Halal Traveler Club, Aplikasi Mobile untuk Para Turis Muslim

MTN, Jakarta – Anda yang biasa bepergian keluar kota atau negara mungkin membutuhkan aplikasi mobile yang bisa membantu mobilitas anda sebagai turis muslim. Halal Traveler Club bisa jadi adalah solusinya.

Dilansir dari keterangan resminya, Cheria Holiday merilis aplikasi yang dibuatkan khusus buat muslim traveler yang bernama Halal Traveler Club, sehingga pelancong tak sulit lagi untuk menemukan restoran halal dan masjid untuk sholat, cukup dengan download install aplikasi Halal Traveler maka dengan segera kita bisa menemukan restoran dan masjid terdekat walau di negara non muslim sekalipun.

Selain itu aplikasi Halal Traveler Club juga dilengkapi fitur tambahan arah sholat atau arah kiblat dan ini sangat membantu traveler muslim mengetahi arah sholat lebih akurat selain itu informasi tour halal juga tersedia dalam aplikasi.

Menurut aktivis halal traveler, Cheriatna, sekaligus CEO Cheria Holiday, aplikasi ini akan terus dikembangkan dan dilengkapi fitur-fitur tambahan seperti informasi cuaca, tempat belanja muslim dan kelebihan aplikasi ini dibanding aplikasi yang lain pengguna tidak diganggu dengan tampilan iklan sehingga lebih nyaman dipakai oleh traveler muslim.

Cheria Holiday adalah sebuah agen wisata yang berdiri sejak tahun 2012, dan mengklaim sebagai pelopor agen wisata halal di Indonesia.

Unduh aplikasi Halal Traveler Club di sini.

Masjid Terapung di Sumbar Resmi Dibuka

Masjid Terapung Pantai Carocok (foto: Jurnal Sumbar)

MTN, Jakarta – Masjid terapung di Sumatera Barat yang bernama Masjid Terapung Pantai Carocok baru saja diresmikan.

Dilansir dari Langgam, masjid terapung yang bernama Masjid Terapung Pantai Carocok baru saja (5/2) diresmikan oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.

Masjid yang dibangun dengan dana sebesar Rp27,5 miliar tersebut berlokasi di Pantai Cerocok, Painan, Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

“Masjid Samudera Ilahi sebagai rumah ibadah kaum muslimin di Pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat syiar agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Hendrajoni.

Usai diresmikan, langsung digelar salat Jumat perdana di masjid tersebut dengan khatib Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman.

Eka Putra Wirman berharap, kehadiran masjid ini sekaligus bisa menjadi landmark Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka yang bernuansa religi, khususnya di Sumbar dan Indonesia pada umumnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pesisir Selatan, Syahriwan mengatakan, memastikan pembangunan masjid terapung sudah selesai 100 persen.

Syahriwan menjelaskan, masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi. Fasilitas yang dimiliki antara lain, tempat salat dengan kapasitas 300 orang jemaah, selasar, dua menara setinggi 32 meter dan taman.

Tonton video liputan Masjid Terapung Pantai Carocok oleh saluran YouTube, Kaliliang Pasisia, di bawah ini.

Jadi Ketua MES, Erick Thohir Masukkan Pengusaha dan Menteri di Kepengurusan

Eric Thohir (foto: kabarmedsos.com)

MTN, Jakarta – Baru dilantik jadi Ketua Umum di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Erick Thohir langsung susun tim kepengurusannya, yang di antara anggotanya adalah pengusaha dan menteri.

Dilansir dari Republika, Menteri BUMN Erick Thohir setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung pekan lalu (23/1), langsung bergerak cepat dengan melakukan konsultasi dengan tim Formatur untuk menyusun pengurus.

Dalam daftar pengurus pusat yang ditunjuk Erick Thohir, ada sejumlah nama pengusaha.

Dalam struktur Dewan Penyantun, Erick memasukkan nama pengusaha seperti bos Indika Energi Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Roeslan P Roeslani, dan CEO ABM Investama Rachmat Mulyana.

Erick juga melakukan konsolidasi intens dengan beberapa pihak untuk merumuskan struktur pengurus pusat MES yang akan berperan dalam merealisasikan program kerja pada periode yang akan datang.

