Konsumsi Pariwisata Halal Global Diprediksi Tumbuh 50% pada 2022

ilustrasi (gambar: halalmui.org)

MTN, Jakarta – Angka konsumsi pariwisata halal global diprediksi bakal tumbuh hingga 50 persen pada tahun 2022. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, State of Global Islamic Economy Report 2021 melaporkan, konsumsi Muslim untuk pariwisata meningkat dari 58 miliar dolar AS ke 102 miliar dolar AS pada tahun 2021. Sektor ini diharapkan tumbuh sebesar 50,0 persen pada tahun 2022 menjadi 154 miliar dolar AS.

CEO dan Managing Partner di DinarStandard, Rafi-uddin Shikoh, mengatakan kalau ekonomi Islam telah pulih dengan cepat dari pandemi Covid-19. Sejumlah disrupsi juga membawa peluang dalam akselerasi digital dan investasi.

“Di sektor pariwisata halal, perjalanan dan pariwisata global telah mulai pulih dengan beberapa acara besar seperti Olimpiade Tokyo, Dubai Expo 2020, untuk investasi di sektor ini juga terus meningkat,” kata Rafi-uddin saat peluncuran SGIE (State of the Global Islamic Economy) 2021.

Industri pariwisata ramah muslim mengalami penurunan hingga 70 persen pada 2020. Angka penurunan perjalanan terjadi hingga satu miliar pelancong. Sementara acara yang ditunda pada tahun 2020 diadakan setahun kemudian, seperti Olimpiade Tokyo yang juga tidak menerima penonton.

Hal ini menyebabkan pukulan berat bagi pelaku industri termasuk di sektor lain yakni makanan halal yang dijajakan resto-resto halal seluruh dunia.

Selain itu, haji dan umrah juga menurun drastis pada 2020 karena pembatasan. Saat ini, umrah kembali bisa digelar, kemungkinan juga haji.

“Intervensi pemerintah dari berbagai negara membuat sektor ini tetap bisa bertahan, investasi tetap berlanjut dengan harapan rebound di tahun-tahun mendatang,” kata dia.

Dubai Uni Emirate Arab telah membuat keputusan berani untuk melanjutkan EXPO 2020 Dubai yang diselenggarakan pada tahun 2021. Sementara Arab Saudi terus berinvestasi di bidang pariwisata, karena mendiversifikasi ekonominya sebagai bagian dari visi strategi 2030.

Dengan banyak negara yang masih memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat, pemulihan industri pariwisata tetap lambat. Meski demikian sisi investasi masih berjalan signifikan dari transaksi sejumlah modal ventura yang sebagian besar terkait dengan solusi digitalisasi sekitar 1,26 miliar dolar AS.

Dalam SGIE, urutan peringkat untuk industri pariwisata halal global adalah Malaysia, Singapura, Turki, Bahrain, Uni Emirate Arab, Tunisia, Saudi Arabua, Kuwait, Kazakhstan, dan Maroko. Malaysia memiliki score 19, Uni Emirate Arab sebesar 78,6, Kazakhstan 60,8 dan Indonesia sendiri sebesar 58,0.

Pelaku Industri Halal Siap Aktifkan Kembali Dunia Wisata

MTN, Jakarta – Para pelaku usaha indutri halal menyatakan siap untuk mengaktifkan kembali dunia wisata. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan, menyampaikan kalau pelaku usaha telah siap untuk menerima aktivitas wisata kembali.

“Kita tentu selalu siap karena kita juga ingin hidup kembali,” kata Riyanto akhir pekan lalu (3/4).

Riyanto menilai, kebijakan pelonggaran wisata di Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan penerapan pada tahun lalu. Dia menyoroti, ketika Bali dibuka untuk wisatawan asing, sejumlah kesiapan belum terintegrasi, seperti layanan imigrasi hingga maskapai.

Pembukaan perbatasan pun tidak berdampak langsung pada pemulihan sektor pariwisata. Dia mencontohkan, Turki membuka perbatasan dan melakukan integrasi di seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga pelaku industri.

Hal ini menyebabkan sektor pariwisata halal di Turki dapat kembali pulih. “Harus sinkron antara kebijakan dengan implementasi di lapangan,” kata Riyanto.

