UMK bisa Majukan Pariwisata Halal NTB

ilustrasi (gambar: Kantor Berita Kemanusiaan)

MTN, Jakarta – Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dianggap bisa majukan pariwisata halal di Nusa Tengga Barat. Seperti apa?

“Untuk mengoptimalkan wisata halal di NTB, penguatan produk halal termasuk produk UMK merupakan keniscayaan untuk terus dilaksanakan,” tegas Plt Kepala BPJPH, Mastuki, di hadapan para pelaku UMK dalam seminar “Kemudahan Sertifikasi Halal dalam Mendukung Pengembangan UMKM dan Pariwisata Halal”. Seminar inj digelar Kemenko Perekonomian, di Senggigi, Nusa Tenggara Barat, Kamis (3/6/2021).

Dilansir dari JurnalIslam, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa pariwisata halal tidak dapat terpisahkan dari adanya ketersediaan produk halal. Karenanya, penguatan produk halal, baik berupa barang ataupun jasa, merupakan hal mendasar dalam membangun dan mengembangkan pariwisata halal.

Mastuki mengapresiasi inisiatif pengembangan pariwisata halal di NTB. Dua tahun lalu, Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Peringkat itu diperoleh setelah Indonesia mengungguli 130 destinasi dunia. Pada tahun itu juga, Lombok menduduki peringkat pertama pariwisata halal Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019.

Menurut Mastuki, dengan potensi pariwisata dan pengembangan produk halal yang terus dilakukan, maka pariwisata halal di NTB tak hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia, namun juga dunia.

Untuk itu, Mastuki mendorong para pelaku UMK di NTB untuk dengan penuh kesadaran melaksanakan sertifikasi halal bagi produknya. Terlebih, melalui regulasi JPH terbaru, pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi UMK dalam bersertifikasi halal.

“Produk halal dan thayyib merupakan jaminan kualitas yang lebih dari sekedar mutu. Dan menghasilkan produk seperti ini merupakan aktivitas mulia yang membuktikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam memberikan service yang baik bagi konsumen,” jelas mantan Juru Bicara Kemenag itu.

“Indonesia Punya Potensi Besar Kuasai Pasar Halal Global”

ilustrasi (gambar: Unair News)

MTN, Jakarta – Indonesia miliki potensi besar untuk kuasai pasar industri halal dunia. Benarkah?

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang juga Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, seperti yang dilansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” tegas dia saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (03/06).

State Global Islamic Economic Report 2020-2021, melaporkan tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai USD2,02 triliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal. Sebagai contoh, pengeluaran untuk mode fashion mencapai USD277 miliar, meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan mencapai USD311 miliar pada 2024.

Menilik data OIC Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3% di bawah Arab Saudi (14,5%), Malaysia (13,3%), Uni Emirat Arab (12,3%), dan Turki (10,1%). Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4% di bawah Uni Emirat Arab (12,2%), Turki (12,1%) dan Malaysia (11,8%). Untuk itu, Wapres berharap potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke luar negeri khususnya ke negara-negara OKI.

“Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia khususnya negara-negara OKI,” pintanya.

Untuk mewujudkannya, Kiai Ma’ruf memaparkan sedikitnya ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan, pertama, dengan mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor.

“Yang kedua, dengan mambangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Ketiga, dengan membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal,” sebutnya.

Dan yang keempat, lanjut dia, dengan meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (Global Halal Value Chain).

Demi Tekan Kasus Covid-19, Pati Tutup Sementara Objek Wisata Religi

MTN, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk menutup sementara objek wisata alam dan wisata religi di wilayahnya, demi menekan angka kasus COVID-19.

“Penutupan dilakukan selama dua pekan sambil melihat perkembangan,” ujar Bupati Pati, Haryanto, yang mana periode penutupan sementara objek wisata berlaku sejak akhir pekan kemarin.

Dilansir dari Liputan6, sejak awal pandemi, kata Haryanto, Kabupaten Pati belum pernah menangani pasien COVID-19 sampai 88 orang. “Awalnya hanya ada 40 pasien COVID-19, berarti itu naik sampai 100 persen, sehingga lebih baik kami melakukan berbagai tindakan pencegahan,” tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga menyarankan agar segala pertemuan, termasuk halal bi halal, secara virtual. Itu dilakukan guna mencegah kerumunan yang nantinya berisiko menyebabkan klaster baru kasus COVID-19.

