Indonesia Perlu Mengejar Kinerja Industri Wisata Syariah

Ilustrasi (gambar: crescentrating.com)

MTN, Jakarta – Pihak Bank Indonesia mengatakan kalau Indonesia perlu mengejar kinerja industri syariah, yang di dalamnya juga ada industri pariwisata. Seperti apa?

Dilansir dari Rakyat Merdeka, pihak Bank Indonesia (BI) meyakini kalau Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain global di sektor keuangan syariah.

Karena itu, Bank Sentral terus melakukan pengembangan pasar ekonomi dan keuangan syariah, khususnya ke negara non Muslim.

“Sejak 2015, BI, pemerintah, dan instansi terkait sudah meningkatkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita terus memperluas cakupannya, di antaranya pasar modal, mo bilisasi zakat dan wakaf produktif,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Perry melanjutkan, kalau BI meningkatkan ekonomi syariah dalam membentuk rantai pasok halal bersinergi dengan pemerintah dan dunia usaha.

Hal terseut juga termasuk melakukan edukasi dan literasi melalui kampanye dalam Festival Ekonomi Syariah yang beberapa waktu lalu diadakan BI.

Dia mengatakan, Indonesia perlu mengejar kinerja industri syariah. Di antaranya, dalam industri farmakosmetika, pariwisata, dan keuangan, yang saat ini berada di urutan keenam berdasarkan laporan State of Global Islamic 2020-2021.

Meski begitu, menurut Perry, beberapa industri halal Indonesia sudah masuk 10 besar. Di antaranya, untuk makanan halal berada di urutan keempat, dan fesyen di urutan ketiga.

Perry menerangkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini tidak hanya terkait agama, melainkan sudah menjadi tren dunia.

Bahkan, negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, kini malah menjadi pusat ekonomi syariah, contohnya seperti China sebagai eksportir baju Muslim terbesar di dunia.

Begitu juga Korea Selatan (Korsel) yang kini menjadi produsen kosmetika halal terbesar dan destinasi wisata halal.

Kemudian, Jepang kini juga menjadi salah satu pusat industri halal dan pariwisata. Dan, negara tetangga, Thailand kini memiliki visi untuk melakukan pengembangan dapur halal dunia.

Perry berharap, Indonesia mampu menggenjot perkembangan keuangan dan ekonomi syariah. Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar karena merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Dengan arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, kami membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah,” katanya.

Melalui pembentukan komite tersebut, lanjutnya, perkembangan pasar keuangan dan ekonomi syariah bisa ditingkatkan.

“Ini akan menjadi motor penggerak kita untuk mencapai target, agar bisa menjadi pemain di pasar keuangan dan ekonomi syariah di kancah global,” tutup Perry.

“Indonesia Butuh Pusat Inkubasi Usaha Halal Berinfrastruktur Digital”

ilustrasi (gambar: alimuakhir.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia saat ini membutuhkan pusat inkubasi usaha halal yang berinfratruktur digital. Mengapa?

Dilansir dari NewsComID, Wapres RI mengatakan kalau Indonesia saat ini sedang kekurangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Solusinya adalah dengan pengadaan pusat-pusat inkubasi untuk usaha halal yang berinfrastruktur digital.

Saat ini, terdapat lebih dari 4.000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jumlah BMT masih sangat kurang dibandingkan dengan lebih dari 221 juta penduduk Muslim Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengonfirmasi hal tersebut saat memberikan kata sambutan selaku narasumber utama dalam Seminar Daring BMT Summit 2020, yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

“Selain ditingkatkan mutunya, BMT juga perlu ditingkatkan jumlahnya, karena Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga mikro syariah,” tutur Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pada Selasa (17/11).

Karena itu, lanjutnya, kita perlu membangun pusat-pusat pelatihan LKMS di berbagai daerah yang berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT.

Selain itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat Non-Aktif itu pun meyadari bahwa BMT memerlukan ketersediaan data yang memadai, khususnya data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“Tantangan dalam menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada pelaku UMKM ialah ketersediaan data yang memadai dan peningkatan mutu pelayanan BMT. Untuk itu, perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi,” ujar Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Menurutnya, keberlangsungan BMT tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelaku UMKM. Karena itu, perlu upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas pelaku UMKM.

