Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Program Pemerintah harus Bersinergi

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

MTN, Jakarta – Wapres RI menyatakan agar jadi pusat halal dunia di tahun 2024, sinergi program KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus berbuah nyata. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disinergikan tanpa harus menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum. Program-program tersebut pun diminta benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

”Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil),” kata Wapres Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat memimpin dan membuka rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dilansir dari situs Kominfo, Ma’ruf menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.

Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.

Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.

Inilah Sejumlah Tantangan untuk Industri Halal di Indonesia

ilustrasi (gambar: islamtoday.id)

MTN, Jakarta – Industri halal di Indonesia tentunya memiliki peluang besar, tapi juga memiliki sejumlah tantangan. Apa saja?

Dilansir dari NewsComId, pihak Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan UI Halal Center menyelenggarakan seminar web (webinar) pada akhir pekan lalu (25/11) dengan tema “Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia”.

Secara umum, webinar ini membahas seputar tantangan dan peluang terhadap ekosistem industri halal dari hulu hingga ke hilir. Prosesnya dimulai dari registrasi sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) – Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Kemudian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan memeriksa produk tersebut, apakah telah memenuhi persyaratan produk halal atau tidak. Di Indonesia, terdapat tiga LPH seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sucofindo, dan Surveyor Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH, maka MUI akan menerbitkan fatwa halal terhadap produk-produk halal tersebut. Syaratnya, produk tersebut harus memiliki rekomendasi dari LPH dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi semua.

Selain itu, salah satu tantangan berat dari sistem ini ialah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) untuk memperoleh sertifikat halal atas produk-produknya rata-rata dapat mencapai 100 hari kerja, lebih dari 3 bulan.

Masa tunggu ini masih tergolong lama sehingga menyebabkan industri halal di Indonesia kurang kompetitif dalam bersaing di pasar halal global. Untuk megatasi hal itu, pemerintah RI telah berupaya membentuk Kawasan Industri Halal (KIH) di sejumlah lokasi.

Terdapat tiga KIH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni KIH Modern Halal Valley di Cikande, Banten; KIH Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan KIH Bintan Inti Halal Hub di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, antara lain Ketua CSPS SKSG UI, Guntur Subagja Mahardika, S.Sos., M.Si., yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Narasumber lainnya ialah Kepala UI Halal Center, Drs. Muhammad Luthfi Zuhdi, M.A., Ph.D. Adapun moderator ialah Peneliti CSPS SKSG UI, Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., yang juga Bendahara CSPS SKSG UI.

Sedangkan pembawa acara (host) dalam seminar daring ini ialah Peneliti CSPS SKSG UI, Ir. Ajeng Pramastuty, S.T., M.Si., yang juga Ketua Bidang Teknologi Informasi CSPS SKSG UI.

Menparekraf Apresiasi Wisata Halal yang Ditawarkan oleh Desa di Gorontalo

foto: sulawesion.com

MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam.

Dilansir dari Republika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam. Di pesantren ini, belajar agama menyatu dengan alam, sehingga para santri juga bisa mencintai alam sambil memperdalam ilmu agamanya.

“Cukup menarik, lokasinya juga bisa membuat wisata religi sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk wisata,” ujar Sandiaga, tengah pekan lalu (24/11).

Sandi menegaskan, yang ditemukan di Gorontalo ini sangat unik, di saat ini dirinya masih berupaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Pasalnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, punya peluang besar untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui wisata halal. “Pariwisata halal banyak diminati oleh wisatawan nusantara,” ujarnya.

“Kita melihat pariwisata berbasis komunitas, dan desa. Di sini kita melihat ada tadabur alam dan tadabur quran, ibu bisa menjadi paket disaat liburan karena wisatwan nusantara ingin sekali pengalaman sepiritual, di desa ini nanti kita bisa kembangkan,” tambah Sandiaga.

“Wisata Halal Bukan Islamisasi Wisata”

ilustrasi (foto: halalmui.org)

MTN, Jakarta – Kementerian Agama sekali lagi mengatakan kepada masyarakat kalau wisata halal itu bukan islamisasi wisata.

Dilansir dari Detik, Kementerian Agama mengatakan keliru paham tentang wisata halal ini harus diluruskan. Menurutnya, wisata syariah atau wisata halal bukanlah upaya Islamisasi wisata sehingga semua hal dalam lingkungan wisata tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.

“Dalam syariat Islam, kita mengenal bahwa kebiasaan baik yang telah dijalankan oleh penduduk setempat tetap dipelihara dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan maqashid syariah,” jelas Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, seperti dikutip dari situs Kemenag, akhir pekan lalu (21/11).

