MUI – Muslim Travel News

March 26, 2024

MUI dan Pemerintah Kerjasama Kembangkan Wisata Halal

MTN, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah resmi tandatangani MoU untuk pengembangan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Hidayatullah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk mengembangkan pariwasata dan ekonomi kreatif halal di Indonesia.

Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas.

“Hari ini kami menandatangani kerja sama kesepahaman dengan MUI dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (yang) butuh bimbingan MUI,” kata Sandiaga Uno di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (19/3/2024).

Penandatanganan kerja sama ini, kata Sandiaga, sebagai sinergi dalam meningkatkan pengembangan parekraf dan ekonomi keumatan, khususnya pada pengembangan pariwisata halal dan wisata religi melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pertukaran informasi dan kegiatan yang bisa dikolaborasikan bersama.

Sebelumnya, ungkapnya, pihaknya juga sudah rutin melakukan konsultasi kepada MUI berkaitan dengan pariwisata halal dan ekonomi kreatif. Semua hasil konsultasi dan masukan dari MUI telah diimplementasikan oleh Kemenparekraf.

Meski begitu, jelasnya, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerja sama secara formal untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif halal.

Dengan adanya ini secara formal ini, MUI bakal memberikan saran dan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Kemenparekraf.

“Jadi setiap ada kebijakan maupun pandangan – pandangan MUI yang sesuai dengan Islam yang ‘rahmatan lil alamin’, kita harus aplikasikan untuk kepentingan, karena ekonomi kita ini kan disusun dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan,” ungkapnya.

“Harapannya ini bisa membuka peluang usaha dan saat Indonesia dinobatkan sebagai destinasi halal dunia terbaik, ini bisa kita pertahankan. Dan bisa membuka lapangan usaha dan kerja khususnya bagi para UMKM,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan, kerja sama merupakan sesuatu yang didambakan. Karena dengan kerja sama sesuatu yang berat bisa menjadi ringan.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama inu kehidupan pariwisata halal dan ekonomi kreatif di Indonesia semakin banyak,” kata Buya Anwar.

Buya Anwar menambahkan, apabila para pelaku usaha ekonomi kreatif bisa dikembangkan dengan baik, maka diharapkan ada mobilitas vertikal, masyarakat bawah bisa naik ke lapisan masyarakat menengah.

“Kita harapkan jumlah masyarakat menengah kita ke depan semakin membesar. Jika semakin membesar, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dan kalau daya beli masyarakat meningkat, apapun yang kita buat asalkan dibutuhkah oleh pasar InsyaAllah akan laku terjual, sebelum 2040 kita masuk 4 besar dunia pariwisata halal,” pungkasnya.

September 27, 2023

Sertifikasi Halal Diharap Meningkatkan Hubungan Perdagangan dan Wisata RI-RRC

MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, apresiasi LPPOM MUI buka kantor perwakilan di China. Seperti apa?

Dilansir dari Mui.or.id, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa standar halal Indonesia telah terpercaya dan menjadi rujukan dunia. Bahkan, standar halal ini telah diterapkan menjadi sistem jaminan halal di dunia dan diakui oleh 50 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di dunia.

Hal di atas diutarakan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, di Kantor Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI Shanghai Al Amin Co. Ltd., Shanghai, Tiongkok, pekan lalu (18/09).

“LPPOM MUI membuat kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Shanghai. Hal ini akan mempermudah para pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi halal, ” terang Wapres.

Sebagai Kantor Perwakilan LPPOM MUI, Shanghai Al Amin telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan China untuk mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia. Kiai Ma’ruf juga mengajak LPPOM MUI untuk terus mengampanyekan kepada para pengusaha di Tiongkok agar berinvestasi di Indonesia.

“Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di sektor halal diharapkan akan terjalin semakin kuat dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan industri halal di masa depan. Dengan demikian, hal tersebut akan membawa kemaslahatan, tidak hanya bagi kedua negara, Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Menurutnya, konsumsi produk halal di Indonesia sendiri sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 230 juta jiwa. Untuk diekspor ke berbagai negara, jika dihasilkan dari Indonesia, sebuah produk akan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat muslim dunia.

