Hagia Sophia, salah satu objek wisata halal di Turki.
MTN, Jakarta – Di saat sulit seperti pandemi sekarang ini, industri wisata halal di Turki justru meningkat secara signifikan. Seperti apa?
Dilansir dariIQNA, Sekretaris Jenderal Asosiasi Internasional Pariwisata Halal di Turki, Amrullah Ahmet Turhan, menekankan bahwa perhatian terhadap wisata halal telah meningkat secara signifikan selama era Corona.
“Sektor pariwisata halal di Turki disambut dengan respons yang hebat dan tidak terduga selama pandemi Covid-19, yang lebih dari yang disambut oleh konsumen pada periode sebelum wabah Corona,” ujar Turhan.
Turhan menambahkan, persentase pemesanan hotel dengan rivate villa sudah mencapai 100%, sedangkan sebelum Corona jumlah ini hanya mencapai angka 90 hingga 95.
“Meskipun wabah Corona menyebabkan kerusakan besar di semua bidang, namun hal tersebut berdampak positif pada sektor pariwisata halal,” imbuh Sekretaris Jenderal Asosiasi Internasional Pariwisata Halal tersebut.
Turhan melanjutkan, tingkat perhatian yang tinggi terhadap wisata halal juga menarik perhatian investor, dan sebagai hasilnya, telah terjadi peningkatan tingkat investasi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Internasional Pariwisata Halal tersebut menekankan bahwa apa yang disebut pariwisata halal baru-baru ini telah memberikan dampak positif bagi para pemilik lembaga pariwisata.
MTN, Jakarta – Pemerintah Kota Malang berupaya untuk mendorong pelaku jasa usaha pariwisata setempat agar bisa mendapatkan sertifikasi halal.
Dilansir dari AntaraNews, Pemkot Malang berupaya untuk mendorong para pelaku jasa usaha pariwisata setempat agar bisa mendapatkan sertifikasi halal, dalam upaya menggenjot sektor unggulan tersebut agar kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, mengatakan bahwa pada tahun 2021 ditargetkan ada sebanyak 50 hotel dan restoran di Kota Malang yang bisa mendapatkan sertifikasi halal.
“Masing-masing ada pengampunya (untuk proses sertifikasi halal), namun kami tetap membantu karena tim halal center ada di kami. Kami saling membantu untuk percepatan,” kata Ida di Kota Malang, Selasa (15/6).
Ida menjelaskan pelaksanaan proses sertifikasi halal bagi pelaku jasa pariwisata di Kota Malang, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk mendorong percepatan untuk proses sertifikasi halal.
Ida menambahkan hingga saat ini sudah ada sebanyak 17 hotel, dan restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal tersebut, sementara untuk tujuh lainnya masih dalam proses. Selain itu, untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah ada 77 unit usaha yang tersertifikasi.
“Kemarin sudah ada 17 hotel dan restoran, sekarang ada tujuh lagi (masih dalam proses). Sementara UKM sudah ada 77 yang tersertifikasi,” kata Ida.
Menurut Ida, proses sertifikasi halal tersebut memang bukan hal yang mudah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut.
Ida mencontohkan untuk sebuah restoran, jika ingin mendapatkan sertifikasi halal, harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Beberapa di antaranya adalah bahan makanan yang ada harus sudah sesuai ketentuan dalam pengurusan sertifikasi halal.
“Untuk restoran itu, terkadang ada berbagai bumbu yang harus didatangkan dari luar negeri. Ketika dicari padanannya, tidak ditemukan. Sehingga proses sertifikasi bisa lebih panjang,” kata Ida.
Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya agar para pelaku usaha pariwisata khususnya sektor perhotelan, dan restoran di Kota Malang untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai pendamping.
“Tetap kami dorong, kerja sama juga dengan Halal Center, dan sejumlah perguruan tinggi sebagai pendamping,” kata Ida.
