Indonesia Juara Satu Global Muslim Travel Index 2024

ilustrasi (foto: unair.ac.id)

MTN, Jakarta – Indonesia kembali duduki peringkat pertama di Global Muslim Travel Index 2024. Seperti apa?

Diansir dari IDNTimes, Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2024 kembali menempatkan Indonesia di ranking pertama sebagai destinasi pilihan wisatawan muslim dari berbagai belahan dunia.

Tidak sendirian, rupanya Indonesia berbagi tempat dengan Malaysia di peringkat tersebut, karena sama-sama mengantongi skor 76. Pada 2023, keduanya juga berada di posisi puncak. Pencapaian ini dianggap sebagai hal membanggakan sekaligus lumrah, mengingat penduduk di kedua negara ini mayoritas beragama Islam, sehingga konsep halal travel bukan hal yang asing lagi.

Penghargaan Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2024 sendiri dirilis dalam acara Halal in Travel Global Summit 2024 pada Kamis (30/5/2024) di Holiday Inn Singapore Atrium, Singapura.

Dari hasil penelitian Mastercard dan CrescentRating selama setahun ke belakang, berikut 10 besar negara yang menjadi pilihan wisatawan muslim internasional, yakni:

Indonesia
Malaysia
Arab Saudi
Turki
Uni Emirat Arab
Qatar
Iran
Yordania
Brunei Darussalam
Oman

Sepuluh negara di atas merupakan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau OIC (Organization Islamic Cooperation) yang terdiri dari 57 negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas muslim.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Malaysia selalu fokus dan konsisten pada peningkatan wisata halal dan ramah muslim, meliputi makanan halal, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, dan berbagai akomodasi penunjang lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, hadir dalam Halal in Travel Global Summit 2024 dan mewakili Indonesia meraih penghargaan tersebut.

“Saya berterima kasih dan mengapresiasi Mastercard, CrescentRating, dan Halal Trip atas peluncuran (GMTI 2024) ini. Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga potensi pariwisatanya, terutama halal tourism. Kami juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan bebagai pihak dan negara (bilateral) dalam menyediakan pariwisata halal yang berkelanjutan,” ujar Sandiaga dalam sambutannya.

Potensi Sumbar sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia

Danau Kembar di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat (foto: wisatahalalsumbar.com)

MTN, Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, paparkan potensi Sumbar sebagai destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Seperti apa?

Dilansir dari MinangSatu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kembali menekankan bahwa Sumbar memiliki potensi yang luar biasa lengkap untuk menjadi destinasi wisata halal utama di Indonesia dan bahkan di dunia. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional ‘Potensi Pariwisata Halal Sumatera Barat’ di Auditorium UNP Padang, Jumat (31/5/2024).

“Sumbar memiliki keindahan alam yang memukau, kekayaan budaya Minangkabau, serta keragaman kuliner tradisional yang lezat. Semua itu adalah aset berharga yang kita miliki untuk menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka,” ujar Gubernur.

Besarnya potensi tersebut, sambungnya, pernah mendapatkan pengakuan dunia saat berlangsungnya World Halal Tourism Summit di Abu Dabi (UEA) pada tahun 2016 lalu. Dalam kegiatan yang juga diisi dengan acara World Halal Tourism Award tersebut, Sumbar berhasil meraih penghargaan pada kategori The World’s Best Halal Tourism Destination, The World’s Best Halal Culinary Destination, serta The World’s Best Halal Tour Operator.

“Untuk memaksimalkan potensi serta pengakuan yang telah diterima tersebut, Pemprov Sumbar telah mengambil sejumlah langkah konkret dan strategis untuk memajukan pariwisata halal,” imbuh sang Gubernur.

Salah satunya, sambung Gubernur, adalah lahirnya kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar untuk bersama-sama mengembangkan dunia pariwisata Sumbar sebagai Halal Tourism Destination. Selain itu, Sumbar telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

“Peraturan tersebut menjadi tonggak bersejarah dalam upaya kita mengembangkan pariwisata halal, sekaligus mengakomodir nilai falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato-Adat Mamakai, sebagai landasan pelaksanaannya,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa hingga saat ini hanya ada dua provinsi di Indonesia yang telah memiliki regulasi khusus untuk pariwisata halal, yaitu Sumbar dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Perda tersebut bukan hanya mengatur penyelenggaraan wisata halal bagi wisatawan muslim, tetapi berlaku bagi seluruh wisatawan.