Tingkat konsumsi produk dan layanan halal di Indonesia diproyeksikan meningkat sekitar 15% pada 2025, atau kurang lebih 281 miliar USD. Kondisi ini menjadikan sertifikasi halal prasyarat gaya hidup halal, karena memberikan jaminan kenyamanan dan perlindungan konsumen atas produk halal.

Terlebih, gaya hidup halal kini telah menjangkau populasi dunia, terlepas dari agama atau kepercayaan. Semua produk halal identik dengan terjaminnya kebersihan, keamanan, dan kesehatan suatu produk. Hal ini tentu akan meningkatkan permintaan dunia akan produk halal ke depan.

“Dari sisi regulasi, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini mengatur seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal,” pungkasnya.

September 1, 2023

Berkunjung ke MUI, Penasihat Presiden Uzbekistan Tawarkan Kerjasama Keagamaan dan Wisata Muslim

Penasihat Presiden Uzbekistan yang juga Rektor International Islamic Academy of Uzbekistan H E Mr Muzaffar Kamilov berkunjung ke Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta (28/8/2023). Delegasi Uzbekistan disambut di Aula Buya Hamka Gedung MUI.

Dilansir dari situs resminya MUI, dalam pertemuan tersebut, Mr Kamilov ditemani Mr Muzaffar Abuazimov (Charge d’ Affairs Kedubes Uzbekistan di Indonesia), Mr Sharofiddin Khusenov (Deputi Wali Kota Bukhara), Dr Zokirjon Ruziev (Wakil Rektor IIAU), Mr Bakhodir Khujaev (Pimpinan Internasional Office IIAU), dan Mr Abdirakhmon Omonkulov.

Sedangkan Mr Jamol Nosirov (Wali Kota Bukhara) dan Mr Botirbek Majidov (Sekretaris Rektor IIAU) yang dijadwalkan, berhalangan hadir.

Mr Kamilov sebagai pimpinan delegasi memulai dengan salam dari ‘tanah para imam’ seperti Imam Bukhari, Imam Naqsyabandi, Al Khawarizmi, dan para ulama Islam.

Dia menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, Uzbekistan telah mencangkan ‘New Uzbekistan’ dengan mengedepankan persahabatan dan kolaborasi khususnya dengan Indonesia.

“Sejarah kolaborasi Indonesia-Uzbekistan telah dimulai sejak kunjungan Presiden Sukarno, yang sampai sekarang membuat masyarakat Uzbekistan selalu teringat akan kunjungan beliau di Samarkand tersebut,” lanjut Kamilov.

Mr Kamilov menawarkan kerja sama berkaitan dengan ziarah turisme ke berbagai destinasi di Uzbekistan seperti makam para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Maturidi dan lainnya, kemudian penelitian, training imam/khatib/pelajar, serta studi terkait standar halal dan pertukaran dalam pengalaman fatwa.

Selain itu, Mr Kamilov juga menyampaikan bahwa MUI dapat mengadakan roundtable discussion di Uzbekistan terkait ‘Islam dan kehidupan moral’, selain berkunjung pada berbagai destinasi religius di Uzbekistan dan menyampaikan kuliah umum di universitas Islam di sana.

Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo yang juga menjadi moderator menyampaikan bahwa antara Indonesia dan Uzbekistan memiliki sejarah yang saling menghargai.

“Orang Indonesia sangat menghargai ulama dari Uzbekistan sebab salah satu ulama dari Uzbekistan yakni Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi memiliki pengaruh di Indonesia,” kata Bunyan Saptomo yang juga aktif di Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Pengurus Komisi HLNKI, Abdul Jabbar, menyampaikan bahwa pada 27 September 2023 MUI akan melakukan kunjungan ke Uzbekistan dan akan berkunjung ke beberapa destinasi di sana.

