Posted on

Wapres Dorong Pemerintah Tingkat Kabupaten Kembangkan Wisata Halal

(foto: Swa.co.id)

MTN, Jakarta – Wapres RI meminta agar pihak pemerintah tingkat kabupaten di seluruh Indonesia bisa kembangkan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Tempo, Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, meminta kepada para pihak Pemerintah Kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. Tujuannya demi memperkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global.

Hal ini diungkapkan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo di International Convention Center (ICE) BSD pada Kamis pekan lalu (20/7).

Ma’ruf Amin juga meminta pemerintah daerah untuk fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu, serta memperkuat peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan visi menjadi Pusat Halal Dunia pada tahun 2024,” ujar Ma’ruf Amin di keterangan resminya.

Tak hanya itu, Ma’ruf Amin juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten di Indonesia agar dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

Hal ini demi mewujudkan otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, sebagai ujung tombak perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ma’ruf, banyak wilayah kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor, menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal.

“Selain itu, wisata halal juga layak untuk dikembangkan mengingat jumlah wisatawan muslim dunia terus melonjak, hingga mencapai 110 juta wisatawan pada tahun 2022,” pungkas Ma’ruf.

Posted on

Wapres Kembali Luruskan Kesalahpahaman tentang Wisata Halal

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin (foto: Detik)

MTN, Jakarta – Pariwisata halal ditolak di banyak daerah, Wapres pun kembali luruskan kesalahpahaman ini. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meluruskan kembali kesalahpahaman sebagian orang tentang pariwisata halal. Kiai Ma’ruf menegaskan, pariwisata halal maupun pariwisata muslim bukan berarti tempat wisatanya disyariahkan atau dihalalkan.

“Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata Muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah, sepertinya dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan, sehingga banyak misalnya daerah menolak,” ujar Ma’ruf saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Jakarta, Jumat (14/4).

Menurut Ma’ruf, wisata halal yang benar adalah layanan-layanan ramah Muslim disediakan di tempat wisata tersebut. Menurut Kiai Ma’ruf, pariwisata ramah Muslim, di antaranya tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan Muslim merasa nyaman di tempat wisata.

Ma’ruf menuturkan, pariwisata ramah muslim ini saat ini tersedia di berbagai negara, tidak hanya negara mayoritas Muslim, tetapi juga negara minoritas Muslim, seperti: Cina, Korea Selatan, Thailand, dan negara lainnya.

“Saya pernah ke Beijing, di sana ada restoran halal ada tempat salat. Saya pernah ke Korea Selatan makan di sana juga ada tempat namanya Nami Island. Tempat wisata seluruh dunia ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut menjelaskan, saat ini, beberapa negara yang jumlah penduduk Muslim-nya sedikit, sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia. Begitu juga ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi incaran berbagai negara tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju Muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah Muslim,” ujar Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf mendorong tiap daerah di Indonesia menangkap peluang potensi halal maupun ekonomi syariah di wilayahnya.

Posted on

Inilah Perbedaan antara Wisata Halal dengan Wisata Religi

ilustrasi (foto: readers.id)

MTN, Jakarta – Sebenarnya ada perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi. Apakah itu?

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta, menjelaskan perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi.

Menurut Ma’ruf, ketika wisatawan mengunjungi masjid bersejarah, itu merupakan bentuk wisata religi, bukan wisata halal. Sementara wisata halal adalah saat wisatawan menyambangi seluruh destinasi wisata yang memiliki layanan dan fasilitas halal.

Wapres menuturkan, yang dimaksud destinasi dengan layanan halal adalah apabila terdapat tempat ibadah atau ada restoran halal. Wapres menekankan, perlu ada persamaan persepsi tentang perbedaan keduanya; istilah wisata halal dan wisata religi.

Ma’ruf berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai dua jenis wisata itu. “Jadi sebenarnya wisata halal itu layanan yang halal di wisata itu. Itu yang barangkali persepsinya yang keliru,” ucap Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2).

Menurut dia, ada orang yang menganggap itu berarti mengubah definisi dari wisata halal menjadi religi, namun dia menyatakan, hal itu hanya perlu diluruskan.

“Perlu diluruskan (persepsi tentang wisata halal), sehingga kita justru dengan melakukan layanan halal itu menarik banyak wisatawan-wisatawan muslim. Karena itu, maka Jepang, Korea, Cina, Taiwan juga melakukan itu,” jelasnya.

Wisatawan muslim ketika berada di negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim, membutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah dan juga makanan yang terjamin kehalalannya.