Lewat koordinasi dan konsolidasi tersebut MES merampungkan kepengurusan organisasi yang akan diisi oleh orang-orang dengan beragam latar belakang yang kompeten. Pengurus MES juga memiliki pengalaman, potensi serta komitmen kuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Beragam latar belakang pengurus diyakini akan membuat MES lebih inklusif dan gerak organisasi lebih lincah dan semakin kuat. Dalam penyusunan struktur, Erick dibantu oleh Iggi Achsien sebagai Sekretaris Jenderal.

Selain itu ada juga nama putra pemilik Djarum Group Robert Budi Hartono, Martin Hartono, Arini (Ninin) Subianto, dan pengusaha Farhat Brachma.

Sejumlah menteri masuk di jajaran Dewan Penggerak seperti Menko Polhukam, Muhammad Mahfud MD sebagai Ketua. Wakil Ketua diisi oleh jajaran menteri seperti Menteri BPN Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal Abdul Halim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Agama Yaqut Cholil.

Untuk jajaran pengurus harian Erick memasukkan nama Teten Masduki, Muhammad Lutfi, dan Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Umum. Bendahara Umum diisi oleh Hery Gunardi, kandidat Dirut Bank Syariah Indonesia.

Erick mengatakan, kepengurusan di bawah kepemimpinannya akan fokus pada pengembangan sektor riil. MES juga akan berjuang dalam pengembangan ekonomi keumatan.

Rancangan Badan Pengurus Harian MES yang akan membantu Erick sebagai Ketua Umum terdiri atas tiga wakil ketua umum, seorang sekretaris jenderal, bendahara umum, tujuh ketua, tujuh sekretaris, tujuh bendahara, dan empat koordinator wilayah.

Sedangkan dalam jajaran komite akan ada perampingan. Dari sebelumnya 25 komite hanya menjadi 20 komite.

Seperti diketahui, pekan lalu (23/1), MES menggelar Musyawarah Nasional dan menunjuk Erick Thohir menjadi ketua umum periode 2021-2023. Dalam Munas itu juga dipilih beberapa tim formatur untuk menyusun kepengurusan MES.

“Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang konkret untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara.

Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap dengan terpilihnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), bisa menjadi mitra yang baik sebab memiliki visi dan misi yang sama dengan MUI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan visi dan misi tersebut yakni memasyarakatkan ekonomi syariah, dan mesyariahkan ekonomi masyarakat.

Dilansir dari Kompas, Ketua tim formatur, KH. Ma’ruf Amin, mengungkapkan proses penyaringan Ketua Umum MES didasarkan dari banyak aspek. “Dipilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru ini melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari kualifikasi, kompetensi, hingga komitmen terkait pengembangan ekonomi Syariah,” kata Ma’ruf Amin.

Masjid Shenzhen, Masjid Berteknologi Canggih di China

Masjid Shenzhen (foto: tripadvisor.com)

MTN, Jakarta – China memiliki sebuah masjid yang dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Seperti apa?

Dilansir dari Kompas, masjid canggih tersebut bernama Masjid Shenzhen, yang berlokasi di distrik Futian, kota Shenzen, provinsi Guangdong, China.

1998 adalah tahun berdirinya Masjid Shenzhen, dan saat ini sudah ada delapan masjid yang berdiri di kota Shenzhen.

Masjid ini memiliki teknologi panel surya untuk menghasilkan tenaga listrik dan menghangatkan air.

bagian dalam Masjid Shenzhen (foto: inspirock.com)

Ada empat lantai yang dimiliki oleh Masjid Shenzhen, yang mampu menampung 10.000 orang jamaah.

Masjid ini memasang kode matrix di atas kotak amalnya. Ada kotak amal yang bisa diisi seperti kotak pada umumnya, tetapi juga bisa diisi dengan memindai kode barcode di atasnya. Nantinya infaq dan shodaqoh akan langsung terpotong dari akun jamaah dan otomatis masuk ke rekening masjid.

Tonton video feature tentang Masjid Shenzhen oleh Kompas dari tahun 2019 tersebut di bawah ini.

Presiden AS, Joe Biden, Cabut Muslim Travel Ban Warisan Trump

Joe Biden (foto: aa.com)

MTN, Jakarta – Presiden baru Amerika Serikat, Joe Biden, ketika baru menjabat langsung mencabut beberapa aturan warisan rezim Donald Trump.

Dilansir dari Kompas, Joe Biden, beberapa jam setelah dilantik (20/1/2021), langsung mengeluarkan 17 buah perintah eksklusif, yang di antaranya adalah mencabut larangan perjalanan ke negara-negara muslim (muslim travel ban), yang dikeluarkan saat Donald Trump berkuasa.

