MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam.
Dilansir dari Republika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengaku, baru menemukan satu hal yang cukup unik di Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yaitu pesantren alam. Di pesantren ini, belajar agama menyatu dengan alam, sehingga para santri juga bisa mencintai alam sambil memperdalam ilmu agamanya.
“Cukup menarik, lokasinya juga bisa membuat wisata religi sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk wisata,” ujar Sandiaga, tengah pekan lalu (24/11).
Sandi menegaskan, yang ditemukan di Gorontalo ini sangat unik, di saat ini dirinya masih berupaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Pasalnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, punya peluang besar untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui wisata halal. “Pariwisata halal banyak diminati oleh wisatawan nusantara,” ujarnya.
“Kita melihat pariwisata berbasis komunitas, dan desa. Di sini kita melihat ada tadabur alam dan tadabur quran, ibu bisa menjadi paket disaat liburan karena wisatwan nusantara ingin sekali pengalaman sepiritual, di desa ini nanti kita bisa kembangkan,” tambah Sandiaga.
MTN, Jakarta – Kementerian Agama sekali lagi mengatakan kepada masyarakat kalau wisata halal itu bukan islamisasi wisata.
Dilansir dari Detik, Kementerian Agama mengatakan keliru paham tentang wisata halal ini harus diluruskan. Menurutnya, wisata syariah atau wisata halal bukanlah upaya Islamisasi wisata sehingga semua hal dalam lingkungan wisata tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.
“Dalam syariat Islam, kita mengenal bahwa kebiasaan baik yang telah dijalankan oleh penduduk setempat tetap dipelihara dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan maqashid syariah,” jelas Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, seperti dikutip dari situs Kemenag, akhir pekan lalu (21/11).
Wisata Syariah atau wisata halal, terang Wamenag, mengandung arti pemberian fasilitas bagi wisatawan Muslim untuk dapat menunaikan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut.
“Misalnya tersedianya makanan dan minuman yang telah dipastikan kehalalannya, adanya fasilitas untuk beribadah, kemudahan untuk melakukan transaksi keuangan syariah, fasilitas hotel, sikap positif pelaku bisnis terhadap wisatawan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Wamenag menambahkan, sejatinya wisata halal ini juga sedang menjadi tren di negara-negara lain, termasuk negara sekuler seperti Jepang, Korea, China dan lainnya, namun dengan penggunaan istilah yang beragam seperti halal tourism, moslem friendly, dan sebagainya.
“Konsep wisata halal sebetulnya universal, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan agama, masyarakat budaya, dan pemerintah,” imbuhnya.
Wamenag berharap, pelaku industri halal dan ekonomi syariah terus berikhtiar, mengikis kesan eksklusivisme halal yang masih ada di tengah masyarakat. Caranya, kata Wamenag, melalui edukasi dan pencerahan seluas-luasnya tanpa perlu menimbulkan kerumitan baru, yakni dengan menggali nilai-nilai yang selama ini sudah mengalir dalam dunia usaha.
MTN, Jakarta – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kalau potensi industri halal dunia sangat menjanjikan, dan Indonesia harus bisa tangkap momentum tersebut.
Dilansir dari Investor, Airlangga mengatakan bahwa adanya pasar produk halal yang sangat besar ini menjadi peluang besar bagi produk-produk halal Indonesia, khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi produsen produk halal global terbesar.
“Industri halal dunia sangat menjanjikan,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MBA, saat memberikan keynote speech pada Focus Group Discussion (FGD) Staf Khusus Wakil Presiden RI yang diselenggarakan secara hibrid dari Ruang Sinergi Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, pekan lalu (11/11).
FGD Series Global Halal Hub edisi ketiga ini dipimpin oleh Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si, didampingi Asisten Staf Khusus Wapres Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudistira, membahas mengenai dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam mendukung UMKM halal ekspor.
