Menparekraf Targetkan Indonesia Peringkat Satu Wisata Halal Dunia

MTN, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan Indonesia dapat menduduki peringkat pertama wisata halal dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Indonesia saat ini menurut GMTI 2022 masih menduduki peringkat kedua dengan skor 70, di bawah Malaysia.

“Saya sudah sampaikan ke tim kecil, untuk tahun 2025 kita harus berhasil tingkatkan nilai kita dari 70 ke 75. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita menjadi peringkat pertama,” ujar Sandiaga di Jakarta, Rabu (21/9).

Sandiaga mengatakan, posisi Indonesia yang semakin maju di bidang wisata halal pun sejalan dengan kemajuan ekosistem syariah di Indonesia. Islamic Finance Country Index 2021 mencatat Indonesia sebagai negara dengan keuangan syariah terbaik di tingkat global.

Ke depannya, kata Sandiaga, untuk memperkuat daya saing pariwisata halal, Indonesia harus dapat beradaptasi secara cepat dengan tren pariwisata saat ini. Terutama dalam sistem pembayaran digital yang mempermudah aktivitas wisata.

Bank Indonesia telah menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital dengan nilai transaksi saat ini telah tembus Rp39 trliun dan telah digunakan oleh 19 juta merchant.

Menurut Sandiaga, sistem tersebut harus dapat dikoneksikan ke sistem pembayaran digital di beberapa negara yang bisa mempermudah wisatawan asing ketika ingin mengunjungi destinasi wisata ramah muslim di Tanah Air.

Di sisi lain, Sandiaga juga kembali mendorong para wisatawan lokal untuk memprioritaskan destinasi-destinasi wisata halal di dalam negeri dari luar negeri.

Kemenparekraf bersama KNKS juga telah meluncurkan buku panduan Lima Destinasi Super Prioritas Ramah Muslim di Indonesia yang dapat membantu para pelaku wisata maupun wisatawan.

Terdapat banyak destinasi wisata ramah muslim di lima destinasi super prioritas tersebut, seperti: di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

“Harapan kami akan tergerak semuanya untuk membangun extended services (wisata halal) dan bisa menyambut tamu yang baik dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pantai Paal, “Pantai Halal” di Sulawesi Utara

Pantai Paal, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara (foto: celebes.co)

MTN, Jakarta – Pantai Paal yang berlokasi di desa Marinsow, Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, disebut-sebut sebagai “pantai halal”. Seperti apa?

Dilansir dari Detik, di akhir pekan, pantai eksotis Paal bisa didatangi oleh lebih dari seribu wisatawan. Saking ramainya, parkiran pantai bisa penuh sesak dengan mobil dan bus.

Pantai Paal dulunya adalah kawasan hutan yang dibuka khusus untuk menopang Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dan Lima Destinasi Super Prioritas.

Fasilitas yang diberikan untuk pantai ini pun lengkap, mulai kamar mandi sampai tempat makan. Makanan yang dijual pun halal.

“Semua makanan yang dijual halal, pengunjung bisa memilih sendiri ikan yang mau dibakar dan memasaknya sendiri,” ucap Marneks Masambe, seorang warga yang juga adalah anggota limas di Pantai Paal.

Masambe mengatakan bahwa pengunjung tidak boleh membawa makanan dari luar. Karena Pantai Paal dijaga agar tetap bersih dari makanan non halal, seperti babi.

“Di sini juga tidak boleh bawa minuman alkohol,” jelasnya.

Masambe bercerita bahwa dulu ada beberapa masalah yang timbul karena pengunjung membawa alkohol. Mereka mabuk dan membuat ribut.

“Waktu itu pernah ada pelajar dari Manado mabok di sini. Dikejar sama warga sampai akhirnya tidak lagi diperbolehkan bawa minuman alkohol,” ungkapnya.

Pantai Paal jga tidak memperbolehkan wisatawannya untuk menginap. Jadi pengunjung hanya bisa datang mulai pagi hingga pukul 19.00 WITA.

“Jam 5 sore sudah tidak boleh berenang, karena sudah tidak ada petugas pantai. Setengah 7 malam masih boleh duduk di pantai. Intinya keamanan,” pungkasnya.

