2020 – Muslim Travel News

December 25, 2020

Prinsip Wisata Halal Sejalan dengan Tren Wisata Global

gambar: Riau Magz

MTN, Jakarta – Saat industri wisata terpukul karena pandemi Covid-19, konsep wisata halal justru naik, karena sangat mengutamakan kesehatan manusia. Hal tersebut sejalan juga dengan tren wisata global.

Dilansir dari Republika, Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Riyanto Sofyan, mengatakan kalau era pandemi membentuk tren pariwisata global dengan karakteristik untuk lebih memanusiakan manusia.

“Jadi, megatren wisata global itu peduli lingkungan, wisata agar manusia sehat, bukan sebaliknya, merusak tubuh, dan kembali kepada keluarga,” kata Riyanto dalam keterangan resminya.

Untuk wisata halal, pemilik Hotel Sofyan ini menjelaskan, kalau megatren wisata global ini sejalan. Wisata halal memiliki pijakan menjaga tata krama, mengutamakan kesehatan, peduli lingkungan, mengangkat kearifan lokal, hingga menjalankan pariwisata yang berkesinambungan.

Dua sudut pandang wisata ini semakin saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Di satu sisi, konsep pariwisata yang mainstream, kata Riyanto, bisa berjalan beriringan dengan konsep wisata halal atau wisata ramah Muslim.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Sandiaga Uno yang baru dilantik jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tengah pekan ini (23/12), mengatakan kalau pihaknya juga diminta oleh Wapres untuk mengembangkan inovasi produk hingga wisata halal.

“Kami dipesankan bahwa inovasi-inovasi produk seperti wisata halal, desa wisata dan kegiatan yang menyentuh aspek ekonomi rakyat ditingkatkan,” ujar Sandi.

December 25, 2020December 25, 2020

Rekomendasi Tempat Kuliner Halal di Perbatasan RI – Timor Leste

foto: matamatapolitik.com

MTN, Jakarta – Ada agenda dalam waktu dekat ke Timor Leste dan ingin tahu tempat kuliner halal apa saja yang tersedia di sana?

Dilansir dari Detik, Malaka, kabupaten yang baru berusia tujuh tahun di perbatasan RI dan Timor Leste, juga memiliki beberapa tempat kuliner halal.

Berikut adalah beberapa tempat kuliner halal di wilayah Malaka. Silahkan dicek:

Warung makan Srisolo

Warung makan Srisolo ada di ibu kota Malaka, Betun. Tepatnya, di jalan raya Ahmad. Yani.

Warung Srisolo menawarkan menu beragam yang gampang dijumpai di Jawa. Di antaranya ayam atau ikan lalapan, nasi campur (berupa nasi rames), soto ayam, gado-gado, dan bakso.

“Di sini spesialnya sambalnya. Sambal tidak terlalu pedas dan kaya rempah. Sejauh ini cocok dengan pribumi ataupun pendatang,” ujar Julianto Putra, pemilik warung makan Srisolo, yang berasal dari Sukoharjo.

Menurut Julianto mengatakan kalau harga makanan di Srisolo cukup terjangkau, kisarannya antara Rp14 ribu hingga Rp35 ribu. Sebagai gambaran, harga gado-gado satu porsi Rp15 ribu, nasi campur rendang Rp20 ribu, begitu pula dengan harga semangkok soto dibanderol Rp20 ribu, sedangkan ayam goreng lalapan Rp25 ribu, dan ayam goreng kampung Rp35 ribu.

Warung lalapan Matador

Warung makan Matador merupakan warung makan kaki lima yang berada di Betun. Lokasinya tepat berada di emperan toko ban Matador.

Warung Matador menyediakan menu ikan dan ayam lalapan. Jam buka warung ini menyesuaikan dengan toko tutup, mulai sore hari.

Pemilik warung makan ini, Japar, juga pendatang. Pria asal Malang itu membuka warung makan Matador dalam waktu enam tahun terakhir.

Wisatawan muslim bisa merasakan makan dengan lesehan. Harga makanan di sini cukup bervariasi antara Rp20 ribu hingga Rp50 ribu.

Warung Makan Sederhana

Warung Makan Sederhana tidak jauh dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Malaka. pemiliknya, Manto, juga pendatang. Dia asli Klaten dan delapan tahun tinggal di Malaka.

Menu yang disediakan di warung makan ini cukup bervariasi. Manto, mengatakan kalau rendang dan rawon yang menjadi favorit pelanggan.