Ketua MUI Bidang Dakwah KH M Cholil Nafis menyampaikan bahwa orang Indonesia, khususnya nahdhiyyin sangat senang jika ada program ziarah.

Dia bahkan telah menyebarkan informasi kunjungan MUI ke Uzbekistan ke beberapa koleganya yang disambut dengan positif. Dia berharap agar ada berbagai kemudahan dari Uzbekistan dalam kunjungan tersebut.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari MUI dan Uzbekistan. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh KH Abdullah Jaidi, KH Shalahuddin Al Aiyub, M Faisal, Shobichatul Aminah, Yanuardi Syukur, Mimin Austiyana, Oke Setiadi Affendi, dan beberapa pengurus MUI lainnya.

Tonton juga video liputannya di bawah ini.

August 24, 2023August 25, 2023

Potensi Kerjasama Wisata Muslim RI-Uzbekistan

MTN, Jakarta – Pada 8 Agustus 2023 Delegasi dari Kementerian Pariwisata dan Warisan Budaya Uzbekistan yang dipimpin oleh Kepala Wilayah Bukhara, telah berkunjung ke MUI. Delegasi telah diterima oleh Ketua MUI Bidang HLN, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Dr Cholil Nafis, serta Ketua Komisi HLN MUI, Bunyan Saptomo.

Dilansir dari mui.or.id, Delegasi Uzbekistan menyampaikan maksud kunjungannya adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang parisiwata dan warisan bBudaya dengan Indonesia termasuk dengan MUI.

Disampaikan pula bahwa Uzbekistan kaya akan warisan budaya Islam, seperti makam Imam Bukhari, Imam Turmudzi, dan lain-lain. Selain mengusulkan Kerja sama dengan MUI di bidang wisata Muslim dan juga mengundang MUI untuk berkunjung ke Uzbekistan guna menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang pariwisata dan keislaman. Delegasi juga mengindikasikan akan membantu biaya lokal di Uzbekistan untuk beberapa orang delegasi inti dari MUI.

Setelah berakhirnya pandemi Covid-19, hubungan kedua negara mengalami semangat baru. Tahun lalu (20 September 2022) Dubes Uzbekistan berkunjung ke MUI dan diterima oleh Waketum MUI, Dr KH Marsudi Syuhud, Sekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan, dan Ketua Komisi HLN Bunyan Saptomo.

Pada kesempatan tersebut Dubes Uzbekistan menginformasikan rencana pembukaan penerbangan langsung ke Jakarta oleh Uzbekistan Air untuk meningkatkan hubungan sosial budaya kedua bangsa sesama Muslim, dan menginformasikan rencana kunjungan Wakil Gubernur dan Mufti Samarkand ke Indonesia.

Kemudian pada kunjungan Wakil Gubernur dan Mufti Samarkand ke MUI pada 2 Februari 2023 delegasi diterima oleh Sekjen MUI dan Ketua Komisi HLN MUI. Pada pertemuan tersebut delegasi menyampaikan minatnya untuk meningkatkan kerja sama pariwisata dan keislaman. Delagasi juga mengundang MUI untuk berkunjung ke Uzbekistan guna mempererat persahabatan dua bangsa Muslim.

Selain itu, kita mencatat bahwa Wapres RI yang juga Ketua Wantim MUI, KH MUI Maruf Amin, telah berkunjung ke Uzbekistan pada 13-14 Juni 2023 lalu. Wapres menyambut baik pembukaan penerbangan langsung ke Jakarta. Diharapkan hal ini dapat mendorong peningkatan hubungan kedua negara di segala bidang, termasuk perdagangan produk halal.

Indonesia dan Uzbekistan sama-sama merupakan negara Muslim dan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Menurut Sejarah, hubungan kedua bangsa telah terjalin sejak awal-awal penyebaran agama Islam di Nusantara.