Untuk masuk ke kawasan ini, traveler hanya dikenakan biaya masuk kendaraan sebesar Rp 40 ribu untuk mobil dan Rp20 ribu untuk motor.

Walikota Dorong Kediri jadi Destinasi Wisata Halal

Taman Agro Margomulyo di Kediri (foto: Detik)

MTN, Jakarta – Buka acara Road to FESyar 2022, Wali Kota Kediri dorong UMKM berlabel halal untuk wujudkan kota Kediri sebagai destinasi wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari JatimTimes, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, bersama Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri, M. Choirur Rofiq, membuka acara Road to Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESYAR) 2022, Sabtu (27/11) di Halaman KPwBI Kediri. Acara ini digelar selama dua hari, yakni 27-28 Agustus.

Road to FESYAR 2022 menampilkan pameran UMKM, business matching, talkshow, program sertifikasi halal self declare, lomba wirausaha muda syariah, lomba vokal islami, dan kesenian tari daerah islami.

“Festival ini sangat penting karena dapat memberikan edukasi. Saat ini konsumen sudah sangat pintar dan cerdas dalam memilih produk. Mereka akan melihat label halal dan expired sebelum membeli produk. Kita mendorong produk-produk ini agar memiliki label halal,” ujar Abdullah.

Wali Kota Kediri mengungkapkan hal yang harus dilakukan adalah mengawal UMKM di Kota Kediri agar memiliki label halal. Sebab label halal ini dapat menaikkan brand image. Tak hanya itu, label halal ini juga memberikan keyakinan bahwa produk yang akan dibeli sudah terjamin. Pemerintah Kota Kediri bersama Bank Indonesia dan stakeholder terkait memiliki tugas untuk mengintervesi UMKM memiliki label halal.

“Penduduk muslim di Indonesia ini sangat besar sekali. Untuk teman-teman UMKM tidak perlu khawatir, karena kami akan membantu,” ungkap Abdullah Abu Bakar.

Abdullah Abu Bakar menambahkan apabila Kota Kediri ingin mewujudkan destinasi wisata halal, maka harus lebih banyak lagi produk berlabel halal. Ada pula self declare, di mana dapat mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal bagi produk yang tidak mengandung daging. Dengan berbagai upaya ini, harapannya perekonomian dapat berputar lebih cepat lagi.

“Produk halal ini menjadi keputusan untuk membeli juga. Harapannya dengan pintarnya konsumen akan mendongkrak nilai tambah produk UMKM dan perkonomian dapat lebih baik. Kita semua bisa bangkit bareng,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala KPwBI Kediri, M. Choirur Rofiq, menyampaikan bahwa saat ini produk halal menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar. Pada tahun 2020 omset industri halal di Indonesia sebagai konsumen mencapai US$184 miliar. Dari angka tersebut 43 persennya adalah produk makanan dan minuman.

“Road to FESYAR 2022 ini merupakan salah satu rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke-1143. Bagi pengunjung yang berbelanja di booth UMKM FESYAR 2022 dapat membayar dengan harga Rp 1.143 apabila menggunakan QRIS. Nanti pada tahun 2024 semua produk makanan minuman atau produk lain harus memiliki sertifikat halal. Maka dari itu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak agar produk-produk UMKM ini berlabel halal,” pungkas Abdullah.

KNEKS Tetapkan Mal di Sulsel Jadi Kawasan Wisata Halal

Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan

MTN, Jakarta – Pihak Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tetapkan sebuah mal di Sulawesi jadi kawasan wisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Direktur Infrastruktur dan Ekonomi Syariah di KNEKS, Sutan Emir Hidayat, mengatakan pihaknya menetapkan kawasan Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, sebagai tempat wisata kuliner yang halal, aman dan sehat (KHAS), yang dinilai penting sebagai jaminan bagi wisatawan Muslim.

“Hal itu penting agar tidak ada lagi rasa khawatir pada wisatawan atau pengunjung ketika berwisata di suatu tempat, khususnya di mall sebagai salah satu lokasi wisata kuliner,” ujar Emir.