Sementara, penyelengaraan resepsi pernikahan memang tidak dilarang, hanya saja harus dilakukan dengan banyak pembatasan. Secara grafik, tingginya aktivitas masyarakat biasanya berbanding lurus dengan catatan kasus COVID-19 yang meningkat.

Pemkab Pati mencatat, dari total 21 kecamatan, laporan transmisi COVID-19 tertinggi ada di Kecamatan Pati. Di samping, perpanjangan PPKM Mikro juga berlaku di wilayah tersebut.

Tangkap Peluang Wisata Halal Global, Jawa Timur Ingin Menjadi Sentra Produk Halal Indonesia

MTN, Jakarta – Pemerintah provinsi Jawa Timur mengupayakan agar wilayahnya bisa jadi pusat produk halal Indonesia. Seperti apa?

Dilansir dari Surya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus bekerja keras untuk mengembangkan potensi industri halal di Jatim. Bahkan, ada tekad baru untuk menjadikan Jawa Timur sebagai sentra produk halal Indonesia.

Pekan lalu (26/5/2021) dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain Jawa Timur di Situbondo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Johansyah, KH Hasan Mutawakkil Alallah, Bank Jatim, dan sejumlah jajaran terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa potensi pengembangan industri halal pengembangan produk makanan dan minuman halal dunia sangat besar. Sehingga Indonesia, khususnya Jawa Timur harus memanfaatkan potensi atau peluang tersebut untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jatim.

“Halal memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Jadi tolong diartikan lebih luas bahwa peluang industri hal ini juga sudah semakin meluas. Itu kenapa kita sekarang menggalakkan adanya ekonomi syariah, bahwa ada banyak hal yang kita harus gerak untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan global,” kata Khofifah.

Ia mencontohkan, bahwa Korea sudah cukup lama mencanangkan untuk menjadi pusat wisata halal dunia. Begitu pula juga dengan negara Thailand yang sudah mencanangkan dirinya sebagai pusat dapur halal dunia.

Artinya, tagline tersebut juga dibuat untuk menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung tanpa khawatir karena wisata halal dan makanan halal sudah banyak tersedia di negara-negara tersebut.

“Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada kaitannya produk halal dengan mayoritas agama di negara tersebut, karena lihat saja bawa Thailand tagline-nya adalah menjadi Dapur Halal Dunia,” tambahnya.

Lebih jauh Gubernur Khofifah juga menyampaikan, bahwa prediksi omzet wisata pada lima tahun mendatang mencapai U$D300 miliar. Jika 10 persennya saja Jawa Timur atau Indonesia ikut ambil peran, maka peluang yang bisa ditangkap nilainya sudah mencapai US$30 miliar.

Oleh sebab itu, mulai saat ini menurut Khofifah sudah selayaknya diinisiasi pengembangan industri halal di Jawa Timur termasuk sektor UKM di Jawa Timur juga harus sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar akan produk produk halal, di mana nanti pemerintah akan memfasilitasi terkait izin dan juga sertifikasi halalnya.

“Oleh sebab itu, IKM UKM di Jatim ayo bersama-sama menjadikan Jatim untik menjadi sentra produk halal Indonesia,” tegasnya.

Apa yang dilakukan Pemprov Jatim hari ini turut didukung oleh Nur Shodiq Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Bahkan MUI juga akan langsung mengawal untuk sertifikasi halal pada produk-produk UKM IKM Jawa Timur khususnya bidang kuliner.

“Kita akan fokus untuk UKM dan IKM untuk mengarahkan agar mereka mengurus sertifikasi halal. Dan yang kedua kepada industri terutama yang terkait dengan kuliner maka akan kita coba untuk kita aja bicara tentang bagaimana mereka ini memenuhi ketentuan, karena prospeknya kita ingin Jawa Timur nanti menjadi sentra produk halal dari Indonesia,” tegasnya.

Dari Pemprov ada juga ada layanan yang membantu pengurusan seritfikasi halal. Dan juga akan diberikan pendampingan bagi yang belum lolos mendapatkan sertifikasi halal.

