2021 – Muslim Travel News

April 7, 2022

Konsumsi Pariwisata Halal Global Diprediksi Tumbuh 50% pada 2022

MTN, Jakarta – Angka konsumsi pariwisata halal global diprediksi bakal tumbuh hingga 50 persen pada tahun 2022. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, State of Global Islamic Economy Report 2021 melaporkan, konsumsi Muslim untuk pariwisata meningkat dari 58 miliar dolar AS ke 102 miliar dolar AS pada tahun 2021. Sektor ini diharapkan tumbuh sebesar 50,0 persen pada tahun 2022 menjadi 154 miliar dolar AS.

CEO dan Managing Partner di DinarStandard, Rafi-uddin Shikoh, mengatakan kalau ekonomi Islam telah pulih dengan cepat dari pandemi Covid-19. Sejumlah disrupsi juga membawa peluang dalam akselerasi digital dan investasi.

“Di sektor pariwisata halal, perjalanan dan pariwisata global telah mulai pulih dengan beberapa acara besar seperti Olimpiade Tokyo, Dubai Expo 2020, untuk investasi di sektor ini juga terus meningkat,” kata Rafi-uddin saat peluncuran SGIE (State of the Global Islamic Economy) 2021.

Industri pariwisata ramah muslim mengalami penurunan hingga 70 persen pada 2020. Angka penurunan perjalanan terjadi hingga satu miliar pelancong. Sementara acara yang ditunda pada tahun 2020 diadakan setahun kemudian, seperti Olimpiade Tokyo yang juga tidak menerima penonton.

Hal ini menyebabkan pukulan berat bagi pelaku industri termasuk di sektor lain yakni makanan halal yang dijajakan resto-resto halal seluruh dunia.

Selain itu, haji dan umrah juga menurun drastis pada 2020 karena pembatasan. Saat ini, umrah kembali bisa digelar, kemungkinan juga haji.

“Intervensi pemerintah dari berbagai negara membuat sektor ini tetap bisa bertahan, investasi tetap berlanjut dengan harapan rebound di tahun-tahun mendatang,” kata dia.

Dubai Uni Emirate Arab telah membuat keputusan berani untuk melanjutkan EXPO 2020 Dubai yang diselenggarakan pada tahun 2021. Sementara Arab Saudi terus berinvestasi di bidang pariwisata, karena mendiversifikasi ekonominya sebagai bagian dari visi strategi 2030.

Dengan banyak negara yang masih memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat, pemulihan industri pariwisata tetap lambat. Meski demikian sisi investasi masih berjalan signifikan dari transaksi sejumlah modal ventura yang sebagian besar terkait dengan solusi digitalisasi sekitar 1,26 miliar dolar AS.

Dalam SGIE, urutan peringkat untuk industri pariwisata halal global adalah Malaysia, Singapura, Turki, Bahrain, Uni Emirate Arab, Tunisia, Saudi Arabua, Kuwait, Kazakhstan, dan Maroko. Malaysia memiliki score 19, Uni Emirate Arab sebesar 78,6, Kazakhstan 60,8 dan Indonesia sendiri sebesar 58,0.

December 30, 2021

Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan Sembilan Resolusi “Jihad Ekonomi”

MTN, Jakarta – Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup dengan melahirkan resolusi Jihad Ekonomi Umat. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, dalam resolusi tersebut, lahir sembilan gagasan yaitu gerakan produksi dan belanja produk nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan optimalisasi Ziswaf untuk menggerakan ekonomi umat.

“Selain itu, KEU II menyepakati membentuk lembaga penjamin nasional syariah untuk usaha ultra mikro yang mudah, murah dan aman. KEU II menyepakati mempercepat terciptanya modal bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara professional, memperkuat kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/daerah, ” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, saat penutupan KEU II di Hotel Sultan, Jakarta, pekan lalu (12/12).

Buya menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keungan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Buya Amirsyah menambahkan, hasil kongres Ekonomi Umat ini melalui perdebatan yang dinamis. Ia merasa bersyukur karena jihad ekonomi lahir dari kongres ini. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

“Tentu harus melalui proses baik dalam bidang pembiayaan, perbankan, dan lain-lain, terutama melalui keuangan syariah yang harus terlibat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menerangkan, hasil Kongres Ekonomi Umat II berupa resolusi jihad ekonomi bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjadi pelaku ekonomi.

“Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi,” ujar Lukman.

December 30, 2021

Inilah Beberapa Poin dari Raker Akhir Tahun Komisi Hubungan Luar Negeri MUI

MTN, Jakarta – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI baru saja menggelar evaluasi program kerja 2021 dan rencana program kerja tahun 2022 secara luring dan daring, di kantor MUI, beberapa hari yang lalu (27/12).

Dilansir dari situs resmi MUI, acara dibuka oleh Ketua MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, di sela-sela perjalanannya di Jawa Tengah.

“Saya sangat mengapresiasi semua anggota komisi yang telah menyukseskan program tahun 2021 di tengah berbagai kendala,” kata Sudarnoto.

Ia menyebut beberapa program yang telah tercapai seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron yang nota kesepahamannya telah ditandatangi Ketua Umum MUI dengan Wali Kota Hebron.

Sudarnoto juga mengangkat isu pengungsi Afghanistan di Indonesia yang butuh perhatian, isu islamophobia, pergeseran politik dan dinamika global. Termasuk, pengembangan peran MUI pasca FGD (Focus Group Discussion) dengan diaspora Indonesia di beberapa negara.

Sementara itu, Ketua Komisi HLNKI MUI, Dubes Bunyan Saptomo, menyempaikan panduan penyusunan program kerja yang harus berbasis pada SMART, yakni specific (detail, jelas), measurable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (terkait dengan tujuan utama), dan time based (ada batas waktunya/deadline).

Sebagai evaluasi, Bunyan Saptomo menyoroti soal internal dan eksternal. Secara internal ia melihat beberapa problem organisasi seperti struktur, pembagian tugas, dan nomenklatur.

Selain itu, ia juga membahas terkait man (orang/pengurus) yang baru, yang sibuk, dan sedikit di tengah berbagai tugas, keterbatasan anggaran dan material juga dibahas Bunyan.

Secara eksternal, Bunyan melihat program pandemi memang masih jadi kendala, selain jumlah negara di dunia yang teramat banyak (sekitar 200 negara) dan jumlah masalah di dunia yang banyak. Sementara itu, pengurus komisi hanya 35 orang.

Bunyan mengusulkan agar nama komisi disederhanakan menjadi “Komisi Hubungan Luar Negeri” saja agar memudahkan di publik, sama seperti Kementerian Luar Negeri dan belajar dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat Jogja.

Usulan program kerja tahun 2022 dibahas bersama oleh peserta rapat dari 6 subkomisi yang ada di Komisi HLNKI. Beberapa program masih bersifat on-going seperti penerbitan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam, rapat koordinasi dengan komisi HLN daerah, serta pengembangan kerja sama dengan diaspora Indonesia di Mesir, Saudi, Malaysia, dan Belanda.

Komisi HLNKI juga bersepakat menerjemahkan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam Pariwisata Halal ke bahasa Inggris dan Arab. Beasiswa untuk pelajar asing juga menjadi satu program.

Beberapa waktu lalu, komisi HLNKI juga telah mengadakan diskusi terkait peluang beasiswa bagi mahasiswa asing di Indonesia.

Guna kaderisasi, komisi juga akan menggelar pelatihan diplomasi dan komunikasi internasional dengan menghadirkan pemuda Islam di Indonesia agar kelak dapat menjadi volunteer berbagai kegiatan komisi.

Kerja sama dengan lembaga keulamaan juga akan dilakukan, selain menggelar kajian intelektual dunia Islam di TV MUI.

Selain itu, ada beberapa program tahun 2022 seperti muhibah ke luar negeri, konferensi internasional, seminar produk halal, seminar internasional G20, seminar perdamaian dunia, FGD penanganan pengungsi, dan respon terhadap isu internasional.

“Beberapa program kerja tersebut akan di-break down oleh tiap subkomisi sesuai panduan,” pungkas Bunyan Saptomo.

December 30, 2021

LPPOM MUI Bantah Tuduhan Dana Sertifikasi Halal Tidak Transparan

MTN, Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membantah tuduhan tidak adanya transparansi dari anggaran sertifikasi halal. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa LPPOM MUI bukanlah instansi atau lembaga pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, pihaknya tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari APBN.

