Kota Sabang Dukung Sistem Jaminan Produk Halal

Sabang, Aceh (foto: phinemo.com)

MTN, Sabang – Kota Sabang di Aceh mendukung sistem jaminan produk halal. Seperti apa?

Dilansir dari modusaceh.co, pemerintah kota Sabang terus berkoordinasi dengan semua stakeholder; baik itu instansi pemerintah/swasta, BUMN, dan organisasi masyarakat setempat guna mendukung program percepatan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Dukungan penuh ini disampaikan Pj Wali Kota Sabang, melalui Asisten Administrasi Umum Sekdako Sabang, Rinaldi Syahputra, saat kegiatan Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), yang bertempat di Aula Nagoya Inn, Selasa (29/11).

“Kota Sabang sendiri adalah tujuan wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Selain menampilkan pariwisata yang eksotis, kita juga tidak menghilangkan sisi syariat islam yang berlaku di Aceh, termasuk dalam kehalalan produk,” ujar Rinaldi.

Menurut Rinaldi, kegiatan ini dapat menghasilkan kesamaan visi dan misi dalam melaksanakan berbagai program dan upaya dari sisi penegakan syariat Islam, untuk mempercepat implementasi sistem jaminan produk halal di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Sabang.

“Salah satunya penerapan sistem jaminan produk halal yang bisa memberikan jaminan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Sabang untuk mengkonsumsi produk halal dan higienis, serta sudah bersertifikat halal,” tambahnya.

Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota Sabang sebanyak 42.559 jiwa, dengan kepadatan 278 jiwa / km persegi.

Sabang merupakan “titik nol” untuk wilayah barat Indonesia.

Upaya Promosikan Produk Halal Indonesia di Turki

Paviliun Indonesia di pameran OIC Halal Expo 2022 (foto oleh: Anadolu Agency)

MTN, Istanbul – Kementerian Perdagangan berupaya promosikan produk-produk halal Indonesia di Turki. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali berpartisipasi pada The 9th Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Halal Expo 2022 yang berlangsung pada 24–27 November 2022 di Istanbul Expo Center, Istanbul, Turki. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, mengatakan kalau keikutsertaan Indonesia pada pameran ini menjadi salah satu upaya mereka untuk mempromosikan produk halal Indonesia di Turki.

“Partisipasi pada pameran sebagai ajang promosi sekaligus meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar Turki dan negara sekitar,” ujar Didi Sumedi.

Di pameran ini, Paviliun Indonesia menempati area seluas 323 meter persegi dan diikuti lebih dari 100 pelaku usaha. Adapun produk yang ditampilkan di antaranya makanan minuman, fesyen muslim, kosmetik, obat dan farmasi, kerajinan dan dekorasi rumah, jasa di sektor pelabuhan dan perdagangan bebas, jasa sertifikasi halal, serta wisata halal.

Paviliun Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Duta Besar Ankara, Lalu Muhamad Iqbal. Pameran ini menampilkan katalog produk secara fisik dan digital.

Kehadiran Paviliun Indonesia di pameran ini merupakan hasil kolaborasi Kedutaan Besar RI Ankara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); beberapa dinas pemerintah daerah yang membidangi perdagangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, serta Dewan Kerajinan Nasional.

“Diharapkan sinergi dan kolaborasi dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan swasta dapat mendukung upaya peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Turki dan negara mitra,” imbuh Dubes Lalu.
 
Pameran OIC Halal Expo 2022 dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan The 8th World Halal Summit yang digelar pada pada 24-26 November 2022. Pertemuan yang diikuti 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini mengangkat tema “For a Sustainable Trade: Explore All Aspects of the Growing Global Halal Industry”. Pertemuan ini juga menghadirkan berbagai seminar internasional yang menghadirkan narasumber kompeten.

Indonesia-Turki mempunyai hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 72 tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Salah satunya, melalui percepatan perundingan IT-CEPA. Perundingan ini telah memasuki putaran keempat dengan menyelesaikan berbagai isu di antaranya terkait perdagangan barang, kerja sama ekonomi, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, pemulihan perdagangan, sanitasi dan phytosantasi (SPS), serta isu-isu lainnya.

