Dipuji Menparekraf, Sumbar Siap Dikembangkan untuk Pariwisata Halal

Jam Gadang di Sumatera Barat (foto: Cheria Travel)

MTN, Jakarta – Sumatera Barat siap dikembangkan untuk industri pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Suara Sumbar, menurut Menparekraf Sandiaga Uno, destinasi wisata halal di Indonesia akan ditingkatkan dari segi kesiapan layanan kuliner dan akomodasi halal. Kemudian, juga bakal dikembangkan ekosistem ekonomi syariah mulai dari pelatihan, pendampingan, pemasaran, logistik, dan pembiayaan.

“Kemenparekraf juga akan memberikan layanan tambahan bagi wisatawan, seperti halal package, halal food, halal hotel, halal finance dan transportasi,” ujar Sandiaga, di Jakarta (30/1).

Sejumlah provinsi sudah menyampaikan ketertarikan terhadap pengembangan pariwisata halal. Di antaranya; Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Aceh.

Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa Sumbar benar-benar daerah yang ‘beautiful’ alias cantik. Sumbar memiliki budaya dan desa wisata yang memukau. “Sumbar itu kulinernya enak, budayanya khas, dan alamnya indah. Bahkan ada satu desa wisata yang disebut sebagai yang terindah di dunia. Tidak rugi bila berwisata ke Sumbar,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengungkapkan kalau Visit Beautiful West Sumatera 2023 adalah program yang ditujukan untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan ke provinsi itu.

Audy menyebut sebelum pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar mencapai 8,2 juta orang. Setengahnya berkurang pada saat pandemi melanda.

“Target kita tidak muluk-muluk. Untuk langkah awal bagaimana angka 8,2 juta wisatawan itu bisa kembali pada tahun 2023,” katanya.

Untuk mencapai target itu, Pemprov Sumbar bersama kabupaten/kota sudah meluncurkan 77 buah program event untuk bisa menarik wisatawan ke daerah itu.

Selain itu, persoalan tiket pesawat yang masih relatif mahal juga dicarikan solusi dengan menjalin komunikasi dengan berbagai maskapai agar bisa membuka penerbangan ke Sumbar.

“Kita berharap semua upaya ini bisa mendorong agar target 8,2 juta wisatawan itu bisa kembali tercapai,” pungkasnya.

Pemprov Sumbar Jadikan Masjid Raya Sumbar Pusat Wisata Religi

Masjid Raya Sumbar

MTN, Jakarta – Pemprov Sumatera Barat jadikan Masjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan wisata religi.

“Sedari awal kita telah berkomitmen untuk menjadikan kawasan Mesjid Raya sebagai pusat edukasi Adat Basandi Syarak -Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan destinasi wisata religi di Sumbar yang dituangkan kedalam Progul, Alhamdulillah secara bertahap bisa kita wujudkan, itu artinya Progul yang telah disusun tidak hanya sebatas wacana tetapi merupakan program nyata,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah, saat meresmikan pemanfaatan Masjid Raya sumbar sebagai pusat edukasi dan destinasi wisata religi di Padang (28/12).

Dilansir dari Harian Haluan, Mahyeldi mengatakan, dengan terpilihnya Masjid Raya Sumbar sebagai salah satu mesjid dengan desain terbaik di dunia versi Abdullatif Al-Fozan Award pada tahun 2021, tentu akan memberikan dampak positif, karena akan semakin banyak tamu yang akan berkunjung ke Sumbar baik dari dalam maupun luar negeri, untuk merasakan suasana beribadah dalam mesjid terbesar di Sumbar ini.

“Masjid raya Sumbar telah dikenal luas bahkan telah berhasil memenangkan penghargaan di tingkat internasional karena keunikan desainnya, kita tinggal mengembangkan menjadi salah satu pusat edukasi dan destinasi wisata religi di Sumatera Barat melalui kerjasama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar terus melakukan berbagai upaya mulai dari kerjasama dengan BUMD, BUMN, Universitas dan berbagai lembaga lainnya.