Dijelaskan Muti, status LPPOM MUI sama dengan lembaga sertifikasi lain. Ia menambahkan, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan ketetapan Halal MUI.

Ia menegaskan, proses pembiayaan tersebut sangat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal,” jelas Muti, pada awal bulan ini (9/12).

“LPPOM MUI, sebagai salah satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dalam melakukan tugasnya bersifat independen, tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI,” tambahnya.

Muti Arintawati menuturkan, dalam akad tersebut, penetapan halal oleh MUI meliputi biaya pemeriksaan. Terdiri dari biaya jasa profesional auditor halal (tapi tidak termasuk transport dan akomodasi).

Selain itu, biaya penilaian implementasi sistem jaminan halal, penetapan halal, publikasi pada daftar belanja halal MUI, survailen, pelayanan pasca sertifikasi halal. Kata Muti, akan ada tambahan biaya jika ada proses pengujian laboratorium.

“Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui sistem sertifikasi halal LPPOM MUI,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang Undang perpajakan, ia menerangkan bahwa LPPOM MUI telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga, kata dia, LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk laporan keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik yang independen.

“Penilaian laporan keuangan LPPOM MUI pun terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Muti.

December 27, 2021

Meski Dimulai Sejak 2010, Konsep Pariwisata Halal di NTB Masih Terus Digodok

Islamic Centre NTB (foto: jurnaland.com)

MTN, Jakarta – Meski sudah digencarkan sejak tahun 2010, namun konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Dilansir dari Kompas, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Aryadi, mengungkapkan, pariwisata halal atau wisata ramah Muslim sudah digencarkan di NTB sejak tahun 2010, namun diakui kalau konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Lalu Gita Aryadi mengatakan pada tahun 2010 pariwisata halal mulai digencarkan di Nusa Tenggara Barat.

Ditegaskan oleh Lalu kalau maksud dari wisata halal bukanlah menggantikan jenis wisata konvensional, melainkan penambahan segmentasi pasar.

“Betapa banyak potensi-potensi pasar dari Timur Tengah yang tidak tergarap secara optimal. Justru yang memanfaatkannya adalah negara-negara lain,” ucap dia.

Lalu melanjutkan, potensi wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah ini berawal dari asumsi bahwa mereka memiliki kendala saat berkunjung ke Bali.

Adanya kendala itu membuat mereka berkunjung ke destinasi wisata lain yang ramah Muslim di luar Indonesia.

Hal itu karena mereka tidak tahu bahwa Nusantara memiliki destinasi wisata lain yang, menurut Lalu, mungkin menawarkan nuansa familiar bagi kalangan wisman asal Timur Tengah.

“Misalnya Yogyakarta, Sumatera Barat, dan termasuk NTB. Sehingga kita coba untuk bagaimana wisman Timur Tengah menjadi tambahan dari potensi pasar yang dimiliki,” jelas Lalu.

Meski pariwisata halal sudah mengalami pertumbuhan sejak digaungkan pada 2010, Lalu mengaku bahwa pihaknya masih dalam proses untuk mencari format pariwisata halal yang ideal.

“Jadi, ikon wisata yang kita jual (selain menjadi tempat liburan dan bulan madu) adalah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) dan destinasi wisata halal. (Tapi) destinasi wisata halal masih dalam proses untuk (mencari) format bentuk yang idealnya bagaimana,” tutur Lalu.

Dia mengungkapkan, adanya konsep pariwisata itu bermula dari periode low season di NTB atau saat jumlah kunjungan wisatawan ada di titik rendah pada tahun 2010.

“Branding pariwisata NTB adalah sebagai tempat liburan dan bulan madu, tapi bersifat temporal karena ada low season di luar Mei – Agustus dan November – Desember,” jelas Lalu.

Hal itu disampaikan olehnya dalam Konferensi Internasional Mandalika bertajuk ‘Infinity Experiences of Nature and Sport Tourism’ pada awal bulan ini (1/12).

Lalu menjelaskan, sekitar 2010-an, pariwisata NTB mulai bergerak ke arah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) untuk mengisi periode low season itu.