Riyanto mengatakan, pemulihan pariwisata tidak akan optimal apabila pembukaan perbatasan tidak sejalan dengan suplai penerbangan dan layanan imigrasi. Ia menilai, hal itu sempat terjadi di Thailand ketika membuka perbatasannya.

“Wisatawan bisa masuk dan penerbangan terus tersedia, namun restoran ditutup, tidak ada atraksi, dan sejumlah amenities tidak siap,” ujarnya.

PPHI juga menyoroti peringkat Indonesia yang terjun bebas dari sektor wisata halal dalam laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2022. Menurut Riyanto, hal itu disebabkan Indonesia tidak bisa memenuhi standar penilaian, seperti keberadaan regulasi terkait wisata halal, jumlah pelaku usaha wisata halal yang tersertifikasi, serta peliputan atau informasi media terkait wisata halal.

Riyanto mengatakan, Indonesia sempat memiliki fokus untuk mengangkat wisata halal dengan membentuk divisi khusus pengembangan seperti Malaysia. Indonesia juga dulu sempat aktif dalam berbagai ajang wisata halal global.

Pandemi Covid-19 telah menekan industri pariwisata global termasuk segmen wisata ramah Muslim. Meski begitu, pada 2021, pariwisata ramah Muslim mulai menggeliat setelah mengalami kemunduran tajam pada 2020.

SGIE 2022 melaporkan, konsumsi Muslim untuk pariwisata meningkat dari 58 miliar dolar AS ke 102 miliar dolar AS pada 2021. Sektor ini diharapkan tumbuh sebesar 50 persen pada 2022 menjadi 154 miliar dolar AS.

CEO dan Managing Partner Dinar Standard, Rafiuddin Shikoh, mengatakan, ekonomi Islam telah pulih dengan cepat dari pandemi Covid-19. Sejumlah disrupsi juga membawa peluang dalam akselerasi digital dan investasi.

“Di sektor pariwisata halal, perjalanan dan pariwisata global telah mulai pulih dengan beberapa acara besar, seperti Olimpiade Tokyo dan Dubai Expo 2020. Investasi di sektor ini juga terus meningkat,” kata Shikoh.

Industri pariwisata ramah Muslim mengalami penurunan hingga 70 persen pada 2020. Penurunan perjalanan terjadi hingga satu miliar pelancong. Hal ini menyebabkan pukulan berat bagi pelaku industri termasuk di sektor makanan halal yang dijajakan restoran halal di seluruh dunia. Selain itu, perjalanan haji dan umrah juga menurun drastis pada 2020 karena pembatasan.

Pariwisata Halal Dideklarasikan di Kota Banjarmasin

foto: duniafintech.com

MTN, Jakarta – Pariwisata halal dideklarasikan di kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu (11/12). Seperti apa?

Dilansir dari Detik, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Ma’arifah, ikut mendeklarasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin. Dia juga memberikan motivasi kepada perajin kreatif.

“Saya senang sekali beliau berkenan berkunjung mendeklerasikan pariwisata halal di Kota Banjarmasin kemudian bertukar pikiran, dan memberikan masukan kepada kami sekaligus memotivasi para perajin,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin, Siti Wasilah, Sabtu (11/12/2021), tentang Siti Ma’arifah.

Deklarasi pariwisata halal di Kota Banjarmasin berlangsung pada akhir pekan lalu (10/12). Siti Ma’arifah datang sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Indonesia (KPRKI).

“Mudah-mudahan ini menjadi pelecut bagi kita semua untuk terus membina para perajin dan terus bersama-sama mengayuh agar Kota Banjarmasin semakin layak sebagai kota yang dikunjungi oleh banyak orang,” ujar istri Wali Kota Banjarmasin tersebut.

Siti Ma’arifah juga menyampaikan kekagumannya terhadap potensi pariwisata di Kota Banjarmasin. Selain wisata bahari, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini menurutnya sangat potensial untuk pariwisata religi sehingga pelaku UMKM bisa tumbuh dan berkembang.

“Kita akan sama-sama mendorong untuk kawasan industri halal dan juga pariwisata halal, yang tentunya sangat cocok dengan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang memang religius,” tuturnya,

Diketahui, Wali Kota Banjarmasin sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Pariwisata Halal.

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

ilustrasi (gambar: mataairradio.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.