FGD Series ke-3 Global Halal Hub menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Gede Edy Prasetya, Asisten Deputi TJSL Kementerian BUMN Agus Suharyono, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Ahmad K Permana, Direktur Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Rusdi Dahardin, Kepala Divisi UMKM BNI Sumarna Eka Nugraha, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi, dan Asisten Staf Khusus Wapres yang juga Sekretaris Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI) Guntur Subagja Mahardika.
Menko Perekonomian mengungkapkan Indonesia harus menangkap momentum di tengah pandemi ini untuk meningkatkan pasar industri halal nasional dan ekspor dengan produk-produk nasional Indonesia. Pemerintah, sebutnya, memberikan dukungan penuh kepada UMKM dan indusri halal, khususnya selama pandemi covid-19 dengan berbagai kebijakan dan alokasi dana yang besar. Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 5 November 2021 mencapai Rp 456,35 triliun atau 61,3% dari pagu Rp744,7 triliun.Selama pandemi covid-19 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. “Mudah-mudahan dalam situasi ini kita bisa,”tegasnya.
Airlangga menguraikan pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan berusaha serta dukungan ekspor yang besar. Kemudahan-kemudahan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ekspor produk-produk halal nasional. Pasar potensial yang bisa ditangkap antara lain pasar negara-negara Asia Tenggara. “Potensi halal yang marketnya luas di ASEAN. Permintaan ada, produk kuat, logistik perlu ditangani gar UMKM kita bersaing,’ papar Menko Perekonomian.
Menko Perekonomian menyebut sejumlah sektor-sektor yang potensial untuk mendongkrak ekspor produk halal Indonesia. “Produk makanan dan minuman, produk berbasis farmasi, produk wellness, produk kesehatan, produk untuk meningkatkan imunitas memiliki potensi yang besar,” sebutnya.
Ia juga menekankan penguatan produk-produk Indonesia melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Diantaranya kebijakan pemerintah optimalisasi pengadaan barang dan jasa BUMN pada usaha mikro dan kecil, penyaluran pinjaman oleh bank-bank milik negara (Himbara) dan pendampingan kementerian/lembaga kepada UMKM. “Dukungan to local brand, pencantuman ikon BBI, kampanye BBI, coaching, mentoring, kolaborasi, dan sharing marketplace,” ujarnya.
Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akhirnya angkat bicara tentang kasus kematian anjing bernama Canon di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
“Wisata halal bukan berarti mensyariahkan tempat wisata,” kata dia dalam ‘Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)’, awal pekan ini (1/11).
Hal ini dikatakan sebagai respon atas kekerasan terhadap kasus anjing bernama Canon di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sebuah destinasi wisata disebut sebagai kawasan wisata halal ketika memperhatikan kenyamanan wisatawan Muslim di tempat wisata.
“Semua bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap hewan bukan bagian dari wisata halal,” katanya.
Dilansir dari CNN, Kebijakan pengembangan wisata ramah Muslim bukan hanya mengedepankan headline (tajuk utama) semata, lanjutnya, tetapi lebih kepada substansi yang menyediakan layanan “Moslem friendly” (konsep pemenuhan kebutuhan dasar terhadap wisatawan Muslim), antara lain; hotel, transportasi, paket wisatawan, perbankan, dan paket wisata yang halal.
Selain buka suara mengenai wisata halal, Kemenparekraf juga berbicara mengenau upaya mendorong pemulihan bagi lembaga konservasi kebun binatang (LK/KB), agar satwa tetap terlindungi dan para tenaga kerja di dalamnya tetap sehat dengan kehidupan ekonomi yang layak di masa pandemi COVID-19.
Adanya lembaga konservasi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengentaskan kemiskinan orang-orang yang hidup bersama satwa liar, melalui beragam sektor yang didominasi sektor pariwisata.
“Pariwisata menjadi salah satu sumber pendanaan untuk keberlanjutan tersebut,” ujar dia.
