MTN, Jakarta – Turut mendukung program pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) meluncurkan gerakan sosial bernama GEBER PARIWISATA. Apakah itu?
Dilasir dari Republika, PPHI meluncurkan gerakan GEBER PARIWISATA (Gerakan Sehat Sejahtera Bersama Pariwisata).
Ketua umum PPHI Riyanto Sofyan mengatakan pada dasarnya, GEBER PARIWISATA bersifat kampanye untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tutur dia, sasaran utama dalam Gerakan sosial ini ialah untuk meningkatkan awareness masyarakat agar peduli pada gaya hidup sehat, salah satunya melalui kegiatan wisata wellness tourism.
“Sesuai dengan tema pelaksanaan “Indonesia Halal Tourism Summit 2021” hari ini, PPHI mengangkat topik seputar Wellness Tourism yang menjadi value dalam penerapan Wisata Halal yang sangat sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin,” tuturnya, pada akhir pekan lalu (29/10).
Riyanto menambahkan Wellness tourism juga merupakan upaya untuk meraih peluang Arus Baru Ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pengembangan Quality Tourism selepas pandemi. Dimana saat ini mengutamakan gaya hidup sehat yang holistik baik tubuh, pikiran dan jiwa. Sehingga kehidupan yang sehat, produktif dan berkualitas dapat berlangsung dengan aman dan berkelanjutan di era New Normal ini.
MTN, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kalau wisata halal bisa bangkitkan pariwisata di Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terus dilakukan pengembangan wisata halal di Indonesia. Sebab, Wapres menilai, wisata halal bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.
“Wisata halal berpotensi meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan muslim dunia ke Indonesia,” ujar Wapres saat hadir dalam acara Peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera Dengan Berwisata, pada awal pekan ini (26/10).
Ma’ruf menilai perlunya upaya nyata dilakukan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 lebih dari 75 persen dari tahun 2019 yakni hanya hanya mencapai 4,02 juta kunjungan.
Wapres pun mendorong adanya peningkatan literasi kepada masyarakat tentang konsep wisata halal.
“Kita harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal, yaitu pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim,” katanya.
Wapres optimistis dengan kekayaan jumlah dan variasi destinasi unggulan yang ada di Tanah Air berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam global halal tourism.
Wapres juga berharap adanya peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera dengan Berwisata dapat memberikan semangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk kembali bangkit dan menggerakkan pariwisata.
“Sehingga dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.
Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.
Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.
“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.
Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.
Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.
“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.
Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.
Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.
Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.
LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.
Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.
Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.
MTN, Jakarta – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mendukung penuh kebijakan yang digagas Presiden RI yang menargetkan Indonesia jadi kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.
Dilansir dari Tempo, menurut Taufan, pernyataan Presiden RI tersebut sejalan dengan gagasan yang ia pernah sampaikan pada tahun 2018 ke sejumlah awak media. Wali Kota yang lahir dan besar di Parepare ini menggagas kota cinta BJ Habibie ini sebagai daerah kunjungan wisata halal.
“Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan,” ujar Taufan.
Di berbagai kesempatan, Taufan Pawe juga menekankan agar instansi terkait, seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota santri dan ulama itu.
“Satpol dan lurah, serta camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegasnya.
Taufan berharap, Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. “Mengingat jumlah muslim di Sulawesi Selatan lebih dominan.”
Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukan oleh Taufan Pawe. Seperti pembangunan taman syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wi-fi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.
“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufan.
Sektor pariwisata yang dimaksud, menurut Taufan, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi. “Wisata religi ini menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu, dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.
MTN, Jakarta – Pariwisata halal di Pangkalpinang, kepulauan Bangka Belitung, kini tengah dikembangkan, seraya pihak DPRD setempat turut mendorong hal tersebut.
Dilansir dari WowBabel, anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menyebut kalau pihak legislatif setempat sangat mendukung adanya pengembangan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang.