Salah satu penyebar agama Islam adalah ulama dari Samarkand Uzbekistan, yaitu Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang oleh Masyarakat Jawa dikenal sebagai Asmoro Kandi.

Makam beliau sampai saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi atau ziarah Wali Songo yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, jaringan ulama Uzbekistan secara genealogi keilmuan juga meninggalkan jejak yang sangat luar biasa di Indonesia.

Kitab-kitab karya ulama Uzbekistan yang lahir di Kota Bukhara, Samarkand, Tashkent, Termez, Khiva, dan kota lainnya, banyak dipelajari dan dikaji di pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini.

Di antaranya adalah suluk Asmara yang dikarang oleh Maulana Ibrahim as Samarkandhi, dan karya besar Shahih Bukhari yang dikarang Imam Bukhari, juga kitab At-Tirmidzi yang ditulis Imam at-Tirmizi yang berasal dari kota Termez Uzbekistan.

Ulama Indonesia yang punya genealogy keilmuan (sanad) yang dengan Imam Bukhari adalah Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari. Sampai saat ini tradisi pengajian kitab Shahih Bukhari masih berjalan di Pondok Pesantren Tebuireng, Tambakberas dan banyak pondok pesantren di seantero Indonesia.

Secara resmi hubungan diplomatik Indonesia dan Uzbekistan dimulai pada 23 Juni 1992, setelah Uzbekistan merdeka dari Uni Soviet pada tanggal 28 Desember 1991. Namun di masa Uni Soviet, Presiden Soekarno sudah mengunjungi makam Imam Bukhari di Samarkand pada September 1956.

Setelah terjalinnya hubungan diplomatik, hubungan kedua negara berkembang pesat, baik di bidang politik, budaya dan ekonomi. Di bidang budaya, pada 1997 Bahasa Indonesia mulai diajarkan sebagai salah satu mata kuliah di Tashkent Institute of Foreign Languages (sekarang: Uzbekistan World Language University) dengan dua orang pengajar, yaitu: Muhasan, bekas mahasiswa ikatan dinas masa Soekarno, dan Amir Astapradja, staf KBRI Tashkent saat itu.

Pada 2001, berkat upaya Professor Namozov bekerjasama dengan KBRI Tashkent, Pusat Studi bahasa dan budaya Indonesia dibuka di Samarkand. Lembaga tersebut setiap tahun melatih lebih dari 20 siswa.

Bahasa dan budaya Indonesia juga diajarkan di Samarkand State Institute of World Languages. Pada 2003, di Tashkent Institute of Oriental Studies juga dibuka Pusat Bahasa Indonesia.

Pada 2003 atas inisiatif beberapa jurnalis Uzbekistan, didirikan sebuah organisasi non-formal, Press Morning Club, yang anggotanya terdiri dari para jurnalis terkemuka dari berbagai media Uzbekistan.

Klub tersebut banyak melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama budaya Indonesia-Uzbekistan. Salah satu kegiatannya yang signifikan, adalah penyelenggaraan malam konser solidaritas Uzbekistan untuk korban Tsunami di Aceh untuk penggalangan dana bagi para korban melalui Red Crescent of Uzbekistan.

Mengingat antusiasme yang begitu tinggi dari pihak Uzbekistan seperti yang dijelaskan di atas, maka Komisi HLN MUI merasa perlu untuk menanggapi secara positif undangan pihak Uzbekistan dengan mengadakan misi Muhibbah ke Uzbekistan dalam waktu dekat.

December 1, 2022

MUI BaBel Kembali Tegaskan: “Wisata Halal Itu Bukan Islamisasi”

MTN, Bangka – Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung kembali tegaskan kalau wisata halal itu bukan islamisasi.

Dilansir dari TribunNews, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini tengah menggagas sektor kepariwisataan di daerah tersebut agar mampu menjadi destinasi wisata halal tingkat nasional.