Baginya, satwa liar menjadi aset negara yang harus dijaga populasinya. Penerapan konsep ecotourism (ekowisata) yang diidentikkan dengan konsep safari dapat menjadi strategi untuk melindungi satwa liar, dalam konteks pariwisata untuk keberlanjutan ekonomi dan konservasi kebun binatang.
MTN, Jakarta – Turut mendukung program pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) meluncurkan gerakan sosial bernama GEBER PARIWISATA. Apakah itu?
Dilasir dari Republika, PPHI meluncurkan gerakan GEBER PARIWISATA (Gerakan Sehat Sejahtera Bersama Pariwisata).
Ketua umum PPHI Riyanto Sofyan mengatakan pada dasarnya, GEBER PARIWISATA bersifat kampanye untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tutur dia, sasaran utama dalam Gerakan sosial ini ialah untuk meningkatkan awareness masyarakat agar peduli pada gaya hidup sehat, salah satunya melalui kegiatan wisata wellness tourism.
“Sesuai dengan tema pelaksanaan “Indonesia Halal Tourism Summit 2021” hari ini, PPHI mengangkat topik seputar Wellness Tourism yang menjadi value dalam penerapan Wisata Halal yang sangat sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin,” tuturnya, pada akhir pekan lalu (29/10).
Riyanto menambahkan Wellness tourism juga merupakan upaya untuk meraih peluang Arus Baru Ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pengembangan Quality Tourism selepas pandemi. Dimana saat ini mengutamakan gaya hidup sehat yang holistik baik tubuh, pikiran dan jiwa. Sehingga kehidupan yang sehat, produktif dan berkualitas dapat berlangsung dengan aman dan berkelanjutan di era New Normal ini.
MTN, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kalau wisata halal bisa bangkitkan pariwisata di Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Ihram, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong terus dilakukan pengembangan wisata halal di Indonesia. Sebab, Wapres menilai, wisata halal bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid-19.
“Wisata halal berpotensi meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan muslim dunia ke Indonesia,” ujar Wapres saat hadir dalam acara Peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera Dengan Berwisata, pada awal pekan ini (26/10).
Ma’ruf menilai perlunya upaya nyata dilakukan semua pihak untuk memulihkan sektor pariwisata yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 lebih dari 75 persen dari tahun 2019 yakni hanya hanya mencapai 4,02 juta kunjungan.
Wapres pun mendorong adanya peningkatan literasi kepada masyarakat tentang konsep wisata halal.
“Kita harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsep wisata halal, yaitu pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim,” katanya.
Wapres optimistis dengan kekayaan jumlah dan variasi destinasi unggulan yang ada di Tanah Air berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam global halal tourism.
Wapres juga berharap adanya peluncuran Gerakan Sehat dan Sejahtera dengan Berwisata dapat memberikan semangat bagi para pelaku usaha pariwisata untuk kembali bangkit dan menggerakkan pariwisata.
“Sehingga dapat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
MTN, Jakarta – Di acara webinar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut kalau Indonesia miliki potensi untuk jadi pemimpin di industri halal global.
Dilansir dari situs resmi MUI, laporan State of Global Islamic Economic Report mengungkapkan, Indonesia menempati posisi keempat pada tahun 2020 dan masuk Top 10 di seluruh sektor.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bersama Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 mengadakan webinar halal bertema “Opportunity for National Halal Products to Enter Global Market” pada 22 Oktober 2021, yang membahas potensi Indonesia di industri halal dunia.
Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono, mengatakan kalau perbandingan pangsa pasar industri halal nasional terhadap pasar global menunjukkan Indonesia sebagai pemimpin, utamanya pada industri makanan halal yang pangsanya mencapai 13 persen total konsumsi makanan halal dunia.
“Sertifikasi halal mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia karena memegang peran penting dalam keberhasilan ekspor produk. Seperti yang sudah diketahui, beberapa negara mewajibkan produk halal masuk ke negaranya yang ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal, terutama negara dengan penduduk mayoritas muslim,” terang Prijono.