“DPRD sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam membangun pariwisata dengan konsep halal,” ujarnya, Senin (24/10/2021) malam.
Menurut Rio, pengembangan wisata halal ini akan sejalan dengan mayoritas masyarakat Pangkalpinang yang memang menginginkan hal tersebut.
“Potensi itu ada di Kota Pangkalpinang, kita punya Kampung Melayu, kita pun punya akar sejarah Kerajaan Islam yang pernah menguasai Pangkalpinang dan sekitarnya, dan budaya Melayu yang masih sangat kental,” kata dia.
Di beberapa daerah konsep pariwisata halal ini, menurut Rio, sudah mulai digarap dengan serius, apalagi dengan semakin banyaknya potensi wisatawan yang akan masuk ke Kota Pangkalpinang.
“Dengan menurunnya angka pandemi Corona, ini bisa menjadi alternatif kunjungan para wisatawan,” katanya.
“Pemerintah kota bisa menggandeng Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, dan kelompok sadar wisata yang nantinya membentuk semacam inkubasi wisata halal,” lanjut dia.
Dijelaskannya, mulai dari Perayaan Maulud, HUT Kota Pangkalpinang, Nganggung, hingga takbir keliling, kata Rio, merupakan potensi di dalam event wisata yang melekat pada acara keagamaan di Bangka Belitung, secara umum termasuk di Kota Pangkalpinang.
“Kami di DPRD siap memberikan sumbangsih pemikiran ataupun dukungan jika Pemerintah Kota berani untuk melaksanakannya, yang penting sejalan dengan RPJMD Pemerintahan Molen Sopian,” pungkas Rio.
Pulau Santen, Banyuwangi, Jawa-Timur (foto: ksmtour.com)
MTN, Jakarta – Banyuwangi siap menyambut peluang dari pasar halal. Seperti apa?
Dilansir dari Republika, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, mengatakan kalau kehadiran Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 beberapa waktu yang lalu semakin mendorong industri fesyen muslim di Banyuwangi bangkit. Sebelumnya, sektor ini ikut terpuruk akibat pandemi.
“Kami juga menyasar wisata halal yang kini sangat berkembang di dunia. Kami akan sambut peluang besar ini di Banyuwangi. Bagaimana super big market wisata halal bisa kita ambil dan manfaatkan dengan UMKM,” ujar Ipuk pada Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021, di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir pekan lalu (23/10).
Tak hanya itu, sambung Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga aktif menjalin kerja sama dengan GAPHURA (Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara), yang melihat potensi wisata dan ekonomi Banyuwangi. “Mereka siap untuk mempromosikan Banyuwangi ke (negara-negara) Timur Tengah agar bisa lebih dikenal,” imbuhnya.
Ia pun yakin, dunia fesyen muslim merupakan sektor industri yang bisa menyedot sumber ekonomi dengan cepat. Karena setiap orang butuh.
“Apalagi kaum wanita, tak cukup lebih dari satu model. Ini yang kami sebut sebagai market,” ujar Ipuk.
Ipuk bercita-cita karya UMKM serta desainer Banyuwangi bisa mendunia. Ipuk juga menyambut baik hasil kolaborasi Banyuwangi dengan Bank Indonesia (BI) Jatim dalam mendorong UMKM dan desainer Banyuwangi agar cepat naik kelas.
MTN, Jakarta – Dukung penguatan wisata halal, pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kota Malang gelar sosialisasi. Seperti apa?
Dilansir dari Memontum, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Halal Internal bagi industri kuliner, pekan lalu (06/10) di salah satu hotel kota Malang.
Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang, itu juga sebagai bentuk penguatan wisata halal. “Sekarang kita memang memberikan kegiatan sosialisasi untuk Sistem Manajemen Halal Internal tindak lanjut dari acara virtual kita beberapa minggu lalu,” terang Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni.