Sejarah Objek Wisata Halal, Pemandian Alam Banyubiru

Pemandian Banyu Biru (foto: travelingyuk.com)

MTN, Jakarta – Objek wisata terkenal di Sumber Rejo, Winongan, Pasuruan, yakni Banyubiru, akan segera dijadikan tempat wisata halal. Seperti apa sejarahnya?

Dilansir dari Radarbromo, Pemkab Pasuruan berencana untuk menyulap pemandian Banyubiru dengan konsep wisata halal. Salah satunya, akan ada pemisahan yang jelas antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada penambahan fasilitas outbound dan perbaikan lapangan tenis.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati mengatakan, belum bisa memastikan bagaimana konsep wisata halal di Banyubiru itu. Ada konsultan yang tengah mengerjakannya. Saat ini, desainnya tengah disiapkan.

“Kami belum bisa berbicara itu. Konsultan sedang menyiapkan konsepnya. Nanti setelah selesai baru akan ditunjukkan dan didiskusikan di internal pemkab,” katanya.

Disparbud, lanjut Eka Wara, menunggu hasil kerja konsultan untuk penataan Banyubiru. Yang pasti, konsepnya tetap memegang teguh kearifan lokal, nilai-nilai daerah santri, dan sebagainya. “Penyekatan tempat mandi perempuan dan laki laki itu nanti ada. Tapi, itu bukan berarti melarang,” tandasnya.

Disparbud juga belum menyediakan anggaran atau mengajukan dana bantuan ke pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan anggaran bergantung pada konsep yang disusun konsultan. ”Kebutuhan itu akan dihitung, misalnya berapa untuk pembangunan fisik,” jelasnya.

Sekilas, tambah Eka Wara, konsep wisata halal juga mengusung tiga tema besar. Yakni, maslahat, sejahtera, dan berdaya saing. Yang pasti, wisata Banyubiru dengan konsep yang baru itu ditata lebih baik. Tidak melanggar syariat agama dan melanggar tradisi lokal. Kapan Banyubiru dibuka lagi? “Bisa tahun ini, bisa tahun depan,” katanya.

Sejak dulu, kolam air di Desa Banyubiru, Kecamatan Winongan, itu sangat populer bagi warga Kabupaten Pasuruan. Keindahannya terkenal. Kejernihan airnya juga luar biasa. Dengan ikan-ikan tombro di dalamnya.

Saat ini, Banyubiru dikenal sebagai pemandian alam untuk umum. Tempat wisata itu dikelola sebagai penghasil pendapatan asli daerah (PAD).

Sejarah Pemandian Banyubiru

Pemandian Banyubiru lekat dengan sejarah Pasuruan, terutama keterkaitan dengan zaman kerajaan. Subandi, juru kunci Banyubiru, bercerita sejarah Banyubiru dimulai sejak Kerajaan Majapahit runtuh pada pada abad ke-XV. Banyak sisa-sisa petinggi kerajaan yang mencari tempat untuk menghindari terjadinya perang.

”Ada dua prajurit yang ditugasi mencari tempat di selatan Pasuruan. Akhirnya nemu di Tengger,” kata pria yang berumur 61 tahun itu.

Kemudian rombongan bergerak dengan berjalan kaki. Ada beberapa tempat istirahat yang disinggahi. “Pertama di Wendit, Malang. Selanjutnya Singosari, dan terakhir Banyubiru,” katanya.

Banyubiru waktu itu adalah hutan belantara. Pemandian adalah sungai yang lusuh. Rombongan berhenti di lokasi ini sangat lama dibandingkan dengan dua tempat peristirahatan sebelumnya.

Sungai itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pemandian raja dan pemandian prajurit. Sedangkan pemandian putri berjarak 500 meter dari lokasi sebelumnya.

Pada masa Belanda, Bupati Pasuruan yang bernama Raden Adipati Nitiningrat mengetahui adanya sumber yang bersih itu. Dalam perjalanan ke lokasi, bupati bertemu dengan pembesar Belanda, PW Hoplan. Bersamalah mereka ke sana. Belanda takjub dengan jernihnya air pemandian Banyubiru. Kemudian dibuatlah pemandian di lokasi. “Dibangun pemandian umum. Sampai dibuat lomba polo air, renang, dan sebagainya,” jelasnya.