Riau Berkomitmen untuk Kembangkan Wisata Halal

Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru,Riau (foto: www.masjid.asia)

MTN, Jakarta – Dispar provinsi Riau optimis kembangkan wisata halal, UMKM produk Parekraf diminta untuk ajukan sertifikasi halal.

Dilansir dari HarianHaluan, Dinas Pariwisata (Dispar) Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk kembangkan pariwisata halal di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan Dispar Riau adalah membantu UMKM produk parekraf di bidang Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) agar bisa mendapatkan sertifikasi halal yang nantinya diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

LP POM MUI Riau, mulai tahun 2013-2020 telah melakukan sertifikasi kepada 2.509 orang pelaku usaha di bidang kuliner di Riau. Dengan rincian, Kota Pekanbaru 824, Dumai 391, Kabupaten Siak 145, Inhil 125, Pelalawan 129, Kampar 148, Bengkalis 356, Inhu 21, Rohil 114, Rohul 47, Kuansing 34, Meranti 175.

Untuk meningkatkan jumlah tersebut, Dispar Riau melatih para usahawan dan pelaku yang bergerak di bidang parekraf, khususnya pada sektor UMKM P-IRT untuk bisa lebih proaktif mengembangkan usaha.

Pelatihan telah digelar selama dua hari, tanggal 6-7 September 2021 di Pekanbaru. Melibatkan 28 orang peserta. Setelah menjalani pelatihan, pihak LP POM MUI akan mendatangi tempat usaha 28 peserta P-IRT, untuk memverifikasi secara faktual.

LP POM MUI akan memeriksa secara faktual, layak atau tidak usaha 28 peserta P-IRT itu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jika layak, pembiayaan sertifikasi akan dibebankan melaui APBD Pemprov Riau.

Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat mengatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pengembangan usaha pangan dan kuliner bisa tetap tumbuh dan berkembang di masa pandemi saat ini.

Ia menyadari, bahwa UMKM saat ini sangat mengalami kesulitan dalam pemasaran dan penjualan produknya. Sehingga pada APBD tahun 2021 ini, Pemprov Riau menggulirkan terobosan dengan memfasilitasi P-IRT pada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM-MUI.

“Tujuannya adalah agar produk pangan yang dihasilkan bisa memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk berwisata yang ramah muslim di destinasi wisata yang ada di Riau,” kata Roni Rakhamat, pekan lalu (8/9) di Pekanbaru.

Indonesia Turun Peringkat di Daftar Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2021

MTN, Jakarta – Ada kabar kurang menyenangkan, karena Indonesia turun peringkat di daftar destinasi wisata halal dunia untuk tahun 2021.

Dilansir dari Kompas, Indonesia kini berada di posisi keempat dalam daftar 20 destinasi wisata halal terbaik dunia 2021 versi Global Travel Muslim Index (GMTI) 2021 dengan skor 73.

Sebelumnya pada tahun 2019, Indonesia berada di posisi pertama bersama dengan Malaysia dengan skor imbang, yakni 78.

Saat ini Malaysia masih berada di posisi pertama, disusul oleh Turki di posisi kedua, Arab Saudi di posisi ketiga, dan Uni Emirat Arab (UEA) di posisi kelima.

Indonesia kini juga berada di posisi kedua dalam kategori Komunikasi versi GMTI 2021. Dalam kategori ini, penilaian berdasarkan bagaimana pelaku usaha pariwisata mempromosikan layanan mereka guna memudahkan para wisatawan, misalnya dengan merilis panduan restoran halal atau panduan untuk wisatawan Muslim.

GMTI 2021 juga memposisikan Indonesia sebagai destinasi nomor tiga dalam kategori Pelayanan. Penilaian berdasarkan bagaimana sebuah destinasi menawarkan pengalaman yang baik untuk wisatawan Muslim, termasuk di bandara, restoran, dan hotel.

GMTI 2021 merupakan laporan riset pasar perjalanan Muslim yang diluncurkan oleh Mastercard dan CrescentRating. Tahun 2021 merupakan tahun keenam mereka meluncurkan laporan riset tersebut.

Dalam sambutannya, Founder dan CEO CrescentRating Fazal Bahardeen mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Jumlah kedatangan wisatawan Muslim internasional mengalami peningkatan dari sekitar 108 juta di tahun 2013 menjadi 160 juta di tahun 2019. Namun, kenyataannya, jumlah kedatangan wisatawan Muslim turun ke angka 42 juta di tahun 2020. Lebih dari 90 persen perjalanan dilakukan di kuartal pertama tahun 2020 sebelum akhirnya banyak negara menerapkan pembatasan perjalanan.