Selain hidangan nasi dan lauk-pauk, Warung Makan Sederhana di perbatasan Malaka ini menyediakan berbagai macam gorengan. Juga mi instan rebus atau goreng.

December 25, 2020

Kawasan Kesultanan Banten Berpotensi jadi Destinasi Wisata Halal Internasional

Kawasan Kesultanan Banten (foto: bantennews.co.id)

MTN, Jakarta – Kawasan Kesultanan Banten berpotensi untuk jadi destinasi wisata halal internasional. Seperti apa?

Dilansir dari NewsComID, kawasan Kesultanan Banten di Kota Serang, khususnya Masjid Agung Banten, Kraton Surosowan dan Kraton Kaibon, berpotensi besar menjadi Destinasi Wisata Halal Internasional jika dapat memenuhi sejumlah aspek.

Asisten Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., menyatakan hal tersebut pekan lalu (18/12), saat memberikan kata sambutan di Kunjungan ke Masjid Agung Banten dan Kraton Surosowan.

Kedua obyek wisata ini terletak di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Kawasan ini juga dikenal luas sebagai Banten Lama, yakni saksi bisu dari Kemegahan Kesultanan Banten pada abad ke-15 hingga 17 Masehi.

“Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan Wapres Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH Ma’ruf Amin, sangat fokus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tantangan kita ialah bagaimana menjadikan Kawasan Banten Lama ini, khusus Masjid Agung Banten, Kraton Surosowan dan Kraton Kaibon, menjadi destinasi wisata halal internasional,” tutur Guntur Subagja.

Menurut Guntur, ada banyak aspek yang harus dibenahi untuk mewujudkan Kawasan Banten Lama sebagai destinasi wisata halal internasional.

“Antara lain sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM, dan sinergi dengan kawasasan industri halal yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah di Cikande, Banten,” ujar Guntur Subagja.

Persyaratan lainnya, ungkap Guntur Subagja, ialah penerapan aturan protokol kesehatan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) secara baik dan benar.

“Kita manfaatkan momentum pandemi COVID-19 ini dengan ‘menjual’, dalam tanda kutip, wisata di Kawasan Banten Lama kepada masyarakat internasional,” papar Guntur Subagja yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) itu.

Harapannya, ucap Guntur, kawasan Banten Lama ini dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, khususnya pelaku UMKM dan pariwisata halal di Masjid Agung Banten, Kraton Surosowan dan Kraton Kaibon.

December 14, 2020

Industri Wisata Halal di Turki Naik Saat Pandemi

MTN, Jakarta – Banyak industri yang ambruk saat pandemi ini, namun industri wisata halal di Turki justru kebalikannya. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Industri pariwisata halal Turki tumbuh melampaui harapan di tengah pandemi.

Emrullah Ahmet Turhan, Sekretaris Jenderal Organisasi Pariwisata Internasional Halal, mengatakan bahwa seperti yang mereka perkirakan pada awal pandemi; ada minat yang besar terutama pada hotel butik dan vila-vila.

“Kami sudah mencapai 100 persen tingkat hunian di vila, yang biasanya mencapai 90-95 persen tingkat hunian. Begitu juga bisnis yang melayani kemah dan karavan sudah mencapai kapasitas maksimum,” kata Turhan.

“Kapal pribadi juga banyak diminati. Dalam musim (pandemi) yang bergejolak di banyak sektor, sektor pariwisata halal (justru) tidak merugikan investornya,” katanya.

Emrullah Ahmet Turhan mencatat bahwa upaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki telah membuahkan hasil di sektor ini. Turhan mengatakan dengan promosi yang tepat, tindakan antisipasi terbaik di bandara, dan sertifikat pariwisata yang aman diberikan kepada hotel-hotel yang memenuhi standar kesehatan, para pengunjung dapat menikmati liburan mereka dengan perasaan aman.

Wisata halal menargetkan keluarga Muslim yang mengikuti aturan Islam. Fasilitas yang sesuai dengan kategori ini tidak melayani alkohol dan memiliki fasilitas spa dan kolam renang terpisah untuk pria dan wanita.

December 14, 2020

Inilah Daftar Negara Konsumen Wisata Halal Terbesar

MTN, Jakarta – Laporan terbaru ungkap jumlah total uang yang dihabiskan oleh wisatawan muslim Indonesia per tahunnya. Seberapa besar?

Dilansir dari Detik, berdasarkan laporan United Nations World Travel Organization (UNWTO), Indonesia memiliki 11,6 juta wisatawan muslim yang gemar berwisata lintas negara.

