Wisata halal, Salah Satu Opsi dalam Pengembangan Pariwisata di Madura

Masjid Jamik Sumenep, Madura (foto: koran.id)

MTN, Jakarta – Wisata halal kini merupakan salah satu opsi dalam pengembangan industri pariwisata di Madura. Seperti apa?

Dilansir dari Antara News, Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr Erni Sri Rahayuningsih, SE, ME, mengatakan kalau wisata halal menjadi salah satu strategi dalam pengembangan sektor pariwisata di Madura.

“Dalam mengembangkan sektor pariwsita dilakukan tiga langkah strategis yakni dasar, terapan dan pengembangan yang melibatkan para pihak (multistkeholder),” kata Erni pada webinar membahas ‘Strategi Kelola dan Pasarkan Destinasi Wisata Desa’ yang dipantau di Makassar, awal pekan lalu (25/1).

Khusus di lingkup perguruan tinggi, lanjut Erni, dengan membuat program dan kurikulum kepariwisataan dan penerapan dilakukan melalui pertukaran pelajar, penelitian dan KKN Tematik.

Selanjutnya, melalui Program Merdeka Belajar dilakukan penyebaran proyek kemanusiaan dan wirausaha melalui start up untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Dr Lukman Wijaya Baratha dari UTM.

Dia mengatakan, selain penguatan kerja sama dengan semua stakeholder, juga melakukan pengembangan Halal Center UTM.

Peresmian Halal Center UTM itu telah dihadiri oleh Wapres RI dan kegiatan tersebut menjadi motivasi pengembangan sektor pariwisata di Madura.

Sementara pengembangan desa wisata di Sulsel, salah satunya di kawasan wisata karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.

Desa wisata tersebut telah diresmikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Salahuddin Sandiaga Uno pada medio 2021.

Menurut Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Maros, Ferdiansyah, kehadiran Menparekraf telah memberikan efek domino untuk mempromosikan destinasi wisata karst di Kabupaten Maros yang juga dijuluki Butta Salewangang itu.

Konferensi Wisata Halal Dunia Digelar di NTB Akhir Tahun 2022

ilustrasi (foto:Travelink Indonesia)

MTN, Jakarta – Konferensi wisata halal dunia, World Halal Tourism Summit (WHTS) 2022, akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir tahun 2022 ini. Seperti apa?

Dilansir dari Suara NTB, pemprov NTB sangat siap untuk mendukung dan mensukseskan World Halal Tourism Summit (WHTS) 2022 yang akan diselenggarakan di NTB, pada bulan November mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc, saat menerima ketua Komisi Luar Negeri DP MUI, Dubes Bunyan Saptomo, bersama Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. Masnun Tahir.

“Pemerintah akan terus menggaungkan dan mematangkan konsep wisata halal di NTB, mengingat NTB sebagai salah satu daerah yang concern akan hal itu,” ungkap Zulkieflimansyah.

Gubernur NTB tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan konsep wisata halal di NTB bertujuan untuk memudahkan layanan bagi wisatawan muslim saat berlibur di Lombok tanpa membatasi pergerakan wisata konvensional yang telah ada.

Dengan kata lain, pemerintah tidak mewajibkan wisatawan-wisatawan yang datang ke Lombok untuk makan dan menginap di tempat-tempat tertentu. Hal itu tetap menjadi hak para wisatawan.

‘’Karena mayoritas di NTB muslim, jadi konsep wisata halal ini tentunya akan memudahkan para wisatawan muslim, mulai dari makanan, tempat ibadah, hotel dan lain-lain, tapi juga tidak akan mematikan konsep wisata konvensional kita,’’ jelasnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB kian fokus dalam memperkuat penerapan konsep wisata halal guna mempersiapkan World Halal Tourism Summit pada bulan November 2022 mendatang.

Sebagai informasi, pada tahun 2015 lalu, NTB berhasil meraih penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination dalam acara World Halal Travel Award 2015.

Indonesia dan Jepang akan Kerja Sama untuk Wisata Halal

ilustrasi (foto: orami.co.id)

MTN, Jakarta – Jepang berencana melakukan kerja sama dengan Indonesia, terkait pariwisata halal yang semakin populer di negara mereka. Seperti apa?