“Regulasi itu juga kita perkuat dengan Roadmap Pariwisata Halal, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Perda Penyelenggaran Pariwisata Halal,” katanya lagi.

Ada pun beberapa aksi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, di antaranya adalah penetapan Masjid Raya Sumbar sebagai Pusat Wisata Religi dan Budaya Sumbar, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 556-201-2022.

Kemudian, menetapkan Daya Tarik Wisata Halal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 556-1062-2021, di antaranya adalah Kawasan Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, Kawasan Islamic Center Kota Padang Panjang, serta Kawasan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Branding Wisata Halal di Aceh Diharapkan Semakin Kuat

ilustrasi (foto: bandaacehkota.go.id)

MTN, Banda Aceh – Branding Wisata Halal di Aceh diharapkan semakin kuat, terutama saat menyambut wisatawan yang datang ketika penyelanggaraan PON 2024 pada September mendatang. Seperti apa?

Dilansir dari Aceh Prov, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, mengatakan kalau keberhasilan Aceh kembali meraih peringkat kedua sebagai destinasi pariwisata ramah muslim pada ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMMT) 2023 menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk terus bekerja keras mengembangkan potensi halal Aceh.

Para pelaku wisata diharapkan dapat meningkatkan layanan tambahan untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Hal itu disampaikan dalam FGD yang digelar di Rasamala Hotel, Kota Banda Aceh, Rabu (22/5/2024).

Menurut Almuniza Kamal, Aceh sudah diakui dunia internasional sebagai daerah destinasi wisata halal. Untuk menguatkan branding itu, Disbudpar menginginkan adanya labeling halal tourism pada logo.

Selain itu, Almuniza juga meminta disusun SOP tentang kebersihan di ruang publik seperti toilet sehingga wisatawan nyaman saat menggunakan fasilitas publik. Menurutnya, branding wisata halal lebih dikuatkan lagi terutama saat menyambut wisatawan yang datang ketika penyelanggaraan PON pada September mendatang.

“Apalagi menjelang PON ini wisata halal ini harus ada, sehingga memiliki event yang bagus untuk semakin kuat. Kita ingin membuktikan bahwa kita berhak untuk memperoleh sebuah nilai bahwa Aceh memang wilayah halal untuk dikunjungi mulai dari bandaranya sampai dengan destinasi wisatanya juga,” jelas Almuniza.

Para peserta yang hadir diminta menjadi agen untuk mendistribusikan ilmu yang didapatkan dari narasumber. Dia berharap, branding wisata halal semakin kuat.

“Mudah-mudahan harapan ini bisa kita wujudkan meskipun perlahan tapi ada progresnya dan mohon jangan lelah untuk terus berjuang bagi Aceh yang kita cintai dan juga halal tourism bisa kita promosikan kepada masyarakat luas,” pungkasnya.

Sertifikasi Halal Itu untuk Dukung Wisata Inklusif bukan Eksklusif

ilustrasi (foto: unair.ac.id)

MTN, Labuan Bajo – Pihak Kemenparekraf mengatakan kalau sertifikasi halal itu untuk dukung wisata inklusif, bukan untuk wisata eksklusif. Seperti apa?

Dilansir dari Liputan6, menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Masruroh, semangat mendorong wisata inklusif melalui sertifikasi halal di sederet destinasi di dalam negeri, itu harus digerakkan, sambil mewanti-wanti jangan sampai pariwisata halal dianggap sebagai momok menakutkan.

“Kalau ribut dengan label, kita malah tidak bisa mendapat esensi pariwisata halal,” katanya saat menghadiri acara puncak Festival Syawal 1445 H LPPOM MUI di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (8/5/2024).

“Sementara itu, negara-negara lain sudah eager mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Jangan sampai wisatawan kita nantinya hanya jadi pasar,” tambahnya.

Masruroh menegaskan, mendorong pengajuan sertifikat halal di destinasi wisata bukan berarti “meng-Islam-kan” daerah tersebut. “Salah kaprah bila pariwisata ramah Muslim jadi membuat suatu destinasi mengubah branding-nya. Yang harus dipahami, turis Muslim punya kebutuhan unik selama berwisata. Mereka perlu tempat salat dan tempat makan halal,” terangnya.