Berkaitan dengan hal ini, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Musthofa, S.E, M.M., menekankan pentingnya para pelaku usaha di Indonesia untuk mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan bagaimana mendapatkan sertifikasi halal dan standar halal global. Tujuannya, untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Per September 2021, data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyebutkan bahwa terdapat 310.589 produk halal dengan 8.823 ketetapan halal dari 6.338 perusahaan beredar di Indonesia.
Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya turut mengamati dan merasakan perubahan tersebut. LPPOM MUI merupakan pelopor sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989.
“Jika dulu sertifikat halal hanya dipersyaratkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, saat ini bahkan untuk keperluan pengembangan industri produk halal dan pariwisata, negara-negara bukan muslim turut menjadi pasar produk halal yang potensial,” terangnya.
Persyaratan sertifikat halal, lanjut Muti, yang diterima untuk menjadi tiket masuk suatu negara juga semakin berkembang.
Dijelaskan Muti, sertifikat halal tidak cukup diterbitkan oleh suatu Lembaga Islam, Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan akreditasi yang cukup rigid.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Drs. Didi Sumedi, MBA, menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menetapkan strategi untuk meningkatkan jumlah ekspor produk halal.
Usaha ini untuk mendorong target pemerintah yang menetapkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu pada tahun 2024.
LPPOM MUI menjadi LSH pertama yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) pada standar UAE 2055:2-2016.
Standar sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPH LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 44 lembaga dari 26 negara.
Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar ini, yaitu Direktur Pelayanan Audit Halal LPPOM MUI, Dr. Ir. Muslich, M.Si.; Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T; serta Auditor Internal Halal (KAHI) dan Penyelia Halal PT. Sasa Inti Gending, Bayu Siswantoro Koordinator, S.T.
MTN, Jakarta – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mendukung penuh kebijakan yang digagas Presiden RI yang menargetkan Indonesia jadi kiblat industri halal dunia pada tahun 2024.
Dilansir dari Tempo, menurut Taufan, pernyataan Presiden RI tersebut sejalan dengan gagasan yang ia pernah sampaikan pada tahun 2018 ke sejumlah awak media. Wali Kota yang lahir dan besar di Parepare ini menggagas kota cinta BJ Habibie ini sebagai daerah kunjungan wisata halal.
“Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal bukan hanya dari aspek makanan atau kuliner semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti pakaian pelayan restoran atau cafe yang harus sopan,” ujar Taufan.
Di berbagai kesempatan, Taufan Pawe juga menekankan agar instansi terkait, seperti Satpol PP untuk bekerja sama Lurah dan Camat melakukan pemantauan. Hal itu sebagai upaya meminimalisir transaksi peredaran minuman keras di kota santri dan ulama itu.
“Satpol dan lurah, serta camat saya warning. Tidak boleh ada transaksi miras di kota kita. Kalau ada saya evaluasi lurahnya,” tegasnya.
Taufan berharap, Kota Parepare sebagai tujuan wisata halal menjadi peluang besar dalam mendongkrak ekonomi rakyat. “Mengingat jumlah muslim di Sulawesi Selatan lebih dominan.”
Selain gagasan yang senada, sejumlah infrastruktur berkonsep Islami gencar dilakukan oleh Taufan Pawe. Seperti pembangunan taman syariah, renovasi masjid Agung, penyediaan fasilitas wi-fi di masjid-masjid, dan terbaru saat ini dibangunnya masjid terapung BJ Habibie yang diproyeksi sebagai masjid termegah di Sulawesi Selatan.
“Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan kota industri tanpa cerobong asap, dengan memanfaatkan sektor industri pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufan.
Sektor pariwisata yang dimaksud, menurut Taufan, salah satunya adalah menghadirkan destinasi wisata religi. “Wisata religi ini menopang konsep daerah tujuan wisata halal yang telah saya gagas tiga tahun lalu, dan saat ini menjadi kebijakan Bapak Presiden RI,” pungkasnya.
