OJK: Jambi Berpotensi Besar Jadi Tonggak Pertumbuhan Ekonomi Syariah

ilustrasi (foto: tribunjambitravel)

MTN, Jakarta – Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kalau Jambi berpotensi besar jadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah. Seperti apa?

Dilansir dari Metrojambi, provinsi Jambi memiliki potensi besar menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor seperti fashion dan keuangan syariah, makanan serta wisata halal, demikian dikatakan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, di acara “Semarak Expo Syariah Jambi 2022” yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jambi, Sabtu (30/7).

“Jambi memiliki potensi untuk perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor karena 95 persen penduduk di Provinsi Jambi merupakan muslim dengan kebudayaan Melayu Jambi yang kental dengan nuansa Islam,” ujar Yudha Nugraha.

Dia menjelaskan, beberapa faktor lainnya yang menjadi kekuatan untuk Provinsi Jambi menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah antara lain, kultur wanita Jambi sebagai etnis melayu yang sangat akrab dengan busana bernunsa Islami menjadi market yang baik untuk trend modest fashion dan lahirnya pengusaha busana wanita di bidang modest fashion.

“Termasuk pada sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan senantiasa tumbuh positif tiap tahunnya sehingga dapat menjadi sumber berkembangnya bisnis halal food,” terangnya.

Dari sisi pariwisata, Provinsi Jambi memiliki banyak wisata religi, seperti Masjid 1.000 tiang, Gentala Arasy, hingga wisata religi ke Seberang Kota Jambi dan lain-lainnya. Selain itu, bisnis perhotelan di daerah wisata seperti Kerinci juga banyak dijalankan secara syariah.

“Kondisi ini mendorong terbukanya peluang berkembangnya bisnis wisata halal di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Selanjutnya dari sisi islamic finance, perkembangan keuangan syariah turut tumbuh positif dan stabil. Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Juni 2022 tercatat sebesar Rp 5,28 triliun dan tumbuh sebesar 3,07 persen.

Untuk pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 4,01 triliun dan Rp3,20 triliun dan tumbuh sebesar 9,85 persen dan 19,95 persen. Di sisi risiko pembiayaan (NPF) tercatat di bawah threshold, yaitu sebesar 2,34 persen.

Ulama Aceh Keluarkan Fatwa untuk Wisata Halal

ilustrasi (foto: kabarindah.com)

MTN, Jakarta – Ulama Aceh keluarkan fatwa untuk wisata halal. Seperti apa fatwa yang dikeluarkan?

Dilansir dari Detik, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Ace h mengeluarkan fatwa terkait wisata halal dalam perspektif syariat Islam.

Isi dari fatwa tersebut berisi himbauan untuk Turis atau wisatawan yang berwisata di Tanah Rencong agar mengikuti aturan syariat Islam.

“Kita berharap melalui fatwa ini ada implementasi lebih lanjut dari pihak terkait, sehingga seluruh hal-hal yang terkait pengembangan wisata itu semuanya harus halal,” ujar Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, dalam keterangannya kepada wartawan, pekan lalu (21/7).

Fatwa itu diputuskan dalam sidang paripurna V Tahun 2022 yang digelar di Aula MPU Aceh, pekan lalu (20/7). Ada sejumlah poin yang tercantum dalam fatwa tersebut, antara lain dijelaskan maksud dari wisata halal.

Dalam fatwa disebutkan wisata halal merupakan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup: wisatawan, objek dan pelaku usaha. Wisatawan diharapkan mengikuti aturan-aturan yang berada di suatu daerah dan aturan syariat Islam.

Teungku Faisal menjelaskan, fatwa itu dikeluarkan setelah MPU Aceh menimbang saat ini wacana wisata halal sudah mulai berkembang dan diterapkan di berbagai belahan dunia termasuk Aceh. Dia menilai, pelaksanaan wisata halal di Tanah Rencong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan ulama terkait pelaksanaan wisata halal. Tempat wisata nanti diminta memberitahukan waktu salat, menyediakan musalla hingga toilet.

Selain itu, kuliner yang disediakan di tempat wisata halal diminta agar mengantongi sertifikat halal. Faisal juga mengingatkan di lokasi wisata tidak terjadi perbuatan tidak senonoh.