Kota Malang memiliki potensi pariwisata perkotaan, yang dikemas dalam konsep kampung tematik, wisata heritage, serta wisata edukasi, dan inovasi. Selain itu, Kota Malang juga mulai mengembangkan konsep halal dalam sektor pariwisata.
Sektor pariwisata di Kota Malang, selama pandemi penyakit akibat virus Corona, terdampak cukup dalam. Tercatat, kunjungan wisatawan dalam negeri di Kota Malang selama pandemi COViD-19, anjlok 66 persen, dan untuk mancanegara mencapai 100 persen.
Menparekraf, Sandiaga Uno (foto: promediateknologi.com)
MTN, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sepakat untuk kerjasama dengan Duta Besar Kazakhstan demi majukan pariwisata di Indonesia.
Dilansir dari SindoNews, Kemenparekraf terus menjajaki potensi kerja sama dengan negara sahabat untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, salah satunya dengan Kazakhstan.
Hal tersebut terekam dalam pertemuan antar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dengan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Daniyar Sarekenov, Rabu (16/6/2021).
Sandiaga mengatakan, hubungan Indonesia dengan Kazakhstan secara resmi dibentuk sejak tahun 1993. Kedua negara memiliki banyak kemiripan dari segi sumber daya alam yang melimpah, memiliki mayoritas Muslim yang moderat dan dipenuhi keberagaman.
Berbekal kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, Sandiaga mengatakan Indonesia dan Kazakhstan bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami tertarik untuk memaksimalkan potensi Indonesia dan Kazakhstan dalam kerja sama bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di industri wisata, bisnis dan produk-produk halal,” kata Sandiaga.
Sandiaga berharap, kerja sama ini bisa memberi dampak positif bagi kedua negara khususnya dapat memulihkan jumlah lapangan kerja yang tergerus selama pandemi Covid-19.
“Di saat seperti ini kita harus gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi lapangan kerja yang ada, agar pemulihan ekonomi nasional dapat segera terwujud,” pungkas Sandiaga.
MTN, Jakarta – Korea Selatan makin gencar kampanyekan wisata ramah muslim untuk gaet para wisatawan Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Kumparan, pihak Korea Tourism Organization (KTO) gencar promosikan kampanye wisata terbarunya, yakni Muslim Friendly Korea, sebagai salah satu cara untuk menggaet wisatawan Indonesia. Kampanye ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Korea saat nanti perbatasan internasional dibuka.
“Untuk kampanye ini, Indonesia masuk pangsa pasar terbesar di Asia setelah itu baru disusul negara Malaysia dan Brunei Darusalam,” ujar MICE Manager Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office, Akhmed Faezal Al-Hamdi.
Akhmed Faezal juga mengatakan kalau Korea saat ini terus memperbanyak fasilitas untuk wisatawan muslim yang telah dikurasi secara ketat oleh pihak Korean Muslim Federation.
“Korea terus meningkatkan fasilitas seperti tempat shalat di bandara, hotel, rumah sakit, restoran, dan lain-lain,” jelas Ichal.
Saat ini di Korea sudah ada 15 buah masjid, salah satunya adalah masjid hasil donasi komunitas muslim Indonesia di Provinsi Ansan, Gyeonggi. Masjid pertama dan terbesar tersebut berada di Kota Seoul.
Komitmen Korea untuk menjaring wisatawan muslim pun semakin dipertegas dengan menggelar annual event bertajuk “Halal Restaurant Week” selama sebulan penuh di negara tersebut.
Selain memberikan diskon harga besar-besaran, event Halal Restaurant Week meng-update fasilitas muslim friendly serta restoran apa saja yang telah bergabung dan bertambah dalam komunitas halal di negaranya.
Sangat mudah untuk menemukan tempat-tempat dengan fasilitas Muslim Friendly di Korea. Sebab, negara tersebut memberikan empat label atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Korean Muslim Federation untuk beberapa fasilitas umum seperti restoran dan hotel.
