Perlunya Komitmen Kuat Pelaku Usaha untuk Wujudkan Wisata Halal

Penyerahan sertifikasi halal kepada lima pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria halal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/5/2024). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

MTN, Labuan Bajo, NTT – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa perlu komitmen dari para pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal demi mewujudkan wisata halal.

“Kemenparekraf terus memberikan pemahaman baik kepada industri maupun masyarakat, bahwa pariwisata halal ini bukan berarti meng-Islam-kan pariwisata, tetapi bagaimana pelaku usaha itu berkomitmen, boleh saja menyediakan produk halal dan nonhalal, yang penting di-declare (ada pernyataan) dengan baik kalau ada yang nonhalal,” kata Staf Ahli Pengembangan Bidang Usaha Kemenparekraf, Masruroh, di Labuan Bajo, NTT, awal bulan ini (8/5/2024).

Dilansir dari Antara, Masruroh menyampaikan hal tersebut dalam acara puncak Festival Syawal 1445 Hijriah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masruroh juga menjelaskan, pariwisata halal pada dasarnya menekankan agar para pelaku wisata memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh umat Islam.

“Pariwisata halal masih rancu sebagai wisata religi atau wisata Muslim. Persepsi yang salah inilah yang menimbulkan ketakutan,” ujar Masruroh.

“Padahal, intinya itu ada extended services atau pelayanan kebutuhan dasar untuk wisatawan Muslim ketika dia berwisata, makanan dan minuman halalnya harus disediakan, tempat ibadah, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Adapun ada lima destinasi wisata prioritas yang para pelaku usahanya akan dikejar untuk mendaftarkan sertifikasi halal yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI juga telah mewajibkan produk makanan dan minuman; jasa penyembelihan dan hasil sembelihan; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat pada 17 Oktober 2024.

Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI Muslich mengemukakan bahwa tantangan sertifikasi halal selama ini yakni sosialisasi pada UMKM karena belum menjadi prioritas.

“Tantangan sertifikasi halal yang kita alami selama ini, kalau yang skala besar kan sudah punya sumber daya yang cukup, ini tidak menjadi persoalan, kalau yang kecil, UMKM kan bukan prioritas,” katanya.

Untuk itu, senada dengan Masruroh, ia menekankan pentingnya komitmen bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

“Sepanjang pemiliknya punya komitmen untuk sertifikasi, di spektrum barang dan jasa yang luas ini, pasarnya sangat potensial, dan wisata halal ini bisa berjalan dengan baik. Intinya komitmen itu penting,” pungkas Muslich.

Pentingnya Pengarusutamaan Dialog Lintas Agama Dalam Strategi Perdamaian ASEAN

ilustrasi (gambar: beritasatu.com)

MTN, Kuala Lumpur – Ketua komisi HLNKI MUI sampaikan presentasi tentang pentingnya pengarusutamaan dialog lintas agama dalam strategi perdamaian ASEAN. Seperti apa?

Ketika diundang di seminar OKI di Malaysia, ketua komisi HLNKI MUI sampaikan presentasi tentang pentingnya pengarusutamaan dialog lintas agama dalam strategi perdamaian ASEAN.

“Untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang bukan hanya toleran, tapi juga solidaritas antar kelompok masyarakat, para pemimpin ASEAN perlu mengarusutamakan Dialog lintas Agama dalam Strategi Perdamaian ASEAN,” demikian disampaikan oleh Ketua Komisi HLNKI MUI, Drs. Bunyan Saptomo. MA, dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) tanggal 22-24 April 2024.

Seminar ini mengambil tema: “INTERCULTURAL DYNAMICS IN SOUTH EAST ASIA”.

Kawasan Asia Tenggara telah lama menjadi ajang konflik rebutan pengaruh antar negara dan peradaban besar di dunia, mengingat lokasinya yang sangat strategis (antara dua benua dan dua Samudra).