Menurut Emir, penetapan kawasan kuliner halal, aman dan sehat ini merupakan sistem jaminan produk halal khususnya bagi pengunjung Muslim. Pasalnya, saat mau salat ada tempat yang representatif dan mau makan tidak khawatir lagi karena semua sudah terverifikasi halal.

Emir mengatakan, kalau di luar negeri istilah yang digunakan untuk wisata itu adalah Muslim friendly atau ramah terhadap masyarakat muslim.

Lebih jauh dijelaskan, kawasan KHAS tidak hanya menjamin semua produk yang ditawarkan itu halal, tetapi juga aman dan sehat. Sebab di tempat tersebut tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti diskotik atau pub.

Sementara itu, pihak Manajemen Grand Mall, Musliadi mengatakan, pihaknya menyambut baik penetapan Grand Mall sebagai kawasan KHAS. “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi predikat ini, karena selama ini kami sudah menuju ke kawasan kuliner halal, aman dan sehat, bahkan rokok pun tidak dijual di Toserba,” ungkap Musliadi.

Menanggapi hal itu, Bupati Maros HM Chaidir Syam mengimbau kepada pihak pengelola agar mampu menjaga amanah dan predikat sebagai kawasan wisata KHAS. Selain dapat mendorong peningkatan pengunjung, juga dapat mendukung pencapaian target PAD Pemkab Maros dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Taman Pers, Destinasi Wisata Halal Pertama di Bandung

Taman Pers Malabar, Bandung (foto: indopublicart.org)

MTN, Jakarta – Taman Pers di Bandung akan dijadikan destinasi wisata halal untuk Kota Kembang tersebut. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah (KUKM) Kota Bandung tengah mempersiapkan pengalihfungsian Taman Valkenet atau Taman Pers, yang berlokasi di Jalan Malabar, Lengkong, Kota Bandung, untuk menjadi destinasi wisata kuliner halal.

Sekjen Forum Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Juara, Erwin Yusup Ridam mengatakan, selain menjadi tujuan wisata halal pertama di Kota Bandung, Taman Pers juga akan menjadi wisata kuliner halal pertama di kota kembang.

Namun, untuk mewujudkannya, Pemkot Bandung masih memerlukan dukungan demi mengoptimalkan fasilitas, sarana dan prasarana. Pengadaan spot wisata halal, harapannya, dapat membantu mendongkrak pendapatan daerah dan mendorong perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Karena kalau mau naikin pendapatan, artinya tempat atau fasilitas disediakan harus bisa menampung pengunjung lebih banyak,” ujarnya, Rabu (3/8/2022).

Terkait penentuan lokasi selanjutnya, Kadis KUKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengatakan, Dinas KUKM akan berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan Kota Bandung. Kolaborasi ini juga akan didorong untuk pemaksimalan pembenahan tata letak stan pedagang, demi menjaga estetika taman sekaligus menambah kenyamanan pengunjung.

“Pengunjung pun nantinya ikut memelihara juga, dengan tidak berjalan sembarangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menggaungkan rencana pembukaan kawasan wisata halal di Tamansari. Dia berharap, pengadaan wisata halal dapat meningkatkan perekonomian Kota Bandung dan mendongkrak angka kunjungan wisatawan lokal maupun luar kota.

“Pasca Covid-19 ini kita bisa memulihkan perekonomian dengan cepat. Salah satunya dengan zona halal. Bisa dimulai dari kuliner dulu,” kata Yana, pada 18 Februari 2022 silam.

Pengadaan wisata halal di Kota Bandung, yang rencananya akan berlokasi di Gelap Nyawang itu, menurutnya, bukan hanya ditujukan untuk wisatawan muslim saja, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berkunjung ke ibu kota Jawa Barat tersebut.

Pemprov Sumbar Mulai Sosialisasikan Wisata Halal

iustrasi (foto: remisya.org)

MTN, Jakarta – Pemprov Sumatera Barat mulai sosialisasikan Pergub penyelenggaraan pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Antara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, kepada para pemangku kepentingan di daerah itu.

“Wisata halal di Sumbar itu bukan hanya untuk wisatawan yang beragama Islam namun juga non Islam. Wisata halal itu bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh wisatawan,” kata Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Sumbar, Doni Hendra, saat membuka kegiatan tersebut di Pariaman, Selasa.