Keempat label itu adalah pertama Halal Certified—untuk restoran dan fasilitas umum yang Muslim friendly. Kedua, Self Certified yakni pemilik restaurant adalah orang Muslim dan menjual makanan serta minuman halal.
Ketiga, Muslim Friendly—restoran yang menjual makanan tapi ada juga minuman dengan kandungan alkohol kecil seperti bir. Terakhir, Pork Free—restoran dan atau tempat belanja khusus daging yang tidak mengandung babi.
“Korean Muslim Federation benar-benar mengkurasi ketat restoran yang bersertifikat Halal ini. Perkakas dan tempat masak yang digunakan di restoran pun harus benar-benar terpisah antara yang halal dan tidak halal,” pungkas Akhmed Faezal.
MTN, Jakarta – Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dianggap bisa majukan pariwisata halal di Nusa Tengga Barat. Seperti apa?
“Untuk mengoptimalkan wisata halal di NTB, penguatan produk halal termasuk produk UMK merupakan keniscayaan untuk terus dilaksanakan,” tegas Plt Kepala BPJPH, Mastuki, di hadapan para pelaku UMK dalam seminar “Kemudahan Sertifikasi Halal dalam Mendukung Pengembangan UMKM dan Pariwisata Halal”. Seminar inj digelar Kemenko Perekonomian, di Senggigi, Nusa Tenggara Barat, Kamis (3/6/2021).
Dilansir dari JurnalIslam, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa pariwisata halal tidak dapat terpisahkan dari adanya ketersediaan produk halal. Karenanya, penguatan produk halal, baik berupa barang ataupun jasa, merupakan hal mendasar dalam membangun dan mengembangkan pariwisata halal.
Mastuki mengapresiasi inisiatif pengembangan pariwisata halal di NTB. Dua tahun lalu, Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Peringkat itu diperoleh setelah Indonesia mengungguli 130 destinasi dunia. Pada tahun itu juga, Lombok menduduki peringkat pertama pariwisata halal Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019.
Menurut Mastuki, dengan potensi pariwisata dan pengembangan produk halal yang terus dilakukan, maka pariwisata halal di NTB tak hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia, namun juga dunia.
Untuk itu, Mastuki mendorong para pelaku UMK di NTB untuk dengan penuh kesadaran melaksanakan sertifikasi halal bagi produknya. Terlebih, melalui regulasi JPH terbaru, pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi UMK dalam bersertifikasi halal.
“Produk halal dan thayyib merupakan jaminan kualitas yang lebih dari sekedar mutu. Dan menghasilkan produk seperti ini merupakan aktivitas mulia yang membuktikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam memberikan service yang baik bagi konsumen,” jelas mantan Juru Bicara Kemenag itu.
MTN, Jakarta – Indonesia miliki potensi besar untuk kuasai pasar industri halal dunia. Benarkah?
Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, yang juga Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, seperti yang dilansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” tegas dia saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (03/06).
State Global Islamic Economic Report 2020-2021, melaporkan tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai USD2,02 triliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal. Sebagai contoh, pengeluaran untuk mode fashion mencapai USD277 miliar, meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan mencapai USD311 miliar pada 2024.
Menilik data OIC Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3% di bawah Arab Saudi (14,5%), Malaysia (13,3%), Uni Emirat Arab (12,3%), dan Turki (10,1%). Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4% di bawah Uni Emirat Arab (12,2%), Turki (12,1%) dan Malaysia (11,8%). Untuk itu, Wapres berharap potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke luar negeri khususnya ke negara-negara OKI.
“Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia khususnya negara-negara OKI,” pintanya.
Untuk mewujudkannya, Kiai Ma’ruf memaparkan sedikitnya ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan, pertama, dengan mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor.
“Yang kedua, dengan mambangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Ketiga, dengan membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal,” sebutnya.