Inilah Tujuh Makanan Khas Singapura yang Halal

Laksa Singapura (foto: .jawaranyapedas.com)

MTN, Jakarta – Berencana untuk wisata kuliner di Singapura dan berburu makanan-makanan yang halal? Daftar makanan di bawah ini bisa dijadikan acuan.

Dilansir dari Suara, berikut adalah tujuh makanan khas Singapura yang halal. Cocok untuk para wisatawan muslim Indonesia.

Laksa khas Singapura

Makanan hasil persilangan Tiongkok dan melayu ini menjadi salah satu makanan halall yang dapat dengan mudah Anda temui di Singapura. Dengan isian berupa mie beras, udang, kue ikan, daging ayam, dan telur yang disiram sup kari kelapa pedas laksa paling nikmat dinikmati saat masih panas.

Meski memiliki banyak varian, salah satu laksa terpopuler yang wajib Anda coba adalah laksa katong dengan kerang dan potongan tahu.

Fried carrot cake

Meski dinamakan carrot, makanan khas Singapura satu ini tidak terbuat dari wortel melainkan lobak putih. Fried carrot cake diolah dengan cara mengukus lobak dengan tepung beras untuk kemudian dipotong dadu. Setelah itu, olahan lobak disajikan dengan telur, chai poh (lobak yang diasinkan), bawang putih, dan bawang bombay.

Kari kepala ikan

Jika di Indonesia, kari ikan biasa diolah dengan dengan daging ikan yang utuh, lain halnya di Singapura yang menggunakan kepala ikan sebagai bahan utama. Makanan ini termasuk salah satu yang melegenda karena telah ditemukan sejak tahun 1970-an. Kari kepala ikan biasa disajikan dengan nasi atau roti. Kuliner satu ini awalnya tercipta untuk mengurangi limbah kepala ikan yang tidak banyak orang suka.

Mee Siam

Makanan khas Singapura selanjutnya sangat cocok bagi pecinta olahan mie. Mee siam adalah bihun yang diolah dengan bumbu tauco. Cita rasa mie siam akan semakin sulit dilupakan dengan campuran terasi dan ebi kering di dalamnya. Mee siam biasa disajikan lengkap dengan udang kupas.

Chili crab

Sudah jelas dari namanya, olahan seafood satu ini pasti akan memanjakan lidah pecinta makanan pedas. Chili crab khas Singapura diolah dengan cara dibakar menggunakan bumbu tomat, telur, dan saus cabai. Jenis kepiting yang digunakan biasanya kepiting lumpur atau kepiting soka. Di Singapura, chili crab biasa disantap dengan roti mantau.

Ikan pari panggang

Di Singapura melihat olahan ikan pari di pinggir jalan merupakan pemandangan yang biasa. Anda bisa menjumpainya di pedagang kaki lima. Di sini, ikan pari diolah dengan saus sambal kental, bumbu pedas, lengkap dengan potongan cabai, terasi, dan tomat.

Ikan pari dipanggang menggunakan daun pisang sehingga memiliki cita rasa dan aroma khas tersendiri.

Ice kachang

Menutup wisata kuliner dengan sajian menyegarkan berupa es kacang tentu menjadi ide yang menggiurkan. Ice kachang merupakan es serut khas Singapura yang disajikan lengkap dengan kacang merah, jagung, kolang kaling, dan jelly. Tidak lupa, sirup berwarna merah dan hijau akan menjadi topping yang juga mempercantik hidangan satu ini.

Mengenal Apa Itu Self-Declare Halal

logo Halal yang lama dengan yang baru

MTN, Jakarta – Ada dua cara untuk mendapatkan label halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni via Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan self-declare. Apa arti dari self-declare halal?

“Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan self declare jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar. Jalur sertifikasi halal dengan self declare bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria,” jelas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo, Nugroho Joko Prastowo, di acara Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), pada Senin (28/3).