Ketua MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zayadi, menegaskan kalau wisata halal bukan merupakan kegiatan Islamisasi pariwisata atau bahkan mengubah objek wisata menjadi halal. Melainkan upaya memberikan kelengkapan layanan bagi wisatawan Muslim di objek wisata.

“Seperti tersedianya musala, tempat wudu, tersedianya makanan yang halal,” jelas Zayadi (1/12).

Menurutnya, objek wisata halal akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara karena tidak didapati di negara mereka.

Diharapkan masyarakat dapat mendukung pengembangan wisata halal guna kepentingan pembangunan.

Wisata halal berarti menjangkau dan menarik wisatawan muslim datang berkunjung ke suatu objek wisata.

Konteks wisata halal sendiri ada pada layanan, bukan mengubah objek atau alam wisata lainnya.

Banyaknya wisatawan muslim membutuhkan beberapa hal penting terkait ajaran agama yang harus dipatuhi.

Mulai dari arah kiblat, tempat salat, makanan dan minuman halal serta level kesehatan lingkungan dan higienitas makanan.

“Awal contoh pengembangan wisata halal akan dimulai dari desa atau kampung wisata halal yang sudah dibentuk di masing-masing daerah untuk mempermudah penerapan karena sebagian sudah didukung infrastruktur,” papar Zayadi.

Lebih jauh menurutnya, wisata halal juga bukan membatasi gerak-gerik wisatawan. Turis-turis terutama turis asing tetap bebas menjalankan kebiasaan saat berwisata.

Selain berkaitan dengan urusan makanan dan minuman dan pengelolaan destinasi, pari wisata halal juga berkaitan bagaimana di destinasi wisata halal terdapat perbankan syariah atau pengelolaan keuangan bersyariah.

Bahkan, bila perlu ada paket tour wisata syariah, pemandu yang bersertifikasi. Tidak kalah penting dari pari wisata halal bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, terutama dari sampah.

“Kearifan lokal merupakan khas utama, jadi setiap desa atau kampung yang kami identifikasi punya ciri khas sendiri,” pungkasnya.

November 22, 2022November 28, 2022

MUI Bangkalan Prioritaskan Program Wisata Halal

MTN, Bangkalan – Majelis Ulama Indonesia cabang Bangkalan (Madura) prioritaskan program industri halal dan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Jurnal 9, Dewan Pimpinan dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan periode 2022-2027, telah resmi dilantik oleh Ketua MUI Jawa Timur. Pelantikan yang dihadiri Bupati Bangkalan.

Pelantikan dilaksanakan di Pendopo Dua Pemkab Bangkalan, dengan diawali pembacaan Surat Keputusan (SK), oleh bendahara MUI Jawa Timur, dan dibaiat atau diambil sumpah oleh KH Jazuli Noer. Prosesi tersebut mengesahkan kepengurusan MUI Bangkalan untuk masa khidmat 2022-2027.

Dalam sambutannya, ketua MUI Kabupaten Bangkalan, KH Makki Nasir menyerukan sinergitas ulama dan umaro dapat terjalin dengan baik, terutama dalam mempertahankan Kabupaten Bangkalan sebagai kota dzikir dan shalawat.

“MUI Bangkalan akan memprogramkan industri halal dan wisata halal, dengan membangun sinergitas dengan dinas terkait. termasuk memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat luar di kabupaten bangkalan,” jelas Ra Makki yang juga Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH M Hasan Mutawakil Alalllah, mengajak kepengurusan MUI bangkalan, untuk menjalankan peran yang telah didengungkan oleh MUI Jawa Timur. Di antaranya:

MUI bangkalan harus menjadi mitra pembangunan di Kabupaten Bangkalan melalui instrumen keagamaan.
Memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan kepada umat, untuk memberikan solusi terhadap persoalan.
Menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat melalui hukum keagamaan, melalui fatwa MUI.

“Selain itu, MUI Bangkalan harus menjaga harmoni keagamaan dalam bingkai kebhinekaan, hal ini dinilai penting karena masyarakat Madura khususnya Bangkalan sangat sensitif terhadap isu SARA,” tegas Kiai Mutawakkil.