Fasilitas dan layanan halal di sebuah destinasi atau tempat wisata itu bagian dari bentuk wisata halal, sehingga wisatawan muslim tidak perlu khawatir ketika makan dan beribadah.

Posted on

Indonesia akan Bantu Susun Standar Destinasi Wisata Halal di Jepang

ilustrasi (foto: bimakuru.com)

MTN, Jakarta – Indonesia akan membantu dalam penyusunan standar destinasi wisata ramah muslim di Jepang. Seperti apa?

Dilansir dari Setkab.Go.Id, Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin, mengatakan dirinya akan terus mendorong kerja sama potensial dalam bidang ekonomi syariah dan industri halal, antara Indonesia dengan Jepang.

“Utamanya di sektor-sektor unggulan seperti makanan, kosmetika, fesyen, dan pariwisata halal,” ujar Wapres.

Khusus untuk pariwisata halal, imbuh Wapres, Indonesia siap untuk bermitra, bahkan menjadi mitra utama Jepang. Wapres mengatakan, Indonesia akan membantu dalam penyusunan standar destinasi wisata ramah muslim di Jepang beserta sertifikasi halalnya.

“Itu beberapa hal dan [masih] banyak hal lain termasuk [masalah] energi yang akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’aruf Amin menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, di Nippon Budokan, Choyoda, Tokyo, Selasa (27/09).

“Mantan PM Abe ini orang yang sangat berperan penting dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia – Jepang, sehingga hubungan itu menjadi mitra strategis dan mempererat hubungan persahabatan yang lebih akrab antara masyarakat Indonesia dan Jepang,” tutur Wapres, di Hotel Imperial Tokyo sesaat sebelum menuju Nippon Budokan.

Selain untuk memberikan penghormatan pada prosesi pemakaman kenegaraan Mantan PM Shinzo Abe, kunjungan Wapres ke Jepang kali ini juga untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat serta menindaklanjuti berbagai bentuk kerja sama yang telah disepakati kedua negara.

“Terutama hal-hal yang memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan ketika Presiden Joko Widodo hadir di Tokyo pada Juli lalu,” kata Wapres.

Wapres pun menegaskan bahwa sejauh ini Jepang memang merupakan mitra penting Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi.

“Karena itu kita ingin meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi dalam berbagai bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujarnya.

Seperti misalnya, kata Wapres, penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, khususnya terkait penandatanganan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November mendatang.

“Kemudian juga masalah investasi, perluasan investasi, realisasi perluasan investasi dan investasi baru senilai 5,2 miliar Dolar Amerika Serikat, kita harapkan segera diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, tutur Wapres, melalui kehadirannya di Tokyo ini juga mendorong segera direalisasikannya berbagai kesepakatan proyek-proyek strategis khususnya proyek infrastruktur.

“Termasuk juga penyelesaian hambatan komoditi ekspor pertanian dan perikanan Indonesia, ada beberapa hal yang sudah disepakati dan kemarin juga direspon [oleh PM Fumio Kishida],” pungkasnya.

Posted on

Wapres Dorong Program Pengembangan Desa Wisata Halal di Indonesia

Wakil Presiden RI (foto: Republika)

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mendorong pengembangan desa wisata halal di Indonesia. Seperti apa?

Mengingat, desa itu merupakan salah satu pengungkit ekonomi masyarakat. “Pemerintah terus berupaya memberdayakan ekonomi perdesaan, salah satunya melalui program pengembangan desa wisata, termasuk desa wisata halal,” ujar Wapres di acara pemberian penghargaan Promosi Desa Wisata Nusantara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPTT), di JS Luwansa, Jakarta, tengah pekan lalu (23/6).

Sementara menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2021 sampai sekarang, jumlah desa wisata yang telah terdata adalah sebanyak 7.275 desa wisata.

Dilansir dari OkeZone, Wapres mengatakan desa wisata merupakan salah satu wujud community-based tourism yang bersifat inklusif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan SDM maupun UMKM-nya.

Selain itu, Wapres meminta agar mendorong kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata agar menjadi destinasi favorit wisatawan dalam negeri atau pun mancanegara.

“Salah satu hal yang perlu didorong untuk pengembangan desa wisata adalah kesadaran pemangku kepentingan untuk menggaungkan daya tarik desa wisata, sebagai destinasi favorit yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara,” pungkasnya.

Posted on

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

ilustrasi (gambar: mataairradio.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.

Posted on

Wapres: Peningkatan Literasi tentang Wisata Halal di Masyarakat itu sangat Penting

KH Ma’ruf Amin (foto: Detik com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, kembali mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapinya, karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, pekan lalu (15/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, dan itu tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dilansir dari Bengkulu Today, upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global, sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.