“Salah satu yang perlu diupayakan adalah dengan membangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian,” ujar Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Selain itu, ungkapnya, perlu juga dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital. Fasilitas ini penting sebagai sarana interaksi dan sarana transaksi antar pelaku bisnis syariah.

Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun berharap agar BMT Summit 2020 ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menjadikan BMT sebagai salah satu sumber pembiayaan UMKM yang dapat diandalkan.

“Saya harap dalam kesempatan yang baik ini, seluruh peserta BMT Summit 2020 dapat berpartisipasi secara aktif. Tujuannya ialah memperoleh rumusan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah agar BMT dapat diandalkan sebagai salah sau sumber pembiayaan UMKM,” jelas Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin.

“BMT harus dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM. Semoga harapan ini dapat terwujud,” pungkas Wapres.

Seperti Ini Skema Merger dari Tiga Bank Syariah BUMN

ilustrasi (gambar: Tempo.co)

MTN, Jakarta – Pekan lalu ada tiga bank syariah BUMN yang akan resmi di-merger, yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Seperti apa skemanya?

Pekan lalu tiga bank yang akan digabung, yakni PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah telah menandatangani persetujuan merger (Conditional Merger Agreement/CMA).

Dilansir dari CNBC Indonesia, Skema penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum resmi terungkap ke publik. Menurut rencana, skema ini akan disampaikan ke publik oleh Project Management Office (PMO) yang memproses penggabungan hari ini, Selasa (20/10/2020).

Ketua PMO sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Bank Mandiri Tbk (BMRI), Hery Gunardi, mengatakan secara resmi pengumuman skema merger ini akan disampaikan pada 20 Oktober 2020.

“Skema merger sabar ya, 20-an Oktober kami sampaikan merger plan, kalau sekarang ini masih CMA jadi hal-hal yang sifatnya advance ditanyakan kami belum bisa diungkapkan. Tunggu 20-21 Oktober 2020 kita ke step merger plan,” kata Hery dalam konferensi pers virtual, di Jakarta pekan lalu, Selasa (13/10/2020).

Terkait dengan skema yang akan disampaikan ini, diperkirakan akan beberapa tahap yang dilalui sebelum akhirnya ketiga bank tersebut akan menjadi satu entitas baru, sebagai bank syariah hasil merger.

Sumber CNBC Indonesia dari pelaku pasar menyebutkan setidaknya akan ada tiga tahapan yang akan dilalui oleh bank-bank ini dalam aksi korporasinya.

“Ada stage 1, stage 2, stage 3-nya,” ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

Terkait dengan kepemilikan saham, Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Suria Dharma, menilai secara skema memang belum jelas. Tapi ia menilai awalnya saham BRIS pada skema merger ini akan dipegang oleh BMRI, BBRI, BBNI, selain juga publik.

“Belum tahu ke depannya apakah akan ada entity lain sebagai pemegang saham. Karena ini akan menjadi bank besar. Seharusnya berdiri sendiri,” katanya.

“Targetnya mereka akan memiliki aset Rp390 triliun di 2025. Pemerintah berencana ingin mendorong bank ini jadi bank BUKU 4. Aset BRIS kira-kira sebanding dengan BNIS sekitar Rp52 triliun masing-masing. Sedangkan Mandiri Syariah kira-kira 2 kali lipatnya. Jadi total aset gabungan sekitar Rp214 triliun dengan modal sekitar Rp 21 triliun,” jelasnya.

Dia menilai isu dilusi saham publik tidak menjadi persoalan signifikan, lantaran bank ini akan menjadi bank besar. “Isunya bukan itu [dilusi]. Terdilusi pun nilai banknya sudah jauh lebih besar,” tegasnya.

Sementara lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, juga ikut memberikan pendapatnya terkait dengan penggabungan bank yang diperkirakan akan langsung masuk dalam top 10 jajaran bank dalam negeri.

Meskipun detail merger masih dalam tahap perumusan, S&P memperkirakan Bank Mandiri kemungkinan memiliki saham yang lebih besar di entitas hasil merger, mengingat BSM akan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari aset entitas hasil merger.