Dalam Upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara menjadi Kawasan yang damai dan Makmur, negara-negara di Kawasan ini sepakat membentuk organisasi Kerjasama ASEAN pada tahun 1967. Untuk itu, ASEAN merumuskan Strategi Perdamaian berfokus pada 3 pilar kerjasama, yaitu: Kerjasama politik dan keamanan, Kerjasama ekonomi, dan Kerjasama fungsional. Melalui 3 pilar Kerjasama tsb, ASEAN telah telah berhasil mencegah perang antar negara anggota. Namun belum berhasil meredam konflik antara kelompok masyarakat di Kawasan tsb.
Menyadari hal ini, memasuki abad ke-21 para pemimpin Asean telah sepakat menyempurnakan Strategi Perdamaian Asean dengan membentuk Asean Community (Komunitas Asean).

Asean Community terdiri dari tiga pilar, yaitu: Asean Political and Security Community (APSC), Asean Economic Community (AEC), serta Asean Socio-Cultural Community (ASCC). Dalam Asean Community Vision 2025 sudah ada referensi terkait agama, yaitu di APSC butir 8.3: “A community that embraces tolerance and moderation, fully respects the different religions, cultures and languages….”.

Meskipun sudah ada referensi tentang toleransi dan moderasi lintas agama, dalam prakteknya kegiatan dialog lintas agama di ASEAN belum diintegrasikan dalam program resmi ASEAN. Memang dalam beberapa tahun terakhir telah banyak kegiatan dialog lintas Agama di ASEAN, tapi kegiatan itu sebagian besar dilakukan oleh ormas lintas agama dan perguruan tinggi di luar program resmi ASEAN. Kalaupun ada dialog lintas agama dalam kegiatan resmi ASEAN, kegiatan itu di bawah program lain dan masih sangat terbatas, misalnya program Kerjasama pemuda atau Perempuan. Oleh karena itu tidak mengherankan bila masih terjadi konflik ethno-religious (etnik-agama) sebagaimana terlihat jelas konflik etnis bernuansa agama di Myanmar antara kelompok minoritas Rohingya dengan mayoritas Burma yg hingga saat ini belum bisa diselesaikan.

Pengarusutamaan Dialog Lintas Agama dalam Strategi Perdamaian ASEAN ini sangat penting a.l. mengingat bahwa masyarakat di Kawasan Asia Tenggara termasuk salah satu masyarakat yang paling majemuk di dunia, baik dari segi etnis, budaya, Bahasa dan agama. Dilihat dari segi agama, mayoritas penduduk ASEAN adalah masyarakat yang beragama.

Menurut Kishore Mahbubani dalam bukunya Keajaiban ASEAN, dari 600jt penduduk ASEAN terdapat 240jt Muslim (40%), 130jt Kristen (22%), 140 Budha (24%), 8jt Hindu (1.4%). Mengingat mayoritas mutlak (86%) penduduk Asean penganut 3 agama besar (Islam, Kristen dan Budha), maka sangat penting bagi ASEAN untuk menjadikan Program Dialog Lintas Agama sebagai salah satu program utama dalam pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Seminar yang diadakan oleh OKI yang berpusat di Jeddah bekerjasama dengan IIUM ini bertujuan untuk membahas strategi untuk menyikapi keragaman budaya dan mengusung nilai-nilai penting: toleran, solidaritas, perdamaian dan kesejahteraan Bersama. Pembicara dalam seminar tsb kebanyakan dari Malaysia. Selain itu ada dari Bangladesh, Turki, Azerbaijan dan Indonesia. Dari Indonesia ada 2 pembicara: Ketua Komisi HLNKI MUI dan Ketua OIC Youth Indonesia.

(BS) Jakarta, 26 April 2024

Agen-Agen Perjalanan di Sumut Sudah Terlatih Layani Wisata Halal

Danau Toba (foto: okezone.com)

MTN, Medan – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia/Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), mengatakan bahwa agen-agen perjalanan di Sumatera Utara sudah terlatih layani wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia/Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sumatra Utara, Solahuddin Nasution, memastikan agen-agen perjalanan anggotanya terlatih melayani wisata halal.