Lebih lanjut, Kiai Mutawakkil menyerukan agar MUI di bawah nakhoda Ra Makki mampu membawa masyarakat di Kabupaten Bangkalan menuju kesejahteraan melalui program-program yang dicanangkan. Seperti melalui program industri halal maupun wisata halal.

December 30, 2021

Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan Sembilan Resolusi “Jihad Ekonomi”

MTN, Jakarta – Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi ditutup dengan melahirkan resolusi Jihad Ekonomi Umat. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, dalam resolusi tersebut, lahir sembilan gagasan yaitu gerakan produksi dan belanja produk nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dan optimalisasi Ziswaf untuk menggerakan ekonomi umat.

“Selain itu, KEU II menyepakati membentuk lembaga penjamin nasional syariah untuk usaha ultra mikro yang mudah, murah dan aman. KEU II menyepakati mempercepat terciptanya modal bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara professional, memperkuat kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/daerah, ” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, saat penutupan KEU II di Hotel Sultan, Jakarta, pekan lalu (12/12).

Buya menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keungan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Buya Amirsyah menambahkan, hasil kongres Ekonomi Umat ini melalui perdebatan yang dinamis. Ia merasa bersyukur karena jihad ekonomi lahir dari kongres ini. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

“Tentu harus melalui proses baik dalam bidang pembiayaan, perbankan, dan lain-lain, terutama melalui keuangan syariah yang harus terlibat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menerangkan, hasil Kongres Ekonomi Umat II berupa resolusi jihad ekonomi bertujuan mengarahkan umat agar bersungguh-sungguh dan bertekad kuat menjadi pelaku ekonomi.

“Supaya umat Islam tidak hanya menjadi objek, melainkan menjadi subjek dalam pergerakan ekonomi,” ujar Lukman.

December 30, 2021

Inilah Beberapa Poin dari Raker Akhir Tahun Komisi Hubungan Luar Negeri MUI

MTN, Jakarta – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI baru saja menggelar evaluasi program kerja 2021 dan rencana program kerja tahun 2022 secara luring dan daring, di kantor MUI, beberapa hari yang lalu (27/12).

Dilansir dari situs resmi MUI, acara dibuka oleh Ketua MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, di sela-sela perjalanannya di Jawa Tengah.

“Saya sangat mengapresiasi semua anggota komisi yang telah menyukseskan program tahun 2021 di tengah berbagai kendala,” kata Sudarnoto.

Ia menyebut beberapa program yang telah tercapai seperti pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron yang nota kesepahamannya telah ditandatangi Ketua Umum MUI dengan Wali Kota Hebron.

Sudarnoto juga mengangkat isu pengungsi Afghanistan di Indonesia yang butuh perhatian, isu islamophobia, pergeseran politik dan dinamika global. Termasuk, pengembangan peran MUI pasca FGD (Focus Group Discussion) dengan diaspora Indonesia di beberapa negara.

Sementara itu, Ketua Komisi HLNKI MUI, Dubes Bunyan Saptomo, menyempaikan panduan penyusunan program kerja yang harus berbasis pada SMART, yakni specific (detail, jelas), measurable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (terkait dengan tujuan utama), dan time based (ada batas waktunya/deadline).

Sebagai evaluasi, Bunyan Saptomo menyoroti soal internal dan eksternal. Secara internal ia melihat beberapa problem organisasi seperti struktur, pembagian tugas, dan nomenklatur.

Selain itu, ia juga membahas terkait man (orang/pengurus) yang baru, yang sibuk, dan sedikit di tengah berbagai tugas, keterbatasan anggaran dan material juga dibahas Bunyan.

Secara eksternal, Bunyan melihat program pandemi memang masih jadi kendala, selain jumlah negara di dunia yang teramat banyak (sekitar 200 negara) dan jumlah masalah di dunia yang banyak. Sementara itu, pengurus komisi hanya 35 orang.

