Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan Sembilan Resolusi “Jihad Ekonomi”

foto: promediateknologi.com

MTN, Jakarta – Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup dengan melahirkan resolusi Jihad Ekonomi Umat. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, dalam resolusi tersebut, lahir sembilan gagasan yaitu gerakan produksi dan belanja produk nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan optimalisasi Ziswaf untuk menggerakan ekonomi umat.

“Selain itu, KEU II menyepakati membentuk lembaga penjamin nasional syariah untuk usaha ultra mikro yang mudah, murah dan aman. KEU II menyepakati mempercepat terciptanya modal bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara professional, memperkuat kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/daerah, ” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, saat penutupan KEU II di Hotel Sultan, Jakarta, pekan lalu (12/12).

Buya menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keungan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Buya Amirsyah menambahkan, hasil kongres Ekonomi Umat ini melalui perdebatan yang dinamis. Ia merasa bersyukur karena jihad ekonomi lahir dari kongres ini. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

“Tentu harus melalui proses baik dalam bidang pembiayaan, perbankan, dan lain-lain, terutama melalui keuangan syariah yang harus terlibat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menerangkan, hasil Kongres Ekonomi Umat II berupa resolusi jihad ekonomi bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjadi pelaku ekonomi.

“Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi,” ujar Lukman.

Inilah Beberapa Poin dari Raker Akhir Tahun Komisi Hubungan Luar Negeri MUI

ilustrasi (gambar: mui.or.id)

MTN, Jakarta – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI baru saja menggelar evaluasi program kerja 2021 dan rencana program kerja tahun 2022 secara luring dan daring, di kantor MUI, beberapa hari yang lalu (27/12).

Dilansir dari situs resmi MUI, acara dibuka oleh Ketua MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, di sela-sela perjalanannya di Jawa Tengah.

“Saya sangat mengapresiasi semua anggota komisi yang telah menyukseskan program tahun 2021 di tengah berbagai kendala,” kata Sudarnoto.

Ia menyebut beberapa program yang telah tercapai seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron yang nota kesepahamannya telah ditandatangi Ketua Umum MUI dengan Wali Kota Hebron.

Sudarnoto juga mengangkat isu pengungsi Afghanistan di Indonesia yang butuh perhatian, isu islamophobia, pergeseran politik dan dinamika global. Termasuk, pengembangan peran MUI pasca FGD (Focus Group Discussion) dengan diaspora Indonesia di beberapa negara.

Sementara itu, Ketua Komisi HLNKI MUI, Dubes Bunyan Saptomo, menyempaikan panduan penyusunan program kerja yang harus berbasis pada SMART, yakni specific (detail, jelas), measurable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (terkait dengan tujuan utama), dan time based (ada batas waktunya/deadline).

Sebagai evaluasi, Bunyan Saptomo menyoroti soal internal dan eksternal. Secara internal ia melihat beberapa problem organisasi seperti struktur, pembagian tugas, dan nomenklatur.

Selain itu, ia juga membahas terkait man (orang/pengurus) yang baru, yang sibuk, dan sedikit di tengah berbagai tugas, keterbatasan anggaran dan material juga dibahas Bunyan.

Secara eksternal, Bunyan melihat program pandemi memang masih jadi kendala, selain jumlah negara di dunia yang teramat banyak (sekitar 200 negara) dan jumlah masalah di dunia yang banyak. Sementara itu, pengurus komisi hanya 35 orang.

Bunyan mengusulkan agar nama komisi disederhanakan menjadi “Komisi Hubungan Luar Negeri” saja agar memudahkan di publik, sama seperti Kementerian Luar Negeri dan belajar dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat Jogja.

Usulan program kerja tahun 2022 dibahas bersama oleh peserta rapat dari 6 subkomisi yang ada di Komisi HLNKI. Beberapa program masih bersifat on-going seperti penerbitan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam, rapat koordinasi dengan komisi HLN daerah, serta pengembangan kerja sama dengan diaspora Indonesia di Mesir, Saudi, Malaysia, dan Belanda.

Komisi HLNKI juga bersepakat menerjemahkan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam Pariwisata Halal ke bahasa Inggris dan Arab. Beasiswa untuk pelajar asing juga menjadi satu program.

Beberapa waktu lalu, komisi HLNKI juga telah mengadakan diskusi terkait peluang beasiswa bagi mahasiswa asing di Indonesia.