“Kita tidak ingin melihat bahwa ada tempat destinasi wisata, baik lokal maupun non-lokal, ada hal-hal yang tidak tepat dalam konteks syariah. Misalnya, tidak ada pemberitahuan waktu sholat, tidak ada mushola, tidak ada MCK yang layak, tidak ada sertifikasi halal bagi kuliner, terjadinya ikhtilat (bercumbu) baik di tempat pemandian dan sebagainya,” pungkas Faisal.

Meski Dimulai Sejak 2010, Konsep Pariwisata Halal di NTB Masih Terus Digodok

Islamic Centre NTB (foto: jurnaland.com)

MTN, Jakarta – Meski sudah digencarkan sejak tahun 2010, namun konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Dilansir dari Kompas, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Aryadi, mengungkapkan, pariwisata halal atau wisata ramah Muslim sudah digencarkan di NTB sejak tahun 2010, namun diakui kalau konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Lalu Gita Aryadi mengatakan pada tahun 2010 pariwisata halal mulai digencarkan di Nusa Tenggara Barat.

Ditegaskan oleh Lalu kalau maksud dari wisata halal bukanlah menggantikan jenis wisata konvensional, melainkan penambahan segmentasi pasar.

“Betapa banyak potensi-potensi pasar dari Timur Tengah yang tidak tergarap secara optimal. Justru yang memanfaatkannya adalah negara-negara lain,” ucap dia.

Lalu melanjutkan, potensi wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah ini berawal dari asumsi bahwa mereka memiliki kendala saat berkunjung ke Bali.

Adanya kendala itu membuat mereka berkunjung ke destinasi wisata lain yang ramah Muslim di luar Indonesia.

Hal itu karena mereka tidak tahu bahwa Nusantara memiliki destinasi wisata lain yang, menurut Lalu, mungkin menawarkan nuansa familiar bagi kalangan wisman asal Timur Tengah.

“Misalnya Yogyakarta, Sumatera Barat, dan termasuk NTB. Sehingga kita coba untuk bagaimana wisman Timur Tengah menjadi tambahan dari potensi pasar yang dimiliki,” jelas Lalu.

Meski pariwisata halal sudah mengalami pertumbuhan sejak digaungkan pada 2010, Lalu mengaku bahwa pihaknya masih dalam proses untuk mencari format pariwisata halal yang ideal.

“Jadi, ikon wisata yang kita jual (selain menjadi tempat liburan dan bulan madu) adalah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) dan destinasi wisata halal. (Tapi) destinasi wisata halal masih dalam proses untuk (mencari) format bentuk yang idealnya bagaimana,” tutur Lalu.

Dia mengungkapkan, adanya konsep pariwisata itu bermula dari periode low season di NTB atau saat jumlah kunjungan wisatawan ada di titik rendah pada tahun 2010.

“Branding pariwisata NTB adalah sebagai tempat liburan dan bulan madu, tapi bersifat temporal karena ada low season di luar Mei – Agustus dan November – Desember,” jelas Lalu.

Hal itu disampaikan olehnya dalam Konferensi Internasional Mandalika bertajuk ‘Infinity Experiences of Nature and Sport Tourism’ pada awal bulan ini (1/12).

Lalu menjelaskan, sekitar 2010-an, pariwisata NTB mulai bergerak ke arah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) untuk mengisi periode low season itu.

“Untuk datangkan orang ke NTB, tidak hanya menunggu wisatawan yang ingin berlibur atau bulan madu. Tapi bagaimana menjadikan NTB sebagai tempat untuk orang bekerja sambil wisata. Tempat pertemuan, rapat kerja yang bersifat nasional dan internasional,” katanya.

Pada saat ini, ujar Lalu, industri pariwisata NTB melihat bahwa potensi untuk mendatangkan wisatawan juga terlihat dari pasar Timur Tengah.

Kota Gresik Diajak untuk Kembangkan Potensi dan Wisata Halal

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak (foto: nawacita.co)

MTN, Jakarta – Mengikuti perkembangan di industri pariwisata saat ini, Gresik turut diajak untuk kembangkan potensi wisata halal di kota mereka. Seperti apa?