Dilansir dari Suara com, Jelang Expo 2025 Osaka, Konsulat Jenderal RI di Osaka mendorong promosi produk dan wisata halal Indonesia di Jepang.

Indonesia dapat mengambil peluang untuk meningkatkan ekspor produk halal, khususnya makanan dan minuman ke Jepang yang saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Expo 2025 Osaka/Kansai.

“Produk makanan dan minuman halal Indonesia dapat mengisi peluang ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia pada 2024,” kata Konsul Jenderal RI Osaka, Diana ES Sutikno.

Diana juga mengatakan bahwa saat ini tren wisata halal semakin digemari seiring dengan makin banyaknya masyarakat Muslim yang berlibur ke luar negeri.

“Penting sekali produk bersertifikasi halal, khususnya produk makanan dan minuman dalam menunjang halal tourism. Apalagi pada 2026, nilai perjalanan wisata Muslim global diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS,” ujar Konjen Diana.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para pelaku bisnis yang tergabung dalam Lake Biwa Convention Street Revitalization Council, dalam lokakarya (workshop) produk halal yang dilaksanakan oleh Otsu Chamber of Commerce and Industry (Otsu CCI) di Shiga pada tengah pekan ini (20/1).

Diana menjelaskan tentang karakteristik wisatawan asal Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim.

Ia juga mempromosikan beberapa produk halal unggulan Indonesia pada workshop itu, antara lain mie instan, saus sambal, tempe, dan bumbu rendang instan.

Ridwan Kamil Tengah Matangkan Konsep Pengembangan Wisata Religi Jabar

ilustrasi (foto: madaninews.id)

MTN, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan kalau saat ini, Provinsi Jabar tengah mematangkan pengembangan wisata religi yang lebih terkonsep.

Dilansir dari IDX Channel, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini, Provinsi Jabar tengah mematangkan pengembangan wisata religi yang lebih terkonsep.

Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usai berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di Bangkalan, Madura, pada tengah pekan ini (20/1).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, wisata religi memiliki potensi ekonomi yang tinggi bila ditata dengan baik.

“Kami pernah menghitung, wisata religi itu nilai ekonominya tinggi sekali,” ujar Kang Emil dalam keterangan resminya, Sabtu (22/1).

Adapun pengembangan wisata religi di Jabar bertujuan agar peziarah lebih nyaman dan pedagang kaki lima tertata. Dampaknya, kata Kang Emil, denyut ekonomi akan meningkat.

“Di Jabar sedang dikonsepkan wisata religi dengan penataan serius, sehingga peziarah nyaman, PKL tertata, dan semua dapat barokahnya,” tuturnya.

Dia pun mencontohkan sejumlah destinasi wisata religi di Jabar yang sering dikunjungi peziarah, di antaranya Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Situ Lengkong Panjalu, dan Pamijahan di Tasikmalaya.

Menurut Kang Emil, dari wisata religi, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun akan tumbuh, seperti usaha kuliner dan cinderamata.

“Seperti saya tadi beli sate Madura dan oleh-oleh, kalikan saja ribuan orang yang datang, UMKM akan meningkat apalagi penataannya lebih baik,” katanya.

Usai berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di Bangkalan, Kang Emil sempat membeli sate Madura ditemani Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, di area ziarah. Menurutnya, sate Madura di tempat aslinya memiliki rasa lebih enak dan dagingnya lebih gemuk.

“Sate Madura di sini lebih gemuk dan rasanya lebih enak. Kalau di Jabar agak tipis satenya, tapi umumnya kecap dan bumbunya sama, lontongnya juga sama,” ujarnya.

Kang Emil juga mengatakan bahwa wisata religi Makam Syekh Syaikhona Kholil biasanya ramai di bulan Maulud. Di bulan tersebut, kata Kang Emil, warga Jabar yang berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil bisa mencapai 10 unit bus.

“Bulan Maulud bulan yang paling banyak warga Jabar datang ke sini, ada 5 sampai 10 bus,” kata Kang Emil.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, Benny Bachtiar mengatakan, wisata religi sangat potensial.

“Wisata religi sedang kita kuatkan, terutama wisata halal. Saya sedang petakan supaya kawasan wisata ini ramah muslim,” ujarnya.

Rencana pengembangan wisata religi, kata Benny, diharapkan mampu memberi variasi tujuan wisata bagi pelancong.

