Keterangan Resmi Kedubes Iran Terkait Meninggalnya Presiden Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi

Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi (foto: Middle East Eye)

MTN, Jakarta – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia dengan penuh kesedihan dan duka yang mendalam menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2024, Yang Mulia Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi Presiden Republik Islam Iran, Yang Terhormat Dr. Hossein Amir Abdollahian Menteri Luar Negeri dan dua pejabat lain yang ikuti bersama rombongan presiden dalam rangka peresmian bendungan “Ghiz Ghalesi”, sebagai bagian dari koridor transit Aras (koridor jalan dan rel kereta api sepanjang 107 km) yang merupakan proyek bersama antara dua negara Iran dan Azerbaijan, hadir di titik nol daerah perbatasan kedua negara yang terletak di Sungai Aras tetapi rombongan presiden dalam perjalanan ke kota Tabriz – Iran, mengalami kecelakan udara.

Peristiwa menyedihkan ini terjadi di saat hanya tinggal dua hari lagi menjelang peringatan kunjungan Presiden Raisi Iran ke Indonesia yaitu pada tanggal 23-24 Mei 2023; Sebuah perjalanan yang dianggap sebagai titik bersejarah perkembangan lebih lanjut hubungan antara dua negara besar Islam Iran dan Indonesia. Dalam kunjungan ini, telah ditandatangani 10 nota kesepahaman yang sebagian besar sedang dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dalam tahap koordinasi.

Berkaitan dengan posisi presiden Republik Islam Iran setelah kesyahidan Ayatollah Ebrahim Raisi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal Seratus Tiga Puluh Satu (131) Konstitusi Republik Islam Iran, dalam hal dan kondiri Presiden meninggal dunia, Wakil Presiden Pertama dengan persetujuan Pimpinan Agung, mengambil alih kendali kekuasaan eksekutif, dan kemudian dewan yang terdiri dari Ketua Parlemen, Ketua Kekuasaan Yudikatif dan Wakil Presiden Pertama dibentuk dengan tujuan mempersiakan platform yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dalam jangka waktu paling lama lima puluh (50) hari; Oleh karena itu Yang Mulia Bapak Mohammad Mokhbar, Wakil Presiden Pertama Iran kini telah menjabat sebagai Ketua Kekuasaan Eksekutif sejak kemarin (20 Mei 2024) dengan persetujuan Ayatollah Seyed Ali Khamenei Pemimpin Agung Republik Islam Iran.

Meskipun besarnya bencana yang menimpa bangsa dan pemerintahan Republik
Islam Iran, kesyahidan presiden dan menteri luar negeri Republik Islam Iran tidak akan mengganggu roda pemerintahan; melainkan hal ini akan menjadi faktor pemersatu semua pihak dan arus internal untuk lebih memperkuat fondasi Republik Islam Iran .

Selain itu, meskipun peran Ayatollah Seyed Raisi selaku presiden dan Dr. Amir Abdollahian sebagai Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran sangat sentral dalam memperkuat poros perlawanan dan mendukung rakyat Palestina yang tertindas, khususnya selama delapan bulan yang lalu; Namun dengan kesyahidan kedua pejabat Iran ini, maka tidak akan ada perubahan posisi fundamental Republik Islam Iran dalam hal mendukung
Palestina.

Pada akhir kata atas nama Pemerintah, bangsa keluarga besar Kedutaan Besar
Republik Islam Iran, kami ingin ucapkan terimakasih dan apresiasi atas berbagai pesan belasungkawa dan solidaritas dari pemerintah dan masyarakat Republik Indonesia berkaitan dengan insiden ini.

Presiden Negeri Imam Bukhari Akan Pidato di Sidang PBB ke-75

Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev

MTN, Jakarta – Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, besok (23/9) akan pidato di Sidang PBB ke-75.

Dilansir dari keterangan resmi pihak Kedubes Uzbekistan untuk Indonesia, pada tanggal 23 September nanti, Presiden Republik Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev akan mengambil bagian dalam debat politik umum tingkat tertinggi di sesi ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pidatonya nanti, Presiden Mirziyoyev akan menyampaikan visinya kepada masyarakat internasional tentang isu-isu penting dan inisiatif agenda nasional, regional dan global.

Presiden Mirziyoyev juga akan mempresentasikan inisiatif penting tentang perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, perubahan iklim, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya Shavkat Mirziyoyev dalam pidatonya pada sesi ke-72 Sidang Umum PBB pada September 2017 di New York, telah mengusulkan Lima Inisiatif, yakni:

  • Pertama, mengatur pertemuan konsultatif para pemimpin Asia Tengah.
  • Kedua, adopsi resolusi tentang pencerahan dan toleransi beragama.
  • Ketiga, mengangkat masalah Laut Aral.
  • Keempat, untuk memecahkan masalah Afghanistan.
  • Kelima, memastikan pekerjaan perempuan.

Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev akan menyampaikan pidato pada Sidang ke-75 Sidang Umum PBB pada tanggal 23 September 2020 pukul 20:00 waktu Indonesia.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 kali ini untuk pertama kalinya diadakan acara ini secara virtual, karena protokol kesehatan adalah sebuah kewajiban saat pandemi ini.

Lalu Sidang Umum PBB ke-75 ini akan ada tema besar, yakni pandemi Covid-19. Sebagian besar pembicara tentunya juga akan memperhatikan situasi terkini seputar virus Corona.

Industri Pariwisata Indonesia Akan Bangkit pada Tahun 2021

ilustrasi (foto: Phinemo)

MTN, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kalau dunia pariwisata Indonesia akan bangkit pada tahun 2021.

Dilansir dari Detik, Jokowi meyakini bakal ada lonjakan di sektor pariwisata pada tahun 2021. Ia juga optimistis wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia bisa selesai pada akhir 2020.

“Saya meyakini ini (pandemi Corona di Indonesia) hanya sampai akhir tahun. Tahun depan booming di pariwisata,” ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (16/4).

Menurut Jokowi, setelah wabah COVID-19 hilang, dipastikan akan ada hasrat besar dari masyarakat untuk berlibur. Apalagi setelah semua orang berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama.

“Semua orang ingin menikmati kembali keindahan daerah yang ada pariwisatanya, sehingga optimisme itu yang harus diangkat,” ujar Jokowi.

Saat ini dampak COVID-19 sangat dirasakan oleh sektor pariwisata. Jokowi meminta adanya program mitigasi perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata, serta realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), untuk para pekerja di bidang pariwisata.

“Kemudian juga harus ada realokasi anggaran dari Kementerian Pariwisata (dan Ekonomi Kreatif), yang diarahkan dalam wujud semacam program padat karya tunai bagi pekerja-pekerja bergerak di bidang pariwisata,” kata Jokowi.