“Biro perjalanan dapat memenuhi semua kebutuhan wisatawan, baik ibadah maupun makanan halal,” ujar dia di Medan, Minggu, tengah bulan ini (12/9).

Menurut Solahuddin, aspek kehalalan penting bagi wisatawan Muslim yang melakukan perjalanan ke daerah atau tempat yang jumlah pemeluk agama Islam-nya sedikit.

Di Sumut, kata dia, agen-agen perjalanan sudah berpengalaman dalam menciptakan kenyamanan bagi semua pihak.

Meski demikian, Solahuddin mengemukakan pentingnya Provinsi Sumut menafsirkan kembali definisi dari wisata halal.

Wisata halal, katanya, seharusnya tidak bersifat kaku dan diartikan secara sempit.

Oleh sebab itu, Solahuddin lebih memilih menggunakan istilah “muslim friendly tourism” alias pariwisata yang ramah umat Muslim.

“Pariwisata jenis itu tengah dikembangkan di negara-negara, seperti Korea Selatan dan Jepang. ‘Muslim friendly’ artinya dapat memenuhi harapan turis Muslim ketika berkunjung ke daerah wisata minoritas Muslim. Jadi, semua hal untuk wisata itu bisa didiskusikan, termasuk rencana perjalanannya,” kata Solahuddin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara Zumri Sulthony menyampaikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Syed Mohamad Hasrin bin Tengku Hussin menyoroti wisata halal di Danau Toba saat bertemu Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah di Medan, 25 Agustus 2023.

Dubes Malaysia, dia mengatakan, menyebut bahwa warga dari “Negeri Jiran” –sebutan untuk Malaysia– akan senang jika kebutuhan halal mereka, terutama makanan, di kawasan Danau Toba dapat terfasilitasi.

Selama ini, kata dia, wilayah Danau Toba sudah akrab dengan kehalalan, tetapi hal tersebut masih perlu ditingkatkan.

“Kita bukan ingin menghilangkan kebiasaan yang sudah ada. Justru yang sudah ada diperbaiki kualitasnya sambil menyadari bahwa wisatawan luar negeri juga membutuhkan objek wisata yang bersahabat dengan kehalalan,” pungkasnya.

Wisata Halal di Sumatera Utara Perlu Diseriusi

ilustrasi (foto: TripZilla Indonesia)

MTN, Medan – Seminar Ekonomi Syariah Next Level yang digelar pada Sabtu (29/7) mengungkap bahwa wisata halal di Sumatera Utara perlu diseriusi. Seperti apa?

Dilansir dari rmolsumut.id, seminar Ekonomi Syariah Next Level yang digelar di Aula Universias Al Azhar Medan, pada Sabtu (29/7/2023) merupakan hasil gagasan Jaringan Media Siber (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) yang berkolaborasi dengan Bank Sumut dan Universitas Al Azhar Medan.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Sumut, Babay Farid Wajdi beserta jajarannya, Rektor Universitas Al Azhar Medan serta jajarannya, Pengurus JMSI Sumut, dan seluruh peserta diskusi.

Direktur Utama Bank Sumut Babay Farid Wajdi dalam kesempatan itu mengatakan, trend Islam di dunia mengalami peningkatan.

“Kalau dilihat dari persfektif Islam, tren Islam di dunia itu meningkat. Jika kita pergi ke bandara-bandara internasional dulu susah untuk salat. Sekarang di bandara bandara internasional di negara asing sudah ada musala,” ungkap Babay.

Tak hanya itu saja, ia juga mengungkapkan jika banyak negara yang mengembangkan Halal Tourism atau wisata halal. Contohnya Thailand dan juga Korea Selatan.