“Pak Gubernur kan menyampaikan bahwa lokomotif ekonominya di sektor pariwisata. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya wisata di Jabar ini berdampak terhadap kunjungan wisatawan baik domestik maupun wisman. Jadi kita akan mulai pikirkan,” pungkasnya.

Geliat Wisata Halal Turut Dongkrak Ekonomi Syariah di Jateng

Masjid Agung Jawa Tengah (foto: Wikipedia)

MTN, Jakarta – Geliat wisata halal di Jawa-Tengah turut dongkrak pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut. Seperti apa?

Dilansir dari SragenUpdate, semenjak Penghargaan Destinasi wisata syariah unggulan berhasil didapatkan Pemrov Jawa Tengah pada 2019, saat ini dari Pemrov Jateng terus membenahi sektor tersebut beserta turunannya. Upaya ini terus dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jateng, khususnya ekonomi syariah.

Wakil Gubernur Jawa-Tengah, Taj Yasin Maimun atau yang kerap disapa Gus Yasin, juga berpendapat bahwa atas diraihnya penghargaan tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat untuk mendongkrak ekonomi syariah di Jateng.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yasin pada Wokshop Virtual Kajian Keuangan Mikro Syariah dan Penguatan Potensi Ekonomi Pesantren di Jawa Tengah, dari Kantor Gubernur pada Rabu (5/1), yang berisi tentang penghargaan destinasi wisata syariah unggulan yang didapatkan Pemrov Jateng pada tahun 2019, yang memantik pertumbuhan ekonomi syariah.

Wisata syariah ini mencakup ranah parawisata yang cangkupan areanya luas. Contohnya pada ranah kuliner, tempat wisatanya, dan juga pada penginapan yang disediakan.

Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan-pertumbuhan hotel Syariah juga. Dari cangkupan yang luas tersebut tentunya juga dapat menguatkan nilai-nilai ekonomi syariah di wilayah Jateng sendiri.

Di Jateng pertumbuhan ekonomi syariah sudah mulai menggeliat di beberapa daerah dan juga di beberapa sektor perekonomian. Seperti di Wonosobo, sudah mulai muncul konsep perhotelan yang menerapkan konsep syariah di dalamnya. Kemudian juga ada di Kabupaten Karanganyar yang menerapkan wisata halal dengan bekerjasama pada beberapa pondok pesantren.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Gus Yasin yang mengatakan bahwa di Kawasan Tawangmangu terdapat wisata halal yang bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Tawangmangu.

Tentunya hal tersebut menjadi angin segar dari pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Dengan banyaknya sektor yang telah menerapkan wisata syariah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga nilai pendapatan masyarakat dapat bertambah dan mulai bisa mendapatkan pelayanan wisata yang nyaman dan tanpa ragu akan ke halalannya.

Pemkot Bukittinggi Didorong untuk Keluarkan Perda Wisata Halal

ilustrasi (foto: Radar Sumbar)

MTN, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi mendapat dorongan untuk mengeluarkan peraturan daerah wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari AntaraNews, Pemkot Bukittinggi mendapat dorongan dari lembaga penerbit sertifikat halal kalangan masyarakat, Halal Madani, untuk mengeluarkan peraturan daerah yang meminta penyelenggara ekonomi di daerah tersebut untuk mengurus sertifikat halal.

“Bukan untuk mempersulit warga, sebaliknya selagi dengan adanya program pengurusan sertifikat ini diharapkan semuanya bisa segera dimulai,” ujar Direktur Eksekutif Halal Madani, Hastrini Nawir, di Bukittinggi, tengah pekan ini (5/1).

Hastrini mengatakan pada 2021 pemerintah pusat mengalokasikan 3.200 slot pengurusan penerbitan sertifikat halal gratis secara nasional.

“Namun sayang, hanya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang maksimal mengambil kesempatan itu, Sumbar hanya mengambil 144 dan lima di antaranya dari Kota Bukittinggi,” jelas Hastrini.

Ia mengatakan, saat ini penyelenggara Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat belum semuanya mengetahui tentang aturan pensertifikatan usaha mereka.

“Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, diperkuat dengan UU Cipta Kerja, bahkan adanya Perda nomor satu tentang pariwisata halal di Sumbar, semuanya mengatur tentang persertifikatan itu,” terang Hastrini.