UNWTO mencatat wisatawan muslim Indonesia menghabiskan uang dengan jumlah cukup besar untuk berwisata ke luar negeri pada tahun 2019, yakni mencapai US$11 miliar atau sekira Rp158 triliun. Hal tersebut oleh Chairman Sofyan Corp, Riyanto Sofyan, dalam virtual event Reimagine Halal in Asia (HIA) 2020.

“Kita memiliki 11,6 juta outbound tourist muslim, dan menghabiskan sekira US$11,8 miliar per tahun,” ungkap Sofyan.

Indonesia masuk ke daftar lima besar untuk kategori tersebut, setelah Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Kuwait. “Jadi Indonesia juga salah satu pasar terbesar (industri) wisata muslim dunia,” kata Riyanto dalam talkshow HIA yang bertemakan Asia’s Golden Age: 2021 and Beyond for Halal Ecosystem.

Besarnya pengeluaran dari wisatawan muslim Tanah Air saat berwisata lintas negara itu mendudukkan Indonesia dalam daftar lima negara dengan pengeluaran terbesar untuk wisata halal di dunia.

Berikut adalah daftar lima negara dengan pengeluaran terbesar untuk wisata halal:

Arab Saudi sebesar US$ 24,3 miliar atau sekira Rp344 triliun per tahun.
Uni Emirat Arab (UEA) sebesar US$ 17,2 miliar atau sekira Rp243 triliun per tahun.
Qatar sebesar US$ 14,2 miliar atau sekira Rp201 triliun.
Kuwait sebesar US$ 13 miliar atau sekira Rp184 triliun.
Indonesia sebesar US$ 11,2 miliar atau sekira Rp158 triliun.

Di sisi lain, jumlah wisatawan muslim dunia memang terus mengalami peningkatan, yakni terakhir mencapai 200 juta orang pada tahun 2019.

December 7, 2020

Ini Dia Panduan Lengkap Tentang Wisata Halal

ilustrasi (gambar: http://www.halalmui.org)

MTN, Jakarta – Hingga kini masih banyak persepsi salah mengenai wisata halal. Di sini kami coba memaparkannya kepada anda dengan jelas.

Dilansir dari situs LPPOM MUI, ini adalah panduan tentang konsep Wisata Halal, berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah:

Penyelenggara wisata:
Wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran; serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
Pihak hotel:
a. Hotel tersebut tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
b. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kewajiban pihak destinasi wisata:
a. Destinasi wisata syariah wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
b. Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Fasilitas yang wajib ada berdasarkan CrescentRating (lembaga otoritas bidang wisata halal):

Makanan halal
Fasilitas salat
Kamar mandi dengan air untuk wudhu
Pelayanan saat bulan Ramadhan
Pencantuman label non halal (jika ada makanan yang tidak halal)
Fasilitas rekreasi yang privat (tidak bercampur baur secara bebas)

Kewajiban destinasi halal berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI):

Destinasi ramah keluarga
Layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah muslim
Kesadaran halal dan pemasaran destinasi
Keamanan umum bagi wisatawan muslim
Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai
Pilihan makanan dan jaminan halalnya
Akses ibadah yang mudah dan baik
Fasilitas di bandara yang ramah muslim
Opsi akomodasi yang memadai
Kemudahan komunikasi
Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim
Konektivitas transportasi udara

December 7, 2020December 7, 2020

Wisata Halal Itu Juga Termasuk Kebersihan Tempat dan Makanan Sehat

MTN, Jakarta – Banyak orang mengira kalau konsep wisata halal itu hanya bicara tentang Islam, padahal cakupannya luas, termasuk kepada kebersihan tempat dan makanan sehat.

Dilansir dari NewsCom, konsep wisata halal itu tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi lebih kepada pelayanan dan tempat wisata yang bersih dan sehat, termasuk proses membuat makanan yang higienis.

Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., mengonfirmasi hal tersebut di acara diskusi Wisata Halal dan Momentum Kebangkitan Pariwisata Indonesia.

“Wisata halal merupakan solusi dari pandemi Covid-19. Halal itu berbicara tentang kebersihan, kesehatan, tentang makanan yang sehat dan tempat yang bersih,” tutur Guntur Subagja.

Inovasi wisata halal yang diterapkan di NTB, lanjut Guntur, berfungsi lebih dari sekedar pemantik untuk mempercepat pemulihan pariwisata. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang Islam, tetapi lebih kepada layanan dan tempat yang mengedepankan kebersihan.