Dan yang keempat, lanjut dia, dengan meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (Global Halal Value Chain).
MTN, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk menutup sementara objek wisata alam dan wisata religi di wilayahnya, demi menekan angka kasus COVID-19.
“Penutupan dilakukan selama dua pekan sambil melihat perkembangan,” ujar Bupati Pati, Haryanto, yang mana periode penutupan sementara objek wisata berlaku sejak akhir pekan kemarin.
Dilansir dari Liputan6, sejak awal pandemi, kata Haryanto, Kabupaten Pati belum pernah menangani pasien COVID-19 sampai 88 orang. “Awalnya hanya ada 40 pasien COVID-19, berarti itu naik sampai 100 persen, sehingga lebih baik kami melakukan berbagai tindakan pencegahan,” tuturnya.
Di samping itu, pihaknya juga menyarankan agar segala pertemuan, termasuk halal bi halal, secara virtual. Itu dilakukan guna mencegah kerumunan yang nantinya berisiko menyebabkan klaster baru kasus COVID-19.
Sementara, penyelengaraan resepsi pernikahan memang tidak dilarang, hanya saja harus dilakukan dengan banyak pembatasan. Secara grafik, tingginya aktivitas masyarakat biasanya berbanding lurus dengan catatan kasus COVID-19 yang meningkat.
Pemkab Pati mencatat, dari total 21 kecamatan, laporan transmisi COVID-19 tertinggi ada di Kecamatan Pati. Di samping, perpanjangan PPKM Mikro juga berlaku di wilayah tersebut.
MTN, Jakarta – Pemerintah provinsi Jawa Timur mengupayakan agar wilayahnya bisa jadi pusat produk halal Indonesia. Seperti apa?
Dilansir dari Surya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus bekerja keras untuk mengembangkan potensi industri halal di Jatim. Bahkan, ada tekad baru untuk menjadikan Jawa Timur sebagai sentra produk halal Indonesia.
Pekan lalu (26/5/2021) dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain Jawa Timur di Situbondo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Johansyah, KH Hasan Mutawakkil Alallah, Bank Jatim, dan sejumlah jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa potensi pengembangan industri halal pengembangan produk makanan dan minuman halal dunia sangat besar. Sehingga Indonesia, khususnya Jawa Timur harus memanfaatkan potensi atau peluang tersebut untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jatim.
“Halal memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Jadi tolong diartikan lebih luas bahwa peluang industri hal ini juga sudah semakin meluas. Itu kenapa kita sekarang menggalakkan adanya ekonomi syariah, bahwa ada banyak hal yang kita harus gerak untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangan global,” kata Khofifah.
Ia mencontohkan, bahwa Korea sudah cukup lama mencanangkan untuk menjadi pusat wisata halal dunia. Begitu pula juga dengan negara Thailand yang sudah mencanangkan dirinya sebagai pusat dapur halal dunia.
Artinya, tagline tersebut juga dibuat untuk menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung tanpa khawatir karena wisata halal dan makanan halal sudah banyak tersedia di negara-negara tersebut.
“Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada kaitannya produk halal dengan mayoritas agama di negara tersebut, karena lihat saja bawa Thailand tagline-nya adalah menjadi Dapur Halal Dunia,” tambahnya.
Lebih jauh Gubernur Khofifah juga menyampaikan, bahwa prediksi omzet wisata pada lima tahun mendatang mencapai U$D300 miliar. Jika 10 persennya saja Jawa Timur atau Indonesia ikut ambil peran, maka peluang yang bisa ditangkap nilainya sudah mencapai US$30 miliar.
Oleh sebab itu, mulai saat ini menurut Khofifah sudah selayaknya diinisiasi pengembangan industri halal di Jawa Timur termasuk sektor UKM di Jawa Timur juga harus sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar akan produk produk halal, di mana nanti pemerintah akan memfasilitasi terkait izin dan juga sertifikasi halalnya.