Dalam gelaran ini, juga disosialisasikan tentang program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari Kemenag. “Mumpung ada tim Satgas sertifikasi halal Kota Malang dan pusat serta program untuk memberikan sertifikat halal secara gratis, saya rasa ini harus dimanfaatkan. Apalagi untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM binaan Disporapar juga banyak, selain yang dibina oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag),” terang Ida.
Kepala Kemenag Kota Malang, Muhtar Hazawawi, menjelaskan bahwa pihaknya bersama stake holder terkait ingin melayani para pelaku usaha, khususnya terkait dengan sertifikasi halal. “Prinsipnya bagaimana percepatan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kota Malang. Karena Kemenag sendiri mempunyai tanggung jawab besar melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi mencetak produk halal,” papar Muhtar Hazawawi.
Selain itu, program Sehati yang saat ini memiliki 2000 kuota dari 3200 kuota tersebut, bisa dinikmati oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. “Kita ingin itu (kuota tersebut) dimanfaatkan para pelaku usaha, sehingga mereka sudah tidak dibebani dengan biaya, jadi Rp 0. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sambungnya.
Kemudahan lain yang ditawarkan program Sehati, yakni adalah sistem onlinenya yang tidak mewajibkan para pelaku usaha mendaftar ke kantor pusat atau Kemenag Kota Malang. “Jadi tinggal upload berkas online, cetaknya bisa di rumah masing-masing. Kalau semua lengkap, proses jadinya sekitar 1 sampai 1.5 bulan,” tambahnya.
Muhtar berharap, akan makin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. “Kami berharap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini bisa berkembang. Melalui program Sehati kita juga berharap agar UMKM lebih memberikan rasa nyaman pada konsumen baik muslim atau non-muslim untuk bisa menikmati apa yang dihidangkan,” pungkas Muhtar.
MTN, Jakarta – Pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengatakan kalau unsur-unsur penunjang wisata halal perlu ditingkatkan. Seperti apa?
Dilansir dari Sonora, Ketua Pengurus Pusat di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Handi Risza, mengatakan kalau ketersediaan fasilitas penunjang yang nyaman, seperti tempat ibadah umat Muslim di destinasi wisata, perlu ditingkatkan.
Menurut Risza, hal itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan Muslim untuk datang ke Indonesia.
“Jika dilihat hampir di seluruh destinasi wisata di Indonesia sudah memiliki fasilitas yang standar bagi umat Islam seperti Mushola, tempat wudhu dan lain-lainnya. Menurut saya konsep ini harus lebih ditingkatkan ,” kata Handi Risza awal pekan ini (11/10).
Handi menyebut, potensi ekonomi halal itu berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019 industri perjalanan wisata halal mencapai Rp150 juta. Begitu juga dengan nilai transaksi wisata halal tercatat 180 miliar US dollar. Jumlah tersebut, kata Handi, tentunya akan semakin berkembang.
“Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki semua wisata mulai dari pantai, gunung, bukit, sawah dan lain sebagiannya,” ucapnya.
Lebih lanjut Handi mengatakan, pemerintah melalui kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), juga telah mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata halal.
“Beberapa tahun terakhir pemerintah mendorong destinasi-destinasi yang menjadi titik fokus wisata halal kita ini ditingkatkan kualitasnya, seperti fasilitas pendukung, tempat ibadah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kedepannya tidak hanya wisata halal saja, melainkan perlu di dorong seluruh lokasi wisata di Indonesia untuk menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah umat Muslim.
“Tidak hanya yang kita lebeli wisata halal saja tetapi juga seluruh lokasi wisata, karena ini peluang tetapi dengan catatan dipenuhi segala macam fasilitas dan juga kebutuhan untuk beribadah bagi wisatawan Muslim tersebut,” pungkas Handi.