Menurut Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) ini, wisatawan yang datang ke suatu daerah akan ditawarkan pilihan, apakah ingin menikmati konsep wisata konvensional atau konsep wisata halal. Jadi semuanya berdasarkan permintaan wisatawan.

“Halal tourism bukan dikotomi antara Muslim dan Non-Muslim, tetapi tentang pilihan konsep pelayanan dan gaya hidup wisatawan yang sedang berkembang. Apalagi Indonesia merupakan negara muslim terbesar, ini adalah opportunities (kesempatan),” paparnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Insan Tani dan Nelayan Indoensia (INTANI) itu juga menjelaskan data tentang negara-negara eksportir produk halal terbesar di dunia pada tahun 2019. Data tersebut dilansir dari laporan Global Islami Economic Report (GIER) Tahun 2019.

“Berdasarkan laporan GIER tahun 2019, negara-negara eksportir produk halal terbesar di dunia justru bukan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Brazil merupakan eksportir produk halal nomor satu di dunia dengan nilai US$5,5 miliar dollar,” ungkapnya.

Sedangkan posisi nomor dua, ucapnya, ditempati oleh Australia dengan nilai ekspor US$2,4 miliar. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

“Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kita hanya menjadi konsumen produk halal terbesar kedua di dunia setelah Kerajaan Arab Saudi,” jelas Guntur Subagja.

“Inilah saatnya Indonesia mengambil peluang dari konsep wisata halal. Wisata halal merupakan solusi pariwisata di masa pandemi Covid-19” tutup Guntur.

Narasumber lainnya dalam acara ini ialah Jubir Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., Bidang Pariwisata, Taufan Rahmadi. Sedangkan moderator sekaligus pembawa acara ini ialah Dadang Hidayat dari KICKNEWS Today.

Tonton video acaranya di bawah ini.

December 2, 2020

Indonesia Perlu Mengejar Kinerja Industri Wisata Syariah

MTN, Jakarta – Pihak Bank Indonesia mengatakan kalau Indonesia perlu mengejar kinerja industri syariah, yang di dalamnya juga ada industri pariwisata. Seperti apa?

Dilansir dari Rakyat Merdeka, pihak Bank Indonesia (BI) meyakini kalau Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain global di sektor keuangan syariah.

Karena itu, Bank Sentral terus melakukan pengembangan pasar ekonomi dan keuangan syariah, khususnya ke negara non Muslim.

“Sejak 2015, BI, pemerintah, dan instansi terkait sudah meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita terus memperluas cakupannya, di antaranya pasar modal, mo bilisasi zakat dan wakaf produktif,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Perry melanjutkan, kalau BI meningkatkan ekonomi syariah dalam membentuk rantai pasok halal bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha.

Hal terseut juga termasuk melakukan edukasi dan literasi melalui kampanye dalam Festival Ekonomi Syariah yang beberapa waktu lalu diadakan BI.

Dia mengatakan, Indonesia perlu mengejar kinerja industri syariah. Di antaranya, dalam industri farmakosmetika, pariwisata, dan keuangan, yang saat ini berada di urutan keenam berdasarkan laporan State of Global Islamic 2020-2021.

Meski begitu, menurut Perry, beberapa industri halal Indonesia sudah masuk 10 besar. Di antaranya, untuk makanan halal berada di urutan keempat, dan fesyen di urutan ketiga.

Perry menerangkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini tidak hanya terkait agama, melainkan sudah menjadi tren dunia.

Bahkan, negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, kini malah menjadi pusat ekonomi syariah, contohnya seperti China sebagai eksportir baju Muslim terbesar di dunia.

Begitu juga Korea Selatan (Korsel) yang kini menjadi produsen kosmetika halal terbesar dan destinasi wisata halal.

Kemudian, Jepang kini juga menjadi salah satu pusat industri halal dan pariwisata. Dan, negara tetangga, Thailand kini memiliki visi untuk melakukan pengembangan dapur halal dunia.

Perry berharap, Indonesia mampu menggenjot perkembangan keuangan dan ekonomi syariah. Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar karena merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Dengan arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, kami membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah,” katanya.

Melalui pembentukan komite tersebut, lanjutnya, perkembangan pasar keuangan dan ekonomi syariah bisa ditingkatkan.

“Ini akan menjadi motor penggerak kita untuk mencapai target, agar bisa menjadi pemain di pasar keuangan dan ekonomi syariah di kancah global,” tutup Perry.