“Wisata halal di Sumut masih kurang. Saya kemarin ke Nias. Padahal potensi wisata di sana bagus. Tapi tidak didukung dengan kulinernya (kuliner halal). Itu yang perlu kita semua dorong. karena wisata halal itu bukan hanya milik kita di Sumut. Tapi Thailand dan negara lain juga. Sekarang wisata halal itu sudah mendunia. Kita di Sumut jangan sampai ketinggalan,” papar Babay Farid Wajdi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof. DR. Andri Soemitra, MA bahwa saat ini ekonomi syariah atau yang lebih dikenal ekonomi Islam saat ini menjadi trend. Saat ini banyak negara yang tengah menerapkannya.

“Kalau di luar negeri mereka tidak tau syariah economic. Artinya begini, ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu sama dan saat ini menjadi tren global. Seperti halal tourism Korea Selatan dan Thailand. Di korsel itu cari makanan halal itu tidak susah. Bahkan Thailand itu akan menjadi halal kitchen in the world. Padahal disana mayoritasnya bukan muslim,” terang Andri Soemitra.

Ekonomi syariah dijelaskan oleh Andri Soemitra, ada tiga, pertama sektor riil, finance and tourism. Sektor riil termasuk di dalamnya seperti jilbab halal, perangkat makanan halal, sepatu halal dan salon halal.

Pada industri finance atau industri keuangan ada perbankan ada non bank. Ada bank syariah disitu serta ada asuransi syariah. Selain itu ada juga pegadaian syariah dan pasar saham syariah.

“Jadi apa yang ada di industri keuangan konvensional sekarang ada versi syariah. Bahkan ini duluan digaungkan di Indonesia. Sistem eknomi syariah ini adalah sistem keuangan yang tidak hanya bisa menghasilkan uang. Tapi juga bisa mengembangkan sektor-sektor positif. Menghindari unsur yang dilarang. Bahkan yang non muslim juga ikut didalamny, karena tidak hanya untuk orang Islam saja,” tandas Andri Soemitra.

Sertifikasi Halal Mampu Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

ilustrasi (foto: bfi.co.id)

Acara Festival Literasi Halal 2023 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, menyimpulkan kalau sertifikasi halal itu mampu tingkatkan daya saing lokal di pasar global.

“Halal merupakan marketing tool yang membedakan dengan produk lainnya. Sekaligus memiliki kesempatan meraih pasar halal global,” ujar Sekretaris Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Chuzaemi Abidin, di acara Festival Literasi Halal 2023, Semarang, Kamis (22/6).

Dilansir dari RadarSemarang, Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Jawa Pos dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar Festival Literasi Halal 2023 Jawa Tengah. Kegiatan ini memberikan edukasi terkait ekonomi syariah terutama penerapan halal lifestyle dari sisi pengguna dan penyedia termasuk pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Acara berlangsung di Hall Kewirausahaan, Gedung Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undip Semarang, Kamis (22/6).

Kegiatan diikuti oleh 350 peserta dari mahasiswa dan pelaku UMKM. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yudi Wibowo mewakili Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuka kegiatan secara langsung. Acara dilanjutkan dengan sharing session dan FGD dengan pelaku UMKM.

Dekan FEB Undip Semarang Prof Suharnomo mengapresiasi kegiatan Festival Literasi Halal 2023 Jawa Tengah. Menurutnya kegiatan meningkatkan literasi ekonomi syariah perlu dilakukan secara kolaboratif sehingga bersifat pentahelix melibatkan akademisi, bisnis, dan pemerintah. Sehingga informasi bisa di dapatkan secara keseluruhan.

“Intinya adalah kolaboratif kalau sendirian nggak jalan,” ungkap Suharnomo dalam sambutannya.

Menurutnya industri halal, khususnya Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Tidak hanya di sektor industri makanan dan UMKM, tapi juga di sektor pariwisata. Pihaknya mencontohkan Indonesia berhasil meraih Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 sebagai Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023. Namun destinasi wisata halal di Jateng masih belum muslim friendly. Seperti ketersediaan masjid yang memadai di tempat wisata tersebut yang dapat menampung pengunjung.