Selanjutnya, Masjid ini nanti akan dijadikan pusat kegiatan dan bimbingan umat sebagai tempat mendapatkan pencerahan dalam banyak hal, sehingga betul-betul bermanfaat dan terkelola secara baik.

Objek Wisata Halal Tanahdatar Siap Dikunjungi oleh Turis Mancanegara

Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat

MTN, Jakarta – Objek wisata halal Tanahdatar di Sumatera Barat kembali dibuka untuk para turis mancanegara. Seperti apa?

Dilansir dari Jawa Pos, dibukanya penerbangan internasional dari Kualalumpur Malaysia ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumbar akan dijadikan momentum bagi sektor pariwisata Sumbar, khususnya Kabupaten Tanahdatar.

Bupati Tanahdatar, Eka Putra, meminta seluruh pihak di Tanahdatar untuk menangkap peluang ini demi meningkatkan pendapatan masyarakat dari pariwisata.

“Siapkan destinasi kita agar siap dikunjungi oleh pelancong dari negara tetangga. Siapkan suvenir dan produk UMKM kita agar bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung,” pesan Eka Putra.

Menurut Eka, Tanahdatar adalah salah satu destinasi wajib yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia. Apalagi, ada ikatan emosional antara pengunjung asal Malaysia dengan Tanahdatar sebagai Luhak nan Tuo.

“Sebagian besar selalu ingin berkunjung ke Pagaruyung, ingin berkunjung ke Puncak Pato, ingin berkunjung ke Pariangan, dan destinasi lainnya. Karena mereka ingin tahu tentang budaya Minangkabau, dan kita siap untuk menyambut tamu yang datang,” papar alumni Lemhanas PPRA ini.

Kemudian, menurut Eka dengan ditetapkannya Istana Basa Pagaruyung sebagai destinasi ranking satu dalam kategori daya tarik wisata halal (DTWH) se-Sumatera Barat akan menjadi nilai tambah dan meyakinkan pengunjung untuk datang ke Pagaruyung.

Sementara kawasan Puncak Bukit Marapalam, yang berada di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara adalah peraih ranking 2 pemenang apresiasi desa wisata tingkat Sumbar.

Lalu, Pariangan adalah 50 besar nasional untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata.

“Tanahdatar juga memiliki program satu nagari satu event. Semua hal di atas semakin memperkuat alasan orang harus berkunjung ke Tanahdatar,” jelas Eka.

Meski begitu, Eka meminta Dinas Parpora Tanahdatar mengecek destinasi agar siap menanti wisatawan mancanegara. “Siapkan juga desa wisata yang memang sudah siap menanti tamu. Cek kebersihan kawasan wisata, cek toilet, cek suvenir dan paket wisata yang tersedia. Berikan layanan terbaik agar mereka bisa cerita ke teman dan kembali berkunjung,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat kembali melayani penerbangan internasional rute Padang-Kuala Lumpur mulai 1 Oktober 2022 setelah dua tahun terakhir ditutup akibat pandemi Covid-19.

“Penerbangan akan dilayani oleh maskapai Airasia dengan frekuensi dua kali seminggu setiap Selasa dan Sabtu,” kata Executive General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Siswanto di Padangpariaman, Sumatera Barat, Ahad (25/9/2022).

Menurut dia, pihak Airasia telah menyampaikan jadwal resmi penerbangan BIM-Kuala Lumpur mulai 1 Oktober 2022.

Untuk penerbangan dari Kuala Lumpur, Airasia terbang pukul 07.40-08.50 LT, sedangkan dari BIM ke Kuala Lumpur pukul 08.30-09.40 LT.

Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yang beribu kota Batusangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km2) dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong.[2] Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Pemprov Sumbar Mulai Sosialisasikan Wisata Halal

iustrasi (foto: remisya.org)

MTN, Jakarta – Pemprov Sumatera Barat mulai sosialisasikan Pergub penyelenggaraan pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, kepada para pemangku kepentingan di daerah itu.

“Wisata halal di Sumbar itu bukan hanya untuk wisatawan yang beragama Islam namun juga non Islam. Wisata halal itu bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh wisatawan,” kata Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Sumbar, Doni Hendra, saat membuka kegiatan tersebut di Pariaman, Selasa.