Dilansir dari Kominfo Jatim, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak, mengimbau Bupati dan Dekranasda Kab. Gresik untuk bisa mengembangkan wisata halal. Mengingat Indonesia, termasuk Kab. Gresik memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak mengatakan hal tersebut ketika menghadiri Pelantikan Pengurus Dekranasda Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2021-2024 di Kantor Pemkab Gresik, awal pekan lalu (15/12).

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani berdasarkan Keputusan Dekranasda Jatim No. 35/Dekran.Jatim/SK/XII/2021. Dalam hal ini, Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani menjadi Ketua Dekranasda Kab. Gresik.

Dalam sambutannya, Arumi Bachsin panggilan akrab Ketua Dekranasda Jatim itu mengatakan, Kabupaten Gresik memiliki potensi kerajinan dan UMKM yang luar biasa. Salah satunya ada kerajinan kain tenun dari Kab. Gresik yang bisa dikembangkan, meskipun dari segi popularitasnya masih berbeda-beda.

Melihat potensi tersebut, Arumi mengajak, Dekranasda Kab. Gresik bersama stakeholder bisa lebih mengembangkan lagi. Yang terpenting bisa dikerjakan dengan hati dan semangat dalam mengembangkannya.

Potensi Kabupaten Gresik ini sangat luar biasa. Ini perlu dikembangkan lebih lagi. Kondisi pandemi yang sudah mulai melandai, dapat dimanfaatkan Dekranasda Kab. Gresik untuk mengembangkan potensi dengan tetap menerapkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes). Harapannya bisa dimulai dari Kabupaten Gresik, jelas Arumi.

Brasil Siap Hadirkan Wisata Halal

ilustrasi (foto: www.indotayang.com)

MTN, Jakarta – Wisata halal terus menjadi tren global. Hal ini pun juga ditanggapi oleh Brasil. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Desember 2021 ini, Dewan Pariwisata Brasil atau Embratur berpartisipasi dalam Forum Bisnis Halal Global Brasil edisi pertama. Acara ini diadakan oleh Kamar Dagang Arab-Brasileira dan Federasi Asosiasi Muslim Brasil (Fambras Halal).

Manajer Embratur, Claudine Bichara, diketahui menghadiri diskusi tentang gaya hidup penduduk Islam, yang dikenal dengan tingkat keunggulan dan nilai tambah yang tinggi.

“Produk dan layanan halal mencakup berbagai sektor dan merupakan peluang besar bagi perusahaan Brasil,” ujar Bichara, awal pekan lalu (20/12).

Pasar halal yang menghormati gaya hidup penduduk Islam ini akan bernilai 4,8 triliun dolar AS. Sekitar 1,9 miliar konsumen (24,5 persen dari populasi global), terutama dari negara-negara Arab, Eropa, dan Asia seperti Indonesia, India dan Malaysia, termasuk dalam segmen ini.

Isu-isu seperti waktu yang tepat untuk sholat, permintaan kebersihan, kebutuhan arah Kiblat saat sholat, puasa selama Ramadhan, merupakan beberapa poin yang harus dipertimbangkan ketika bekerja dengan jenis turis ini.

Hotel bersertifikat halal juga wajib menyiapkan peralatan shalat, seperti sajadah, serta tidak ada alkohol di minibar. “Ini adalah detail yang tidak menghasilkan adaptasi besar bagi mereka yang menerima, tapi itu membuat semua perbedaan bagi umat Islam,” kata Bichara.

Sejalan dengan skenario peluang yang ada, kota Foz do Iguaçu di negara bagian Paraná, Brasil, diharapkan menjadi kota pertama yang mendapatkan sertifikat halal di Amerika Latin.

Proses sertifikasi tersebut kini sedang dalam negosiasi. Perubahan utama akan dilakukan di sektor perhotelan, layanan dan gastronomi.

Salah satu prosedur ini, misalnya, ketersediaan ruangan atau tempat di hotel untuk shalat, serta penawaran salinan Alquran di setiap tempat akomodasi.

Ada juga aspek yang berkaitan dengan makanan. Daging yang disajikan kepada Muslim, harus berasal dari hewan dengan standar sertifikat halal.