Dilansir dari Jawa Pos, kriteria yang wajib dipenuhi pelaku UMKM untuk self declare adalah produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana.

Dalam prosesnya, pendamping PPH menjadi elemen penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare.

“Di dalam sertifikasi halal self declare, pendamping PPH akan memerankan dirinya sebagai pendamping yang bertugas memastikan kehalalan produk UMKM melalui pendampingan PPH. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi,” jelas Nugroho.

Joko menyebut PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Sekaligus melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Dengan sertifikat halal diharapkan meningkatkan nilai produk UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal jumlahnya masih sangat terbatas. Karena sejumlah kendala yaitu ketersediaan anggaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang halal maupun proses sertifikasinya,” urai Joko.

Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa, menambahkan, akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM juga harus digenjot oleh daerah lain sekitar Kota Solo agar aglomerasi Solo dan sekitarnya dapat menjadi satu kesatuan destinasi wisata halal.

“Sertifikasi halal ini juga sebagai upaya agar UMKM naik kelas. Karena untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melewati serangkaian proses yang menuntut UMKM memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan. Tidak hanya asal distempel halal,” pungkasnya.

LPPOM MUI Bantah Tuduhan Dana Sertifikasi Halal Tidak Transparan

ilustrasi (foto: tirto.id)

MTN, Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membantah tuduhan tidak adanya transparansi dari anggaran sertifikasi halal. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa LPPOM MUI bukanlah instansi atau lembaga pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, pihaknya tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari APBN.

Dijelaskan Muti, status LPPOM MUI sama dengan lembaga sertifikasi lain. Ia menambahkan, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan ketetapan Halal MUI.

Ia menegaskan, proses pembiayaan tersebut sangat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal,” jelas Muti, pada awal bulan ini (9/12).

“LPPOM MUI, sebagai salah satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dalam melakukan tugasnya bersifat independen, tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI,” tambahnya.

Muti Arintawati menuturkan, dalam akad tersebut, penetapan halal oleh MUI meliputi biaya pemeriksaan. Terdiri dari biaya jasa profesional auditor halal (tapi tidak termasuk transport dan akomodasi).

Selain itu, biaya penilaian implementasi sistem jaminan halal, penetapan halal, publikasi pada daftar belanja halal MUI, survailen, pelayanan pasca sertifikasi halal. Kata Muti, akan ada tambahan biaya jika ada proses pengujian laboratorium.

“Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui sistem sertifikasi halal LPPOM MUI,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang Undang perpajakan, ia menerangkan bahwa LPPOM MUI telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga, kata dia, LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk laporan keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik yang independen.

“Penilaian laporan keuangan LPPOM MUI pun terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Muti.

Indonesia Berpotensi jadi Pemimpin di Industri Halal Global

ilustrasi (foto: kilat.com)

MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.

Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.

“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.

“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.

Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.

Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.

Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.

Dukung Ekspor Produk Halal, MUI Gelar Forum Bisnis

iustrasi (foto: Mina News)

MTN, Jakarta – Demi mendukung ekspor produk-produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara forum bisnis. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, MUI bersama biznIDs (perusahaan jasa mediator pengusaha Indonesia dengan pembeli mancanegara) mengadakan forum bisnis virtual bersama dengan KBRI Beijing dan KBRI Kuala Lumpur, untuk membahas kiat-kiat pengembangan ekspor produk halal Indonesia. Forum tersebut dilakukan melalui Zoom pada tengah pekan lalu (25/8) dan dihadiri oleh para pengusaha Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pada sambutannya, Sudarnoto menjelaskan beberapa kategori produk halal yang diminati pasar internasional, yakni makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, farmasi, serta kosmetik. Sudarnoto menyarankan agar para pengusaha Indonesia mengeksplor peluang ekspor produk halal selain di lima kategori tersebut.