Doni mengatakan wisata halal yang diterapkan, adalah bagaimana memberikan tambahan lebih terhadap wisatawan muslim dan non muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka selama berkunjung di Sumbar.

Ia menyampaikan secara sederhana kalau penerapan wisata halal di Sumbar bebas dari porno aksi. Masjid dan musala harus bersih dan nyaman. Di bidang pelaku usaha pariwisata, penerapannya di antaranya, hotel dan penginapan harus memasang arah kiblat di kamar, rumah makan bersih dan halal, serta biro travel memperhatikan jadwal salat. Selain itu usaha spa memisahkan tempat dan menyesuaikan pelayan dengan gender konsumen.

“Itu secara sederhananya namun berdasarkan Pergub tersebut harus memiliki sertifikasi halal. Tapi karena anggaran, kita belum ke arah sana, minimal bisa memahami konsep wisata halal,” katanya.

Namun, kata Doni banyak pihak termasuk organisasi di daerah itu membantu menguruskan sertifikasi halal pelaku usaha di provinsi tersebut.

“Sumbar identik dengan filosofinya ‘adat basandi sarak, sarak basandi kitabbullah yang dalam hal ini telah masuk pariwisata halal. Tapi Sumbar ingin menjadi wisata halal yang ‘friendly’,” ujarnya.

Sosialisasi Pergub tersebut dilakukan kepada sejumlah pihak di antaranya organisasi perangkat daerah, pemilik hotel dan penginapan, rumah makan, dan pemandu wisata yang ada di provinsi itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Dwi Marhen Yono, mengatakan 19 kabupaten dan kota di Sumbar telah sepakat mulai 2022 mencitrakan diri Sumbar sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Halal ini bukan secara artian halal dan haram, tapi bagaimana menciptakan nyaman, aman dan menciptakan rasa bahagia untuk semua wisatawan,” pungkasnya.

PT Sucofindo Kerjasama dengan Pemprov Sumbar untuk Pariwisata Halal

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – PT Sucofindo gandeng pemerinth provinsi Sumatera Barat untuk percepat pengembangan pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey), PT Sucofindo (Persero), mendukung Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Hal ini dapat mempercepat pusat industri halal di Indonesia.

Direktur Komersial Sucofindo Darwin Abas mengatakan kalau Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ditargetkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai salah satu pusat industri halal di Tanah Air.

“Kami berharap, ke depannya peluang-peluang kerja sama antara Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membantu upaya percepatan Sumatra Barat sebagai salah satu pusat industri halal di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, awal bulan ini (7/3).

Menurut Darwin, potensi sektor pariwisata halal ke depan masih sangat besar. Berdasarkan riset Master Card & Crescent Rating tentang Global Muslim Travel Index, terdapat potensi wisata Muslim sebanyak 270 juta orang pada 2026 naik signifikan dibandingkan 2017 sebanyak 147 juta wisatawan.

“Oleh sebab itu, sektor pariwisata halal di Sumatera Barat harus dikembangkan lebih baik, dioptimalkan lagi sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat,” ucapnya.

Darwin menyebut potensi pariwisata halal di Sumatera Barat juga didukung dengan prestasi yang telah diraih sebelumnya, World Halal Tourism Award 2016, yang dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di acara tersebut Pemprov Sumatera Barat berhasil mendapatkan tiga penghargaan, antara lain World Best Halal Destination, Culinary, dan Tour Travel.

Selanjutnya, untuk mendukung daya saing destinasi pariwisata halal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Selain dari sisi regulasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membentuk tim percepatan industri halal yang diketuai oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menambahkan kalau Pemerintah Provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat akan berkolaborasi dengan Sucofindo dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah.

“Adanya kerja sama dengan Sucofindo tentu akan mempercepat langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam pengembangan wisata halal dan ekonomi syariah serta industri halal,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sedang menyiapkan pariwisata halal dan industri halal termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Perekonomian dan keuangan syariah, katanya, sejalan dengan percepatan pariwisata halal dan industri halal di Sumatra Barat.