“Tidak ada waktu lain untuk memulai selain hari ini,” kata Biden kepada wartawan di Oval Office, Gedung Putih, saat dia mulai menandatangani setumpuk dokumen.

“Saya akan mulai dengan menepati janji yang saya buat kepada rakyat Amerika,” imbuh Biden.

Dari 17 perintah eksklusif tersebut, salah satunya adalah mencabut Muslim Travel Ban yang diterapkan pada pemerintahan Trump.

Biden membatalkan larangan perjalanan ke 13 negara yang sebagian besar populasinya mayoritas Muslim.

“Masjid Istiqlal Berpotensi jadi Pusat Kebudayaan dan Wisata Religi”

Masjid Istiqlal (foto: kubahmasjid.com)

MTN, Jakarta — Pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) menyatakan kalau Masjid Istiqlal berpotensi untuk dijadikan pusat kebudayaan dan wisata reliji.

Dilansir dari CendanaNews, di Indonesia terdapat 100 unit masjid yang menjadi destinasi wisata religi. Di antara masjid tersebut, Masjid Istiqlal mempunyai potensi sebagai pusat kebudayaan Islam.

Analis Kebijakan Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Rinto Taufik Simbolon, mengatakan terdapat 100 masjid di Indonesia yang dijadikan destinasi wisata oleh Kemenparekraf.

Namun sayangnya menurut dia, belum ada yang menjadikan masjid sebagai pusat kebudayaan. Padahal konsep wisata religi di Indonesia itu sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) melalui Dipernas Nomor 50 tahun 2011 tentang pengelompokan daya tarik wisata.

“Masjid dan persilangan budaya yang merupakan hasil cipta karsa manusia. Dan penyebaran agama Islam di Indonesia tidak lepas dari peran persilangan antara budaya yang memunculkan berbagai ragam tradisi,” ungkap Rinto, pada webinar tentang wisata religi di Jakarta, Minggu (17/1).

Dalam kaitannya wisata religi, Rinto menegaskan bahwa Masjid Istiqlal mempunyai potensi pengembangan wisata religi dalam kemasan ‘new Istiqlal’.

“Kami harapkan Masjid Istiqlal melakukan langkah untuk menjadi pusat kebudayaan. Karena masjid adalah tempat persilangan budaya dan sarana silaturahim,” imbuhnya.

Dalam pengembangannya, Rinto mengatakan kalau platform wisata religi Masjid Istiqlal harus didukung media sosial (medsos) untuk menarik perhatian wisatawan muslim domestik maupun mancanegara.

Terpenting lagi adalah interaksi yang menjadikan kunjungan masyarakat luas baik secara fisik maupun melalui media.

Karena menurut Rinto, pengelolaan konten di media dengan baik sangat diperlukan mengingat 95,4 persen akses informasi masyarakat diperoleh melalui media mobile (handphone). Dimana rata-rata durasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 8 jam perhari.

Dalam medsos itu ditayangkan berbagai atraksi kegiatan wisata religi yang menarik. Tentu kemudahan akses informasi dan fasilitas penunjang harus menjadi platform medsos Masjid Istiqlal.

“Memanfaatkan medsos sebagai sarana promosi wisata religi adalah langkah yang tepat yang dilakukan Masjid Istiqlal,” ujarnya.

Dia menegaskan, masjid Istiqlal memiliki peluang untuk membentuk Istiqlal Indonesia Halal Center (IIHC) dalam rangka mendukung program pemerintah yang menginginkan Indonesia menjadi pusat halal dunia.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan antara wisata religi dan pemanfaatan medsos sebagai media promosi dan komunikasi kepada masyarakat.

Pemerintah akan terus membantu pengembangan wisata religi di Indonesia dalam berbagai tradisi sejarahnya. “Tentu secara khusus pengembangan Masjid Istiqlal sebagai ikon destinasi wisata religi global atau internasional,” pungkasnya.

Wisata Halal Menurut Pengamat Industri Pariwisata

ilustrasi (gambar: Cheria Travel)

MTN, Jakarta – Wisata halal masih saja menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat luas. Tapi seperti apa pendapat pengamat industri pariwisata tentang wisata halal?

Dilansir dari SindoNews, Sapta Nirwandar, pemerhati pariwisata Indonesia dan juga Chairman di Indonesia Halal Lifestyle Center, memberikan opininya tentang topik tersebut.