Sudarnoto pun menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. “Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi terkait lainnya, dengan dua pendekatan, yakni yakni diplomasi wasathiyah Islam dan diplomasi halal,” kata Sudarnoto.

“Diplomasi halal merupakan bagian dari second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua sebagai kegiatan yang melibatkan para aktor non-pemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, terbukti efektif membantu pemerintah dalam mempromosikan Indonesia di kancah Internasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menjelaskan kalau institusi sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan berperan penting dalam menjalin dan membangun hubungan kerja sama dengan bangsa atau negara lain baik dibidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. “Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penting dan strategi tetapi harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Duta Besar Indonesia di KBRI Beijing, Djauhari Oratmangun. Ia menyoroti potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor produk halal yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada nilai pasar produk halal yang besar di Tiongkok yang diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun bernilai positif, mencapai 2,3 persen pada tahun 2020 dan diprediksi akan mencapai 8,5 persen pada tahun 2021. “Selain itu, pasar masyarakat muslim Tiongkok pun cukup besar, yakni sekitar 22 juta jiwa atau 1,7 persen dari populasi penduduk Tiongkok,” ujar Djauhari.

Untuk dapat merajai pasar produk halal di Tiongkok, Djauhari menyarankan agar para pengusaha Indonesia pantang menyerah karena prosesnya yang panjang. Pemahaman akan regulasi ekspor dan bahasa Tiongkok pun menjadi hal yang penting. “Selain itu, regulasi free trade antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN perlu untuk dipahami agar pengusaha Indonesia dapat melihat peluang yang mendukung ekspor produknya,” paparnya.

Adapun kondisi pasar ekspor Indonesia ke Malaysia dijelaskan oleh Hermono, duta besar Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Selama pandemi berlangsung, menurut Hermono, terjadi peningkatan impor produk makanan olahan di Malaysia. “Pangsa pasar Indonesia sendiri mencakup 8,10 persen dari pasar ekspor produk makanan olahan ke Malaysia pada tahun 2021, berada dalam posisi kelima sebagai negara eksportir utama produk makanan olahan ke Malaysia,” tuturnya.

Hermono menambahkan, dalam hal sertifikasi produk halal, Indonesia dan Malaysia telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), mencakup item pemotongan hewan, bahan baku, dan perisa. Hermono menjelaskan bahwa Malaysia berharap agar cakupan item dalam MRA tersebut dapat diperluas sehingga produk-produk halal yang diekspor Indonesia tidak perlu diperiksa lagi kehalalannya di Malaysia.

Pada forum bisnis hari berikutnya (26/8), Sekjen MUI Buya Dr Amirsyah menyampaikan kata sambutan. Ia menegaskan kalau Indonesia harus fokus dalam dua hal. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produksi produk halal.

“Indonesia sangat potensial namun secara aktual Indonesia belum mengaktualisasi potensi tersebut, dikarenakan terkendala dua hal yakni dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengagregasi, tata kelola yang baik dan belum bersaing dan membuat satu sistem digitalisasi dalam pemasaran produk-produk Indonesia di kancah lokal dan Internasional, sehingga ekspor produk Indonesia ke negara lain,” ungkap Buya Amirsyah.

Kendala kedua adalah sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan ekosistem produk halal dalam pengembangan ekspor dan impor. Jika kedua kendala tersebut dioptimalkan maka Indonesia sebagai pusat bisnis syariah di kancah internasional dapat terealisasi dengan cepat.

Forum bisnis virtual tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Trade, Tourism, and Investment Expo dan Indonesia Halal and Sharia Expo 2021 yang berlangsung pada 2 – 30 Agustus 2021. Informasi seputar biznIDs dapat diakses melalui www.biznids.com

Bortiks, Detektor Makanan Halal, untuk Mendukung Wisata Halal

ilustrasi (foto: Politeknik Negeri Malang )

MTN, Jakarta – Makanan halal adalah salah satu elemen penting dalam wisata halal. Beberapa mahasiswa asal kota Malang berhasil menciptakan alat detektor makanan halal. Seperti apa?