“Seiring kita memulai perjalanan pemulihan ini, kami memproyeksikan bahwa pasar perjalanan Muslim akan kembali ke (angka) 2019 di tahun 2023,” ujar Fazal di keterangan resminya.

Sejumlah negara juga mulai membuka perbatasan hingga akhir tahun ini, sehingga diharapkan jumlah kedatangan wisatawan Muslim akan mencapai 26 juta di tahun 2021.

Kian Kuat Fondasi Sumbar di Industri Wisata Halal

ilustrasi (foto: hariansinggalang.co.id)

MTN, Jakarta – Posisi provinsi Sumatera Barat kian kini kian kuat dalam industri halal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

“Dari sisi regulasi, sudah ada peraturan daerah tentang industri halal dan pariwisata halal, dan perda soal konversi bank pembangunan daerah menjadi syariah,” kata Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Prof Sutan Emir Hidayat, pada webinar Festival Ekonomi Syariah regional Sumatera yang digelar oleh Bank Indonesia perwakilan Sumbar.

Untuk pembangunan pariwisata halal pemerintah daerah punya target menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata utama berbasis halal dengan keunggulan alam, budaya dan kuliner.

Sementara untuk pengembangan fesyen, muslim Sumbar punya potensi untuk busana muslim dan orang dari Malaysia juga jadi konsumen produk busana muslim.

Sedangkan untuk sektor makanan dan produk halal rendang dapat menjadi unggulan serta pengelola rumah makan memenuhi sertifikasi halal.

Kemudian Sumbar juga sudah beberapa kali penghargaan tentang daerah tujuan wisata halal hingga world best halal destination dan world best halal culinary destination.

Pada 2016 Sumatera Barat juga meraih penghargaan dari The World Halal Tourism Award 2016 pada kategori World’s Best Halal Destination atau tujuan wisata halal terbaik dan World’s Best Halal Culinary Destination atau tujuan wisata kuliner halal terbaik.

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Syafruddin Karimi, berpendapat kalau Indonesia adalah pelopor dan pemimpin dalam membangkitkan perekonomian halal di dunia.

Di daftar Top 10 Islamic Finance Indonesia masuk rangking lima, dan di daftar top 10 negara yang paling ramah wisata muslim, Indonesia masuk ke rangking empat setelah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki.

“Artinya potensi ekonomi syariah global memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama,” kata Syafruddin.

Ia melihat saat ini peran ekonomi syariah Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru baru didukung oleh potensi besar prospek konsumsi masyarakat muslim global dan pemenuhan kebutuhan domestik di berbagai sektor industri halal.

Kota Banjarmasin Coba Kembangkan Industri Wisata Halal

Banjarmasin (foto: gomuslim.co.id)

MTN, Jakarta – Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, coba kembangkan industri wisata halal. Seperti apa?

Sebagai kota yang mayoritas warganya beragama Islam, Pemkot Banjarmasin coba kembangkan industri wisata berbasis muslim.

Dilansir dari Warta Niaga, saat ini, melalui pihak Legislatif, sedang digodok Perda terkait wisata Halal untuk terus mengembangkan destinasi wisata di Kota Seribu Sungai tersebut.

Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, mengatakan bahwa kota Banjarmasin sangat perlu menegaskan diri sebagai kawasan wisata halal karena penduduknya yang mayoritas muslim.

Wisata halal ini difokuskan untuk menarik wisatawan dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara muslim lainnya yang ingin berkunjung ke Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina juga menyatakan, konsep pariwisata halal saat ini sedang tren, khususnya wisata kuliner, dan Kalsel memiliki keberagaman kuliner yang bisa ditawarkan melalui label halal.

“Kalau bicara lebih luas lagi di kawasan Asia Pasifik, di mana negara yang tidak mayoritas muslim, misalnya Korea Selatan, kini sudah mulai menjadi kiblat wisata halal dan kita sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim harusnya bisa menerapkan hal itu,” jelasnya.

Korea kini tengah menggenjot industri wisata halal karena mereka mengincar segmen wisatawan dari Timur Tengah, dan Indonesia, khususnya Banjarmasin, yang juga menargetkan hal tersebut.