“Karenanya kami berharap merger ini berdampak positif bagi profil bisnis Mandiri. Efek pada dua bank lainnya akan netral secara luas mengingat kontribusi aset syariah yang relatif kecil dan kepemilikan mereka yang lebih kecil di entitas yang digabung,” tulis riset S&P yang dirilis akhir pekan lalu.

Lembaga rating yang juga anak perusahaan dari McGraw-Hill ini memandang, entitas yang digabungkan nanti, akan menjadi bank pemberi pinjaman terbesar ketujuh di Indonesia dengan aset Rp215 triliun atau setara US$14,5 miliar. Jumlah aset tersebut, mewakili pangsa pasar perbankan domestik sekitar 2,5%.

“Bank hasil merger akan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan kemampuan yang lebih baik untuk mengumpulkan dana dengan harga yang kompetitif,” tulis S&P.

Per 31 Juli 2020, S&P mencatat, bank dan unit usaha syariah (UUS) memegang 6% pangsa pasar yang relatif kecil dari aset sektor perbankan Indonesia, meskipun pertumbuhan bank syariah lebih cepat daripada bank konvensional.

Per 30 Juni 2020, BSM merupakan pemberi pembiayaan syariah terbesar dengan aset Rp114 triliun, memberikan kontribusi sekitar 8% dari aset konsolidasi Mandiri.

BNIS dan BRIS memiliki basis aset masing-masing sekitar Rp 50 triliun, masing-masing memberikan kontribusi sekitar 6% dan 4% dari aset konsolidasi bank induk mereka.

“Potensi merger akan memperkuat posisi pasar dominan Mandiri dan membantu mendiversifikasi profil pendapatan dan basis pelanggannya,” tulis S&P.

Pesantren Bisa Jadi Basis Ekonomi dalam Industri Halal

ilustrasi (foto: gomuslim.co.id)

MTN, Jakarta – Pesantren dinilai bisa jadi basis ekonomi dalam industri halal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu meminta pondok pesantren di daerah mereka bisa menjadi basis ekonomi, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Kepala Kantor BI Bengkulu, Joni Marsius, mengatakan kalau pesantren mampu menghasilkan ekonomi unggul karena penerapan ekonomi syariah di pesantren dinilai sangat universal.

Joni mencontohkan negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim seperti Jepang berhasil mengembangkan wisata halal dan terbukti mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Begitu juga dengan Australia yang berhasil memproduksi daging halal yang kemudian diekspor ke negara-negara muslim, salah satunya Indonesia.

“Bengkulu juga bisa seperti itu dan penerapan konsep ekonomi syariahnya bisa kita mulai dari pesantren,” ujar Joni Marsius.

Joni menjelaskan BI sudah menyiapkan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

Pertama, melalui pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerja sama antar pesantren.

Kedua, mendorong terjalinnya kerja sama bisnis antar-pesantren melalui penyediaan pasar virtual produk usaha pesantren, sekaligus business matching.

Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama Standar Akuntansi Pesantren Indonesia (Santri) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum, Gotri Suyanto, mengatakan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan mendukung program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.

Menurutnya, saat ini pesantren tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama saja tetapi juga berpotensi sebagai tempat pengembangan ekonomi khususnya ekonomi berbasis syariah.

Gotri menyatakan Pemprov Bengkulu akan ikut mendorong agar pesantren terlibat dalam upaya perkembangan ekonomi khususnya dari Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Sebab, ujar Gotri, ekonomi syariah diharapkan sebagai salah satu penggerak ekonomi regional untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Tiap pesantren ada unit usahanya, seperti halnya koperasi dan beberapa pesantren juga aktif mengolah pertanian yang hasilnya kemudian disalurkan menjadi pendapatan untuk pesantren itu sendiri. Sungguh banyak potensinya dan karena itu pemerintah berkomitmen kuat untuk memajukan ekonomi syariah ini,” pungkas Gotri.

Hotel Syariah Bintang Tujuh Akan Hadir di Jakarta

ilustrasi (foto: Tribunnews)

MTN, Jakarta – Hotel syariah di lokal biasanya mentok di kelas bintang tiga atau empat. Dalam waktu dekat hotel syariah kelas bintang tujuh akan hadir di Jakarta.