December 2, 2020

Sumbar Segera Sosialisasikan Perda Wisata Halal

MTN, Jakarta – Sejak diresmikan pada bulan Juni 2020 lalu, kini pihak pemerintah kota Padang mulai gencar sosialisasikan Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2020 tentang wisata halal.

Dilansir dari FixPadang, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, meyebut kalau Perda wisata halal tersebut sudah disahkan pada Juni 2020, karena itu harus segera disosialisasikan pada seluruh pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan kepariwisataan.

“Setelah proses sosialisasi selesai, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bisa memahami konsep wisata halal dan tidak terjebak pada pengertian yang sempit,” katanya.

Wisata halal yang dimaksud adalah seperangkat layanan tambahan bagi turis muslim agar bisa berwisata dengan nyaman, dan bisa menjalankan kewajiban beribadah, serta mendapatkan akses kuliner yang higienis dan halal.

Dengan adanya perda wisata halal diharapkan wisatawan akan lebih memilih Sumbar sebagai tempat menghabiskan waktu liburan.

Novrial mengatakan kalau konsep wisata halal itu hingga saat ini masih terus berkembang sehingga tetap dibutuhkan masukan dan saran dari berbgai pihak.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Sumbar, Doni Hendra, mengatakan kalau sosialisasi Perda wisata halal digelar dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan peserta dari pihak pemerintah kabupaten, kota dan pelaku usaha pariwisata.

Doni mengatakan kegiatan sosialisasi tahun 2020 dilaksanakan sebanyak tiga kali mulai dari wilayah Tanah Datar dan sekitarnya, kemudian dilanjutkan di Pesisir Selatan, lalu terakhir di Bukittinggi dan sekitarnya.

Narasumber yang dihadirkan adalah tim ahli pariwisata halal dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sari Lenggogeni dan Prof Ansofino, dengan materi tentang konsep serta subtansi perda penyelenggaraan pariwisata halal Sumbar.

Sementara itu, tim Kemenag Sumbar berbicara tentang regulasi pusat dan tata kelola pengurusan sertifikasi halal oleh BPJH perwakilan Sumbar, sebagai fasilatator perizinan halal dalam bentuk usaha dan produknya.

November 24, 2020

“Indonesia Butuh Pusat Inkubasi Usaha Halal Berinfrastruktur Digital”

MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia saat ini membutuhkan pusat inkubasi usaha halal yang berinfratruktur digital. Mengapa?

Dilansir dari NewsComID, Wapres RI mengatakan kalau Indonesia saat ini sedang kekurangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Solusinya adalah dengan pengadaan pusat-pusat inkubasi untuk usaha halal yang berinfrastruktur digital.

Saat ini, terdapat lebih dari 4.000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jumlah BMT masih sangat kurang dibandingkan dengan lebih dari 221 juta penduduk Muslim Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengonfirmasi hal tersebut saat memberikan kata sambutan selaku narasumber utama dalam Seminar Daring BMT Summit 2020, yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

“Selain ditingkatkan mutunya, BMT juga perlu ditingkatkan jumlahnya, karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga mikro syariah,” tutur Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pada Selasa (17/11).

Karena itu, lanjutnya, kita perlu membangun pusat-pusat pelatihan LKMS di berbagai daerah yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT.

Selain itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Non-Aktif itu pun meyadari bahwa BMT memerlukan ketersediaan data yang memadai, khususnya data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Tantangan dalam menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada pelaku UMKM ialah ketersediaan data yang memadai dan peningkatan mutu pelayanan BMT. Untuk itu, perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi,” ujar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Menurutnya, keberlangsungan BMT tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaku UMKM. Karena itu, perlu upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM.

“Salah satu yang perlu diupayakan adalah dengan membangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian,” ujar Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Selain itu, ungkapnya, perlu juga dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital. Fasilitas ini penting sebagai sarana interaksi dan sarana transaksi antar pelaku bisnis syariah.

Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun berharap agar BMT Summit 2020 ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjadikan BMT sebagai salah satu sumber pembiayaan UMKM yang dapat diandalkan.

“Saya harap dalam kesempatan yang baik ini, seluruh peserta BMT Summit 2020 dapat berpartisipasi secara aktif. Tujuannya ialah memperoleh rumusan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah agar BMT dapat diandalkan sebagai salah sau sumber pembiayaan UMKM,” jelas Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

“BMT harus dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Semoga harapan ini dapat terwujud,” pungkas Wapres.