Menurutnya, UMKM dan jenis usaha yang bergerak dalam makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil produk penyembelihan akan dibatasi kegiatannya pada 2024 jika belum mengurus sertifikat halal.

Selain untuk mematuhi aturan yang ada, penyertaan label halal juga menjadi standar tolak ukur dari datangnya wisatawan ke setiap daerah.

“Kami meyakini produk apalagi makanan dan minuman saudara kita di Sumbar ini adalah halal, tapi label halal yang disesuaikan standar resmi yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tetap menjadi acuan kedatangan orang untuk datang dan mengonsumsinya,” ujar Hastrini.

Hastrini berharap UMKM di Sumbar bisa mendapatkan sertifikat halal usahanya dan literasi yang masif terkhusus dari media massa untuk menyepakati wisata halal di daerah setempat.

“Saat ini kita berjuang mendekati pemerintahan di seluruh daerah khususnya yang memiliki nilai tinggi dalam peringkat tujuan wisatanya agar UMKM dan pelaku usaha lainnya mendapatkan kemudahan pengurusan sertifikat halal,” kata dia menutupi.

Halal Madani menjadi lembaga penerbit sertifikat halal dari kalangan masyarakat satu-satunya asal Sumatera Barat dengan jumlah Auditor besertifikat sebanyak lima orang, dua lembaga lainnya berasal dari Jakarta dan Jawa Barat.

Meski Dimulai Sejak 2010, Konsep Pariwisata Halal di NTB Masih Terus Digodok

Islamic Centre NTB (foto: jurnaland.com)

MTN, Jakarta – Meski sudah digencarkan sejak tahun 2010, namun konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Dilansir dari Kompas, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Aryadi, mengungkapkan, pariwisata halal atau wisata ramah Muslim sudah digencarkan di NTB sejak tahun 2010, namun diakui kalau konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus digodok.

Lalu Gita Aryadi mengatakan pada tahun 2010 pariwisata halal mulai digencarkan di Nusa Tenggara Barat.

Ditegaskan oleh Lalu kalau maksud dari wisata halal bukanlah menggantikan jenis wisata konvensional, melainkan penambahan segmentasi pasar.

“Betapa banyak potensi-potensi pasar dari Timur Tengah yang tidak tergarap secara optimal. Justru yang memanfaatkannya adalah negara-negara lain,” ucap dia.

Lalu melanjutkan, potensi wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah ini berawal dari asumsi bahwa mereka memiliki kendala saat berkunjung ke Bali.

Adanya kendala itu membuat mereka berkunjung ke destinasi wisata lain yang ramah Muslim di luar Indonesia.

Hal itu karena mereka tidak tahu bahwa Nusantara memiliki destinasi wisata lain yang, menurut Lalu, mungkin menawarkan nuansa familiar bagi kalangan wisman asal Timur Tengah.

“Misalnya Yogyakarta, Sumatera Barat, dan termasuk NTB. Sehingga kita coba untuk bagaimana wisman Timur Tengah menjadi tambahan dari potensi pasar yang dimiliki,” jelas Lalu.

Meski pariwisata halal sudah mengalami pertumbuhan sejak digaungkan pada 2010, Lalu mengaku bahwa pihaknya masih dalam proses untuk mencari format pariwisata halal yang ideal.

“Jadi, ikon wisata yang kita jual (selain menjadi tempat liburan dan bulan madu) adalah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) dan destinasi wisata halal. (Tapi) destinasi wisata halal masih dalam proses untuk (mencari) format bentuk yang idealnya bagaimana,” tutur Lalu.

Dia mengungkapkan, adanya konsep pariwisata itu bermula dari periode low season di NTB atau saat jumlah kunjungan wisatawan ada di titik rendah pada tahun 2010.

“Branding pariwisata NTB adalah sebagai tempat liburan dan bulan madu, tapi bersifat temporal karena ada low season di luar Mei – Agustus dan November – Desember,” jelas Lalu.

Hal itu disampaikan olehnya dalam Konferensi Internasional Mandalika bertajuk ‘Infinity Experiences of Nature and Sport Tourism’ pada awal bulan ini (1/12).

Lalu menjelaskan, sekitar 2010-an, pariwisata NTB mulai bergerak ke arah MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions) untuk mengisi periode low season itu.