Pariwisata ramah Muslim, Masruroh melanjutkan, juga jadi bagian diversifikasi pasar. “Ada beberapa pasar utama (wisatawan mancanegara) yang sedang kita tapping. Pasar utama (turis asing) kita itu Malaysia, Singapura, India, dan China, yang mana negara-negara itu punya penduduk Muslim,” bebernya.

Musruroh menggarisbawahi bahwa destinasi ramah Muslim semata memberi layanan tambahan yang dibutuhkan kelompok pelancong tersebut. “Terlepas dari itu, setiap destinasi harus menonjolkan keunikan masing-masing (untuk memikat wisatawan),” ujar dia.

Pedoman wisata halal juga menyasar lima Destinasi Super Prioritas (DSP): Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba dan Likupang. “Kami punya daftar restoran dan hotel halal yang bisa diakses di situs web Indonesia.Travel,” sebut Masruroh.

Sejalan dengan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kemenparekraf tengah bekerja sama menjalankan program akselerasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman di tiga ribu desa wisata dalam rangka mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024. “Sudah tinggal sekitar seribu desa lagi (untuk mencapai target tiga ribu desa wisata),” sebut Masruroh.

Perlunya Komitmen Kuat Pelaku Usaha untuk Wujudkan Wisata Halal

Penyerahan sertifikasi halal kepada lima pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria halal di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/5/2024). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

MTN, Labuan Bajo, NTT – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa perlu komitmen dari para pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal demi mewujudkan wisata halal.

“Kemenparekraf terus memberikan pemahaman baik kepada industri maupun masyarakat, bahwa pariwisata halal ini bukan berarti meng-Islam-kan pariwisata, tetapi bagaimana pelaku usaha itu berkomitmen, boleh saja menyediakan produk halal dan nonhalal, yang penting di-declare (ada pernyataan) dengan baik kalau ada yang nonhalal,” kata Staf Ahli Pengembangan Bidang Usaha Kemenparekraf, Masruroh, di Labuan Bajo, NTT, awal bulan ini (8/5/2024).

Dilansir dari Antara, Masruroh menyampaikan hal tersebut dalam acara puncak Festival Syawal 1445 Hijriah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masruroh juga menjelaskan, pariwisata halal pada dasarnya menekankan agar para pelaku wisata memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh umat Islam.

“Pariwisata halal masih rancu sebagai wisata religi atau wisata Muslim. Persepsi yang salah inilah yang menimbulkan ketakutan,” ujar Masruroh.

“Padahal, intinya itu ada extended services atau pelayanan kebutuhan dasar untuk wisatawan Muslim ketika dia berwisata, makanan dan minuman halalnya harus disediakan, tempat ibadah, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Adapun ada lima destinasi wisata prioritas yang para pelaku usahanya akan dikejar untuk mendaftarkan sertifikasi halal yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI juga telah mewajibkan produk makanan dan minuman; jasa penyembelihan dan hasil sembelihan; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat pada 17 Oktober 2024.

Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI Muslich mengemukakan bahwa tantangan sertifikasi halal selama ini yakni sosialisasi pada UMKM karena belum menjadi prioritas.

“Tantangan sertifikasi halal yang kita alami selama ini, kalau yang skala besar kan sudah punya sumber daya yang cukup, ini tidak menjadi persoalan, kalau yang kecil, UMKM kan bukan prioritas,” katanya.

Untuk itu, senada dengan Masruroh, ia menekankan pentingnya komitmen bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

“Sepanjang pemiliknya punya komitmen untuk sertifikasi, di spektrum barang dan jasa yang luas ini, pasarnya sangat potensial, dan wisata halal ini bisa berjalan dengan baik. Intinya komitmen itu penting,” pungkas Muslich.

Menparekraf Prediksi Perputaran Uang Wisata Halal Meroket di 2024

ilustrasi (foto: Pojok Baca)

MTN, Jakarta – Menparekraf memprediksi kalau perputaran uang dari wisata halal akan meroket tahun ini. Naik berapa persen?

Dilansir dari Suara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memproyeksikan peningkatan yang signifikan dalam perputaran uang dari wisata halal Indonesia pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Sandiaga menyampaikan bahwa terdapat potensi peningkatan hingga 25 persen dalam perputaran uang pariwisata halal pada tahun tersebut. Situasi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif setelah berakhirnya pandemi COVID-19 pada tahun 2023.

Menparekraf juga menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sehat sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan ini.