“Saya setuju temanya literasi dari Jawa Pos. Karena ketika kita bicara soal muslim friendly, kita sosialisasi ke beberapa pihak. Mereka akan bilang ini negara syariah to? Padahal ini bicara tentang extended market. Thailand aja berani untuk mengeklaim dia sebagai makanan halal dunia,” tambahnya.

Sama dengan Inggris yang mengeklaim sebagai pusat keuangan syariah.
Kata dia, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lain. Kini sudah berbicara terkait extended market, bisnis yang menjanjikan. Sehingga diharapkan masyarakat paham, terutama pelaku UMKM untuk bersertfikasi halal.

Pada kesempatan yang sama, Junanto Herdiawan Deputi Kepala BI Prov Jateng menyampaikan berbagai upaya konsisten dilakukan untuk terus mendorong peningkatan ekonomi syariah. Di Jateng pihaknya sudah membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Mulai dari peternakan, rumah potong hewan (RPH), dan rumah potong unggas (RPU), fashion halal dan sebagainya. Sehingga mempercepat terbentuknya ekosistem produk halal pada rantai berikutnya.

“Peran Bank Indonesia adalah menyambungkan, menggabungkan, memfasilitasi semua kegiatan ekonomi syariah,” akunya.

Lebih lanjut disampaikan, tahun 2022 Bank Indonesia mengeluarkan indeks literasi ekonomi syariah dengan nilai 23.3%. Kegiatan BI dilakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah baik di pusat maupun di daerah antara lain dengan penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Bapak Wakil Presiden untuk meningkatkan indeks literasi ekonomi syariah menjadi 50% dalam dua tahun kedepan.

Sekretaris Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Chuzaemi Abidin mengaku penduduk muslim dunia tahun 2021 mencapai 1,9 miliar dan menghabiskan USD 2 triliun untuk konsumsi. Yakni pada sektor makanan, farmasi, kosmetik, fashion, travel, dan media/rekreasi. Disisi lain populasi penduduk Indonesia sebanyak 229,62 juta jiwa dengan 87,2 persen penduduk muslim. Menurutnya ini merupakan pasar produk halal yang besar. Pihaknya menyebut ada beberapa manfaat sertfikasi halal bagi UMKM. seperti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar atau negata muslim.

Potensi Wisata Muslim di Solo

Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo (foto: mettanews.id)

MTN, Jakarta – Tahun 2022 ini sepertinya peluang kota Solo di industri wisata halal menjadi lebih besar, karena ada banyak upaya yang dilakukan.

Dilansir dari Antara, pihak ITMA (Indonesian Tour Leader Moslem Association) DPD Jawa Tengah akan menggarap potensi wisata sejarah Islam di kota Solo, seiring dengan tingginya permintaan wisata halal oleh masyarakat.

“Kalau di Soloraya ada paket (wisata) keraton, masjid. Di Solo konsennya wisata sejarah Islam, di keraton ada jejak sejarah Islam. Di Solo juga ada masjid tertua di Laweyan, itu kan sejarah bisa jadi paket wisata,” ujar Ketua ITMA DPD Jawa Tengah, Rochmad Sugiarto.

Rochmad Sugiarto mengatakan ITMA diharapkan bisa menjadi wadah bagi pelaku jasa wisata muslim untuk lebih optimal menggarap wisata halal.

“Bukan hanya dari sisi turnya tetapi juga memperhatikan tentang kehalalan tur, makanan, destinasi, termasuk (kemudahan wisatawan) ketika berhenti untuk salat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Kode Etik ITMA Setyo Legowo mengatakan secara umum wisata halal di Jawa Tengah sangat menjanjikan.

“Didukung dengan beberapa destinasi wisata, berkaitan dengan ziarah yang sekarang diminati oleh kaum milenial,” katanya.