Pantai Syariah di Puau Santen, Banyuwangi (foto: banyuwangibagus.com)
MTN, Jakarta – Banyuwangi miliki potensi besar untuk jadi objek wisata halal andalan di Jawa-Timur. Gabungan dari beberapa perusahaan penyelenggara ibadah haji pekan lalu baru saja meninjau lokasi.
Dilansir dari Liputan6, sebanyak 32 buah perusahaan penyelenggara jasa perjalanan pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) mengunjungi tempat-tempat wisata di Banyuwangi sejak 1 hingga 6 Oktober 2021.
Gabungan penyelenggara wisata halal, haji dan umrah ini berkunjung ke Banyuwangi seiring dibukanya tempat wisata di Banyuwangi, sejak 10 September 2021.
“Kami pernah webinar bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Duta Besar RI untuk Uni Eropa. Di sana kami sharing tentang pariwisata, salah satunya membincangkan Banyuwangi. Dari situ kami para penyelenggara wisata tertarik ke Banyuwangi,” kata Ketua Umum Gaphura, Ali Mohamad Amin, di Banyuwangi.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2021, katanya, daerah yang masuk PPKM level 2 di Jawa Timur hanya lima kabupaten/kota, dan salah satunya Banyuwangi.
Dari lima kabupaten/kota tersebut, bisa dibilang hanya Banyuwangi yang merupakan daerah destinasi wisata. Dengan PPKM level 2, destinasi sudah boleh dibuka. Sedangkan bagi yang masih level 3 belum diperbolehkan membuka destinasi.
Menurut Ali, selama di Banyuwangi, ia melihat pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga membuat nyaman pengunjung wisata.
Selama di Banyuwangi penyelenggara jasa perjalanan wisata itu berkunjung ke berbagai destinasi, seperti Taman Gandrung Terakota, Taman Nasional Alas Purwo, Dusun Rembang, Bangsring Underwater, Kawah Ijen, dan lainnya.
“Banyuwangi memiliki modal besar, yakni keramahan warganya. Destinasi wisata Banyuwangi juga banyak dikelola masyarakat setempat. Hampir semua anggota penyelenggara yang kami ajak ke sini berkomentar berwisata di Banyuwangi di luar ekspektasi kami,” ujar Ali.
Taman Alas Purwo Banyuwangi ternayat memiliki alam yang sangat Indah salah satu spot wisata yang terkenal adalah Padang Savanah Sadeng. Pengunjung dapat menikmati Taman dengan habitat aslinya yang tersebar di Savanah ini.
MTN, Jakarta – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk pengembangan wisata halal di tempat mereka.
Dilansir dariiNews, pemprov Jateng siapkan SDM yang mahir berbahasa Arab sebagai upaya dalam pengembangan wisata halal. Pemandu wisata dengan bahasa Arab diyakini akan membuat para wisatawan asal Asia Barat merasa nyaman berwisata di Jawa Tengah.
“Wisatawan dari Asia Barat seperti Uni Emirat Arab, Turki, dan Yaman membutuhkan pemandu bahasa Arab,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), pekan lalu (28/9).
Menurut Gus Yasin, Pemprov Jateng berkomitmen menggiatkan sektor wisata halal sehingga perlu diikuti dengan penyiapan SDM yang berkompeten.
Selama ini, bahasa menjadi salah satu kendala terbesar dalam menyiapkan konsep wisata halal.
“Pemprov Jateng juga mendorong wisata halal. Wisata halal tentu segmennya orang Islam yang banyak berasal dari negara Timur Tengah,” ujarnya.
Gus Yasin berharap pendidikan bahasa Arab tidak hanya diberikan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan formal, tapi juga di pendidikan informal. Cara lain yang bisa dilakukan dengan membuat kawasan desa bahasa, dan konsep ini telah ada di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Bahasa Borobudur.
“Seperti di Magelang ada Desa Bahasa Inggris, saya berharap muncul desa bahasa Arab di Jawa Tengah, di Indonesia,” katanya.
