MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata ingin perkuat produk lokal, termasuk wisata halal yang juga jadi fokus. Seperti apa?

Dilansir dari Koran Jakarta, Penguatan produk halal di destinasi wisata menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata sekaligus memperluas nilai tambah ekonomi lokal.

Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat hadirnya produk-produk halal di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan kualitas wisata ramah Muslim di Indonesia.

“Kami sudah berbicara baik dengan (pelaku usaha) di desa wisata supaya betul-betul menyiapkan produk-produk yang halal ya seperti sertifikasi halal),” ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar, Vinsensius Jemandu, di Jakarta (26/6).

Vinsesius menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berkualitas dan ramah Muslim.

Berdasarkan portofolio pariwisata, dia menyebut wisatawan asing yang datang ke Indonesia gemar mencari pengalaman berbasis budaya sebesar 60 persen, alam 30 persen dan sisanya produk man-made.

Dalam konteks wisata ramah Muslim, ia menyampaikan pemerintah berupaya menghadirkan produk-produk halal yang berkaitan dengan alam dan budaya. Misalnya, menghadirkan pengalaman menarik seperti wisata bahari, diving, surfing dan lain-lain.

Pemerintah juga terus memantau hadirnya produk halal di sarana dan prasarana yang digunakan di destinasi wisata. Hal ini terus diperluas utamanya di 13 destinasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi ramah Muslim. Beberapa di antaranya yakni Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan Banten.

“Kemudian juga ada sarana dan prasarana di destinasi. Yang boleh kita sebut kalau dalam kepariwisataan itu sebut extended service,” ucap dia.

Sedangkan terkait dengan produk-produk berbentuk makanan, minuman hingga barang yang disediakan di sektor akomodasi atau jasa, Vinsensius menyebut Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk urusan sertifikasi halal.

“Kita sedang bicarakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan BPJPH dan baru-baru ini kita ada 1.500 kalau enggak salah di Sumatera Utara yang sudah kerja sama dengan kita untuk desa wisata maupun juga sumber daya manusia,” pungkas Vinsensius.