Semua perubahan menurut H Ibnu Sina harus segera dilakukan untuk mengangkat kembali wisata di Banjarmasin.

Wisata yang merupakan salah satu andalan negara ini untuk meningkatkan devisa negara dinilai harus perlu mengambil langkah konkrit supaya pariwisata bisa dihidupkan kembali paska pandemi selesai nanti.

Pelurusan Persepsi yang Salah dari Wacana Wisata Halal di Bali

ilustrasi (foto: percutiankebali.com)

MTN, Jakarta – Pihak SAHI (Silahturahmi Umrah dan Haji Indonesia) menyatakan kalau Bali perlu tempat wisata yang ramah muslim.

Dilansir dari NusantaraTV, Ketua DPP Silaturahmi Umrah dan Haji Indonesia (SAHI), Siti Ma’rifah, ketika mengunjungi DPW SAHI Bali, pada Selasa (25/8/2020) mengatakan kalau Bali perlu tempat wisata yang ramah muslim.

Putri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tersebut sempat menyinggung kalau ada persepsi yang salah dari wacana tempat wisata ramah muslim di Bali.

“Desa wisata halal di Bali jangan disalahartikan, hanya khusus orang Muslim, dan non-Muslim dilarang masuk atau harus memakai pakaian Muslim, bukan. Tetapi bagaimana Bali yang dianggap (nyaman) untuk turis non Muslim, juga bisa aman dan nyaman untuk turis beragama Islam, walaupun Islam di Bali minoritas,” ujar Siti.

Menurut Siti, halal selayaknya gaya hidup. Sehingga, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari penerapannya.

“Jadi tidak perlu dikhawatirkan, jangan dianggap Islamisasi, jangan,” tutur Siti.

Siti pun mencontohkan Taiwan yang telah menyediakan hotel khusus Muslim. Ia menjelaskan, apabila suatu wilayah telah menegaskan posisinya sebagai kota atau daerah wisata, wilayah itu harus bisa menerima seluruh segmentasi masyarakat dari berbagai penjuru.

Siti menilai penting bagi Bali agar memiliki desa wisata halal. Sehingga turis dari Timur Tengah atau dari belahan dunia yang beragama Islam, semakin nyaman berwisata ke Bali, terlebih dalam urusan ibadah dan wisata kuliner.

“Saya lebih menyebutnya Moslem friendly, jadi Bali perlu memiliki tempat yang Moslem friendly,” kata dia.

Pariwisata Halal di Riau Diklaim Berkembang dengan Baik

Masjid Raya An Nur, Pekanbaru, Riau (foto: itinku.com)

MTN, Jakarta – Pemprov Riau mengklaim kalau pariwisata halal berkembang baik di wilayahnya.

Dilansir dari Riau1, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, mengatakan kalau pengembangan destinasi halal di Riau harus Komitmen bersama.

“Destinasi halal bertujuan baik untuk muslim, yaitu dengan tujuan sebagai destinasi halal terbaik,” terang Ahmad Syah Harrofie.

Ahmad menjelaskan, Indonesia dan Malaysia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019 berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019; mengungguli 130 situs destinasi lainnya dari seluruh dunia.

Selanjutnya, sambung Ahmad lagi, Industri pariwisata mampu meningkatkan peran pendapatan Pemerintah dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Ahmad Syah Harrofie menambahkan, hal ini mampu memicu kompetisi antar daerah untuk menarik para wisatawan. Pariwisata yang paling berkembang di Provinsi Riau adalah Pariwisata Halal, makanya produk dengan label Halal tentunya sangat diinginkan.

“Untuk mempercepat Pariwisata halal, kementrian pariwisata telah menetapkan 15 Provinsi yang menjadi fokus pengembangan destinasi ikatan muslim,” terangnya.

Dengan harapan, masing-masing Provinsi untuk dapat mengembangkan potensi wisata halal tersendiri, inilah yang diperlukan Provinsi Riau dengan tentunya dukungan dari berbagai organisasi dan pemangku kepentingan, agar komitmen dalam mengembangkan destinasi halal ini berhasil.

“Berdasarkan penilaian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, Provinsi Riau menempati peringkat ketiga mengalahkan ibukota negara DKI Jakarta,” pungkas Ahmad.