Terkait perjalanan wisata tersebut, saat ini sudah ada paket wisata halal di antaranya Semarang, Kudus, dan Demak. “Ini jadi market kami untuk jual paket wisata halal yang didukung dengan makanan halal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum ITMA, Iman Kadarisman, mengatakan saat ini pemerintah sudah meluncurkan Pelaku Pariwisata Halal Indonesia (PPHI). “Ini terobosan yang luar biasa. Lucu kalau Indonesia sebagai negara muslim di dunia tetapi tidak bicara halal,” katanya.

Untuk mengoptimalkan pasar tersebut, saat ini pihaknya juga sudah menggandeng Ikatan Pesantren Indonesia yang jumlahnya mencapai 27.973 pesantren.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, ingin agar Indonesia melalui sektor kuliner halalnya dapat menjadi Dapur Halal Global atau The World Halal Kitchens.

Menurut Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, upaya menjadikan Indonesia sebagai Dapur Halal Global bisa dimulai dengan membangun ekosistem kuliner halal yang berada di Kampung Batik Kauman Solo, Jawa Tengah.

“Tetapi tentunya hal ini diharapkan bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya sehingga nantinya kawasan industri halal yang berada di Surakarta tersebut secara keseluruhan bisa menjadi salah satu model untuk kota wisata halal di dunia,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah peluang yang bernilai multi triliunan dolar AS, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global dimana tingkat spending umat Muslim di dunia bisa mencapai hingga 1,9 triliun dolar AS dan kurang lebih sekitar 60 persennya merupakan sektor makanan dan minuman halal.

Di samping itu, sektor kawasan makanan dan minuman juga merupakan salah satu yang sangat besar di Indonesia dimana 36,4 persen dari PDB Indonesia itu dikontribusikan oleh sektor makanan dan minuman.

Dilansir dari Tempo, Wamen BUMN melihat hal ini merupakan potensi yang harus dikembangkan. Terutama dimulai dari kawasan kuliner halal di Kauman, Solo, Jawa Tengah yang diharapkan juga bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah lainnya.

Pengembangan kawasan halal makanan dan minuman di Kauman Solo, diharapkan bisa menjadi salah satu model untuk bisa diimplementasikan di kawasan-kawasan lainnya.

Kemudian, di Solo akan segera diresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed. Masjid ini berlokasi di bekas Depo Pertamina, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Masjid ini didirikan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Dilansir dari Kompas, Masjid Raya Sheikh Zayed ini merupakan hibah dari Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk Presiden Joko Widodo.

“Masjid yang punya nilai sejarah kontemporer ini akan didedikasikan kepada seluruh umat Islam dan dikelola oleh Pemerintah RI. Masjid ini insya Allah akan membawa manfaat yang besar kepada masyarakat,” ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed, pada 6 Maret 2021.

Menurut Yaqut, Masjid Raya Sheikh Zayed diharapkan menjadi salah satu mercusuar syiar Islam di Nusantara, sekaligus simbol moderasi beragama dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial.

Ke depannya, masjid yang dibangun dengan hibah penuh dari putra mahkota UEA itu diproyeksikan tak hanya menjadi tempat shalat berjemaah, tetapi juga berfungsi menjadi pusat kegiatan dakwah, sosial dan pembinaan umat, serta destinasi wisata religi.

Menteri Energi dan Industri UEA, Suhail Mohammed Al Mazroui, mengatakan, Pemerintah UEA berupaya agar bangunan masjid di Solo tersebut mendekati masjid aslinya di Abu Dhabi, UEA.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa masjid itu merupakan simbol dari arsitektur yang begitu istimewa, bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi destinasi wisata. Masjid yang dibangun di sini bukan hanya mencerminkan ketinggian dari arsitektur bangunan tetapi juga bisa menjadi sumber devisa,” ucapnya.

Di sekitar kompleks masjid akan dibangun Islamic Center. Tempat tersebut diharapkan bisa menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam.

Dalam Islamic Center akan didirikan Taman Pendidikan Al Quran (TPA), tempat tafsir Al Quran, madrasah, dan tempat pengembangan ekonomi syariah yang menjual produk-produk halal market.