Selain memenuhi protokol, salah satu tempat wisata utama di Foz do Iguaçu adalah Masjid Omar Ibn Khatab. Rumah ibadah ini dianggap sebagai masjid terbesar di antara seluruh Amerika Latin.

Foz do Iguaçu adalah pintu gerbang utama ke Air Terjun Iguaçu, yang terletak di Taman Nasional Iguaçu dan dinyatakan sebuah warisan alam oleh UNESCO. Wisata ini dianggap sebagai set air terjun terbesar di dunia, dengan lebih dari 75 air terjun hingga ketinggian 80 meter.

Wapres: Peningkatan Literasi tentang Wisata Halal di Masyarakat itu sangat Penting

KH Ma’ruf Amin (foto: Detik com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, kembali mengingatkan pentingnya pengembangan wisata halal di Indonesia dan kendala yang dihadapinya, karena rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal.

“Untuk itu, kita harus meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada peresmian pembukaan Global Tourism Forum 2021 – Leaders Summit Asia 2021, pekan lalu (15/9) di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf Amin, tren pariwisata dunia diwarnai dengan meningkatnya jumlah destinasi wisata halal di berbagai negara, dan itu tidak hanya di negara yang berpenduduk mayoritas muslim saja.

Bagi Indonesia, lanjut Wapres, konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim dan destinasi wisata seperti akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.

Dilansir dari Bengkulu Today, upaya ini dimaksudkan agar Indonesia menjadi pemimpin dalam pariwisata halal global, sekaligus juga untuk meningkatkan minat wisatawan muslim dunia datang ke Indonesia.

Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Apalagi di masa pandemi COVID -19 menjadi tantangan besar bagi sektor pariwisata untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional.

“Perubahan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya perhatian terhadap faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian (4K) menjadi peluang bagi wisata halal untuk dapat kembali membangkitkan pariwisata nasional,” tegas Wapres Maruf Amin.

Dalam acara yang mengusung tema “Reset, Revive, Refresh Tourism” ini, Wapres mengingatkan pula bahwa dalam menetapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).

“Protokol kesehatan berbasis CHSE telah menjadi standar penyiapan destinasi wisata di tanah air. Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta para wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk berdisiplin secara ketat melaksanakan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

Kemenparekraf di 2021 akan Fokus ke Wisatawan Lokal

iustrasi (foto: kemenparekraf.go.id)

MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa di tahun 2021 ini mereka akan fokus pada wisatawan lokal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Kemenparekraf akan fokus ke wisatawan nusantara dalam upaya meningkatkan geliat pariwisata di tahun 2021.

“Geliat pariwisata tahun ini kita fokus pada wisatawan nusantara, karena situasi pandemi maka kesehatan yang jadi utama,” kata Direktur Event Daerah pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Wisata Kemenparekraf, Reza Pahlevi, di Makassar, awal pekan ini.

Reza menyebutkan bahwa kunci momentum saat ini ialah mempersiapkan destinasi wisata untuk standar protokol kesehatan yang ketat. Sebab menurutnya, destinasi yang paling diminati ke depan adalah yang paling bisa menjaga protokol kesehatan.

Maka, buka-tutupnya suatu destinasi tergantung pada pemerintah daerah dalam melihat status COVID-19. Termasuk pada pelaksanaan sebuah kegiatan yang diinisiasi pemerintah daerah. Salah satunya, rencana kegiatan nasional Highland Toraja Festival yang akan diadakan pada Oktober mendatang.

Menurut Reza, dalam penyelenggaraannya, paling dibutuhkan ialah kolaborasi antara komunitas penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat.

“Untuk kegiatan nasional Highland, tentu dibutuhkan semakin banyak ide untuk menginisiasi, mulai dari komunitas maupun dari pemerintah daerah, karena prinsipnya sama. Geliatkan pariwisata tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Toraja Highland Festival merupakan inisiasi Pemerintah Daerah Toraja Utara yang akan mengumpulkan pelaku UMKM setempat serta menggelar beberapa kompetisi kesenian khas Toraja guna menggiatkan ekonomi dan pariwisata.

