MTN, Jakarta – Pemerintah baru saja resmi membatalkan kegiatan Haji 2020. Pembatalan itu mengakibatkan 350 agen perjalanan lokal terkena dampaknya.
Dilansir dari Kompas, Ketua Dewan Pembina di Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu), Fuad H Mansyur, mengatakan sekira 350 unit agen travel haji dan umrah terkena dampak pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2020.
“Ada sekitar 350 travel haji dan umrah yang terdampak. Travel-travel ini biasanya memberangkatkan haji khusus, sementara untuk haji reguler diberangkatkan oleh pemerintah,” ujar Fuad di keterangan resminya, Rabu (3/6/2020).
Dia menambahkan nilai perputaran uang pada haji khusus tersebut berkisar 200 hingga 300 juta Dolar AS. Agen perjalanan wisata lokal akan mengalami kerugian akibat pembatalan pemberangkatan tersebut. Hal itu dikarenakan pihak travel haji dan umrah sudah bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Arab Saudi untuk jangka waktu hingga 10 tahun ke depan.
“Kami memaklumi keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Apalagi hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataannya terkait pelaksanaan ibadah haji 2020,” terang Fuad.
Dia meminta pemerintah dan asosiasi travel bertemu dan membahas pembatalan pemberangkatan jamaah haji serta dampak yang ditimbulkan.
“Sebelum pemberangkatan haji dibatalkan, travel haji dan umrah juga sudah terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini, karena sejak 27 Februari pemberangkatan umrah juga ditangguhkan,” ujar Ketua Dewan Pembina di Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu) tersebut.
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2020/1441 H karena pandemi Covid-19.
Pembatalan pemberangkatan jamaah haji tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020.
Sesuai dengan amanat undang-undang, selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jamaah haji harus diutamakan mulai dari embarkasi, di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.
MTN, Jakarta – Wabah global virus Corona memang berdampak buruk bagi pariwisata dunia dan Indonesia khususnya. Tapi apa saja strategi agar pariwisata lokal bisa bangkit jika wabah Covid-19 telah berlalu?
Dilansir dari Republika, Taufan Rahmadi, salah satu pelaku di industri pariwisata, yang juga pendiri dari komunitas Temannya Wisatawan, mengusulkan tujuh kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah agar bisa memulihkan industri pariwisata jika wabah Corona telah berlalu.
Tujuh kebijakan yang perlu diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap Pariwisata Indonesia dari mewabahnya virus corona. Tujuh rekomendasi ini didasarkan pada dampak yang sudah terjadi, baik dalam skala global atau nasional.
Dampak secara global
Berdasarkan data World Travel and Tourism Council, WTTC, dampak yang nyata pada sektor perjalanan dan pariwisata akibat wabah Corona adalah berpotensi mengakibatkan 50 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan.
Dampak secara nasional
a. Sektor Pariwisata
Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), memprediksi potensi kerugian industri pariwisata Indonesia akibat wabah virus corona COVID-19 mencapai 1,5 milliar dolar AS atau setara dengan Rp 21 triliun.
b. Sektor Ekraf UMKM
Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman (mamin) mikro mencapai 27%. Sedangkan, dampak terhadap usaha kecil makanan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%.
Pengaruh virus corona terhadap unit usaha kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8%.
Padahal, UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87%.
Tingkat kecepatan dan ketepatan dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia ataupun New Zealand di dalam menerapkan kebijakan – kebijakan pemulihan pariwisatanya di dalam menghadapi pendemi ini dijadikan pula sebagai tolak ukur di dalam menyusun rekomendasi ini.
Sebagai contoh, Singapura telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi SG Clean , kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan standard kebersihan publik ditengah wabah virus corona, SG Clean ini diperuntukkan untuk sektor bisnis pariwisata, ritel, dan layanan makanan, dan untuk mendapatkan sertifikasi ini harus memenuhi persyaratan tertentu yang sangat ketat dari lembaga yang ditunjuk.