Dilansir dari Tempo, empat orang mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) membuat alat detektor khusus untuk kandungan daging babi, boraks, formalin dan pewarna tekstil pada makanan.

Inovasi ini dilakukan via Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) di bawah bimbingan dosen Christyfani Sindhuwati. Pembuatan dan pengembangan alatnya dipusatkan di Laboratorium Kimia Dasar dan Analisa Instrumental Gedung AQ Polinema.

Keempat mahasiswa tersebut bernama: Nita Uswatun Chasanah Fauziah dan Putra Muara Siregar dari Program Studi Diploma III Teknik Kimia, Adian Ilham Ramadhan (Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi) dan Pranda Prasetyo dari Program Studi Diploma IV Teknik Elektronika.

“Alat yang kami kembangkan kami beri nama Bortiks, singkatan dari babi boraks formalin pewarna tekstil. Alatnya kami buat sejak Mei lalu dan ditargetkan selesai September nanti. Bortiks kami buat untuk mendukung pengembangan halal tourism,” kata Nita selaku Ketua tim.

Menurut Nita, pembuatan Bortiks juga dilatarbelakangi kemunculan pandemi Covid-19. Pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan yang membatasi kontak antarmanusia, semisal dengan membatasi jam operasional rumah-rumah makan. Kebijakan ini bisa memicu persaingan pasar yang sengit.

Dikhawatirkan sebagian pedagang melakukan kecurangan dengan menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin, serta pewarna tekstil sintetik pada makanan demi tetap bertahan di tengah pandemi. Sebab, boraks dan formalin membuat makanan bisa bertahan lama. Sedangkan pewarna tekstil berharga murah tapi efektif untuk membuat warna makanan mencolok dan tampak segar.

Menurut Nita, pembuatan Bortiks juga bertujuan membantu masyarakat mengenali makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan, serta gangguan kronis pada tubuh. “Penjual makanan tidak ingin dirugikan oleh kerusakan produk, yang memicu potensi adanya kecurangan dalam penjualan makanan dengan menggunakan pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin,” jelasnya.

Christyfani Sindhuwati alias Titi, sang dosen pembimbing, mengatakan PKM-KC merupakan salah satu hajatan tahunan paling ditunggu-tunggu mahasiswa. Sebagai ajang penerapan hardskill dan softskill, selama pelaksanaan PKM para mahasiswa berlomba memeragakan kemampuan terbaik mereka.

“Saya berharap Nita dan kawan-kawan dapat memberikan performa terbaik dalam pengembangan Bortiks supaya lebih inovatif dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” kata Titi. Kehadiran Bortiks juga diharapkan mendukung wisata halal di Indonesia.

Indonesia Ingin Bisa Terbitkan Sertifikat Halal Berstandar Internasional

ilustrasi (gambar: suara.com)

MTN, Jakarta – Pemerintah ingin agar Indonesia punya sertifikat halal berstandar internasional, agar dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dunia.

Dilansir dari NewsCom, Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, menyatakan kalau pemerintah ingin agar Indonesia punya sertifikat halal berstandar internasional, pada Selasa (22/6), melalui video konferensi dari kediaman resmi Wapres RI di Jalan Diponegoro Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut saat menjadi narasumber utama (Keynote Speaker) dalam Acara Penutupan Festival Syawal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1442 Hijriah.

“Tak dapat dipungkiri, sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor, khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” ujar Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus berupaya untuk membuka pasar ekspor ke berbagai negara, khususnya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan anggota OKI.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat itu pun meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI bersama-sama LPPOM MUI untuk berkoordinasi dengan pemerintah.

“Antara lain koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI,” imbuhnya.

Tujuannya, lanjut Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul U’lama (PBNU) ini, adalah untuk menyepakati adanya satu sertifikat halal Indonesia yang diterima secara internasional.

“Diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia dapat diterima di semua negara tujuan ekspor,” papar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Selain itu, ungkapnya, kemudahan untuk memperoleh sertifikasi halal bagi para pelaku usaha juga penting, khususnya bagi pelaku usaha.