Berwisata saat ini tidak hanya bagian dari kebutuhan seorang muslim, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) muslim global.

Pada 2019, menurut The State Global Islamic Economy Report 2020/21, paling tidak sekitar 200,3 juta perjalanan muslim keluar negeri dengan pengeluaran lebih dari USD194 miliar. Dalam laporan tersebut disebutkan juga bahwa Indonesia menempati peringkat lima terbesar outbond (wisatawan ke luar negeri) muslim travel countries setelah Arab Saudi, UEA, Qatar, dan Kuwait. Adapun top destination Indonesia nomor 6 di bawah UEA, Turki, Thailand, dan Tunisia. Malaysia masih teratas. Dengan daya tarik Indonesia, baik alam maupun budaya yang terkait dengan dunia Islam, mestinya mampu untuk menjadi top destination halal tourism dunia. Dari jumlah kunjungan wisatawan muslim, Indonesia hanya dikunjungi 3,4 juta wisatawan, sedangkan Malaysia mencapai 6,4 juta, dan Thailand 5,2 juta pada 2018.

Kunjungan muslim global ke Indonesia relatif masih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN yang muslimnya relatif kecil seperti Thailand, Korea, Jepang. Apalagi dibandingkan Malaysia dan Singapura. Negara-negara ASEAN ini sangat serius menyiapkan pelayanan untuk menjaring wisatawan muslim dari berbagai penjuru dunia agar berkunjung ke negaranya. Hal yang relatif mudah dilakukan yakni menyediakan restoran halal, kafe, dan sarana ibadah untuk mempermudah pelayanan. Juga sudah tersedia guide book untuk pelancong muslim online maupun offline.

Di Kota Bangkok, Thailand, yang terkenal dengan dunia hiburannya tetap tumbuh restoran halal dan hotel halal seperti Al Meroz, hotel bintang empat yang mempunyai slogan “the leading halal hotel”. Demikian juga Jepang, selain menyediakan restoran halal dan fasilitas ibadah bagi umat Islam di bandara, ada pula rest area yang menyediakan tempat ibadah serta makanan halal. Pemerintah Jepang juga sangat memperhatikan pelayanan bagi umat Islam. Di event internasional, Olympic Games yang sedianya diselenggarakan pada 2020 dan diundur menjadi 2021, Jepang akan menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah bagi atlet muslim. Betapa hebatnya Pemerintah Jepang.

Lebih lengkap lagi pelayanan hotel-hotel di Turki. Di Antalya, misalnya, tidak hanya menyediakan makanan halal serta fasilitas ibadah, tetapi juga tersedianya kolam renang dan pantai yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki sebagai pelayanan yang eksklusif. Di Prancis dan Inggris ada hotel mahal yang menyediakan makanan halal dan fasilitas lain by request untuk pelancong muslim tanpa mengubah jenis fasilitas yang ada di hotel.

Dapat disimpulkan bahwa wisata halal tidak memiliki kaitan dengan agama, hanya menjadi layanan tambahan bagi para wisatawan muslim yang berlibur ke destinasi wisata sehingga tidak mengubah tatanan adat, nilai budaya, apalagi agama di negara-negara tersebut.

Adapun wisata halal, menurut Sapta Nirwandar, adalah pelayanan tambahan, extended services, bagi pelancong muslim seperti penyediaan kebutuhan utama makanan halal, fasilitas ibadah, dan sebagainya di destinasi pariwisata, fasilitas perbelanjaan, museum, hotel, restoran, kafe, serta objek wisata.

Seorang pakar pemasaran dari Inggris, Jonathan AJ Wilson, mengatakan, “My new pragmatic definition for halal tourism: a God-conscious approach to offering Muslims equal access to facilities.”

“Pelayananlah yang menjadi kunci wisata halal (equal acces to facilities) bagi pelancong muslim sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan. Wisata halal bukan berarti mengubah suatu kawasan sesuai syariat Islam, melainkan destinasi tersebut memiliki fasilitas atau pelayanan yang ramah bagi wisatawan muslim,” pungkas Sapta Nirwandar.

Peran Milenial untuk Wisata Halal di Indonesia

ilustrasi (foto: oase.id)

MTN, Jakarta – Indonesia saat ini memiliki populasi muslim milenial yang cukup besar. Seberapa besar peran milenial untuk industri wisata halal di Indonesia?