Tetapi, setelah kedatangan Jepang, semuanya dirusak. Bahkan, kera-kera yang ada di lokasi ditembaki. Beberapa arca di lokasi juga dirusak. Kini hanya tinggal beberapa. Di antaranya, dua volkaring dari Pemda Kabupaten Pasuruan dengan bahasa Belanda bertahun 1921. Lalu, satu prasasti bahasa dan huruf Jawa tahun 1847. Kemudian, sebuah Patung Betara Siwa dengan membawa senjata trisula. Ada lagi satu patung Ganesha dan satu patung dua ekor naga berbelit.

Menparekraf Ajak Anak Muda Aceh Sekolah Pariwisata untuk Belajar Wisata Halal

ilustrasi (foto: phinemo.com)

MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak anak muda Aceh untuk sekolah wisata guna mengembangkan potensi wisata halal di Aceh.

Dilansir dari Tempo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengajak anak muda Aceh untuk sekolah wisata di Politeknik Pariwisata atau Poltekpar guna mengembangkan potensi wisata halal di Aceh.

Sandiaga mengatakan, Aceh memiliki potensi wisata yang harus dikemas secara maksimal, termasuk untuk hal wisata halal.

Saat ini sudah terlaksana beberapa program khusus antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan berbagai agenda wisata dan pengembangan destinasi wisata.
“Kami akan menyandingkan pengembangan wisata dengan penyiapan sumber daya manusianya,” kata Sandiaga di Banda Aceh, pada awal bulan ini.

Anak muda Aceh yang tertarik menimba ilmu pariwisata dapat mendaftar ke Politeknik Pariwisata di Bali, Palembang, atau Bandung. “Lulusan politeknik pariwisata ini akan menjadi incaran pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata,” ujar Sandiaga Uno.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman berharap dukungan pemerintah dalam memajukan pariwisata di Banda Aceh. Dia membeberkan sejumlah aktivitas dan destinasi wisata yang menarik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

“Ada wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, edukasi tsunami, sampai wisata kuliner,” kata Aminullah. Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke Banda Aceh berasal dari Malaysia dan Singapura.

Pada 2019, Kota Banda Aceh berhasil meningkatkan jumlah pelancong, jadi 500 ribu orang wisatawan. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Aminullah melanjutkan, Pemerintah Kota Banda Aceh, kini tengah menata kawasan pantai Ulee Lheue untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata lengkap dengan fasilitas pendukung, seperti tempat ibadah dengan miniatur Masjid Raya Baiturrahman. Di sana juga nantinya akan tersedia aneka kuliner khas Aceh.

“Rendahnya Literasi Masyarakat Hambat Perkembangan Wisata Halal”

ilustrasi (foto: Reygina Wisata Indonesia)

MTN, Jakarta – Tak bisa dipungkiri kalau hingga saat ini masih saja banyak terjadi salah kaprah di masyarakat tentang konsep wisata halal. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan kalau hal itu terjadi karena masih rendahnya tingkat literasi di masyarakat.

Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti masih rendahnya literasi masyarakat terkait ekonomi syariah menjadi tantangan pengembangan wisata halal di Indonesia.

Wapres mengatakan, rendahnya literasi membuat pemahaman terhadap wisata halal disalahkanartikan sebagai objek wisata yang diubah menjadi syariah.

Akibatnya, beberapa daerah jadi keberatan untuk mengaplikasikan konsep wisata halal ini. Padahal kata Wapres, pengembangan wisata halal memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan.

“Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu objek wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan,” kata Wapres awal bulan ini.

Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. Seperti layanan halal, restoran halal, tempat shalat dan sebagainya.

Wapres menambahkan, dengan demikian, konsep wisata ini akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Sehingga penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal, bukan mensyariahkan wisatanya.

“Nah, ini yang memang (ingin) kita kembangkan di daerah-daerah itu,” kata Ma’ruf.

Ia pun mencontohkan tempat wisata di beberapa negara yang sudah menerapkan konsep wisata halal ini, yakni Kota Beijing, China. Wapres menyebut, di Beijing terdapat restoran halal, tempat salat yang disediakan Pemerintah setempat.

“Sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman,” ungkapnya.

Inilah konsep yang menurut Wapres disebut sebagai wisata halal, yang sebenarnya sangat menguntungkan tempat wisata itu sendiri. Contoh lainnya adalah obyek wisata Nami Island di Korea Selatan.

“Bahkan saya pernah ke Korea Selatan, di sana itu ada Nami Island, di situ ada restoran halal, ada musala, padahal itu tempat orang datang dari seluruh dunia. Nah, itu artinya mereka memang menyiapkan layanan halal seperti itu,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal. Termasuk penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah.

Wapres mencontohkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat terdapat pendidikan pariwisata bagi santri melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren yang salah satu tujuannya untuk mencetak para pemandu wisata halal. Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan.

“Bahkan kita ingin mengembangkan selain travel halal juga semua fasilitas, termasuk spa halal. Itu yang akan kita lakukan dan sudah mulai di beberapa daerah,” pungkasnya.

Aceh Siap Kembangkan Sektor Pariwisata Halal

ilustrasi (foto: bandaacehkota.go.id)

MTN, Jakarta – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini tengah bersiap untuk kembangkan sektor industri pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari ValidNews, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). membahas sejumlah hal terkait pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh.

Di antaranya adalah, tindak lanjut atas rencana investasi Uni Emirat Arab di Aceh dengan nilai sekira US$500 juta atau Rp7 triliun. Sebelumnya, perusahaan asal UEA, Murban Energy Ltd, telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi di Aceh.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent antara Pemerintah Aceh dengan Murban Energy di sela-sela kegiatan forum bisnis “Indonesia-Emirates Amazing Week (IEAW) 2021” pada bulan Maret kemarin.

Pengembangan kawasan wisata dengan menggandeng investor dari Uni Emirat Arab (UEA) itu rencananya akan dipusatkan di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

“Setelah ini akan kita lakukan rapat lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Sandiaga.

Sandi menjelaskan, provinsi yang dikenal dengan sebutan Tanah Rencong itu memiliki potensi wisata dan ekonomi kreatif yang kaya. Jadi patut dikembangkan agar potensi ini dikenal luas oleh wisatawan nusantara dan mancanegara.

“Aceh ini punya beberapa produk kreatif unggulan seperti batik dan juga Kopi. Ini akan kita pasarkan dengan taraf dunia untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi serta membuka peluang kerja,” katanya.

Sandi juga mengungkapkan, pihaknya akan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh dengan bingkai penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan khususnya wisatawan nusantara untuk berkunjung dengan panduan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menjelaskan kalau pihaknya mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka merealisasikan rencana investasi dari Uni Emirat Arab.

Dengan adanya investasi ini, Nova berharap akan lebih banyak lagi investasi dari negara sahabat lain yang masuk ke Aceh.

Di sisi lain, Sandi juga melihat sudah saatnya Aceh menjadi episentrum wisata halal di Indonesia. Salah satu destinasi wisata halal nomor satu di Aceh adalah Masjid Baiturrahman.

“Pusat wisata halal ini atau muslim friendly tourism ini sudah kita tata ulang karena ini bagian dari extension of service yaitu bagian perluasan dari jenis produk dan jasa yang lebih diarahkan kepada pariwisata muslim,” pungkasnya.

Kemenparekraf Resmikan Halal Center di Masjid Istiqlal sebagai Destinasi Wisata Halal

Masjid Istiqlal (foto: bigindonesia.id)

MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) resmikan Halal Center di Masjid Istiqlal sebagai destinasi wisata halal.

Dilansir dari CNN Indonesia, peresmian halal center di Masjid Istiqlal tersebut dilakukan pada pekan lalu (5/5).

Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Masjid Istiqlal selain menjadi tempat ibadah, memiliki potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Sebab Masjid Istiqlal selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang ingin menikmati wisata religi.

“Masjid Istiqlal sudah menjadi ikon Indonesia, sebab banyak turis sebelum pandemi berkunjung ke Indonesia untuk melihat indahnya Masjid Istiqlal. Sudah banyak juga kepala negara yang berkunjung ke Masjid Istiqlal,” ujar Sandiaga.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga, Salahuddin Uno, bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

Lebih lanjut, Sandiaga menginginkan empat pilar besar Kemenparekraf dapat diwujudkan dalam lingkup MoU tersebut, yakni: destinasi, kelembagaan dan industri, pemasaran, dan ekonomi kreatif.