Selain itu, Sandiaga juga meramalkan peningkatan signifikan dalam pergerakan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran tahun itu, yang tercermin dalam partisipasi yang tinggi dalam acara-acara keagamaan seperti buka puasa bersama di Masjid Istiqlal.

Sandiaga menekankan pentingnya kerjasama antara pariwisata halal dan ekonomi kreatif, yang tercermin dalam acara Istiqlal Ramadan Fair 2024. Dia juga mendorong para donatur untuk memanfaatkan momentum Ramadan dengan memberikan sedekah melalui Masjid Istiqlal.

“Saya mengundang para perusahaan-perusahaan donatur-donatur untuk menggunakan opportunity ini, satu bulan penuh Allah berikan kita untuk berbagi. Dan ini juga akan membantu saudara-saudara kita menghadapi tekanan kenaikan harga-harga beras dan lain sebagainya dengan beramal melalui kegiatan di Masjid Istiqlal,” ujar Sandiaga.

Selain itu, Kemenparekraf juga berupaya untuk memperkuat UMKM sektor ekonomi kreatif selama Ramadan melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan permodalan. Pemerintah menetapkan target agar seluruh UMKM memperoleh sertifikat halal sebelum Oktober 2024.

Sandiaga juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan destinasi wisata halal yang diminati secara global, terbukti dengan predikat sebagai Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam GMTI. Dia mengajak semua pihak untuk menjaga dan mempertahankan pencapaian tersebut di tahun berikutnya.

Desa di Bandung Ini Dapat Pelatihan Wisata Halal dan Keuangan Syariah

foto: Republika

MTN, Bandung – Desa wisata Alamendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat pelatihan wisata halal dan keuangan syariah. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Tim Pengabdi dari Universitas Islam Bandung (Unisba) menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di salah satu Desa Binaan LPPM UNISBA yaitu Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Menurut Ketua PKM Unisba, Yudha Dwi Nugraha, tujuan pengabdian ini untuk mengembangkan wisata halal, meningkatkan kemampuan dalam bidang pemasaran digital, dan pengetahuan literasi keuangan Syariah di Desa Wisata Alamendah.

“Karena menjadi krusial bagi pengelola desa wisata dan UMKM memiliki pengetahuan secara komprehensif terkait keuangan Syariah,” ujar Yudha (29/3/2024).

Yudha mengatakan, inklusi keuangan sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan penting bagi UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan. Karena, pengembangan UMKM tanpa dukungan lembaga keuangan akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, ungkap Yudha, pihaknya memberikan edukasi literasi keuangan syariah bagi para pelaku usaha di Desa Wisata Alamendah. Apalagi, digital marketing merupakan alat promosi paling efektif dan berbiaya tidak terlalu mahal.

Menurutnya, potensi penggunaan komponen-komponen digital marketing seperti pembuatan website terintegrasi dan mandiri, iklan berbayar di Facebook, dan pembuatan konten menarik di media sosial diharapkan akan sangat membantu para pengelola desa wisata dan UMKM untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Desa Wisata Alamendah. Serta, produk-produk UMKM khas mereka.

Kegiatan PKM ini, kata dia, melibatkan transfer IPTEK yang dilakukan pada setiap tahapan. Penyampaian bimbingan teknis atau pelatihan pemasaran digital dan literasi keuangan syariah ditempuh melalui metode penjelasan, diskusi, pelatihan, praktek, serta pendampingan.

Sebelum dimulai, pre-test disampaikan kepada para peserta untuk diisi. Kemudian, diskusi mengenai potensi dan branding wisata halal, literasi keuangan syariah, dan pemasaran digital. Pelatihan terdiri dari 2 jenis. Yaitu, pelatihan keuangan Syariah semua perwakilan dari peserta akan mengikuti proses pelatihan terkait konsep utama keuangan Syariah dan bagaiaman mendapatkan akses permodalan yang disampaikan oleh Intan Nurrachmi, S.H.I., M.E.Sy.

Kedua, pelatihan teknis pemasaran digital yang disampaikan oleh Yudha Dwi Nugraha S.E., M.Sc. dan Nindya Saraswati, S.E., M.B.A. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktek riil pemasaran daring terkait cara membuat konten yang menarik dan bagaimana mengiklankan di Facebook Ads.

“Kami berharap, kegiatan PKM ini dapat memperkuat kerja sama strategis yang bersinergi dan kolaboratif antara UNISBA dan Desa Wisata Alamendah untuk memajukan potensi desa dan masyarakatnya,” katanya.