Guna kaderisasi, komisi juga akan menggelar pelatihan diplomasi dan komunikasi internasional dengan menghadirkan pemuda Islam di Indonesia agar kelak dapat menjadi volunteer berbagai kegiatan komisi.

Kerja sama dengan lembaga keulamaan juga akan dilakukan, selain menggelar kajian intelektual dunia Islam di TV MUI.

Selain itu, ada beberapa program tahun 2022 seperti muhibah ke luar negeri, konferensi internasional, seminar produk halal, seminar internasional G20, seminar perdamaian dunia, FGD penanganan pengungsi, dan respon terhadap isu internasional.

“Beberapa program kerja tersebut akan di-break down oleh tiap subkomisi sesuai panduan,” pungkas Bunyan Saptomo.

LPPOM MUI Bantah Tuduhan Dana Sertifikasi Halal Tidak Transparan

ilustrasi (foto: tirto.id)

MTN, Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membantah tuduhan tidak adanya transparansi dari anggaran sertifikasi halal. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa LPPOM MUI bukanlah instansi atau lembaga pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, pihaknya tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari APBN.

Dijelaskan Muti, status LPPOM MUI sama dengan lembaga sertifikasi lain. Ia menambahkan, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan ketetapan Halal MUI.

Ia menegaskan, proses pembiayaan tersebut sangat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal,” jelas Muti, pada awal bulan ini (9/12).

“LPPOM MUI, sebagai salah satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dalam melakukan tugasnya bersifat independen, tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI,” tambahnya.

Muti Arintawati menuturkan, dalam akad tersebut, penetapan halal oleh MUI meliputi biaya pemeriksaan. Terdiri dari biaya jasa profesional auditor halal (tapi tidak termasuk transport dan akomodasi).

Selain itu, biaya penilaian implementasi sistem jaminan halal, penetapan halal, publikasi pada daftar belanja halal MUI, survailen, pelayanan pasca sertifikasi halal. Kata Muti, akan ada tambahan biaya jika ada proses pengujian laboratorium.

“Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui sistem sertifikasi halal LPPOM MUI,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang Undang perpajakan, ia menerangkan bahwa LPPOM MUI telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga, kata dia, LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk laporan keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik yang independen.

“Penilaian laporan keuangan LPPOM MUI pun terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Muti.

Indonesia Berpotensi jadi Pemimpin di Industri Halal Global

ilustrasi (foto: kilat.com)

MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.

Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.

“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.

“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.

Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.

Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.

Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.

Dukung Ekspor Produk Halal, MUI Gelar Forum Bisnis

iustrasi (foto: Mina News)

MTN, Jakarta – Demi mendukung ekspor produk-produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara forum bisnis. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, MUI bersama biznIDs (perusahaan jasa mediator pengusaha Indonesia dengan pembeli mancanegara) mengadakan forum bisnis virtual bersama dengan KBRI Beijing dan KBRI Kuala Lumpur, untuk membahas kiat-kiat pengembangan ekspor produk halal Indonesia. Forum tersebut dilakukan melalui Zoom pada tengah pekan lalu (25/8) dan dihadiri oleh para pengusaha Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim. Pada sambutannya, Sudarnoto menjelaskan beberapa kategori produk halal yang diminati pasar internasional, yakni makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, farmasi, serta kosmetik. Sudarnoto menyarankan agar para pengusaha Indonesia mengeksplor peluang ekspor produk halal selain di lima kategori tersebut.

Sudarnoto pun menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. “Harapan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi terkait lainnya, dengan dua pendekatan, yakni yakni diplomasi wasathiyah Islam dan diplomasi halal,” kata Sudarnoto.

“Diplomasi halal merupakan bagian dari second track diplomasi atau diplomasi jalur kedua sebagai kegiatan yang melibatkan para aktor non-pemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, terbukti efektif membantu pemerintah dalam mempromosikan Indonesia di kancah Internasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menjelaskan kalau institusi sosial, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan berperan penting dalam menjalin dan membangun hubungan kerja sama dengan bangsa atau negara lain baik dibidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik. “Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya menjadi penting dan strategi tetapi harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Duta Besar Indonesia di KBRI Beijing, Djauhari Oratmangun. Ia menyoroti potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor produk halal yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada nilai pasar produk halal yang besar di Tiongkok yang diperkirakan mencapai 21 miliar dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun bernilai positif, mencapai 2,3 persen pada tahun 2020 dan diprediksi akan mencapai 8,5 persen pada tahun 2021. “Selain itu, pasar masyarakat muslim Tiongkok pun cukup besar, yakni sekitar 22 juta jiwa atau 1,7 persen dari populasi penduduk Tiongkok,” ujar Djauhari.