“Untuk datangkan orang ke NTB, tidak hanya menunggu wisatawan yang ingin berlibur atau bulan madu. Tapi bagaimana menjadikan NTB sebagai tempat untuk orang bekerja sambil wisata. Tempat pertemuan, rapat kerja yang bersifat nasional dan internasional,” katanya.

Pada saat ini, ujar Lalu, industri pariwisata NTB melihat bahwa potensi untuk mendatangkan wisatawan juga terlihat dari pasar Timur Tengah.

GEBER WISATA, Gerakan Gaya Hidup Sehat melalui Pariwisata

MTN, Jakarta – Turut mendukung program pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) meluncurkan gerakan sosial bernama GEBER PARIWISATA. Apakah itu?

Dilasir dari Republika, PPHI meluncurkan gerakan GEBER PARIWISATA (Gerakan Sehat Sejahtera Bersama Pariwisata).

Ketua umum PPHI Riyanto Sofyan mengatakan pada dasarnya, GEBER PARIWISATA bersifat kampanye untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tutur dia, sasaran utama dalam Gerakan sosial ini ialah untuk meningkatkan awareness masyarakat agar peduli pada gaya hidup sehat, salah satunya melalui kegiatan wisata wellness tourism.

“Sesuai dengan tema pelaksanaan “Indonesia Halal Tourism Summit 2021” hari ini, PPHI mengangkat topik seputar Wellness Tourism yang menjadi value dalam penerapan Wisata Halal yang sangat sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin,” tuturnya, pada akhir pekan lalu (29/10).

Riyanto menambahkan Wellness tourism juga merupakan upaya untuk meraih peluang Arus Baru Ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pengembangan Quality Tourism selepas pandemi. Dimana saat ini mengutamakan gaya hidup sehat yang holistik baik tubuh, pikiran dan jiwa. Sehingga kehidupan yang sehat, produktif dan berkualitas dapat berlangsung dengan aman dan berkelanjutan di era New Normal ini.

Wapres: Wisata Halal Bisa Bangkitkan Pariwisata Indonesia

ilustrasi (foto: liputan6.com)

MTN, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kalau wisata halal bisa bangkitkan pariwisata di Indonesia. Seperti apa?

Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terus dilakukan pengembangan wisata halal di Indonesia. Sebab, Wapres menilai, wisata halal bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.

“Wisata halal berpotensi meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan muslim dunia ke Indonesia,” ujar Wapres saat hadir dalam acara Peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera Dengan Berwisata, pada awal pekan ini (26/10).

Ma’ruf menilai perlunya upaya nyata dilakukan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 lebih dari 75 persen dari tahun 2019 yakni hanya hanya mencapai 4,02 juta kunjungan.

Wapres pun mendorong adanya peningkatan literasi kepada masyarakat tentang konsep wisata halal.

“Kita harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal, yaitu pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim,” katanya.

Wapres optimistis dengan kekayaan jumlah dan variasi destinasi unggulan yang ada di Tanah Air berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam global halal tourism.

Wapres juga berharap adanya peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera dengan Berwisata dapat memberikan semangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk kembali bangkit dan menggerakkan pariwisata.

“Sehingga dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Wali Kota Parepare Dukung Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

foto: intifocus.com

MTN, Jakarta – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mendukung penuh kebijakan yang digagas Presiden RI yang menargetkan Indonesia jadi kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.

Dilansir dari Tempo, menurut Taufan, pernyataan Presiden RI tersebut sejalan dengan gagasan yang ia pernah sampaikan pada tahun 2018 ke sejumlah awak media. Wali Kota yang lahir dan besar di Parepare ini menggagas kota cinta BJ Habibie ini sebagai daerah kunjungan wisata halal.

“Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan,” ujar Taufan.

Di berbagai kesempatan, Taufan Pawe juga menekankan agar instansi terkait, seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota santri dan ulama itu.

“Satpol dan lurah, serta camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegasnya.

Taufan berharap, Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. “Mengingat jumlah muslim di Sulawesi Selatan lebih dominan.”

Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukan oleh Taufan Pawe. Seperti pembangunan taman syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wi-fi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.

“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufan.

Sektor pariwisata yang dimaksud, menurut Taufan, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi. “Wisata religi ini menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu, dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.