MTN, Jakarta – Bos Hotel Sofyan usul agar badan khusus wisata halal langsung di bawah otoritas Presiden.

Dilansir dari DetikTravel, Komisaris Utama PT Sofyan Hotels Tbk, Riyanto Sofyan, mengusulkan pembentukan badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden, untuk mempermudah koordinasi pengembangan sektor tersebut.

Menurut Riyanto, salah satu kendala utama yang dihadapi saat ini adalah belum adanya lembaga dengan kewenangan kuat untuk menyinergikan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wisata halal.

Riyanto menilai pengembangan wisata halal nasional membutuhkan orkestrasi yang lebih terintegrasi agar berbagai program dan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Indonesia sebenarnya memiliki pasar yang besar dan destinasi yang beragam untuk mengembangkan wisata halal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemahaman masyarakat hingga koordinasi lintas sektor,” ujar Komisaris Utama Sofyan Hotels tersebut.

Riyanto berpandangan diperlukan lembaga khusus yang mampu mengoordinasikan berbagai pihak terkait sehingga pengembangan wisata halal dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

“Yang pertama itu pemahaman. Yang kedua orkestrasi dan governance,” terang Riyanto dalam diskusi di Jakarta pada Sabtu (19/9/2026).

Menurut Riyanto, masih banyak masyarakat yang menganggap konsep wisata halal atau muslim friendly bersifat eksklusif dan hanya ditujukan bagi kelompok tertentu.

Padahal, menurut dia, konsep tersebut pada dasarnya merupakan tambahan layanan yang membuat destinasi lebih ramah bagi wisatawan Muslim tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan lainnya.

“Masih ada anggapan kalau bicara wisata ramah muslim atau halal itu menjadi eksklusif. Padahal, justru tidak seperti itu,” imbuh Riyanto.

Selain persoalan pemahaman, Riyanto menilai dukungan pemerintah juga belum terkoordinasi secara optimal. Menurut dia, pengembangan wisata halal melibatkan banyak sektor, mulai dari pariwisata, transportasi, perdagangan, industri, hingga ekonomi syariah.

Karena itu, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk mengorkestrasi berbagai program lintas kementerian.

“Kalau bicara ini kan melibatkan sekitar 18 kementerian. Siapa yang mengoordinasikan semuanya?” kata dia.

Dia menilai keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sudah menjadi langkah positif. Namun, menurutnya, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan eksekutif yang cukup untuk memastikan berbagai program berjalan secara terintegrasi.

“Yang ada sekarang bukan tidak ada. Ada. Tetapi persoalannya pelaksanaan dan kewenangan eksekusinya,” kata dia.

Riyanto bahkan mengusulkan adanya badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden atau Wakil Presiden agar memiliki kekuatan untuk mengarahkan kebijakan lintas kementerian.

Menurut dia, lembaga tersebut tidak harus berbentuk kementerian baru, tetapi harus memiliki otoritas yang cukup untuk memastikan sinkronisasi program, anggaran, hingga implementasi di lapangan.

“Lembaga khusus ini harus di bawah Presiden atau paling tidak Wakil Presiden yang punya otoritas untuk eksekusi,” kata dia.

Dia menilai pengembangan wisata halal membutuhkan sosok yang berperan layaknya CEO dalam sebuah perusahaan.