Wisata Syariah atau wisata halal, terang Wamenag, mengandung arti pemberian fasilitas bagi wisatawan Muslim untuk dapat menunaikan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut.

“Misalnya tersedianya makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, adanya fasilitas untuk beribadah, kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan syariah, fasilitas hotel, sikap positif pelaku bisnis terhadap wisatawan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Wamenag menambahkan, sejatinya wisata halal ini juga sedang menjadi tren di negara-negara lain, termasuk negara sekuler seperti Jepang, Korea, China dan lainnya, namun dengan penggunaan istilah yang beragam seperti halal tourism, moslem friendly, dan sebagainya.

“Konsep wisata halal sebetulnya universal, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan agama, masyarakat budaya, dan pemerintah,” imbuhnya.

Wamenag berharap, pelaku industri halal dan ekonomi syariah terus berikhtiar, mengikis kesan eksklusivisme halal yang masih ada di tengah masyarakat. Caranya, kata Wamenag, melalui edukasi dan pencerahan seluas-luasnya tanpa perlu menimbulkan kerumitan baru, yakni dengan menggali nilai-nilai yang selama ini sudah mengalir dalam dunia usaha.

Menparekraf: “Semua Bentuk Kekerasan yang Dilakukan Terhadap Hewan Bukan Bagian dari Wisata Halal”

gambar via wowkeren.com

Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akhirnya angkat bicara tentang kasus kematian anjing bernama Canon di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

“Wisata halal bukan berarti mensyariahkan tempat wisata,” kata dia dalam ‘Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)’, awal pekan ini (1/11).

Hal ini dikatakan sebagai respon atas kekerasan terhadap kasus anjing bernama Canon di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sebuah destinasi wisata disebut sebagai kawasan wisata halal ketika memperhatikan kenyamanan wisatawan Muslim di tempat wisata.

“Semua bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap hewan bukan bagian dari wisata halal,” katanya.

Dilansir dari CNN, Kebijakan pengembangan wisata ramah Muslim bukan hanya mengedepankan headline (tajuk utama) semata, lanjutnya, tetapi lebih kepada substansi yang menyediakan layanan “Moslem friendly” (konsep pemenuhan kebutuhan dasar terhadap wisatawan Muslim), antara lain; hotel, transportasi, paket wisatawan, perbankan, dan paket wisata yang halal.

Selain buka suara mengenai wisata halal, Kemenparekraf juga berbicara mengenau upaya mendorong pemulihan bagi lembaga konservasi kebun binatang (LK/KB), agar satwa tetap terlindungi dan para tenaga kerja di dalamnya tetap sehat dengan kehidupan ekonomi yang layak di masa pandemi COVID-19.

Adanya lembaga konservasi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengentaskan kemiskinan orang-orang yang hidup bersama satwa liar, melalui beragam sektor yang didominasi sektor pariwisata.

“Pariwisata menjadi salah satu sumber pendanaan untuk keberlanjutan tersebut,” ujar dia.

Baginya, satwa liar menjadi aset negara yang harus dijaga populasinya. Penerapan konsep ecotourism (ekowisata) yang diidentikkan dengan konsep safari dapat menjadi strategi untuk melindungi satwa liar, dalam konteks pariwisata untuk keberlanjutan ekonomi dan konservasi kebun binatang.

GEBER WISATA, Gerakan Gaya Hidup Sehat melalui Pariwisata

MTN, Jakarta – Turut mendukung program pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) meluncurkan gerakan sosial bernama GEBER PARIWISATA. Apakah itu?

Dilasir dari Republika, PPHI meluncurkan gerakan GEBER PARIWISATA (Gerakan Sehat Sejahtera Bersama Pariwisata).

Ketua umum PPHI Riyanto Sofyan mengatakan pada dasarnya, GEBER PARIWISATA bersifat kampanye untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tutur dia, sasaran utama dalam Gerakan sosial ini ialah untuk meningkatkan awareness masyarakat agar peduli pada gaya hidup sehat, salah satunya melalui kegiatan wisata wellness tourism.

“Sesuai dengan tema pelaksanaan “Indonesia Halal Tourism Summit 2021” hari ini, PPHI mengangkat topik seputar Wellness Tourism yang menjadi value dalam penerapan Wisata Halal yang sangat sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin,” tuturnya, pada akhir pekan lalu (29/10).

Riyanto menambahkan Wellness tourism juga merupakan upaya untuk meraih peluang Arus Baru Ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pengembangan Quality Tourism selepas pandemi. Dimana saat ini mengutamakan gaya hidup sehat yang holistik baik tubuh, pikiran dan jiwa. Sehingga kehidupan yang sehat, produktif dan berkualitas dapat berlangsung dengan aman dan berkelanjutan di era New Normal ini.