“Untuk datangkan orang ke NTB, tidak hanya menunggu wisatawan yang ingin berlibur atau bulan madu. Tapi bagaimana menjadikan NTB sebagai tempat untuk orang bekerja sambil wisata. Tempat pertemuan, rapat kerja yang bersifat nasional dan internasional,” katanya.

Pada saat ini, ujar Lalu, industri pariwisata NTB melihat bahwa potensi untuk mendatangkan wisatawan juga terlihat dari pasar Timur Tengah.

December 27, 2021

Kota Gresik Diajak untuk Kembangkan Potensi dan Wisata Halal

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak (foto: nawacita.co)

MTN, Jakarta – Mengikuti perkembangan di industri pariwisata saat ini, Gresik turut diajak untuk kembangkan potensi wisata halal di kota mereka. Seperti apa?

Dilansir dari Kominfo Jatim, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak, mengimbau Bupati dan Dekranasda Kab. Gresik untuk bisa mengembangkan wisata halal. Mengingat Indonesia, termasuk Kab. Gresik memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak mengatakan hal tersebut ketika menghadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2021-2024 di Kantor Pemkab Gresik, awal pekan lalu (15/12).

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani berdasarkan Keputusan Dekranasda Jatim No. 35/Dekran.Jatim/SK/XII/2021. Dalam hal ini, Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani menjadi Ketua Dekranasda Kab. Gresik.

Dalam sambutannya, Arumi Bachsin panggilan akrab Ketua Dekranasda Jatim itu mengatakan, Kabupaten Gresik memiliki potensi kerajinan dan UMKM yang luar biasa. Salah satunya ada kerajinan kain tenun dari Kab. Gresik yang bisa dikembangkan, meskipun dari segi popularitasnya masih berbeda-beda.

Melihat potensi tersebut, Arumi mengajak, Dekranasda Kab. Gresik bersama stakeholder bisa lebih mengembangkan lagi. Yang terpenting bisa dikerjakan dengan hati dan semangat dalam mengembangkannya.

Potensi Kabupaten Gresik ini sangat luar biasa. Ini perlu dikembangkan lebih lagi. Kondisi pandemi yang sudah mulai melandai, dapat dimanfaatkan Dekranasda Kab. Gresik untuk mengembangkan potensi dengan tetap menerapkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes). Harapannya bisa dimulai dari Kabupaten Gresik, jelas Arumi.

December 27, 2021

Brasil Siap Hadirkan Wisata Halal

MTN, Jakarta – Wisata halal terus menjadi tren global. Hal ini pun juga ditanggapi oleh Brasil. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Desember 2021 ini, Dewan Pariwisata Brasil atau Embratur berpartisipasi dalam Forum Bisnis Halal Global Brasil edisi pertama. Acara ini diadakan oleh Kamar Dagang Arab-Brasileira dan Federasi Asosiasi Muslim Brasil (Fambras Halal).

Manajer Embratur, Claudine Bichara, diketahui menghadiri diskusi tentang gaya hidup penduduk Islam, yang dikenal dengan tingkat keunggulan dan nilai tambah yang tinggi.

“Produk dan layanan halal mencakup berbagai sektor dan merupakan peluang besar bagi perusahaan Brasil,” ujar Bichara, awal pekan lalu (20/12).

Pasar halal yang menghormati gaya hidup penduduk Islam ini akan bernilai 4,8 triliun dolar AS. Sekitar 1,9 miliar konsumen (24,5 persen dari populasi global), terutama dari negara-negara Arab, Eropa, dan Asia seperti Indonesia, India dan Malaysia, termasuk dalam segmen ini.

Isu-isu seperti waktu yang tepat untuk sholat, permintaan kebersihan, kebutuhan arah Kiblat saat sholat, puasa selama Ramadhan, merupakan beberapa poin yang harus dipertimbangkan ketika bekerja dengan jenis turis ini.

Hotel bersertifikat halal juga wajib menyiapkan peralatan shalat, seperti sajadah, serta tidak ada alkohol di minibar. “Ini adalah detail yang tidak menghasilkan adaptasi besar bagi mereka yang menerima, tapi itu membuat semua perbedaan bagi umat Islam,” kata Bichara.

Sejalan dengan skenario peluang yang ada, kota Foz do Iguaçu di negara bagian Paraná, Brasil, diharapkan menjadi kota pertama yang mendapatkan sertifikat halal di Amerika Latin.