Di samping itu, ungkapnya, kemudahan memperoleh sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), juga penting untuk diupayakan.

“Tujuanya untuk mendukung ketersediaan produk halal yang berdaya saing. Sebagai contoh ialah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI Nomor 57 Tahun 2001,” ucap Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Dalam peraturan ini, tambahnya, pemerintah telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi halal bagi UMK. “Saya mengimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produknya,” harapnya.

“Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk sehingga produk-produk UMK diharapkan dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional,” pungkas Wapres.

Seperti Ini Panduan Pariwisata Halal Indonesia

lustrasi (foto: travellink-indonesia)

MTN, Jakarta – Gaung wisata halal di Indonesia telah bergema selama beberapa tahun terakhir. Seperti apa pemerintah merumuskan regulasinya?

Seperti dilansir dari RiauMagz, acuan penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia dibagi dalam tiga aspek yang masing-masing merujuk pada undang-undang yang ada. Ketiga aspek tersebut antara lain:

Pedoman Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal
Acuan penyelanggaraannya adalah Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 7, 8, 9 (5), 28 h), Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rippamas (pasal 8), Undang-Undang No.33 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2019.

Pedoman Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Halal
Acuan penyelenggaraan terkait pemasaran meliputi Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 7, 8, 9 (5)), Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rippamas (pasal 32), Undang-Undang No.33 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2019.

Pedoman Penyelenggaraan Industri dan Kelembagaan Pariwisata Halal
Acuan penyelenggaraan terkait hal ini di antaranya Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 20b, 26n, 28 f dan pasal 54), Peraturan Pemerintah Nomor 52. Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (pasal 2, 3, 4, 5), dan Undang-Undang No. 33 tahun 2014.

Undang-Undang No. 10 tahun 2009:
Pasal 20b:
Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
Pasal 26n:
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28f:
Pemerintah berwenang menerapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
Pasal 54:
Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksudu pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peratuan Pemerintah No.52 Tahun 2012:
Pasal 2
Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk:
a. Memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja, dan
b. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
Pasal 3
Sertifikasi usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatkan:
a. Kualitas pelayanan kepariwisataan
b. Produktivitas usaha pariwisata
Pasal 4
Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata
Pasal 5
Sertifikasi usaha pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata.

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia
Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia mengacu pada tiga aspek yakni destinasi, pemasaran dan industri kelembagaan. Masing-masing mencakup beberapa hal di antaranya:

Penyelenggaraan Destinasi
Hal yang terkait dengan aspek ini adalah kewilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, investasi dan dukungan pemerintah.

Penyelenggaraan Pemasaran
Pemasaran mencakup strategi pemasaran (DOT), strategi promosi (BAS), strategi media (POSE) dan strategi event (POP).

Penyelenggaraan Industri dan Kelembagaan
Di antaranya meliputi hotel, restoran, BPW, SPA, SDM pariwisata halal, sinergi kelembagaan dan penelitian.

10 Prioritas Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia
Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, pemerintah merencanakan 10 tahapan prioritas pengembangan pariwisata halal Indonesia yang akan dikerjakan secara bertahap, di antaranya adalah:

Halal Tourism Regulation
Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat aturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Aturan ini diperlukan untuk memberikan legalitas setiap kebijakan yang ditempuh pada tahapan selanjutnya.

Sertifikasi dan Standarisasi
Kita sering berpikir tanpa di sertifikasi atau distandarisasi pun pesona wisata di Indonesia kebanyakan sudah halal. Tetapi saat wisatawan asing datang ke Indonesia, kita tak bisa berdalih demikian. Orang akan langsung melihat bagaimana sertifikasinya apakah ada atau tidak, apakah sesuai standar atau tidak. Hal ini juga terkhusus pada standar pariwisata halal Indonesia.

Muslim Visitor Guide
Pariwisata halal memang identik dengan wisatawan muslim, meskipun juga wisata ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Program muslim visitor guide diharapkan lebih meningkatkan daya tarik wisatawan muslim berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia.