“Dengan adanya Sucofindo tentu semakin mempercepat upaya kita. Prinsipnya, kita menyambut sangat baik kolaborasi dengan Sucofindo,” ucap Mahyedi.

Gubernur Sumbar tersebut menyebut kalau kolaborasi Sucofindo dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sudah sejalan dengan agenda West Sumatera Nature Cultural and Creative Tourism Festival pada 2023.

Pemkot Bukittinggi Didorong untuk Keluarkan Perda Wisata Halal

ilustrasi (foto: Radar Sumbar)

MTN, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi mendapat dorongan untuk mengeluarkan peraturan daerah wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari AntaraNews, Pemkot Bukittinggi mendapat dorongan dari lembaga penerbit sertifikat halal kalangan masyarakat, Halal Madani, untuk mengeluarkan peraturan daerah yang meminta penyelenggara ekonomi di daerah tersebut untuk mengurus sertifikat halal.

“Bukan untuk mempersulit warga, sebaliknya selagi dengan adanya program pengurusan sertifikat ini diharapkan semuanya bisa segera dimulai,” ujar Direktur Eksekutif Halal Madani, Hastrini Nawir, di Bukittinggi, tengah pekan ini (5/1).

Hastrini mengatakan pada 2021 pemerintah pusat mengalokasikan 3.200 slot pengurusan penerbitan sertifikat halal gratis secara nasional.

“Namun sayang, hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang maksimal mengambil kesempatan itu, Sumbar hanya mengambil 144 dan lima di antaranya dari Kota Bukittinggi,” jelas Hastrini.

Ia mengatakan, saat ini penyelenggara Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat belum semuanya mengetahui tentang aturan pensertifikatan usaha mereka.

“Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, diperkuat dengan UU Cipta Kerja, bahkan adanya Perda nomor satu tentang pariwisata halal di Sumbar, semuanya mengatur tentang persertifikatan itu,” terang Hastrini.

Menurutnya, UMKM dan jenis usaha yang bergerak dalam makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil produk penyembelihan akan dibatasi kegiatannya pada 2024 jika belum mengurus sertifikat halal.

Selain untuk mematuhi aturan yang ada, penyertaan label halal juga menjadi standar tolak ukur dari datangnya wisatawan ke setiap daerah.

“Kami meyakini produk apalagi makanan dan minuman saudara kita di Sumbar ini adalah halal, tapi label halal yang disesuaikan standar resmi yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tetap menjadi acuan kedatangan orang untuk datang dan mengonsumsinya,” ujar Hastrini.

Hastrini berharap UMKM di Sumbar bisa mendapatkan sertifikat halal usahanya dan literasi yang masif terkhusus dari media massa untuk menyepakati wisata halal di daerah setempat.

“Saat ini kita berjuang mendekati pemerintahan di seluruh daerah khususnya yang memiliki nilai tinggi dalam peringkat tujuan wisatanya agar UMKM dan pelaku usaha lainnya mendapatkan kemudahan pengurusan sertifikat halal,” kata dia menutupi.

Halal Madani menjadi lembaga penerbit sertifikat halal dari kalangan masyarakat satu-satunya asal Sumatera Barat dengan jumlah Auditor besertifikat sebanyak lima orang, dua lembaga lainnya berasal dari Jakarta dan Jawa Barat.

Tol Padang-Pekanbaru Akan Pula Dongkrak Wisata Halal di Sumbar

Tol Padang – Pekanbaru (foto: kemenkeu.go.id)

MTN, Jakarta – Pihak Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat menilai keberadaan tol Padang-Pekanbaru akan meningkatkan kunjungan pariwisata ke daerah mereka.

“Jika tol Padang-Pekanbaru sudah selesai dibangun maka kunjungan pariwisata akan meningkat, apalagi wisata merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar,” kata Kepala BI perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama, di Padang, Kamis (29/04/2021), seperti yang dilansir dari Akurat.Co.

Menurutnya pariwisata Sumbar akan jauh lebih berkembang ketika tol tersebut sudah beroperasi, oleh sebab itu pihaknya juga berharap agar pengerjaannya cepat dirampungkan.