“Oleh sebab itu, IKM UKM di Jatim ayo bersama-sama menjadikan Jatim untik menjadi sentra produk halal Indonesia,” tegasnya.
Apa yang dilakukan Pemprov Jatim hari ini turut didukung oleh Nur Shodiq Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Bahkan MUI juga akan langsung mengawal untuk sertifikasi halal pada produk-produk UKM IKM Jawa Timur khususnya bidang kuliner.
“Kita akan fokus untuk UKM dan IKM untuk mengarahkan agar mereka mengurus sertifikasi halal. Dan yang kedua kepada industri terutama yang terkait dengan kuliner maka akan kita coba untuk kita aja bicara tentang bagaimana mereka ini memenuhi ketentuan, karena prospeknya kita ingin Jawa Timur nanti menjadi sentra produk halal dari Indonesia,” tegasnya.
Dari Pemprov ada juga ada layanan yang membantu pengurusan seritfikasi halal. Dan juga akan diberikan pendampingan bagi yang belum lolos mendapatkan sertifikasi halal.
MTN, Jakarta – Objek wisata terkenal di Sumber Rejo, Winongan, Pasuruan, yakni Banyubiru, akan segera dijadikan tempat wisata halal. Seperti apa sejarahnya?
Dilansir dari Radarbromo, Pemkab Pasuruan berencana untuk menyulap pemandian Banyubiru dengan konsep wisata halal. Salah satunya, akan ada pemisahan yang jelas antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada penambahan fasilitas outbound dan perbaikan lapangan tenis.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pasuruan Eka Wara Brehaspati mengatakan, belum bisa memastikan bagaimana konsep wisata halal di Banyubiru itu. Ada konsultan yang tengah mengerjakannya. Saat ini, desainnya tengah disiapkan.
“Kami belum bisa berbicara itu. Konsultan sedang menyiapkan konsepnya. Nanti setelah selesai baru akan ditunjukkan dan didiskusikan di internal pemkab,” katanya.
Disparbud, lanjut Eka Wara, menunggu hasil kerja konsultan untuk penataan Banyubiru. Yang pasti, konsepnya tetap memegang teguh kearifan lokal, nilai-nilai daerah santri, dan sebagainya. “Penyekatan tempat mandi perempuan dan laki laki itu nanti ada. Tapi, itu bukan berarti melarang,” tandasnya.
Disparbud juga belum menyediakan anggaran atau mengajukan dana bantuan ke pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan anggaran bergantung pada konsep yang disusun konsultan. ”Kebutuhan itu akan dihitung, misalnya berapa untuk pembangunan fisik,” jelasnya.
Sekilas, tambah Eka Wara, konsep wisata halal juga mengusung tiga tema besar. Yakni, maslahat, sejahtera, dan berdaya saing. Yang pasti, wisata Banyubiru dengan konsep yang baru itu ditata lebih baik. Tidak melanggar syariat agama dan melanggar tradisi lokal. Kapan Banyubiru dibuka lagi? “Bisa tahun ini, bisa tahun depan,” katanya.
Sejak dulu, kolam air di Desa Banyubiru, Kecamatan Winongan, itu sangat populer bagi warga Kabupaten Pasuruan. Keindahannya terkenal. Kejernihan airnya juga luar biasa. Dengan ikan-ikan tombro di dalamnya.
Saat ini, Banyubiru dikenal sebagai pemandian alam untuk umum. Tempat wisata itu dikelola sebagai penghasil pendapatan asli daerah (PAD).
Sejarah Pemandian Banyubiru
Pemandian Banyubiru lekat dengan sejarah Pasuruan, terutama keterkaitan dengan zaman kerajaan. Subandi, juru kunci Banyubiru, bercerita sejarah Banyubiru dimulai sejak Kerajaan Majapahit runtuh pada pada abad ke-XV. Banyak sisa-sisa petinggi kerajaan yang mencari tempat untuk menghindari terjadinya perang.