Bunyan mengusulkan agar nama komisi disederhanakan menjadi “Komisi Hubungan Luar Negeri” saja agar memudahkan di publik, sama seperti Kementerian Luar Negeri dan belajar dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang disingkat Jogja.

Usulan program kerja tahun 2022 dibahas bersama oleh peserta rapat dari 6 subkomisi yang ada di Komisi HLNKI. Beberapa program masih bersifat on-going seperti penerbitan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam, rapat koordinasi dengan komisi HLN daerah, serta pengembangan kerja sama dengan diaspora Indonesia di Mesir, Saudi, Malaysia, dan Belanda.

Komisi HLNKI juga bersepakat menerjemahkan buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam Pariwisata Halal ke bahasa Inggris dan Arab. Beasiswa untuk pelajar asing juga menjadi satu program.

Beberapa waktu lalu, komisi HLNKI juga telah mengadakan diskusi terkait peluang beasiswa bagi mahasiswa asing di Indonesia.

Guna kaderisasi, komisi juga akan menggelar pelatihan diplomasi dan komunikasi internasional dengan menghadirkan pemuda Islam di Indonesia agar kelak dapat menjadi volunteer berbagai kegiatan komisi.

Kerja sama dengan lembaga keulamaan juga akan dilakukan, selain menggelar kajian intelektual dunia Islam di TV MUI.

Selain itu, ada beberapa program tahun 2022 seperti muhibah ke luar negeri, konferensi internasional, seminar produk halal, seminar internasional G20, seminar perdamaian dunia, FGD penanganan pengungsi, dan respon terhadap isu internasional.

“Beberapa program kerja tersebut akan di-break down oleh tiap subkomisi sesuai panduan,” pungkas Bunyan Saptomo.

December 30, 2021

LPPOM MUI Bantah Tuduhan Dana Sertifikasi Halal Tidak Transparan

MTN, Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membantah tuduhan tidak adanya transparansi dari anggaran sertifikasi halal. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi MUI, Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa LPPOM MUI bukanlah instansi atau lembaga pemerintah, sehingga dalam menjalankan pemeriksaan kehalalan produk, pihaknya tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari APBN.

Dijelaskan Muti, status LPPOM MUI sama dengan lembaga sertifikasi lain. Ia menambahkan, LPPOM MUI memberlakukan biaya tertentu kepada perusahaan yang mengajukan ketetapan Halal MUI.

Ia menegaskan, proses pembiayaan tersebut sangat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Baik LPPOM MUI maupun perusahaan sama-sama mengetahui biaya yang dikeluarkan dan disepakati dalam bentuk akad pembayaran sertifikasi halal,” jelas Muti, pada awal bulan ini (9/12).

“LPPOM MUI, sebagai salah satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dalam melakukan tugasnya bersifat independen, tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI,” tambahnya.

Muti Arintawati menuturkan, dalam akad tersebut, penetapan halal oleh MUI meliputi biaya pemeriksaan. Terdiri dari biaya jasa profesional auditor halal (tapi tidak termasuk transport dan akomodasi).

Selain itu, biaya penilaian implementasi sistem jaminan halal, penetapan halal, publikasi pada daftar belanja halal MUI, survailen, pelayanan pasca sertifikasi halal. Kata Muti, akan ada tambahan biaya jika ada proses pengujian laboratorium.

“Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui sistem sertifikasi halal LPPOM MUI,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi ketentuan Undang Undang perpajakan, ia menerangkan bahwa LPPOM MUI telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sehingga, kata dia, LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk laporan keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik yang independen.

“Penilaian laporan keuangan LPPOM MUI pun terus memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkas Muti.

October 29, 2021October 29, 2021

Indonesia Berpotensi jadi Pemimpin di Industri Halal Global

MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.

Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.

“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.

Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.

“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.

Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.

Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.

Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.

LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.

Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.