Sebelumnya, Toraja Highland Festival direncanakan akan digelar pada 20-26 September 2021, namun harus diundur ke tanggal 4-10 Oktober mendatang, yang akan digelar di kawasan Kete Ketsu, Torut, Sulsel.

“Ini untuk mencocokkan jadwal Menteri Sandiaga karena Kemenparekraf ikut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari geliat kepariwisataan di masa pandemi. Kemungkinan dari sini, akan diberikan apresiasi kepada desa wisata di Sulsel,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, Rahmaniar Malik.

Inilah Tiga Strategi untuk Perkuat Wisata Halal Lokal

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – Wisata halal gemanya di lokal akhir-akhir ini kian menguat. Seorang pengamat memberikan tiga strategi untuk memperkuat sektor wisata halal lokal. Seperti apa?

Dilansir dari situs MUI, Dr Tatan Hermansah, Anggota Komisi Infokom MUI, memberikan saran berupa tiga strategi untuk memperkuat wisata halal lokal kita.

Beberapa langkah strategis untuk memperkuat wisata halal menurut Dr Tatan Hermansah antara lain:

  • Pertama, aktivitas wisata halal harus diikuti dengan motivasi pemberian pencerahan kepada para pelancongnya. Misalnya ketika mendatangi sebuah kawasan wisata, pelancong atau wisatawan disuguhkan juga proses batinnya, seperti ada pengajian, dzikiran, dan sebagainya.
  • Kedua, setelah penguatan narasi batin di atas, jika untuk hal-hal tertentu, paket wisata halal bisa diperkaya dengan aspek partisipasi dari pelancong pada berbagai kegiatan halal, seperti ikut makan bersama dengan entitas masyarakat di destinasi, mengikuti atraksi kegiatan halal lain seperti mengaji bareng santri dan sebagainya.
  • Ketiga, penguatan kelembagaan yang praktiknya ditunjukkan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas destinasi. Wisatawan atau para pelancong wisata halal diberikan keleluasaan untuk mengetahui segala bentuk proses kehalalan dari destinasi mulai dari kawasan yang inklusif dan toleran, karyawan yang amanah serta paham akan hakikat halal itu sendiri dan proses manajemen destinasi yang hanya mengelola produk halal.

Ketiga langkah strategis di atas cukup penting diterapkan dengan serius karena, seperti sudah disinggung, wisata halal bukan sekadar melulu mendatangi sebuah kawasan, melainkan wisata halal menjadi suatu arena berbagi pengalaman batin dari destinasi kepada para wisatawan. Pengalaman batin ini tentu bisa menjadi pemicu tumbuhnya hormon-hormon bahagia seperti hormon dopamin, hormon serotonin dan hormon endorfin, selain perasaan spiritual.

Ketiga hormon plus perasaan spiritual itulah yang akan menghasilkan ikatan batin antara pelaku dengan destinasi. Sehingga dari keterikatan itu juga, selain potensi akan kembalinya para wisatawan ini ke destinasi tersebut, juga akan menebarkan kedamaian dan keharmonian dalam kehidupan pelakunya.

Sejak dulu wisata adalah pengalaman. Pengalaman itu melibatkan seluruh pancaindra bahkan jiwa dari semua pelakunya. Maka makna dari ruang wisata menjadi meluas, bukan sekadar penghias mata, melainkan lebih jauh untuk melayani kebutuhan hati. Hati sendiri adalah ruang yang sangat luas, sehingga proses memahaminya tidak bisa hanya fisik, tetapi juga batin, yang kebutuhannya hanya bisa diberikan melalui penjelajahan secara spiritual.

Di sinilah mengapa wisata halal bukan semata kegiatan kunjungan. Wisata halal harus diberikan, dan memang memiliki, makna lebih. Meski indikator internasional hanya menyebutkan hal-hal terkait pelayanan fisik, seperti ramah keluarga, ketersediaan tempat ibadah yang nyaman dan makanan yang halal, namun makna lebih dalam dari indikator yang dikehendaki kaum Muslimin itu adalah adanya pengalaman ketenangan batin. Inilah yang seharusnya dijangkau dalam konteks penguatan wisata halal di mana pun di Indonesia.