”Ada dua prajurit yang ditugasi mencari tempat di selatan Pasuruan. Akhirnya nemu di Tengger,” kata pria yang berumur 61 tahun itu.
Kemudian rombongan bergerak dengan berjalan kaki. Ada beberapa tempat istirahat yang disinggahi. “Pertama di Wendit, Malang. Selanjutnya Singosari, dan terakhir Banyubiru,” katanya.
Banyubiru waktu itu adalah hutan belantara. Pemandian adalah sungai yang lusuh. Rombongan berhenti di lokasi ini sangat lama dibandingkan dengan dua tempat peristirahatan sebelumnya.
Sungai itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pemandian raja dan pemandian prajurit. Sedangkan pemandian putri berjarak 500 meter dari lokasi sebelumnya.
Pada masa Belanda, Bupati Pasuruan yang bernama Raden Adipati Nitiningrat mengetahui adanya sumber yang bersih itu. Dalam perjalanan ke lokasi, bupati bertemu dengan pembesar Belanda, PW Hoplan. Bersamalah mereka ke sana. Belanda takjub dengan jernihnya air pemandian Banyubiru. Kemudian dibuatlah pemandian di lokasi. “Dibangun pemandian umum. Sampai dibuat lomba polo air, renang, dan sebagainya,” jelasnya.
Tetapi, setelah kedatangan Jepang, semuanya dirusak. Bahkan, kera-kera yang ada di lokasi ditembaki. Beberapa arca di lokasi juga dirusak. Kini hanya tinggal beberapa. Di antaranya, dua volkaring dari Pemda Kabupaten Pasuruan dengan bahasa Belanda bertahun 1921. Lalu, satu prasasti bahasa dan huruf Jawa tahun 1847. Kemudian, sebuah Patung Betara Siwa dengan membawa senjata trisula. Ada lagi satu patung Ganesha dan satu patung dua ekor naga berbelit.
MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak anak muda Aceh untuk sekolah wisata guna mengembangkan potensi wisata halal di Aceh.
Dilansir dari Tempo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengajak anak muda Aceh untuk sekolah wisata di Politeknik Pariwisata atau Poltekpar guna mengembangkan potensi wisata halal di Aceh.
Sandiaga mengatakan, Aceh memiliki potensi wisata yang harus dikemas secara maksimal, termasuk untuk hal wisata halal.
Saat ini sudah terlaksana beberapa program khusus antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan berbagai agenda wisata dan pengembangan destinasi wisata.
“Kami akan menyandingkan pengembangan wisata dengan penyiapan sumber daya manusianya,” kata Sandiaga di Banda Aceh, pada awal bulan ini.
Anak muda Aceh yang tertarik menimba ilmu pariwisata dapat mendaftar ke Politeknik Pariwisata di Bali, Palembang, atau Bandung. “Lulusan politeknik pariwisata ini akan menjadi incaran pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata,” ujar Sandiaga Uno.
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman berharap dukungan pemerintah dalam memajukan pariwisata di Banda Aceh. Dia membeberkan sejumlah aktivitas dan destinasi wisata yang menarik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
“Ada wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, edukasi tsunami, sampai wisata kuliner,” kata Aminullah. Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke Banda Aceh berasal dari Malaysia dan Singapura.
Pada 2019, Kota Banda Aceh berhasil meningkatkan jumlah pelancong, jadi 500 ribu orang wisatawan. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun sebelum pandemi Covid-19 terjadi.
Aminullah melanjutkan, Pemerintah Kota Banda Aceh, kini tengah menata kawasan pantai Ulee Lheue untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata lengkap dengan fasilitas pendukung, seperti tempat ibadah dengan miniatur Masjid Raya Baiturrahman. Di sana juga nantinya akan tersedia aneka kuliner khas Aceh.