Dilansir dari Kumparan, masifnya transformasi digital yang rata-rata digunakan dan dimanfaatkan oleh kaum milenial menjadi potensi bagus untuk memajukan pariwisata halal.

Pelaku industri yang banyak di antaranya adalah milenial, perlu bersinergi dengan pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan akan informasi wisata halal. Hal tersebut dapat memudahkan wisatawan, terutama muslim milenial, untuk menemukan objek-objek wisata yang akan dikunjungi.

Intensitas yang tinggi dalam penggunaan internet juga memiliki nilai positif tersendiri sebagai penggerak roda pariwisata halal. Sebab selain sebagai wisatawan, para milenial secara tidak langsung dapat menjadi promotor, yaitu dengan mengunggah foto aktivitas di tempat wisata ke dalam sosial media. Selain itu, mereka juga dapat membuat konten vlog yang dapat menarik minat penontonnya.

Peluang ini dapat meningkatkan daya saing pariwisata halal Indonesia di dunia apabila semua pihak bekerja sama dengan efektif, efisien, dan kolaboratif.

Melihat Potensi Wisata Halal di Jepang

ilustrasi (foto: berbudiwisata.com)

MTN, Jakarta – Jepang merupakan salah satu destinasi favorit para wisatawan Indonesia. Tapi apakah wisata Jepang ramah muslim? Potensinya besar.

Dilansir dari Kumparan, walaupun masyarakat Jepang sendiri didominasi dengan keyakinan Shinto (Sugiyama, 2014), namun Jepang berusaha untuk menyukseskan pariwisata halal mereka. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penghargaan yang diterima Jepang pada tahun di World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi.

Pada tahun 2017, Jepang mempunyai 788 tempat makan yang memiliki menu halal. Sebagian besar dari tempat makan tersebut memakai bahan baku yang halal dan cara memasak yang sudah memisahkan halal dan non halal. Sebagian besar tempat makan yang menjual makanan halal sudah ada di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, dan lainnya.

Selain tempat makan, tempat ibadah merupkan hal yang penting bagi wisatawan muslim. Terdapat sekitar 241 tempat ibadah yang ada di Jepang. Tempat ibadah tersebut berada di kota-kota besar, bandara, stasiun, café, mall dan destinasi wisata yang lain. Dengan adanya hal tersebut, maka Jepang menjadi negara yang ramah akan turis asing khususnya bagi muslim.

Jepang merupakan suatu negara yang sering dikunjungi oleh masyarakat dunia khususnya warga Indonesia. Menurut Skycanner Indonesia, Tokyo dan Osaka menjadi dua kota yang dimana termasuk ke dalam 10 tempat wisata favorit yang sering dicari di website mereka.

Jepang sendiri mempunyai suatu konsep, yang mana dalam konsep tersebut merupakan ciri khas Jepang, yakni interaksi antara pengunjung dan staff. Metode tersebut merupakan bentuk layanan yang dimana komunikasi menjadi hal yang penting bagi staff dan pengunjung. Hal tersebut dalam kata Jepang disebut dengan Omotenashi (Ota et al, 2016). Omotenashi sendiri mengarah pada tradisi dan budaya Jepang. Namun, seringkali Omotenashi disamakan dengan hospitality.

Memahami Wisata Ramah Muslim Secara Utuh

ilustrasi (gambar: slamic-center.or.id)

MTN, Jakarta – Masih banyak mispersepsi dan salah kaprah mengenai wisata ramah muslim di masyarakat. Seorang Profesor di Malaysia coba memberikan opininya secara mendalam tentang wisata ramah muslim.

Profesor Irwandi Jaswir dari International Institute for Halal Research and Training (INHART), International Islamic University Malaysia, menuliskan opininya secara lengkap mengenai wisata ramah muslim di The Jakarta Post.

“Menurut Laporan Indikator Ekonomi Islam Global 2020, pengeluaran Muslim untuk perjalanan meningkat 2,7 persen pada 2019 dari US$189 miliar menjadi US$194 miliar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar menempati peringkat tiga negara teratas berdasarkan pembelanjaan. Namun, karena dampak buruk dari krisis COVID-19, pengeluaran konsumen Muslim untuk perjalanan diperkirakan turun 70 persen menjadi US$58 miliar pada tahun 2020,” tulis Irwandi.