Doni mengatakan wisata halal yang diterapkan, adalah bagaimana memberikan tambahan lebih terhadap wisatawan muslim dan non muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka selama berkunjung di Sumbar.

Ia menyampaikan secara sederhana kalau penerapan wisata halal di Sumbar bebas dari porno aksi. Masjid dan musala harus bersih dan nyaman. Di bidang pelaku usaha pariwisata, penerapannya di antaranya, hotel dan penginapan harus memasang arah kiblat di kamar, rumah makan bersih dan halal, serta biro travel memperhatikan jadwal salat. Selain itu usaha spa memisahkan tempat dan menyesuaikan pelayan dengan gender konsumen.

“Itu secara sederhananya namun berdasarkan Pergub tersebut harus memiliki sertifikasi halal. Tapi karena anggaran, kita belum ke arah sana, minimal bisa memahami konsep wisata halal,” katanya.

Namun, kata Doni banyak pihak termasuk organisasi di daerah itu membantu menguruskan sertifikasi halal pelaku usaha di provinsi tersebut.

“Sumbar identik dengan filosofinya ‘adat basandi sarak, sarak basandi kitabbullah yang dalam hal ini telah masuk pariwisata halal. Tapi Sumbar ingin menjadi wisata halal yang ‘friendly’,” ujarnya.

Sosialisasi Pergub tersebut dilakukan kepada sejumlah pihak di antaranya organisasi perangkat daerah, pemilik hotel dan penginapan, rumah makan, dan pemandu wisata yang ada di provinsi itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Dwi Marhen Yono, mengatakan 19 kabupaten dan kota di Sumbar telah sepakat mulai 2022 mencitrakan diri Sumbar sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Halal ini bukan secara artian halal dan haram, tapi bagaimana menciptakan nyaman, aman dan menciptakan rasa bahagia untuk semua wisatawan,” pungkasnya.

OJK: Jambi Berpotensi Besar Jadi Tonggak Pertumbuhan Ekonomi Syariah

ilustrasi (foto: tribunjambitravel)

MTN, Jakarta – Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kalau Jambi berpotensi besar jadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah. Seperti apa?

Dilansir dari Metrojambi, provinsi Jambi memiliki potensi besar menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor seperti fashion dan keuangan syariah, makanan serta wisata halal, demikian dikatakan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, di acara “Semarak Expo Syariah Jambi 2022” yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jambi, Sabtu (30/7).

“Jambi memiliki potensi untuk perkembangan ekonomi syariah di beberapa sektor karena 95 persen penduduk di Provinsi Jambi merupakan muslim dengan kebudayaan Melayu Jambi yang kental dengan nuansa Islam,” ujar Yudha Nugraha.

Dia menjelaskan, beberapa faktor lainnya yang menjadi kekuatan untuk Provinsi Jambi menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi syariah antara lain, kultur wanita Jambi sebagai etnis melayu yang sangat akrab dengan busana bernunsa Islami menjadi market yang baik untuk trend modest fashion dan lahirnya pengusaha busana wanita di bidang modest fashion.

“Termasuk pada sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan senantiasa tumbuh positif tiap tahunnya sehingga dapat menjadi sumber berkembangnya bisnis halal food,” terangnya.

Dari sisi pariwisata, Provinsi Jambi memiliki banyak wisata religi, seperti Masjid 1.000 tiang, Gentala Arasy, hingga wisata religi ke Seberang Kota Jambi dan lain-lainnya. Selain itu, bisnis perhotelan di daerah wisata seperti Kerinci juga banyak dijalankan secara syariah.

“Kondisi ini mendorong terbukanya peluang berkembangnya bisnis wisata halal di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Selanjutnya dari sisi islamic finance, perkembangan keuangan syariah turut tumbuh positif dan stabil. Aset Bank Umum Syariah dan Unit Syariah pada Juni 2022 tercatat sebesar Rp 5,28 triliun dan tumbuh sebesar 3,07 persen.