Pemerintah Gaet Investor UEA untuk Kembangkan Wisata Halal di Aceh

foto: laduni.id

MTN, Jakarta – Pemerintah Indonesia gaet investor asal Uni Emirat Arab untuk kembangkan wisata halal di Aceh.

Dilansir dari Kompas, pemerintah Indonesia berencana untuk gaet investor asal Uni Emirat Arab (UEA) untuk kembangkan wisata halal di Aceh

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan pihaknya bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengembangkan wisata halal di Provinsi Aceh. Salah satu alternatif pembiayaan investasi untuk pembangunan wisata halal tersebut direncanakan berasal dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kami akan ke UEA dengan rombongan berikut bersama Kemenparekraf, untuk menbahas wisata halal di Aceh. Rencananya akhir tahun ini kalau tidak ada halangan,” kata Bahlil saat Konferensi Pers Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada awal pekan ini (23/8).

Bahlil menambahkan apabila wisata halal di Aceh mencapatkan kucuran dana dari UEA, maka akan berdampak pada ekonomi setempat. Mengingat akibat pandemi virus corona, pariwisata di Aceh jadi sepi pengunjung.

Tak hanya itu, dengan diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, investor yang taruh modalnya di Aceh harus melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu, dari sisi perizinan investor juga dipermudah dengan adanya Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) atau OSS berbasis risiko.

Ke depannya, Bahlil berharap, selajan dengan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung hingga saat ini, demand pariwisata dapat kembali meningkat. Sehingga, saat wisata halal di Aceh sudah dikembangkan, banyak wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa tersebut.

“Sekarang infrastruktur sedang kami kembangkan di sana, untuk mendorong wisata halal ini perizinan juga dipermudah dan kemudian diberikan insentif fiskal dan non fiskal,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, salah satu fasilitas khusus yang diberikan kepada sektor pariwisata halal yakni dibebaskannya biaya sertifikat halal dan Standar Nasioanl Indonesia (SNI) yang ditanggung oleh pemerintah.

Wagub Jabar Ajak ICMI Kembangkan Wisata Halal di Kawasan “Rebana Metropolitan”

MTN, Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan kawasan “Rebana Metropolitan”.

Dilansir dari Antara News, Rebana Metropolitan atau Segitiga Rebana memiliki posisi strategis dan sedang dijalankan sebagai mesin ekonomi baru Jawa Barat (Jabar).

Rebana Metropolitan ini merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon.

Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.

“Segitiga Rebana pusat pertumbuhan ekonomi, (termasuk) sektor jasa dan wisata halal. Cirebon punya potensi luar biasa, kami yakin sektor jasa dan pariwisata halal juga merupakan cara dakwah zaman now,” ujar Wagub Jabar, saat jadi pembicara pada Silaturahim Kerja Daerah ICMI Kabupaten Cirebon yang dilakukan secara virtual, pada pekan lalu (5/8).

Apalagi, lanjut Ruzhanul, 90 persen warga Jabar merupakan muslim, sehingga ICMI diharapkan untuk bisa memberdayakan masyarakat untuk menciptakan ekosistem industri jasa dan pariwisata halal.

Dengan konsep memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka saat berwisata, seperti mencari makanan halal, tempat untuk beribadah, dan sebagainya. Maka, masyarakat yang hendak berkecimpung bisa mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan tersebut.

Selain itu, Wagub Jabar juga menekankan selain dengan penguatan di sisi tarbiyah (pendidikan), serta terjun ke dunia siyasah (politik), tak boleh ketinggalan umat pun harus bersemangat dalam muamalah (usaha).

Maka sektor jasa dan pariwisata halal menjadi ekosistem yang menarik untuk terus didukung, katanya.

“Tidak cukup paham dengan meningkatkan pendidikannya, serta mendorong umat Islam terlibat dunia perpolitikan, penting juga mendorong masyarakat berkiprah dalam bidang ekonomi,” kata Wagub Jabar.

Dengan begitu, lanjut dia, umat akan berdikari dengan ekonomi yang kuat. Artinya, kata dia, mayoritas masyarakat Jabar muslim, maka peluang ekonomi jangan sampai tidak dinikmati oleh umat Islam.