Wahyu memaparkan semenjak 2013 atau delapan tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sumbar terus melambat. Pada 2013 ekonomi Sumbar mampu tumbuh 6,08 dan berada di atas angka nasional yang hanya 5,56 persen.

Namun setelah itu kendati tetap berada di atas nasional, ekonomi Sumbar terus mengalami perlambatan yang tercatat pada 2014 sebesar 5,88 persen, 2015 sebesar 5,53 persen, 2016 5,27 persen, 2017 sebesar 5,30 persen, 2018 sebesar 5,16 persen dan 2019 sebesar 5,02 persen sedangkan 2020 anjlok menjadi minus 1,60 persen.

Melihat kondisi itu, Wahyu menilai perlu ada upaya mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian. Ia melihat sektor pariwisata potensial dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru karena Sumbar memiliki kekayaan alam, budaya dan semangat wirausaha yang besar sebagai modal pengembangan sektor wisata.

“Melihat angka pertumbuhan ekonomi Sumbar yang selama ini yang mengandalkan ekspor, sektor pertanian dan lainnya, butuh penggerak baru yakni sektor pariwisata,” kata Wahyu.

Menurutnya Sumatera Barat memiliki laut yang indah, danau, pergunungan, serta alam yang indah dan tinggal mengemas semuanya menjadi sebuah kekuatan baru agar menjadi objek wisata yang dikenal tidak hanya skala nasional namun juga internasional.

Apalagi pada 2016 Sumatera Barat juga meraih penghargaan dari The World Halal Tourism Award 2016 pada kategori World’s Best Halal Destination atau tujuan wisata halal terbaik dan World’s Best Halal Culinary Destination atau tujuan wisata kuliner halal terbaik. Tentu keberadaan tol baru tersebut juga bakal mendongkrak wisata halal di Sumbar.

Wahyu berpendapat jika sektor pariwisata sudah maju, maka akan pula mendorong pertumbuhan Usaha Kecil Menengah dan Mikro seperti kuliner, fesyen dan lainnya.

“Dan pengembangan sektor ini akan menjadi stimulan bagi sektor lain untuk tumbuh dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” pungkasnya.

Kembangkan Wisata Halal, Menparekraf Akan Kunjungi Sumbar dan Aceh

ilustrasi (foto: Tribun News)

MTN, Jakarta – Demi kembangkan wisata halal, Menparekraf, Sandiaga Uno, akan kunjungi Sumatera Barat dan Aceh.

Dilansir dari Okezone, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan kalau pemerintah akan menata ulang pariwisata halal di Indonesia. Lombok, Sumatera Barat dan Aceh masih jadi destinasi wisata halal populer di Tanah Air.

“Untuk destinasinya, Lombok masih jadi destinasi wisata halal terbaik. Ada beberapa kandidat lain juga. Namun kita harus pastikan bahwa muslim friendly itu bukan tentang destinasi, tapi extention of service,” ujar bang Sandi.

Pemerintah sudah mengembangkan potensi pariwisata halal di Tanah Air sejak 2016, namun mulai 2020 laju pertumbuhannya terhenti akibat pandemi COVID-19.

Secara statistik, kunjungan wisatawan Muslim di Indonesia meningkat setiap tahun sebelum virus corona mewabah. Pada 2019 tercata, dari 14,92 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Nusantara, 20% di antaranya turis Muslim.

Sandiaga Uno yakin bahwa di masa pandemi COVID-19 ini waktu yang tepat untuk menata ulang pariwisata halal Indonesia. Sehingga setelah pandemi selesai, maka destinasi wisata halal diyakini bakal banyak wisatawan.

Target wisatawan yang berpotensi besar digaet pemerintah saat ini adalah dari Malaysia, Singapura, dan domestik. Sementara untuk wisatawan asal Timur Tengah belum menunjukkan tren positif, mengingat masih pandemi Covid-19.

Untuk mengembangkan pariwisata halal, Sandiaga menjadwalkan kunjungan langsung ke Sumatera Barat dan Aceh. Kedua daerah dikenal sangat kental dengan budaya Islamnya.

