Posted on

KNEKS Berharap Industri Halal Jadi Fokus Para Capres 2024

MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berharap industri halal jadi fokus para capres 2024, karena Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim punya potensi besar untuk pengembangan industri halal dan keuangan syariah.

Dilansir dari IDXChannel, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar, mengatakan Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim punya potensi besar untuk pengembangan industri halal dan keangan syariah.

Afdhal mengungkapkan sudah ada master plan untuk pengembangan industri halal Indonesia 2023 – 2029. Tujuannya, untuk mempercepat pengembangan industri dan menjadi komponen dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Masterplan yang sudah disusun diharapkan mampu menjadi perhatian dari para calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar untuk untuk bertanding dalam kontestasi politik 2024. Sehingga masterplan yang sudah dibuat dapat dijalankan dalam bentuk program kerja pemerintahan yang baru nantinya.

“Kita berharap calon pemimpin bisa melihat master plan industri halal ini, dan bisa menjadikan bagian dari program kerja atau program sosialisasi mereka,” ujar Afdhal dalam Market Review IDXChannel, Senin (30/10).

Setidaknya ada tiga target utama yang masuk dalam masterplan industri halal 2023-2029. Pertama, meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialisasi. Kedua, menguatkan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Ketiga, meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor. Keempat, menguatkan kewirausahaan dan industri/usaha mikro, kecil, dan menegah. Kelima, menguatnya halal brand dan awareness.

“Kami menunggu paea calon pemimpin Indonesia untuk segera memperhatikan sektor ekonomi syariah, sektor industri halal, karena ini merupakan bagian penting dalam perekonomian nasional,” lanjut Afdhal.

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim punya potensi besar untuk pengembangan industri halal dan keangan syariah.

Lewat master plan tersebut, industri halal sendiri terbagi dalam dua jenis. Pertama industri halal inti yang terdiri dari makanan, farmasi, kosmetik, dan jasa yang terkait. Jenis industri halal kedua industri halal berkembang, seperti modest fashion, pariwisata ramah muslim, dan ekonomi kreatif syariah.

Menurut Afdhal, produk halal bukan soal syariah saja, tetapi dalam proses produksinya juga harus menyangkut aspek kesehatan.

“Penduduk kita besar, membutuhkan industri yang baik, sehat dan berdaya saing, oleh karena itu produk sektor halal menjadi bisa menjadi kontributor ke depan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga secara politik menarik juga untuk diperhatikan,” pungkasnya.

Posted on

KNEKS Rilis Panduan untuk Pariwisata Ramah Muslim

Pihak KNEKS ketika meluncurkan buku Panduan Pariwisata Ramah Muslim di Lima Destinasi Favorit (foto: madinaworld.id)

MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) baru saja meluncurkan Buku Panduan Pariwisata Ramah Muslim di lima destinasi superprioritas pada September tahun lalu. Tujuannya agar dapat menggencarkan pengembangan wisata ramah Muslim.

“Kita sudah bikin pedoman untuk lima destinasi superprioritas,” ujar Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, di Jakarta (13/1).

Dilansir dari Republika, Afdhal melanjutkan, saat ini pihak KNEKS tengah menyiapkan Masterplan Industri Halal Indonesia. Masterplan tersebut sudah di tahap penyelesaian dan tengah dikoordinasikan oleh manajemen eksekutif KNEKS.

Nantinya, masterplan itu memuat banyak strategi pengembangan industri halal, termasuk pengembangan pariwisata ramah Muslim. “Masterplan Industri Halal Indonesia di dalamnya juga ada strategi pengembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia,” ungkap Afdhal.

Menjelang Asean Tourism Forum (ATF) 2023 bulan Februari nanti, Afdhal menyebutkan, pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan asosiasi pariwisata lainnya akan lebih banyak berperan.

Mengawali tahun 2023 ini, pemerintah sudah bergerak cepat. KNEKS telah memasukkan beberapa program pengembangan industri halal dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Disebutkan, terdapat tujuh proyek prioritas terkait pengembangan industri halal Indonesia. Di antaranya adalah: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal, Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha Industri Halal, Penguatan Pelaku Industri Halal, Kerja Sama Internasional Industri Halal, Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim, Penguatan Halal Value Chain, dan Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

“Kesemua ini akan juga ter-update dalam pemutakhiran RKP 2023 ini. Jadi semua kementerian dan lembaga terkait bisa membuat programnya masing-masing mengikuti arahan pemerintah ini,” tuturnya.