Dan ternyata kebijakan ini terbukti mampu berangsur-angsur meningkatkan kepercayaan dari pelanggan/wisatawan terhadap kualitas layanan kebersihan yang diberikan selama mereka berwisata.
Oleh karena itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, TW menggaris bawahi kebijakan-kebijakan pariwisata yang perlu untuk diperkuat, antara lain:
01. Dukungan kepada Industri dan pelaku parekraf
Tentang dukungan kepada industri/pelaku parekraf berupa: pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan restribusi pajak pemda, relaksasi peminjaman bank, dst
Adalah penting untuk segera disosialisasikan terkait petunjuk teknis serta penetapan waktu yang pasti dari kapan kebijakan ini mulai berlaku.
Karena hingga kini masih ditemukan dilapangan kebijakan yang sudah dicanangkan dipusat tapi belum tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik di daerah.
02. Dukungan Anggaran
Tentang Dukungan Kemenparekraf (Realokasi Anggaran) yang terkait kerja sama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, pihak perusahaan makanan dan minuman.
Adalah perlu untuk dijelaskan kepada publik bentuk kerja sama yang akan dilakukan, apakah murni seperti layaknya pengadaan barang dan jasa (kontrak bisnis) atau murni bentuk kepedulian sosial dari para pemilik bisnis tersebut yang dilakukan sebagai bentuk sumbangsih untuk negeri yang sedang berada ditengah krisis ini.
03. Subsidi Pendidikan Pariwisata
Yang juga tidak boleh dilupakan adalah pentingnya subsidi kepada para pelajar/mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di sekolah-sekolah tinggi pariwisata baik negeri ataupun swasta di Indonesia, di mana sebagaimana kita maklumi bahwa banyak dari pelajar/mahasiswa ini terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan usaha yang dimiliki orang tuanya jatuh dikarenakan dampak corona.
04. Penguatan SOP Mitigasi Pariwisata
Berkaca dari banyak kejadian bencana alam, force majeur yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, gunung api meletus dan saat ini wabah penyakit, maka kebutuhan akan segera diperkuatnya SOP Mitigasi Pariwisata Indonesia yang mengacu pada standardisasi yang diberikan UNWTO dan WHO adalah sangat penting.
Langkah strategi dari Kemenparekraf di saat fase pemulihan adalah sangat krusial untuk disiapkan sejak dini, agar pada saat wabah ini mereda kemenparekraf sudah tidak lagi berbicara tentang merancang strategi pemulihan, tapi tinggal melaksanakannya.
05. Prioritas pada pembenahan destinasi
Terkait kenyamanan di destinasi wisata, Indonesia masih banyak memiliki PR yang harus dikerjakan, seperti misalnya issue kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, regulasi daerah, layanan wisata halal dan lain sebagainya.
Ini tidak saja membutuhkan anggaran yang banyak tetapi juga pendampingan yang intensif, sehingga pembenahan destinasi yang dilakukan sesuai dengan standard global manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
06. Meningkatkan peran pokdarwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf
Pokdarwis perannya seringkali dikesampingkan di dalam pengembangan pariwisata, padahal kelompok ini beranggotakan anak – anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya.
Peningkatan peran dari Pokdarwis yang tersebar di seluruh desa wisata diharapkan dapat menjadi agen perubah , motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjaga destinasi pariwisata.
Mengambil pengalaman dari kasus corona, wisatawan dari negara/daerah yang sudah pernah atau rentan terkena wabah penyakit harus melalui seleksi yang sangat ketat untuk mendapatkan izin masuk/visa ke Indonesia.
Kebijakan bebas visa kunjungan dari negara-negara tersebut harus ditinjau kembali demi lebih berkualitasnya wisatawan mancanegara yang masuk berlibur ke Indonesia.
Tujuh rekomendasi di atas adalah wujud dari harapan agar Pariwisata Indonesia bisa segera bangkit di tengah pendemi ini,
Terobosan strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita dalam pertarungan melawan virus corona ini.