“Kebetulan saya akan ke Sumatera Barat, kita akan bahas dengan para pemangku kepentingan. Setelah itu ke Aceh, bagaimana mengembangkan potensi pariwisata ramah muslim potensi bisa untuk dijadikan penggerak karena saat ini wisatawan nusantara menjadi fokus utama,” kata Sandiaga Uno.

Masjid Terapung di Sumbar Resmi Dibuka

Masjid Terapung Pantai Carocok (foto: Jurnal Sumbar)

MTN, Jakarta – Masjid terapung di Sumatera Barat yang bernama Masjid Terapung Pantai Carocok baru saja diresmikan.

Dilansir dari Langgam, masjid terapung yang bernama Masjid Terapung Pantai Carocok baru saja (5/2) diresmikan oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.

Masjid yang dibangun dengan dana sebesar Rp27,5 miliar tersebut berlokasi di Pantai Cerocok, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

“Masjid Samudera Ilahi sebagai rumah ibadah kaum muslimin di Pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat syiar agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Hendrajoni.

Usai diresmikan, langsung digelar salat Jumat perdana di masjid tersebut dengan khatib Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman.

Eka Putra Wirman berharap, kehadiran masjid ini sekaligus bisa menjadi landmark Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka yang bernuansa religi, khususnya di Sumbar dan Indonesia pada umumnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pesisir Selatan, Syahriwan mengatakan, memastikan pembangunan masjid terapung sudah selesai 100 persen.

Syahriwan menjelaskan, masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi. Fasilitas yang dimiliki antara lain, tempat salat dengan kapasitas 300 orang jemaah, selasar, dua menara setinggi 32 meter dan taman.

Tonton video liputan Masjid Terapung Pantai Carocok oleh saluran YouTube, Kaliliang Pasisia, di bawah ini.

Sumbar Segera Sosialisasikan Perda Wisata Halal

ilustrasi (foto: infoopas.com)

MTN, Jakarta – Sejak diresmikan pada bulan Juni 2020 lalu, kini pihak pemerintah kota Padang mulai gencar sosialisasikan Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2020 tentang wisata halal.

Dilansir dari FixPadang, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, meyebut kalau Perda wisata halal tersebut sudah disahkan pada Juni 2020, karena itu harus segera disosialisasikan pada seluruh pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan kepariwisataan.

“Setelah proses sosialisasi selesai, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bisa memahami konsep wisata halal dan tidak terjebak pada pengertian yang sempit,” katanya.

Wisata halal yang dimaksud adalah seperangkat layanan tambahan bagi turis muslim agar bisa berwisata dengan nyaman, dan bisa menjalankan kewajiban beribadah, serta mendapatkan akses kuliner yang higienis dan halal.

Dengan adanya perda wisata halal diharapkan wisatawan akan lebih memilih Sumbar sebagai tempat menghabiskan waktu liburan.

Novrial mengatakan kalau konsep wisata halal itu hingga saat ini masih terus berkembang sehingga tetap dibutuhkan masukan dan saran dari berbgai pihak.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Sumbar, Doni Hendra, mengatakan kalau sosialisasi Perda wisata halal digelar dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan peserta dari pihak pemerintah kabupaten, kota dan pelaku usaha pariwisata.

Doni mengatakan kegiatan sosialisasi tahun 2020 dilaksanakan sebanyak tiga kali mulai dari wilayah Tanah Datar dan sekitarnya, kemudian dilanjutkan di Pesisir Selatan, lalu terakhir di Bukittinggi dan sekitarnya.

Narasumber yang dihadirkan adalah tim ahli pariwisata halal dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sari Lenggogeni dan Prof Ansofino, dengan materi tentang konsep serta subtansi perda penyelenggaraan pariwisata halal Sumbar.

Sementara itu, tim Kemenag Sumbar berbicara tentang regulasi pusat dan tata kelola pengurusan sertifikasi halal oleh BPJH perwakilan Sumbar, sebagai fasilatator perizinan halal dalam bentuk usaha dan produknya.