Sehingga, kata dia, bisa berada pada tahap kemajuan yang berkelanjutan terutama semakin tanggap dalam digital marketing dan literasi keuangan syariah. Selain itu juga sesuai dengan tujuan MBKM yaitu meningkatkan softskill dan hardskill mahasiswa dari Prodi Manajemen FEB UNISBA atas nama Rizti Julianti dan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah UNISBA atas nama Muhammad Noval yang terlibat di PKM ini.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengelola Desa Wisata yaitu Bapak Wendiansyah dan puluhan pengelola maupun UMKM. Kegiatan Program Kemitraan Kemasyarakatan (PkM) ini merupakan hibah dari LPPM UNISBA dengan sasaran kegiatan yaitu pengelola Desa Wisata dan pelaku usaha atau UMKM di Desa Wisata Alamendah.

Hong Kong Dorong Wisata Halal untuk Tarik Wisatawan Indonesia

Hong Kong (foto: hypeabis.id)

MTN, Jakarta – Pemerintah Hong Kong mendorong destinasi wisata halal melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, khususnya dari Indonesia.

Dilansir dari Bisnis.com, pemerintah Hong Kong melalui Hong Kong Tourism Board (HKTB) terus melakukan edukasi kepada para pemangku kepentingan di Hong Kong mengenai kebutuhan wisatawan muslim dan peningkatan inisiatif ramah muslim.

Regional Director of Southeast Asia HKTB, Liew Chian Jia, mengatakan kalau pihaknya sangat antusias untuk terus meningkatkan pengalaman wisatawan di Hong Kong melalui inisiatif ramah muslim.

Selain itu, HKTB juga memulai kerja sama strategis dengan mitra industri pariwisata Hong Kong untuk lebih menjangkau wisatawan dari Indonesia.

“Hong Kong merupakan destinasi yang unit dan kami berkomitmen untuk menjadikan setiap kunjugan sebagai pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamu dari Indonesia,” ungkap Chian Jia di Jakarta (27/3/2024).

Chian Jia mengatakan jumlah wisatawan Indonesia yang mengunjungi Hong Kong mencapai 252.000 dari total empat juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Hong Kong pada 2023. Angka ini telah pulih 56% dibandingkan dengan kedatangan sebelum pandemi.

Momentum positif pertumbuhan wisatawan ini berlanjut hingga Februari 2024 dengan jumlah kedatangan mencapai 101% dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 40% populasi di Asia Tenggara, wisatawan muslim dari Indonesia sangat potensial menjadi segmen yang penting.

Oleh karena itu, HKTB terus meningkatkan upaya memposisikan Hong Kong sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim.

“Wisatawan dari Indonesia turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata Hong Kong,” ujarnya.

Sebagai salah satu faktor utama dalam menggaet wisatawan muslim, HKTB juga memacu lebih banyak destinasi kuliner bersertifikasi halal.

Chian Jia mengatakan hingga saat ini terdapat 105 gerai makanan dan minuman di seluruh Hong Kong yang telah mendapatkan sertifikasi halal dan akan terus bertambah ke depannya.

MUI dan Pemerintah Kerjasama Kembangkan Wisata Halal

foto: Republika

MTN, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah resmi tandatangani MoU untuk pengembangan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Hidayatullah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk mengembangkan pariwasata dan ekonomi kreatif halal di Indonesia.

Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas.

“Hari ini kami menandatangani kerja sama kesepahaman dengan MUI dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (yang) butuh bimbingan MUI,” kata Sandiaga Uno di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (19/3/2024).

Penandatanganan kerja sama ini, kata Sandiaga, sebagai sinergi dalam meningkatkan pengembangan parekraf dan ekonomi keumatan, khususnya pada pengembangan pariwisata halal dan wisata religi melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pertukaran informasi dan kegiatan yang bisa dikolaborasikan bersama.

Sebelumnya, ungkapnya, pihaknya juga sudah rutin melakukan konsultasi kepada MUI berkaitan dengan pariwisata halal dan ekonomi kreatif. Semua hasil konsultasi dan masukan dari MUI telah diimplementasikan oleh Kemenparekraf.

Meski begitu, jelasnya, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerja sama secara formal untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif halal.

Dengan adanya ini secara formal ini, MUI bakal memberikan saran dan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Kemenparekraf.