Untuk dapat merajai pasar produk halal di Tiongkok, Djauhari menyarankan agar para pengusaha Indonesia pantang menyerah karena prosesnya yang panjang. Pemahaman akan regulasi ekspor dan bahasa Tiongkok pun menjadi hal yang penting. “Selain itu, regulasi free trade antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN perlu untuk dipahami agar pengusaha Indonesia dapat melihat peluang yang mendukung ekspor produknya,” paparnya.

Adapun kondisi pasar ekspor Indonesia ke Malaysia dijelaskan oleh Hermono, duta besar Indonesia di KBRI Kuala Lumpur. Selama pandemi berlangsung, menurut Hermono, terjadi peningkatan impor produk makanan olahan di Malaysia. “Pangsa pasar Indonesia sendiri mencakup 8,10 persen dari pasar ekspor produk makanan olahan ke Malaysia pada tahun 2021, berada dalam posisi kelima sebagai negara eksportir utama produk makanan olahan ke Malaysia,” tuturnya.

Hermono menambahkan, dalam hal sertifikasi produk halal, Indonesia dan Malaysia telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), mencakup item pemotongan hewan, bahan baku, dan perisa. Hermono menjelaskan bahwa Malaysia berharap agar cakupan item dalam MRA tersebut dapat diperluas sehingga produk-produk halal yang diekspor Indonesia tidak perlu diperiksa lagi kehalalannya di Malaysia.

Pada forum bisnis hari berikutnya (26/8), Sekjen MUI Buya Dr Amirsyah menyampaikan kata sambutan. Ia menegaskan kalau Indonesia harus fokus dalam dua hal. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produksi produk halal.

“Indonesia sangat potensial namun secara aktual Indonesia belum mengaktualisasi potensi tersebut, dikarenakan terkendala dua hal yakni dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengagregasi, tata kelola yang baik dan belum bersaing dan membuat satu sistem digitalisasi dalam pemasaran produk-produk Indonesia di kancah lokal dan Internasional, sehingga ekspor produk Indonesia ke negara lain,” ungkap Buya Amirsyah.

Kendala kedua adalah sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan ekosistem produk halal dalam pengembangan ekspor dan impor. Jika kedua kendala tersebut dioptimalkan maka Indonesia sebagai pusat bisnis syariah di kancah internasional dapat terealisasi dengan cepat.

Forum bisnis virtual tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Indonesia Trade, Tourism, and Investment Expo dan Indonesia Halal and Sharia Expo 2021 yang berlangsung pada 2 – 30 Agustus 2021. Informasi seputar biznIDs dapat diakses melalui www.biznids.com

Kemenpar dan MUI Pererat Kerja Sama untuk Wisata Halal

Acara “The International Halal Tourism Conference 2019”. Foto: Kemenpar

MTN, Jakarta – Kementrian Pariwisata dan (Kemenpar) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat memperkuat sinergi mereka untuk kembangkan wisata halal.

Kementerian Pariwisata dan MUI diharapkan mempererat sinergi dalam mengembangkan industri wisata halal ke depannya di Indonesia.

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan halal atau syariah, seperti keuangan halal dan ekonomi halal sudah menjadi sistem nasional. Karena itu, MUI juga memiliki kepentingan mengembangkan Halal Tourism. MUI bersama Kemenpar dapat mendorong wisata halal berkembang di Indonesia sehingga dapat mendongkrak pekonomian rakyat,” ujar Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI sekaligus Wakil Presiden Indonesia, di acara “The International Halal Tourism Conference” Golden Palace Hotel, Mataram, NTB, Kamis (10/10/2019).

Dilansir dari keterangan resmi pihak Kemenpar, Ketua umum MUI ini juga berharap, fasilitas penunjang wisata halal, seperti restoran halal dan travel halal juga ikut berkembang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke destinasi tersebut.

Sebelumnya Indonesia terpilih sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia pada ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, menggungguli 130 destinasi lainnya di seluruh dunia.

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking enam pada 2015, ranking empat pada 2016, ranking tiga pada 2017, ranking dua pada 2018, sampai akhirnya Indonesia menduduki peringkat pertama GMTI pada 2019.

Di dalam negeri, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 menempatkan Lombok pada peringkat pertama sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan Indonesia. Lombok diikuti daerah lain seperti Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Sumatera Barat.