Posted on

Optimisasi Wisata Halal di Jateng untuk Genjot Ekonomi Setempat

ilustrasi (foto: Cheria Travel)

MTN, Semarang – Jawa Tengah disebut berpeluang untuk meningkatkan perekonomian melalui pariwisata halal. Untuk itu, sejumlah pihak terus berupaya mengembangkan wisata halal di wilayah tersebut.

Dilansir dari Kompas, sejumlah pihak terus berupaya mengoptimalkan potensi pariwisata halal untuk menggenjot perekonomian di Jawa Tengah. Berbagai upaya terus dilakukan, seperti membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS serta mendorong penerbitan peraturan gubernur terkait pariwisata halal dan ekonomi syariah.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, pada 2024 Indonesia bakal kedatangan sekitar 35.000 pelancong mancanegara dalam acara Global Moeslem Travel Index (GMTI). Para pelancong tersebut diharapkan bisa tertarik untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya di Jateng sehingga perekonomian di Jateng bisa turut terdongkrak.

Yasin menyebut, Jateng sudah menyiapkan sejumlah hal, seperti membentuk KDEKS yang memiliki peta jalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. KDEKS Jateng dan dinas-dinas terkait akan mengajukan usulan peraturan gubernur terkait pariwisata halal dan ekonomi syariah. Pergub tersebut akan mengatur kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pariwisata halal, baik pelaku usaha wisata, kuliner, maupun perhotelan.

”Kami sudah menginstruksikan supaya segera disiapkan apa saja yang diperlukan. Misalnya, hotel yang ramah Muslim. Di hotel yang ramah Muslim harus dicari tahu juga apa saja kebutuhannya, seperti mushala. Lalu, apakah makanannya harus dipisah atau bagaimana sehingga para pelancong bisa tinggal lebih lama,” ujar Yasin (3/8).

Yasin juga berharap pelaku usaha makanan memperhatikan kehalalan produk, dari hulu hingga hilir. Untuk itu, Pemeritah Provinsi Jateng bersama pihak-pihak terkait berupaya mendirikan rumah pemotongan hewan (RPH) dan rumah pemotongan unggas (RPU) yang halal.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Jateng, Ahmad Daroji, juga mendorong pengembangan wisata yang ramah Muslim di Jateng. Sebab, dari sisi devisa, perputaran uang dari wisata halal global bisa mencapai 274 miliar dollar AS.

”Kita sudah punya payung hukum tentang produk halal yang mendorong kita untuk berwisata karena banyak hikmah yang akan didapatkan. Selain bisa menjadikan tubuh lebih sehat, berwisata akan jadi sumber pertumbuhan ekonomi dan rezeki bagi masyarakat,” ujar Daroji.

Menurut Daroji, saat ini tengah berlangsung sertifikasi terhadap 10 juta UMKM dengan jumlah pelaku usaha 59,2 juta. Dengan upaya tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk UMKM di Jateng bisa terus meningkat.

Posted on

Pesantren Bisa Jadi Basis Ekonomi dalam Industri Halal

ilustrasi (foto: gomuslim.co.id)

MTN, Jakarta – Pesantren dinilai bisa jadi basis ekonomi dalam industri halal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu meminta pondok pesantren di daerah mereka bisa menjadi basis ekonomi, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Kepala Kantor BI Bengkulu, Joni Marsius, mengatakan kalau pesantren mampu menghasilkan ekonomi unggul karena penerapan ekonomi syariah di pesantren dinilai sangat universal.

Joni mencontohkan negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim seperti Jepang berhasil mengembangkan wisata halal dan terbukti mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Begitu juga dengan Australia yang berhasil memproduksi daging halal yang kemudian diekspor ke negara-negara muslim, salah satunya Indonesia.

“Bengkulu juga bisa seperti itu dan penerapan konsep ekonomi syariahnya bisa kita mulai dari pesantren,” ujar Joni Marsius.

Joni menjelaskan BI sudah menyiapkan tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

Pertama, melalui pengembangan berbagai unit usaha berpotensi yang memanfaatkan kerja sama antar pesantren.

Kedua, mendorong terjalinnya kerja sama bisnis antar-pesantren melalui penyediaan pasar virtual produk usaha pesantren, sekaligus business matching.

Ketiga, pengembangan holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama Standar Akuntansi Pesantren Indonesia (Santri) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum, Gotri Suyanto, mengatakan kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan mendukung program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.

Menurutnya, saat ini pesantren tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama saja tetapi juga berpotensi sebagai tempat pengembangan ekonomi khususnya ekonomi berbasis syariah.

Gotri menyatakan Pemprov Bengkulu akan ikut mendorong agar pesantren terlibat dalam upaya perkembangan ekonomi khususnya dari Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Sebab, ujar Gotri, ekonomi syariah diharapkan sebagai salah satu penggerak ekonomi regional untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Tiap pesantren ada unit usahanya, seperti halnya koperasi dan beberapa pesantren juga aktif mengolah pertanian yang hasilnya kemudian disalurkan menjadi pendapatan untuk pesantren itu sendiri. Sungguh banyak potensinya dan karena itu pemerintah berkomitmen kuat untuk memajukan ekonomi syariah ini,” pungkas Gotri.