Wapres: Wisata Halal Bisa Bangkitkan Pariwisata Indonesia

ilustrasi (foto: liputan6.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kalau wisata halal bisa bangkitkan pariwisata di Indonesia. Seperti apa?

Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terus dilakukan pengembangan wisata halal di Indonesia. Sebab, Wapres menilai, wisata halal bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.

“Wisata halal berpotensi meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan muslim dunia ke Indonesia,” ujar Wapres saat hadir dalam acara Peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera Dengan Berwisata, pada awal pekan ini (26/10).

Ma’ruf menilai perlunya upaya nyata dilakukan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 lebih dari 75 persen dari tahun 2019 yakni hanya hanya mencapai 4,02 juta kunjungan.

Wapres pun mendorong adanya peningkatan literasi kepada masyarakat tentang konsep wisata halal.

“Kita harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal, yaitu pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim,” katanya.

Wapres optimistis dengan kekayaan jumlah dan variasi destinasi unggulan yang ada di Tanah Air berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam global halal tourism.

Wapres juga berharap adanya peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera dengan Berwisata dapat memberikan semangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk kembali bangkit dan menggerakkan pariwisata.

“Sehingga dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Indonesia Berpotensi jadi Pemimpin di Industri Halal Global

ilustrasi (foto: kilat.com)

MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.

Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.

“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.

“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.

Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.

Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.

Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.

Wali Kota Parepare Dukung Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

foto: intifocus.com

MTN, Jakarta – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mendukung penuh kebijakan yang digagas Presiden RI yang menargetkan Indonesia jadi kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari Tempo, menurut Taufan, pernyataan Presiden RI tersebut sejalan dengan gagasan yang ia pernah sampaikan pada tahun 2018 ke sejumlah awak media. Wali Kota yang lahir dan besar di Parepare ini menggagas kota cinta BJ Habibie ini sebagai daerah kunjungan wisata halal.

“Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan,” ujar Taufan.

Di berbagai kesempatan, Taufan Pawe juga menekankan agar instansi terkait, seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota santri dan ulama itu.

“Satpol dan lurah, serta camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegasnya.

Taufan berharap, Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. “Mengingat jumlah muslim di Sulawesi Selatan lebih dominan.”

Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukan oleh Taufan Pawe. Seperti pembangunan taman syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wi-fi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.

“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufan.

Sektor pariwisata yang dimaksud, menurut Taufan, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi. “Wisata religi ini menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu, dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.

Pariwisata Halal di Pangkalpinang tengah Dikembangkan

Belitung (oto: inacraftnews.com)

MTN, Jakarta – Pariwisata halal di Pangkalpinang, kepulauan Bangka Belitung, kini tengah dikembangkan, seraya pihak DPRD setempat turut mendorong hal tersebut.

Dilansir dari WowBabel, anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menyebut kalau pihak legislatif setempat sangat mendukung adanya pengembangan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang.

“DPRD sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam membangun pariwisata dengan konsep halal,” ujarnya, Senin (24/10/2021) malam.

Menurut Rio, pengembangan wisata halal ini akan sejalan dengan mayoritas masyarakat Pangkalpinang yang memang menginginkan hal tersebut.

“Potensi itu ada di Kota Pangkalpinang, kita punya Kampung Melayu, kita pun punya akar sejarah Kerajaan Islam yang pernah menguasai Pangkalpinang dan sekitarnya, dan budaya Melayu yang masih sangat kental,” kata dia.

Di beberapa daerah konsep pariwisata halal ini, menurut Rio, sudah mulai digarap dengan serius, apalagi dengan semakin banyaknya potensi wisatawan yang akan masuk ke Kota Pangkalpinang.

“Dengan menurunnya angka pandemi Corona, ini bisa menjadi alternatif kunjungan para wisatawan,” katanya.

“Pemerintah kota bisa menggandeng Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, dan kelompok sadar wisata yang nantinya membentuk semacam inkubasi wisata halal,” lanjut dia.

Dijelaskannya, mulai dari Perayaan Maulud, HUT Kota Pangkalpinang, Nganggung, hingga takbir keliling, kata Rio, merupakan potensi di dalam event wisata yang melekat pada acara keagamaan di Bangka Belitung, secara umum termasuk di Kota Pangkalpinang.

“Kami di DPRD siap memberikan sumbangsih pemikiran ataupun dukungan jika Pemerintah Kota berani untuk melaksanakannya, yang penting sejalan dengan RPJMD Pemerintahan Molen Sopian,” pungkas Rio.