Untuk pembiayaan dan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 4,01 triliun dan Rp3,20 triliun dan tumbuh sebesar 9,85 persen dan 19,95 persen. Di sisi risiko pembiayaan (NPF) tercatat di bawah threshold, yaitu sebesar 2,34 persen.

Ulama Aceh Keluarkan Fatwa untuk Wisata Halal

ilustrasi (foto: kabarindah.com)

MTN, Jakarta – Ulama Aceh keluarkan fatwa untuk wisata halal. Seperti apa fatwa yang dikeluarkan?

Dilansir dari Detik, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Ace h mengeluarkan fatwa terkait wisata halal dalam perspektif syariat Islam.

Isi dari fatwa tersebut berisi himbauan untuk Turis atau wisatawan yang berwisata di Tanah Rencong agar mengikuti aturan syariat Islam.

“Kita berharap melalui fatwa ini ada implementasi lebih lanjut dari pihak terkait, sehingga seluruh hal-hal yang terkait pengembangan wisata itu semuanya harus halal,” ujar Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, dalam keterangannya kepada wartawan, pekan lalu (21/7).

Fatwa itu diputuskan dalam sidang paripurna V Tahun 2022 yang digelar di Aula MPU Aceh, pekan lalu (20/7). Ada sejumlah poin yang tercantum dalam fatwa tersebut, antara lain dijelaskan maksud dari wisata halal.

Dalam fatwa disebutkan wisata halal merupakan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup: wisatawan, objek dan pelaku usaha. Wisatawan diharapkan mengikuti aturan-aturan yang berada di suatu daerah dan aturan syariat Islam.

Teungku Faisal menjelaskan, fatwa itu dikeluarkan setelah MPU Aceh menimbang saat ini wacana wisata halal sudah mulai berkembang dan diterapkan di berbagai belahan dunia termasuk Aceh. Dia menilai, pelaksanaan wisata halal di Tanah Rencong belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan ulama terkait pelaksanaan wisata halal. Tempat wisata nanti diminta memberitahukan waktu salat, menyediakan musalla hingga toilet.

Selain itu, kuliner yang disediakan di tempat wisata halal diminta agar mengantongi sertifikat halal. Faisal juga mengingatkan di lokasi wisata tidak terjadi perbuatan tidak senonoh.

“Kita tidak ingin melihat bahwa ada tempat destinasi wisata, baik lokal maupun non-lokal, ada hal-hal yang tidak tepat dalam konteks syariah. Misalnya, tidak ada pemberitahuan waktu sholat, tidak ada mushola, tidak ada MCK yang layak, tidak ada sertifikasi halal bagi kuliner, terjadinya ikhtilat (bercumbu) baik di tempat pemandian dan sebagainya,” pungkas Faisal.

Semasa Menjabat, Shinzo Abe Dukung Pariwisata Halal di Jepang

Shinzo Abe (foto: langit7.id)

MTN, Jakarta – Semasa menjabat dulu, Shinzo Abe mendukung pariwisata halal. Seperti apa?

Dilansir dari Republika, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikenal sebagai sosok penting di Jepang. Selama menjabat, dia membawa perubahan bagi Jepang dengan menerapkan strategi ekonomi bernama Abenomics.

Salah satu bidang yang berhasil dikelolanya adalah pariwisata. Awalnya, Abe menetapkan target untuk menarik 20 juta wisatawan setiap tahun pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut diubah karena adanya peningkatan wisatawan. Ini membuat pemerintah mengubah targetnya menjadi 30 juta wisatawan pada tahun 2020.

Salah satu upaya untuk mencapai target itu adalah mendorong pariwisata halal. Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, pada akhir Oktober 2015, jumlah wisatawan Malaysia telah meningkat 18,2 persen dibandingkan tahun lalu. Lonjakan tersebut juga datang dari wisatawan Indonesia 30,8 persen.

Jika dihitung, sekitar 270 ribu orang Malaysia dan kurang dari 200 ribu orang Indonesia mengujungi Jepang. Kehadiran mereka didukung oleh pemerintah dan bisnis lokal Jepang. Bentuk dukungan diwujudkan dalam berbagai hal. Misal, Perfektur Aichi yang menerbitkan Buku Pegangan Perhotelan Muslim berbahasa Jepang. Buku tersebut mengajari orang Jepang cara berperilaku saat pelanggan Muslim datang ke toko mereka.

