman perjalanan halal.

Meski begitu, dirinya juga memastikan bahwa strategi mereka lebih dari sekadar menawarkan makanan halal dan tempat ibadah kepada wisatawan muslim. Tetapi juga akan memperhatikan semua praktik budaya, tradisi, dan kepekaan para wisatawan.

Karena hal ini, konten panduan perjalanan wisata halal ini diproduksi oleh Let’s Go Halal, sebuah perusahaan Muslim Spanyol yang berspesialisasi dalam Pariwisata Halal dan pengelola platform online www.letsgohalal.com.

Panduan yang bisa diakses melalui website www.spain.info ini juga disertai dengan kampanye promosi yang mencakup publikasi di platform Asia Tenggara dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, postingan media sosial, dan enam video yang akan dirilis secara bertahap di saluran YouTube resmi Dewan Pariwisata Spanyol, dengan nama akun YouTube @Spain.

Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM

ilustrasi (gambar: Hukum Online)

MTN, Jakarta – Sebanyak 30 juta pelaku UMKM ditargetkan pemerintah untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Strategi proaktif yang diperlukan untuk mendorong pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Dilansir dari Republika, salah satu hal yang penting dilakukan adalah menyertakan sertifikat halal pada produk-produk UMKM guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Edukasi dan pemahaman mengenai sertifikasi halal, termasuk melakukan ekspor atau go global, penting diberikan kepada para pelaku UMKM.

Isu halal juga menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, terkait permintaan pasar untuk produk halal global juga sangat besar dan cenderung meningkat.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, R Wijaya Kusumawardhana mengatakan sertifikasi halal begitu penting. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia.

Wijaya mengutip dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISCC) tahun 2023, bahwa sebanyak 237,6 juta penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Sehingga, prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia.

“UMKM harus mampu menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan peluang dari pariwisata halal karena telah menjadi pasar yang menjanjikan. Perjalanan wisatawan Muslim global terus meningkat seiring dengan meningkatnya nilai belanja,” ujar Wijaya.

Ia menambahkan soal beberapa hal yang perlu dimiliki oleh destinasi wisata untuk mewujudkan wisata halal. Di antaranya penyediaan makanan halal, fasilitas pendukung untuk beribadah yakni mushola dan tempat wudhu, hingga pelayanan ramah Muslim lainnya.

Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma, mengatakan keberlangsungan UMKM khususnya di tengah tren industri halal, turut didukung oleh Bank Indonesia.

Terlebih, saat ini Indonesia menempati posisi top 10 di empat sektor industri halal. Salah satunya yakni membuat program yang memberdayakan UMKM.

“Program IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia) adalah program pemberdayaan usaha syariah sektor makanan halal dan fashion utamanya berbasis komunitas bersifat end to end dengan tujuan untuk menciptakan pelaku usaha dan produk halal yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar halal baik domestik maupun global, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Wahyu menjelaskan.

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menggelar Forum Digitalk dengan tema “Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” di Tarakan, Kalimantan Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari acara puncak atau Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diselenggarakan 18-20 Agustus 2023. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Septriana Tangkary, dalam laporannya menjelaskan sejak peluncuran Gernas BBI pada 14 Mei 2020 oleh Presiden Jokowi, kegiatan ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

Gernas BBI bertujuan untuk mendukung UMKM di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk merasa bangga dan membeli produk lokal. “Kominfo setiap tahun selalu memberikan dukungan di bidang telekomunikasi dan media handling demi kesuksesan Gernas BBI serta dukungan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan forum sosialisasi sertifikasi halal,” pungkas Septriana.

Seluruh Objek Wisata di Gorontalo Ini Berbasis Halal dan Syariat

Bone Bolango, Gorontalo, Sulawesi Utara (foto: Wikipedia)

MTN, Bone Bolango – Seluruh objek wisata di Bone Bolango, Gorontalo, Sulawesi Utara, berbasis halal dan syariat. Seperti apa?

Dilansir dari Liputan 6, banyaknya objek wisata di Bone Bolango (Bonebol) dicanangkan sebagai lokasi wisata berbasis halal dan syariat. Pencanangan ini dilakukan Bupati Hamim Pou usai melakukan zikir dan selawat akbar di lokasi wisata Danau Perintis, Minggu (20/8/2023).

Hamim mengungkapkan, seluruh objek wisata di daerahnya menjadi wisata berbasis halal dan syariat. Hal itu disebabkan hampir seluruh warga di Kabupaten Bonebol beragama muslim.

Dirinya menjelaskan bahwa wisata berbasis halal dan syariat melibatkan 99 persen warga Bone Bolango yang beragama Islam. Belum lagi sebagian besar hidup dan mendapatkan rezeki dari kegiatan-kegiatan pariwisata.

Apa itu wisata yang halal, aman dan syariat? Paling tidak makanan yang disediakan atau dijual aman, menyehatkan dan halal. Tempat wisata juga menyediakan tempat wudu dan salat.

“Pakaian pengunjungnya juga harus lebih sopan dan teratur. Adab berkunjung juga diutamakan,” tuturnya.

“Ini adalah hal yang sederhana. Jangan sampai kita buat tempat wisata yang bagus dan viral, tapi menjadi sumber maksiat. Ini tidak boleh terjadi di tempat wisata yang ada di Bone Bolango,” tegas Hamim.

Bupati mengungkapkan wisata di Bone Bolango banyak dikembangkan demi menghibur dan membahagiakan mata dan hati serta menjaga iman masyarakat. Wisata dengan berbasis syariat juga diharapkan menekan angka maksiat di Bonebol.

Hamim Pou juga mengatakan Danau Perintis tersebut ditata menggunakan Dana PEN kemudian didukung oleh tata cahaya dari Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel sehingga membuat tempat itu menjadi ikon pariwisata baru di Provinsi Gorontalo.

“Ada ribuan orang yang datang kesini. UMKM semua hidup, parkirannya juga bagus, semua bisa mendapatkan penghasilan. Tugas kita sekarang adalah menjaga wisata ini, harus dirapikan semua, jangan sampai menjadi kumuh, semrawut agar bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” katanya.

Selain Danau Perintis, revitalisasi dan pengembangan juga dilakukan di Pemandian Lombongo yang kini sudah memiliki sauna dan spa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan serta bersifat syariat serta terdapat foodcourt.