Hal itu, lanjut Afdhal, merupakan bukti nyata industri halal telah menjadi prioritas nasional. Ini sekaligus memiliki keselarasan dengan program pembangunan pemerintah.

Posted on

Pentingnya Kehadiran Makanan Halal di Destinasi Wisata

ilustrasi (gambar: siarandepok.com)

MTN, Jakarta – Menurut pihak KNEKS, makanan halal penting kehadirannya di destinasi wisata halal. Seberapa pentingnya?

Dilansir dari Liputan6, menurut Afdhal Aliasar selaku Direktur Industri Produk Halal KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), makanan halal penting tersedia di destinasi wisata di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

“Halal bukan hanya tentang proses. Halal bagi traveler muslim itu layanan khusus. Itu makanya makanan halal diterima di seluruh dunia karena halal adalah bagian dari layanan yang dibutuhkan,” terang Afdhal (25/11).

Menurut Direktur Industri Produk Halal KNEKS tersebut, layanan kuliner halal yang diberikan oleh restoran dapat menarik lebih banyak wisatawan atau turis muslim. “Ini bisnis. Kalau tidak membuat atau menyediakan makanan halal, mereka akan kehilangan sebagian pendapatannya karena wisatawan muslim tidak mau makan di sana,” ucap Afdhal.

Ia mencontohkan Bali dan Bangkok, meski dinilai banyak memiliki makanan non-halal, ada sejumlah restoran Padang yang dapat dijangkau oleh umat muslim. “Masyarakat Bali mayoritas Hindu, Bangkok mayoritas Buddha, tetapi jangan lupa ada banyak Muslim traveler atau visitor, itu makanya ada banyak makanan halal di Bangkok dan Bali, makanan halal diperlukan,” ujar Afdhal.

“Makanan halal itu basic (hal mendasar) bagi orang muslim, karena berkaitan dengan kepercayaan,” lanjutnya. Menurut Afdhal, pihaknya mendorong destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia untuk mampu meningkatkan extended services-nya seperti jaminan makanan halal, demi menyambut wisatawan lokal maupun internasional.

Hafizuddin Ahmad, pengamat wisata halal sekaligus Sekertaris Dewan Pengawas Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Hafizuddin, wisata halal tak hanya soal ibadah ritual, kewajiban seorang muslim untuk mengonsumsi makanan halal juga membutuhkan jaminan dari pengelola restoran.

Ia mengatakan, Indonesia punya persoalan mendasar soal kesadaran untuk memiliki sertifikat halal di restoran. Hal itu disebabkan karena faktor Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Posted on

KNEKS Tetapkan Mal di Sulsel Jadi Kawasan Wisata Halal

Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan

MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tetapkan sebuah mal di Sulawesi jadi kawasan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Direktur Infrastruktur dan Ekonomi Syariah di KNEKS, Sutan Emir Hidayat, mengatakan pihaknya menetapkan kawasan Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, sebagai tempat wisata kuliner yang halal, aman dan sehat (KHAS), yang dinilai penting sebagai jaminan bagi wisatawan Muslim.

“Hal itu penting agar tidak ada lagi rasa khawatir pada wisatawan atau pengunjung ketika berwisata di suatu tempat, khususnya di mall sebagai salah satu lokasi wisata kuliner,” ujar Emir.

Menurut Emir, penetapan kawasan kuliner halal, aman dan sehat ini merupakan sistem jaminan produk halal khususnya bagi pengunjung Muslim. Pasalnya, saat mau salat ada tempat yang representatif dan mau makan tidak khawatir lagi karena semua sudah terverifikasi halal.

Emir mengatakan, kalau di luar negeri istilah yang digunakan untuk wisata itu adalah Muslim friendly atau ramah terhadap masyarakat muslim.

Lebih jauh dijelaskan, kawasan KHAS tidak hanya menjamin semua produk yang ditawarkan itu halal, tetapi juga aman dan sehat. Sebab di tempat tersebut tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti diskotik atau pub.