MTN, Jakarta – Pariwisata halal di Pangkalpinang, kepulauan Bangka Belitung, kini tengah dikembangkan, seraya pihak DPRD setempat turut mendorong hal tersebut.
Dilansir dari WowBabel, anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, menyebut kalau pihak legislatif setempat sangat mendukung adanya pengembangan pariwisata halal di Kota Pangkalpinang.
“DPRD sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam membangun pariwisata dengan konsep halal,” ujarnya, Senin (24/10/2021) malam.
Menurut Rio, pengembangan wisata halal ini akan sejalan dengan mayoritas masyarakat Pangkalpinang yang memang menginginkan hal tersebut.
“Potensi itu ada di Kota Pangkalpinang, kita punya Kampung Melayu, kita pun punya akar sejarah Kerajaan Islam yang pernah menguasai Pangkalpinang dan sekitarnya, dan budaya Melayu yang masih sangat kental,” kata dia.
Di beberapa daerah konsep pariwisata halal ini, menurut Rio, sudah mulai digarap dengan serius, apalagi dengan semakin banyaknya potensi wisatawan yang akan masuk ke Kota Pangkalpinang.
“Dengan menurunnya angka pandemi Corona, ini bisa menjadi alternatif kunjungan para wisatawan,” katanya.
“Pemerintah kota bisa menggandeng Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, ormas-ormas Islam, dan kelompok sadar wisata yang nantinya membentuk semacam inkubasi wisata halal,” lanjut dia.
Dijelaskannya, mulai dari Perayaan Maulud, HUT Kota Pangkalpinang, Nganggung, hingga takbir keliling, kata Rio, merupakan potensi di dalam event wisata yang melekat pada acara keagamaan di Bangka Belitung, secara umum termasuk di Kota Pangkalpinang.
“Kami di DPRD siap memberikan sumbangsih pemikiran ataupun dukungan jika Pemerintah Kota berani untuk melaksanakannya, yang penting sejalan dengan RPJMD Pemerintahan Molen Sopian,” pungkas Rio.
Pulau Santen, Banyuwangi, Jawa-Timur (foto: ksmtour.com)
MTN, Jakarta – Banyuwangi siap menyambut peluang dari pasar halal. Seperti apa?
Dilansir dari Republika, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, mengatakan kalau kehadiran Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021 beberapa waktu yang lalu semakin mendorong industri fesyen muslim di Banyuwangi bangkit. Sebelumnya, sektor ini ikut terpuruk akibat pandemi.
“Kami juga menyasar wisata halal yang kini sangat berkembang di dunia. Kami akan sambut peluang besar ini di Banyuwangi. Bagaimana super big market wisata halal bisa kita ambil dan manfaatkan dengan UMKM,” ujar Ipuk pada Banyuwangi Muslim Fashion Festival 2021, di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir pekan lalu (23/10).
Tak hanya itu, sambung Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga aktif menjalin kerja sama dengan GAPHURA (Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara), yang melihat potensi wisata dan ekonomi Banyuwangi. “Mereka siap untuk mempromosikan Banyuwangi ke (negara-negara) Timur Tengah agar bisa lebih dikenal,” imbuhnya.
Ia pun yakin, dunia fesyen muslim merupakan sektor industri yang bisa menyedot sumber ekonomi dengan cepat. Karena setiap orang butuh.
“Apalagi kaum wanita, tak cukup lebih dari satu model. Ini yang kami sebut sebagai market,” ujar Ipuk.
Ipuk bercita-cita karya UMKM serta desainer Banyuwangi bisa mendunia. Ipuk juga menyambut baik hasil kolaborasi Banyuwangi dengan Bank Indonesia (BI) Jatim dalam mendorong UMKM dan desainer Banyuwangi agar cepat naik kelas.