Profesor itu menambahkan, kalau Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) memperkirakan bahwa industri kehilangan total US$320 miliar hanya dalam lima bulan – antara Januari dan Mei 2020. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah memperkirakan kerugian US$2,2 triliun untuk industri tersebut pada tahun 2020.

Sementara seluruh dunia mengharapkan vaksin COVID-19 sebagai solusi yang ampuh, banyak negara telah memulai persiapan strategis agar industri pariwisata mereka pulih, termasuk pariwisata ramah Muslim.

Dipaparkan oleh Irwandi Jaswir, secara umum, wisata ramah muslim tidak berbeda dengan wisata halal, wisata islami atau wisata syariah. Namun, di beberapa negara, pelaku pariwisata lebih memilih istilah “ramah Muslim” daripada yang lain. Pariwisata ramah muslim diartikan sebagai jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam. Dalam keramahan ramah Muslim, disarankan agar semua pengembangan produk dan upaya pemasaran dirancang untuk dan diarahkan pada Muslim.

Layanan perhotelan ramah Muslim seperti maskapai penerbangan, hotel, dan layanan makanan adalah produk pariwisata baru yang berkembang pesat dalam industri pariwisata ramah Muslim.

Jika Indonesia juga berminat mengembangkan pariwisata ramah muslim, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah mengembangkan kerangka kerja nasional. Pasalnya, pada kenyataannya sudah banyak keluhan konsumen terkait layanan perhotelan. Ini termasuk iklan yang menyesatkan, paket liburan penipuan, persyaratan kontrak yang tidak adil, informasi yang tidak diungkapkan, layanan berkualitas rendah dan tidak efisien, dll.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa masalah ini dari perspektif konsumen untuk memastikan bahwa layanan perhotelan yang ramah Muslim adalah layanan yang ramah konsumen dan bebas dari masalah tersebut. Dalam melakukan hal tersebut, konsumen perlu dipastikan dilindungi secara memadai oleh peraturan hukum dan administratif.

“Pada 2012, saya dan tim mempelajari kerangka kerja pariwisata ramah Muslim di Malaysia. Untuk memastikan keberlanjutan pariwisata ramah Muslim, beberapa masalah perlu ditangani: Perlunya kerangka hukum dan administrasi terkait layanan perhotelan ramah Muslim secara umum. Kemanjuran manajemen dan administrasi hukum yang terkait dengan layanan perhotelan. Perlindungan hukum terkait dengan keterlibatan industri pariwisata dalam pariwisata ramah Muslim dan perhotelan untuk memastikan keberlanjutannya dan kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan multinasional,” ungkap Profesor Jaswir.

“Kami percaya bahwa pariwisata terus memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia untuk mendorong negara tersebut menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Di Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat ke-10 sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO). ) Tourism Highlights Edisi 2019 dengan 15,5 juta kunjungan turis internasional pada 2019. Wisatawan Muslim mencapai sekitar 20 persen dari total turis yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Pada 2018, negara ini menarik sekitar 3 juta wisatawan Muslim, menyumbang US$3,9 miliar bagi perekonomian,” tambah Irwandi.

Layanan perhotelan dan pariwisata ramah Muslim adalah segmen hasil tinggi yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia.

Ketersediaan makanan halal, keberadaan masjid dan musholla di tempat umum, kawasan belanja bebas pajak dan suasana ramah muslim belum cukup untuk menopang tumbuh kembangnya pelayanan perhotelan ramah muslim di Indonesia. Dalam jangka panjang, ini harus menjadi industri yang diatur dengan ketat yang mampu menetapkan standar global.

Meskipun hampir tidak mungkin untuk memiliki sistem yang sangat mudah dibuktikan, seperangkat undang-undang, peraturan dan mekanisme administratif perlu dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutannya. Misalnya, definisi dan terminologi yang tepat yang melingkupi industri sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahpahaman di kalangan konsumen.

Untuk lebih mendukung industri dan untuk menghindari penipuan konsumen, fasilitas dan layanan yang umumnya terkait dengan industri, seperti zona khusus untuk hiburan dan kebugaran, harus didaftarkan dan diatur dengan benar.

“Ini harus menjadi persyaratan bahwa program pelatihan khusus dirancang untuk pemandu wisata e-Muslim. Demikian pula, setiap spa kesehatan dan kebugaran yang mengklaim ramah Muslim harus terdaftar secara hukum dan disertifikasi oleh otoritas terkait,” pungkas Irwandi Jaswir.