Sementara itu, pihak Manajemen Grand Mall, Musliadi mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan Grand Mall sebagai kawasan KHAS. “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi predikat ini, karena selama ini kami sudah menuju ke kawasan kuliner halal, aman dan sehat, bahkan rokok pun tidak dijual di Toserba,” ungkap Musliadi.

Menanggapi hal itu, Bupati Maros HM Chaidir Syam mengimbau kepada pihak pengelola agar mampu menjaga amanah dan predikat sebagai kawasan wisata KHAS. Selain dapat mendorong peningkatan pengunjung, juga dapat mendukung pencapaian target PAD Pemkab Maros dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Posted on

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Dorong Pemulihan Wisata Halal

ilustrasi (gambar: minanews.net)

MTN, Jakarta – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong sinergi untuk memulihkan wisata halal nasional.

“KNEKS bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai lead stakeholder-nya terus berupaya mendorong pulihnya sektor pariwisata halal,” ujar Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, di Jakarta, awal bulan ini (2/6).

Dengan adanya wisata halal, wisatawan Muslim dapat lebih nyaman dengan memperhatikan tersedianya kebutuhan. Misalnya, tempat shalat di lokasi destinasi wisata, makanan halal, dan atraksi yang baik untuk keluarga.

Dilansir dari Republika, Afdhal mengatakan, KNEKS menyambut baik dan bangga atas capaian Indonesia yang naik dari posisi empat. “Ini adalah hasil kerja keras kita bersama para insan pariwisata dan masyarakat,” ungkap Afdhal.

Afdhal berharap peringkat kedua dari GMTI akan memberikan dorongan dan energi yang lebih besar agar inudstri ini bisa bergerak lebih maju. Ia berharap Indonesia menjadi tujuan destinasi utama bagi pelancong Muslim dunia sehingga bisa mendongkrak perekonomian nasional.

GMTI 2022 secara resmi diluncurkan oleh Halal in Travel Global Summit. Ada sebanyak 18 penghargaan yang diberikan dalam penyelenggaraan acara di Singapura, Rabu (1/6) tersebut. Sebanyak 18 pemenang berasal dari empat kategori, yakni GMTI Award, Muslim-Friendy Service Provider Award, HalalTrip Travelers Choice Award, dan Halal Travel Personality of the Year.

Indonesia juga memperoleh penghargaan Halal Travel Personality of the Year yang diberikan pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga berharap penghargaan tersebut mampu mendorong upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) serta pembuka lapangan kerja.

Optimisme tersebut disampaikan Sandiaga merujuk besarnya potensi pasar wisata halal. Data menunjukkan, pada 2019, umat Islam di seluruh dunia menghabiskan total 2,02 triliun dolar AS untuk belanja makanan, kosmetik, farmasi, fesyen, travel, dan rekreasi. Pasar Muslim global diperkirakan akan tumbuh hingga 2,4 triliun dolar AS pada 2024.

Sejumlah pengeluaran terbesar bagi konsumen Muslim adalah pada makanan dan minuman halal. Menurut Sandiaga, Indonesia harus menciptakan peluang-peluang usaha berbasis pariwisata halal.

Posted on

KNEKS Rilis Video Promo Wisata Halal Indonesia

ilustrasi (foto: Antara News)

MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di saluran YouTube-nya baru saja mengunggah video promo wisata halal di Indonesia. Seperti apa?

KNEKS di saluran YouTube resminya baru saja mengunggah video promo wisata halal di Indonesia yang berjudul Indonesia Muslim Friendly Tourism.

“Indonesia menjamin memberikan kenyamanan dan keamanan serta suasana seperti dirumah sendiri di setiap destinasi wisatanya, lho! Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, kamu tidak akan sulit untuk menemukan Prayer Room, Qibla Direction, Tourist Attractions, Halal Restaurants dengan keunggulan rasa yang lezat dan dijamin kehalalannya,” terang caption di video tersebut.

Tonton videonya di bawah ini.

Posted on

Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Program Pemerintah harus Bersinergi

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

MTN, Jakarta – Wapres RI menyatakan agar jadi pusat halal dunia di tahun 2024, sinergi program KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus berbuah nyata. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disinergikan tanpa harus menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum. Program-program tersebut pun diminta benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

”Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil),” kata Wapres Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat memimpin dan membuka rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dilansir dari situs Kominfo, Ma’ruf menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.

Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.

Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.