Beberapa biro perjalanan Jepang juga mulai menawarkan paket khusus untuk wisatawan Muslim. Salah satu perusahaan rintisan bernama Travelience menawarkan paket tur Tokyo khusus untuk wisatawan Muslim. Paket mencakup tur ke tempat wisata, distrik perbelanjaan, konsumsi makanan halal, dan kunjungan ke masjid.

Lalu, untuk menarik wisatawan Muslim, pemerintahan Abe juga mendirikan banyak ruang sholat di berbagai tempat publik, seperti stasiun dan bandara. Ruang sholat juga dilengkapi dengan keran yang memungkinkan umat Islam dapat berwudhu.

Selain di stasiun, semua bandara internasional utama di Jepang juga memiliki mushola, misal, Bandara Haneda Tokyo. Menurut operator bandara, mushola itu digunakan hingga 14 ribu orang selama 12 bulan.

Karena wisatawan Muslim memperhatikan tentang akomodasi di Jepang yang kian membaik, peringkat Jepang dalam Global Muslim Travel Index meningkat ke urutan enam dari delapan pada tahun 2017.

Menparekraf Sebut Wisata Halal di Ajang ‘Visit Sumatera Barat 2023’

ilustrasi (foto: okezone)

MTN, Jakarta – Menparekraf Sandiaga Uno singgung wisata halal di ajang Visit Sumatera Barat 2023.

Dilansir dari Republika, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 kini menyambangi Desa Wisata Pariangan. Desa tersebut berlokasi di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Destinasi tersebut dikenal dengan objek wisata Nagari Pariangan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah SP meminta, agar jajaran Pemprov Sumbar bersama-sama pemerintah pusat untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah event besar Visit Sumatera Barat 2023.

”Kita merangkaikan beberapa kegiatan kita di sini dalam rangka mendukung Visit Sumatera Barat 2023. Dan salah satu even besarnya adalah muktamar ulama Se-Dunia dan juga World Islamic Economic Trade Forum 2023 dengan topik pariwisata halal,” jelasnya di keterangan resminya (8/7).

Karena itu, untuk kesiapan bagi even yang sangat besar, maka harus siapkan juga destinasi-destinasi berkualitas dan berkelanjutan. Salah satunya bersama pihak Astra yang ingin mengembangkan nagari-nagari, desa-desa wisata di Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

“Ini disebut sebagai desa terindah di dunia karena dinobatkan sebagai salah satu desa terindah dalam artikel World Sixteen Most Futures Village,” ujar Sandi.

Pariangan merupakan satu dari 50 Desa Terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit program ADWI 2022. Desa tersebut akan diberikan pembinaan dan pengembangan dari mitra strategis Kemenparekraf, yakni Astra melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA) selama setahun.

Dikatakan oleh Sandi, cara membumikan Nagari Tuo Pariangan adalah community base tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang akan mengelola, masyarakatlah yang akan membina, masyarakatlah yang akan membimbing, masyarakat Nagari Tuo Pariangan lah yang akan membawa peluang ekonomi, sehingga terciptalah lapangan kerja.

“Kami di pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat memfasilitasi. Dan dengan begitu sangat membumi, sangat mengakar. Karena siapa pelakunya. Pelakunya adalah masyarakat sendiri,” ungkap Sandi.

Bicara soal potensi wisata, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah SP mengatakan, Desa Pariangan telah mendunia. Desa Nagari Pariangan terletak di Lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan.

Lokasinya, kata dia, sekitar 95 kilometer dari utara Kota Padang, dan 35 kilometer dari Kota Bukittinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batusangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 kilometer persegi.

“Tak hanya juara karena keindahannya, berada di ketinggian sekitar 500 – 700 meter di atas permukaan laut membuat udara di Nagari Pariangan begitu sejuk. Secara geografis, Gunung Marapi masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut terakhir meletus pada 2014,” ungkapnya.

Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa. Media pariwisata dari New York, Amerika, Travel Budget pada 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia bersama desa lainnya di dunia, salah satunya seperti Niagara on The Lake di Kanada.