Dilansir dari Suara, pihak Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) akan mengembangkan hotel bintang tujuh yang ramah bagi wisatawan muslim di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Chairman IHLC, Sapta Nirwandar, usai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020). Sapta menjelaskan kalau hotel yang akan dikembangkan tersebut adalah Raffles Hotel yang berada di Jakarta.

“Raffles Hotel di Jakarta akan menjadi muslim friendly hotel bintang tujuh. Supaya kita juga bisa punya tempat wisawatan mancanegara yang muslim untuk menginap, untuk conference, dan lain-lain,” kata Sapta.

Dengan Indonesia memiliki hotel syariah berbintang tujuh, maka kita akan mampu bersaing dengan hotel-hotel di luar negeri, serta meraup keuntungan dari wisatawan muslim khususnya dari Timur Tengah.

“Bayangkan kalau Raja Salman menginap, itu berapa tarifnya. Ini meningkatkan devisa,” ujar Sapta.

Potensi Besar Industri Maskapai Penerbangan Syariah di Indonesia

ilustrasi (foto: middle east eye .net)

MTN, Jakarta – Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia tentu memiliki potensi besar untuk industri maskapai penerbangan syariah. Tapi seperti apa cara penerapannya?

Dilansir dari Tangerang Online, praktisi industri penerbangan, M Suriawan Wakan, pernah mengatakan kalau Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun dan mengoperasikan penerbangan berbasis syariah.

“Potensi itu didukung oleh fakta bahwa ekonomi syariah tumbuh dengan baik, pada sisi lain marketnya terbuka lebar. Bahkan ada semacam captive market,” ujar Wakan.

Menurut Wakan, pembiayaan untuk membangun penerbangan syariah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh potensi partisipasi publik, lembaga-lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan lain-lain.

“Modal awal sekitar Rp1 triliun untuk membeli lima pesawat dan menyewa lima pesawat lainnya, sebagai salah satu syarat mengurus Air Operator Certificate (AOC) ke Ditjen Perhubungan Udara. Dalam tempo singkat permodalan ini dapat dimobilisasi. Tinggal bentuk dulu lembaga sebagai operator, lalu mobilisasi dana publik dengan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” terang Wakan.

Dengan saham dimiliki publik, lanjut Wakan, maka sangat terbuka peluang untuk pegawai maskapai, termasuk pilot dan kru kabin menjadi bagian pemilik perusahaan.

Lebih jauh Wakan menjelaskan, eksistensi maskapai penerbangan syariah ini dibutuhkan, mengingat masih sangat besar celah kebutuhan muslim yang belum dapat dipenuhi oleh maskapai penerbangan yang sudah ada di Indonesia.

“Contohnya, kru kabin berbusana muslimah, penumpang perempuan menutup aurat sesuai syariah, serta pelayanan bernuansa Islami, seperti berdoa bersama sebelum dan setelah terbang, dan sebagainya,” tutur Executive General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta ini.

Sebelumnya pada tahun 2015 sebuah maskapai penerbangan syariah diluncurkan di Malaysia, yang bernama Rayani Airlines.

Rayani Airlines adalah maskapai syariah pertama Malaysia, dan keempat di Asia setelah Saudi Arabian Airlines, Iran Airways dan Royal Brunei.

Maskapai penerbangan syariah Malaysia tersebut memakai hukum-hukum Islam dalam setiap aktivitasnya.

Dilansir dari Phinemo, Direktur Utama Rayani Airlines saat itu, Jaafar Zamhari, menjelaskan bahwa alkohol dilarang di setiap penerbangan Rayani dan juga mereka menerapkan aturan berpakaian yang tegas. Kru kabin perempuan Rayani yang Muslim diwajibkan memakai hijab, sementara yang non-muslim memakai seragam yang sopan.

Para penumpang akan mendapat hidangan yang semuanya dijamin halal. Rayani juga memiliki prosedur pembacaan doa sebelum keberangkatan di tiap penerbangan.

Sayang pada tahun 2016 Rayani Air ditutup karena persoalan profesionalitas dan manajerial.