Research and Development
Pengembangan dan riset juga dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas industri wisata yang telah ada. Bagaimana kita bisa menilai pengembangan wisata halal negara-negara kompetitor Indonesia, salah satunya bisa diatasi dengan tahapan ini.

Monitoring dan Evaluasi IMTI
Setiap kebijakan dibutuhkan monitoring dan evaluasi sebagai modal perbaikan kebijakan yang sudah dijalankan, termasuk juga dalam pengembangan wisata halal. Monitoring IMTI dilakukan mengacu pada GMTI. Indonesia telah mengadopsi aspek pengembangan dan penilaian dari GMTI menjadi IMTI. Dan ini membutuhkan evaluasi dan motoring.

Monitoring dan Evaluasi DSRA
Evaluasi dan monitoring dari aspek DSRA juga diharapkan mampu memberikan perbaikan pada kebijakan yang sudah dilakukan.

Daya Tarik dan Paket Wisata Halal
Meningkatkan daya tarik dan meningkatkan kualitas paket wisata halal menjadi tahapan selanjutnya yang akan dikembangkan. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia tentunya.

Penguatan Pemahaman Pariwisata Halal
Banyak kalangan yang memang belum paham tentang konsep wisata halal Indonesia sehingga sangat berdampak pada pengembangannya di tanah air. Kata halal diidentikkan dengan suatu agama yang dianggap sebagai pola penyebaran agama, padahal ini sudah masuk dalam aspek bisnis pariwisata. Maka pemahaman akan terus dilanjutkan hingga semua elemen paham tentang urgensi dan potensi wisata halal yang cukup besar dimiliki Indonesia.

Marketing Outrech
Marketing menjadi hal yang akan terus dikembangkan untuk menarik minat wisatawan ke Indonesia. Termasuk wisatawan muslim yang menjadi konsumen utama wisata halal. Namun tidak menutup kemungkinan wisata halal ini dilakukan ke wisatawan non muslim sekalipun karena ada value yang bisa dinikmati wisatawan dari konsep wisata halal yang disajikan.

Digital Information System
Sistem informasi digital akan sangat membantu, memudahkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri. Pelayanan yang disajikan secara digital akan memberikan kesan pengelolaan yang profesional, canggih dan maju. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Selain itu, sistem ini juga akan memudahkan wisatawan membuat kunjungan, melihat-lihat tempat wisata yang akan dikunjunginya hingga membuat sebuah keputusan kunjungan.

Beberapa cara yang bisa dipakai dalam mewujudkan wisata halal yang sukses di Indonesia, terutama di saat seperti pandemi sekarang ini.

  1. Virtual Exhibition/Product Display (Pameran Virtual)
    Pameran Produk Ekspor dan Jasa, Daerah Tujuan Wisata, serta Proyek Investasi.
  2. Product Presentation (Presentasi Poduk)
    Pengenalan produk kepada pembeli potensial di dalam dan luar negeri.
  3. Investment Project Presentation (Presentasi Proyek Investasi)
    Mengundang Pemerintah Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus, BUMN,
    Perusahaan Swasta, dan Start-Up yang berminat untuk menarik investor dalam danluar negeri untuk mempresentasikan proyeknya.
  4. Business Matching
    Bekerja sama dengan KBRI, Atase Perdagangan, Indonesia Trade Promotion
    Center (ITPC), Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), Asosiasi Fintek, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, Asosiasi Urun Dana Indonesia, dll.
  5. Business Forum
  6. Workshop dan Training
    Berbagai workshop terkait dengan Standarisasi Produk berdasarkan SNI, Perizinan Ekspor, dan berbagai macam pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan volume perdagangan, kunjungan wisatawan dan investasi, seperti permasalahan Branding, Packaging, Marketing melalui Media Sosial, Pencatatan Keuangan, Sistem Manajemen ISO Series, Sistem Jaminan Halal, Manajemen Ekspor, dan masih banyak lainnya.