“Jadi setiap ada kebijakan maupun pandangan – pandangan MUI yang sesuai dengan Islam yang ‘rahmatan lil alamin’, kita harus aplikasikan untuk kepentingan, karena ekonomi kita ini kan disusun dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan,” ungkapnya.

“Harapannya ini bisa membuka peluang usaha dan saat Indonesia dinobatkan sebagai destinasi halal dunia terbaik, ini bisa kita pertahankan. Dan bisa membuka lapangan usaha dan kerja khususnya bagi para UMKM,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan, kerja sama merupakan sesuatu yang didambakan. Karena dengan kerja sama sesuatu yang berat bisa menjadi ringan.

“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama inu kehidupan pariwisata halal dan ekonomi kreatif di Indonesia semakin banyak,” kata Buya Anwar.

Buya Anwar menambahkan, apabila para pelaku usaha ekonomi kreatif bisa dikembangkan dengan baik, maka diharapkan ada mobilitas vertikal, masyarakat bawah bisa naik ke lapisan masyarakat menengah.

“Kita harapkan jumlah masyarakat menengah kita ke depan semakin membesar. Jika semakin membesar, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Dan kalau daya beli masyarakat meningkat, apapun yang kita buat asalkan dibutuhkah oleh pasar InsyaAllah akan laku terjual, sebelum 2040 kita masuk 4 besar dunia pariwisata halal,” pungkasnya.

Indonesia Jaga Predikat Wisata Halal Terbaik Dunia

ilustrasi (foto: kemenparekraf.go.id)

MTN, Jakarta – Indonesia terus berupaya jaga predikat sebagai wisata halal terbaik di dunia.

Dilansir dari Republika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, berupaya menjaga status pariwisata halal Indonesia agar tetap menjadi yang terbaik dan nomor satu di dunia sehingga bisa berkontribusi bagi perekonomian bangsa.

“Indonesia dinobatkan menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia, kami butuh bimbingan dari MUI agar ini bisa kita pertahankan dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja khususnya bagi para UMKM,” ujar Sandiaga usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif halal di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sandiaga mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga status Indonesia sebagai pariwisata halal nomor satu di dunia yakni dengan menjalin kerja sama dengan MUI. Menurut Sandiaga, MUI nantinya akan memberikan saran dan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kemenparekraf dalam pengembangan dan peningkatan pariwisata halal.

“Kami butuh bimbingan dari MUI, karena pariwisata dan ekonomi kreatif ini berkembangnya cepat sekali jadi masukan-masukan dari MUI kami butuhkan,” ucap Sandiaga.

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), mendorong agar penggiat pariwisata halal mempelajari kemampuan baru, berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman dan terus kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami terus mendorong dan kita perlu bimbingan dari MUI, kita harus terus berinovasi dengan bimbingan para ulama. Karena fokus ke depan adalah Muslim Friendly Tourism, bukan hanya kita bicara mengenai halal hotel, halal transport, halal food, halal tour packages dan halal finance,” ungkap Sandiaga.

Berdasarkan Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya.

“Jadi kita sempat terlempar di luar tiga besar. Alhamdulillah berkat doa dari para ulama dan juga dari perjuangan penggerak pariwisata halal, kita kembali dan ini sekaligus rekor kita bisa menempatkan diri sebagai peringkat pertama,” tuturnya.

Dijelaskannya bahwa wisata halal memiliki tiga yang pertama need to have meliputi halal food, prayer facilities, water-friendly washroom, no Islamphobia. Kedua good to have yakni lebih baik jika ada fasilitas yang lebih bersih dan nyaman untuk social causes, ramah dan services.

“Selanjutnya (yang ketiga) tingkatan tertinggi yakni nice to have yakni fasilitas rekreasi yang ramah Muslim. Berlapang-lapang dalam menjaga privasi, bagaimana kita juga bisa menutup nonhalal services terutama di bulan Ramadhan,” jelas Sandiaga.

Dia berharap bahwa posisi Indonesia sebagai tujuan pariwisata halal utama akan membuka peluang lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

“Jadi kalau bicara mengenai pariwisata halal atau halal tourism ini, 99 persen adalah para UMKM. UMKM ini 97 persen menciptakan lapangan kerja. Semakin besar pariwisata halal ini, maka semakin besar UMKM kita memberikan kontribusi kepada ekonomi,” pungkasnya.