Posted on

Wapres Dorong Pemerintah Tingkat Kabupaten Kembangkan Wisata Halal

(foto: Swa.co.id)

MTN, Jakarta – Wapres RI meminta agar pihak pemerintah tingkat kabupaten di seluruh Indonesia bisa kembangkan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Tempo, Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, meminta kepada para pihak Pemerintah Kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. Tujuannya demi memperkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global.

Hal ini diungkapkan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo di International Convention Center (ICE) BSD pada Kamis pekan lalu (20/7).

Ma’ruf Amin juga meminta pemerintah daerah untuk fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu, serta memperkuat peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan visi menjadi Pusat Halal Dunia pada tahun 2024,” ujar Ma’ruf Amin di keterangan resminya.

Tak hanya itu, Ma’ruf Amin juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten di Indonesia agar dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

Hal ini demi mewujudkan otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, sebagai ujung tombak perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ma’ruf, banyak wilayah kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor, menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal.

“Selain itu, wisata halal juga layak untuk dikembangkan mengingat jumlah wisatawan muslim dunia terus melonjak, hingga mencapai 110 juta wisatawan pada tahun 2022,” pungkas Ma’ruf.

Posted on

Wapres Kembali Luruskan Kesalahpahaman tentang Wisata Halal

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin (foto: Detik)

MTN, Jakarta – Pariwisata halal ditolak di banyak daerah, Wapres pun kembali luruskan kesalahpahaman ini. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meluruskan kembali kesalahpahaman sebagian orang tentang pariwisata halal. Kiai Ma’ruf menegaskan, pariwisata halal maupun pariwisata muslim bukan berarti tempat wisatanya disyariahkan atau dihalalkan.

“Ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat tentang pariwisata Muslim atau pariwisata halal, pariwisata syariah, sepertinya dimaknai bahwa wisatanya akan dihalalkan, akan disyariahkan, sehingga banyak misalnya daerah menolak,” ujar Ma’ruf saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Jakarta, Jumat (14/4).

Menurut Ma’ruf, wisata halal yang benar adalah layanan-layanan ramah Muslim disediakan di tempat wisata tersebut. Menurut Kiai Ma’ruf, pariwisata ramah Muslim, di antaranya tersedianya restoran halal, tempat ibadah, dan ada penunjang lain yang mendukung wisatawan Muslim merasa nyaman di tempat wisata.

Ma’ruf menuturkan, pariwisata ramah muslim ini saat ini tersedia di berbagai negara, tidak hanya negara mayoritas Muslim, tetapi juga negara minoritas Muslim, seperti: Cina, Korea Selatan, Thailand, dan negara lainnya.

“Saya pernah ke Beijing, di sana ada restoran halal ada tempat salat. Saya pernah ke Korea Selatan makan di sana juga ada tempat namanya Nami Island. Tempat wisata seluruh dunia ada tempat salat, ada restoran halal, ada makanan dan minuman yang halal,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut menjelaskan, saat ini, beberapa negara yang jumlah penduduk Muslim-nya sedikit, sedang berlomba ingin menjadi pusat halal dunia. Begitu juga ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi incaran berbagai negara tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju Muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris juga menjadi pusat keuangan syariah di Barat. Thailand telah mencanangkan visi menjadi dapur halal dunia dan Korea juga ingin merebut pasar pariwisata ramah Muslim,” ujar Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf mendorong tiap daerah di Indonesia menangkap peluang potensi halal maupun ekonomi syariah di wilayahnya.

Posted on

Inilah Perbedaan antara Wisata Halal dengan Wisata Religi

ilustrasi (foto: readers.id)

MTN, Jakarta – Sebenarnya ada perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi. Apakah itu?

Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta, menjelaskan perbedaan antara wisata halal dengan wisata religi.