Memiliki luas bangunan utama sekitar 8.000 meter persegi, Masjid Raya Sheikh Zayed mampu menampung hingga 10.000 orang jemaah.

Adapun fasilitas Masjid Raya Sheikh Zayed antara lain ruang VIP, perpustakaan seluas 20 meter persegi, dan basemen yang diperuntukkan sebagai tempat wudu jemaah putra dan putri.

Masjid Raya Sheikh Zayed Solo rencananya akan diresmikan pada 17 November 2022.

Peresmian rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Objek Wisata Halal Tanahdatar Siap Dikunjungi oleh Turis Mancanegara

Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat

MTN, Jakarta – Objek wisata halal Tanahdatar di Sumatera Barat kembali dibuka untuk para turis mancanegara. Seperti apa?

Dilansir dari Jawa Pos, dibukanya penerbangan internasional dari Kualalumpur Malaysia ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumbar akan dijadikan momentum bagi sektor pariwisata Sumbar, khususnya Kabupaten Tanahdatar.

Bupati Tanahdatar, Eka Putra, meminta seluruh pihak di Tanahdatar untuk menangkap peluang ini demi meningkatkan pendapatan masyarakat dari pariwisata.

“Siapkan destinasi kita agar siap dikunjungi oleh pelancong dari negara tetangga. Siapkan suvenir dan produk UMKM kita agar bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung,” pesan Eka Putra.

Menurut Eka, Tanahdatar adalah salah satu destinasi wajib yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia. Apalagi, ada ikatan emosional antara pengunjung asal Malaysia dengan Tanahdatar sebagai Luhak nan Tuo.

“Sebagian besar selalu ingin berkunjung ke Pagaruyung, ingin berkunjung ke Puncak Pato, ingin berkunjung ke Pariangan, dan destinasi lainnya. Karena mereka ingin tahu tentang budaya Minangkabau, dan kita siap untuk menyambut tamu yang datang,” papar alumni Lemhanas PPRA ini.

Kemudian, menurut Eka dengan ditetapkannya Istana Basa Pagaruyung sebagai destinasi ranking satu dalam kategori daya tarik wisata halal (DTWH) se-Sumatera Barat akan menjadi nilai tambah dan meyakinkan pengunjung untuk datang ke Pagaruyung.

Sementara kawasan Puncak Bukit Marapalam, yang berada di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara adalah peraih ranking 2 pemenang apresiasi desa wisata tingkat Sumbar.

Lalu, Pariangan adalah 50 besar nasional untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata.

“Tanahdatar juga memiliki program satu nagari satu event. Semua hal di atas semakin memperkuat alasan orang harus berkunjung ke Tanahdatar,” jelas Eka.

Meski begitu, Eka meminta Dinas Parpora Tanahdatar mengecek destinasi agar siap menanti wisatawan mancanegara. “Siapkan juga desa wisata yang memang sudah siap menanti tamu. Cek kebersihan kawasan wisata, cek toilet, cek suvenir dan paket wisata yang tersedia. Berikan layanan terbaik agar mereka bisa cerita ke teman dan kembali berkunjung,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat kembali melayani penerbangan internasional rute Padang-Kuala Lumpur mulai 1 Oktober 2022 setelah dua tahun terakhir ditutup akibat pandemi Covid-19.

“Penerbangan akan dilayani oleh maskapai Airasia dengan frekuensi dua kali seminggu setiap Selasa dan Sabtu,” kata Executive General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Siswanto di Padangpariaman, Sumatera Barat, Ahad (25/9/2022).

Menurut dia, pihak Airasia telah menyampaikan jadwal resmi penerbangan BIM-Kuala Lumpur mulai 1 Oktober 2022.

Untuk penerbangan dari Kuala Lumpur, Airasia terbang pukul 07.40-08.50 LT, sedangkan dari BIM ke Kuala Lumpur pukul 08.30-09.40 LT.

Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yang beribu kota Batusangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km2) dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong.[2] Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.