Wapres Dorong Program Pengembangan Desa Wisata Halal di Indonesia

Wakil Presiden RI (foto: Republika)

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mendorong pengembangan desa wisata halal di Indonesia. Seperti apa?

Mengingat, desa itu merupakan salah satu pengungkit ekonomi masyarakat. “Pemerintah terus berupaya memberdayakan ekonomi perdesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal,” ujar Wapres di acara pemberian penghargaan Promosi Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT), di JS Luwansa, Jakarta, tengah pekan lalu (23/6).

Sementara menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2021 sampai sekarang, jumlah desa wisata yang telah terdata adalah sebanyak 7.275 desa wisata.

Dilansir dari OkeZone, Wapres mengatakan desa wisata merupakan salah satu wujud community-based tourism yang bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan SDM maupun UMKM-nya.

Selain itu, Wapres meminta agar mendorong kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata agar menjadi destinasi favorit wisatawan dalam negeri atau pun mancanegara.

“Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata, sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara,” pungkasnya.

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

ilustrasi (gambar: mataairradio.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.

Wapres: Peningkatan Literasi tentang Wisata Halal di Masyarakat itu sangat Penting

KH Ma’ruf Amin (foto: Detik com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, kembali mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapinya, karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, pekan lalu (15/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, dan itu tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dilansir dari Bengkulu Today, upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global, sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.