Menurut Ma’ruf, ketika wisatawan mengunjungi masjid bersejarah, itu merupakan bentuk wisata religi, bukan wisata halal. Sementara wisata halal adalah saat wisatawan menyambangi seluruh destinasi wisata yang memiliki layanan dan fasilitas halal.

Wapres menuturkan, yang dimaksud destinasi dengan layanan halal adalah apabila terdapat tempat ibadah atau ada restoran halal. Wapres menekankan, perlu ada persamaan persepsi tentang perbedaan keduanya; istilah wisata halal dan wisata religi.

Ma’ruf berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai dua jenis wisata itu. “Jadi sebenarnya wisata halal itu layanan yang halal di wisata itu. Itu yang barangkali persepsinya yang keliru,” ucap Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2).

Menurut dia, ada orang yang menganggap itu berarti mengubah definisi dari wisata halal menjadi religi, namun dia menyatakan, hal itu hanya perlu diluruskan.

“Perlu diluruskan (persepsi tentang wisata halal), sehingga kita justru dengan melakukan layanan halal itu menarik banyak wisatawan-wisatawan muslim. Karena itu, maka Jepang, Korea, Cina, Taiwan juga melakukan itu,” jelasnya.

Wisatawan muslim ketika berada di negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim, membutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah dan juga makanan yang terjamin kehalalannya.

Fasilitas dan layanan halal di sebuah destinasi atau tempat wisata itu bagian dari bentuk wisata halal, sehingga wisatawan muslim tidak perlu khawatir ketika makan dan beribadah.

Posted on

Indonesia Butuhkan Langkah Cepat Jika Ingin jadi Pusat Industri Halal 20240

ilustrasi (gambar: mataairradio.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, mengatakan kalau Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat jika ingin jadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari NewsCom, Wapres meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah quick-wins (cepat dan tepat) guna mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., Ph.D., menyatakan hal tersebut pada akhir bulan lalu (25/11), saat beliau memberikan kata sambutan dan membuka acara Seminar Web (Webinar) Focus Group Discussion (FGD) Seri 5.

Seminar daring ini mengusung tema “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dan diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab) RI – Stafsus Wapres RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bekerja sama dengan Global Halal Hub, serta didukung oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

“Bapak Wapres mendapatkan refocusing (perubahan fokus) tugas untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, salah satunya adalah pengembangan industri halal. Terkait hal ini Wapres meminta adanya langkah-langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024,” ujar Lukmanul.

Menurut Lukmanul Hakim, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah (Islamic finance), modest fashion (tren fesyen), pariwisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetika, serta media dan rekreasi.

“Misalnya, peringkat Indonesia dalam The State of Global Islamic Economic Index 2020 / 2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun perlu dicermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar di dunia, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia,” papar Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan pusat (DPP) Al-Ittihadiyah itu pun menjelaskan pandangan negara-negara maju yang berpenduduk minoritas Muslim terhadap produk halal. “Mereka menangkap industri halal sebagai peluang pasar yang besar di dunia, padahal penduduk Muslimnya sedikit,” ungkapnya.

“Negara produsen dan eksportir makanan halal terbesar di duna saat ini adalah Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia dan China. Sedangkan Indonesia adalah negara konsumen makanan halal terbesar di dunia. Data ini saya kutip dari hasil kajian Dinar Standard yang berbasis di Dubai,” jelas Ketua Umum Arus Baru Indonesia (ARBI) itu.

Bahkan negara-negara lain, lanjutnya, telah memiliki Pelabuhan Halal (Halal Port) seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan negara lainnya.

Posted on

Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Program Pemerintah harus Bersinergi

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

MTN, Jakarta – Wapres RI menyatakan agar jadi pusat halal dunia di tahun 2024, sinergi program KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) harus berbuah nyata. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar berbagai program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah disinergikan tanpa harus menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum. Program-program tersebut pun diminta benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

”Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil),” kata Wapres Amin, selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), saat memimpin dan membuka rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dilansir dari situs Kominfo, Ma’ruf menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.

Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.

Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.