Proses sertifikasi tersebut kini sedang dalam negosiasi. Perubahan utama akan dilakukan di sektor perhotelan, layanan dan gastronomi.

Salah satu prosedur ini, misalnya, ketersediaan ruangan atau tempat di hotel untuk shalat, serta penawaran salinan Alquran di setiap tempat akomodasi.

Ada juga aspek yang berkaitan dengan makanan. Daging yang disajikan kepada Muslim, harus berasal dari hewan dengan standar sertifikat halal.

Selain memenuhi protokol, salah satu tempat wisata utama di Foz do Iguaçu adalah Masjid Omar Ibn Khatab. Rumah ibadah ini dianggap sebagai masjid terbesar di antara seluruh Amerika Latin.

Foz do Iguaçu adalah pintu gerbang utama ke Air Terjun Iguaçu, yang terletak di Taman Nasional Iguaçu dan dinyatakan sebuah warisan alam oleh UNESCO. Wisata ini dianggap sebagai set air terjun terbesar di dunia, dengan lebih dari 75 air terjun hingga ketinggian 80 meter.

December 15, 2021

Pariwisata Halal Dideklarasikan di Kota Banjarmasin

MTN, Jakarta – Pariwisata halal dideklarasikan di kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu (11/12). Seperti apa?

Dilansir dari Detik, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Ma’arifah, ikut mendeklarasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin. Dia juga memberikan motivasi kepada perajin kreatif.

“Saya senang sekali beliau berkenan berkunjung mendeklerasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin kemudian bertukar pikiran, dan memberikan masukan kepada kami sekaligus memotivasi para perajin,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin, Siti Wasilah, Sabtu (11/12/2021), tentang Siti Ma’arifah.

Deklarasi pariwisata halal di Kota Banjarmasin berlangsung pada akhir pekan lalu (10/12). Siti Ma’arifah datang sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Indonesia (KPRKI).

“Mudah-mudahan ini menjadi pelecut bagi kita semua untuk terus membina para perajin dan terus bersama-sama mengayuh agar Kota Banjarmasin semakin layak sebagai kota yang dikunjungi oleh banyak orang,” ujar istri Wali Kota Banjarmasin tersebut.

Siti Ma’arifah juga menyampaikan kekagumannya terhadap potensi pariwisata di Kota Banjarmasin. Selain wisata bahari, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menurutnya sangat potensial untuk pariwisata religi sehingga pelaku UMKM bisa tumbuh dan berkembang.

“Kita akan sama-sama mendorong untuk kawasan industri halal dan juga pariwisata halal, yang tentunya sangat cocok dengan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang memang religius,” tuturnya,

Diketahui, Wali Kota Banjarmasin sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Pariwisata Halal.

December 15, 2021December 15, 2021

Kawasan Pesisir Lamongan Disiapkan jadi Kawasan Wisata Halal

MTN, Jakarta – Gubernur Jawa-Timur, Khofifah Indar Parawansa, kini tengah menyiapkan kawasan pesisir Lamongan untuk jadi kawasan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari SindoNews, Khofifah Indar Parawansa tengah menyiapkan kawasan pesisir utara Lamongan untuk jadi desa-desa wisata halal .

“Bila 8.501 desa/kelurahan di Jatim separuhnya punya desa wisata halal, pasti ada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, adanya BUMDesa juga dapat membantu pengelolaan ekonomi desa, sehingga (bisa) meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Khofifah di acara Yuk Ke Laut! di Pantai Pengkolan, Desa Kandang Semangkong, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, akhir pekan lalu (12/12).

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, hilirisasi dari sektor perikanan juga merupakan hal penting, yakni dengan cara memaksimalkan industri olahan ikan. Apalagi permintaan pasar di luar negeri sangat tinggi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi para nelayan.

“Kami juga telah menggelar sejumlah program untuk peningkatan produksi perikanan. Yakni melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan, pemulihan sumberdaya ikan melalui underwater restocking, bantuan hibah alat penangkapan ikan hingga penguatan produksi budidaya laut,” terang Khofifah.

Di sisi lain, Khofifah menjelaskan bahwa wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting. Dimana ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya.

“Keberlanjutan ekosistem pesisir bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

December 15, 2021December 15, 2021

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.