Adapun kegiatan yang bisa dikerjasamakan antara BPMI dan Kemenparekraf, di antaranya kolaborasi ekosistem halal program untuk ekonomi kreatif.

Nantinya wisatawan dapat menikmati wisata kuliner dan wisata berbelanja produk lokal halal di pelataran Masjid Istiqlal dengan rasa aman dan nyaman.

“Memang harapan kita bahwa kerja sama ini akan mewujudkan pariwisata halal, wisata ramah muslim ini dalam pilarnya. Saya mendorong peran Masjid Istiqlal sebagai pilar pusat peradaban Islam dan pengembangan wisata ramah Muslim tersebut. Dan saya titip sekali mengenai ekonomi kreatif, UMKM dan beberapa kegiatan yang betul-betul berpihak terhadap rakyat, berpihak kepada ekonomi untuk kebermanfaatan kita bersama. Di Masjid Istiqlal nantinya akan ada layanan kuliner halal, jadi ada halal center,” jelasnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa Masjid Istiqlal kini sudah selesai tahap renovasi, di mana Masjid Istiqlal juga bisa menjadi jendela bagi turis yang ingin mengenal Indonesia. Karena dari segi arsitektur dan sejarah pembangunan, Masjid Istiqlal sangat mencerminkan Indonesia.

“Isu kita kali ini adalah New Istiqlal, bukan hanya masjidnya saja yang baru, tapi kita memiliki berbagai program yang baru, salah satunya punya program strategi itu yakni pariwisata. New Istiqlal ini menampilkan nuansa lokal, yang sebagaimana menandakan bahwa masyarakat Indonesia, kita bangga dengan budaya yang dimiliki,” ujarnya.

KH Nasaruddin mengatakan bahwa pihaknya akan siap membuat program yang dapat mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Kita juga nantinya akan mengadakan festival seperti festival musik spiritual. Misalnya grup-grup selawatan dari Turki. Dan tidak hanya Islam tapi juga akan menampilkan grup spiritual dari negara-negara lain,” pungkasnya.

Bahas Wisata Halal di Lombok, Mantan Gubernur Lombok Contohkan Pariwisata Bali

Lombok (foto: cheria-travel.com)

MTN, Jakarta – Bahas wisata halal saat Dies Natalis Poltekpar Lombok, mantan Gubernur contohkan kemajuan pariwisata Bali.

Mantan Gubernur periode 2003 sampai 2018, Dr. TGB HM Zainul Majdi, di acara Dies Natalis Politeknik Pariwisata Lombok, mencontohkan pariwisata di Bali, kenapa bisa berkembang? karena mampu menyerap nilai-nilai agama setempat, kemudian adat dan budaya disana. Artinya, di Nusa Tenggara Barat, tidak perlu mempertentangkan nilai Islami dan konvensional, akan tetapi, mengajak semua pihak saling menghargai perbedaan satu sama lainnya.

“Berikan kesempatan pelayanan sesuai tuntunan syariat Islam bagi wisatawan muslim, pariwisata halal ini hadir untuk melengkapi. Begitu halnya dengan pariwisata konvensional,” ungkapnya.

TGB mengajak semua pihak untuk mendukung kemajuan pariwisata dan terus mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) handal, memiliki adaptasi, kreativitas dan inovasi.

“Orientasi pembangunan itu, harus melekat dengan perspektif lingkungan atau budaya. Ini adalah tumpuan masa akan datang,” kata TGB.

Dilansir dari LomboKita, TGB mempertegas soal pariwisata halal, untuk meluruskan persepsi kurang tepat tentang pariwisata halal yakni salah satu syarat pembangunan yang baik, ketika mampu menyerap tatanan lokal yang berkembang di tempat itu.

Politeknik Pariwisata Lombok merayakan hari jadi ke-5 yang berlangsung khidmat di Gedung Amphi Theater, Rektorat Poltekpar Lombok, pada pekan lalu (7/5/2021).